loader image
Dr.Bahri, S.STP., M.Si Raih Penghargaan Tokoh Inovatif Pemerintahan 2022
Dr.Bahri, S.STP., M.Si Raih Penghargaan Tokoh Inovatif Pemerintahan 2022
ASN Muna Barat Minim Disiplin, PJ Bupati Rencanakan Absensi Digital
ASN Muna Barat Minim Disiplin, PJ Bupati Rencanakan Absensi Digital
DINAS KOMINFO MUNA BARAT DUKUNG NETRALITAS ASN MENUJU PROFESIONALITAS DENGAN NILAI “BERAKHLAK”
DINAS KOMINFO MUNA BARAT DUKUNG NETRALITAS ASN MENUJU PROFESIONALITAS DENGAN NILAI “BERAKHLAK”
Hadiri Pelantikan Pengurus IPSI Muna Barat, PJ Bupati Titip Harapan
Hadiri Pelantikan Pengurus IPSI Muna Barat, PJ Bupati Titip Harapan
Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Muna Barat, Pabrik Tapioka Akan Segera Dibangun
Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Muna Barat, Pabrik Tapioka Akan Segera Dibangun
Pengumuman

Upacara HUT RI Ke - 77

12 Agustus 2022

Profil Instansi

Profil Instansi

Sambutan

KEPALA DINAS KOMINFO KABUPATEN MUNA BARAT

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, bahwasannya dengan rahmat dan karunia-Nya lah akhirnya website Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat telah launching dengan domain www.kominfo.munabarat.go.id.

Semoga dengan kehadiran website ini menjadi ajang untuk menampilkan informasi dan dokumentasi, juga sangat berpotensi menjadi brand-image yang baik bagi publik. Harapan kami semoga apa yang disajikan nantinya, benar-benar diperhatikan mutunya, selalu up to date dalam memberikan informasi dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta terus menjadi lebih baik pada masa yang akan datang.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

MUHAMMAD NAAZIRUN, S.Pd., M.Pd

Tentang Kami

Edit

Dinas Komunikasi, lnformatika, Statistik dan Persndian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan fungsi pembantuan di bidang komunikasi, lnformatika, statistik dan persandian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,  penyediaan, konten  lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,pelayanan informasi publik,layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastuktur dasa.r data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e­ Govemment, layanan manajemen data dan informasi e-Govemment, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan pub1ik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat, layanan nama domain dan sub  domain  bagi  lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten dan melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah, serta pengelolaan data statistik.
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,  penyediaan  konten  lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e­ Govemment, layanan manajemen data dan informasi e-Govemment, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat, layanan nama domain dan sub  domain  bagi  lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan  opini  dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan  kapasitas  sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi,  layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e-Govemment, layanan manajemen data dan informasi e­ Govemment, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart  City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintahdaerah Kabupaten/Kota dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
  4. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
  5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

 

Tugas Bidang

Edit

Bidang Pengelolaan Opini, Aspirasi Publik dan Informasi

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan  pemerintah  daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik,  layanan  hubungan  media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
  2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan  pemerintah  daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik,  layanan  hubungan  media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
  3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan laiteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
  4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup h daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
  5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan infonnasi untuk mendukung kebijakan nasional dan  pemerintah  daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik,  layanan  hubungan  media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten.

Bidang Layanan lnfrastruktur  Dasar  Data  Center 

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan  akses  internet,  layanan  sistem  komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e­ Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan  pengelolaan  aplikasi generik dan  spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Infonnation Officer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber  daya  TIK  pemerintah  daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
  2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan  akses  internet,  layanan  sistem  komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e­ Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government
  3. layanan pengembangan dan pengelolaan  aplikasi generik  dan  spesulk dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Infonnation Officer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber  daya  TIK  pemerintah  daerah dan masya.rakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
  4. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastuktur dasar  data  center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e-Govemment, layanan manajemen data dan informasi e-Govemment,  layanan  pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesiflk dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief lnfonnation Officer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub  domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
  5. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e­ Govemment, layanan pengembangan dan  pengelolaan  aplikasi generik dan  spesifik  dan  suplemen yang terintegrasi,  integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief lnfonnation Officer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber  daya  TIK  pemerintah  daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
  6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di  bidang  layanan  infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan  akses  internet,  layanan  sistem  komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e­ Govemment, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan  pengelolaan  aplikasi generik dan  spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief lnfonnation Officer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber  daya  TIK  pemerintah  daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten.
Bidang Statistik
 
  1. Mengatur penyiapan dokumen dan bahan  yang  diperlukan  untuk kegiatan pengumpulan statistik yang mencakup kegiatan statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, ketahanan sosial, dan kegiatan lainnya yang ditentukan, mengatur dan melaksanakan  keikutsertaan dalam program pendidikan dan pelatihan dalam kegiatan statistic;
  2. Membantu Kepala BPS Propinsi dan atau Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek dalam menyiapkan program pelatihan petugas lapangan kegiatan statistik;
  3. Mengatur dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan petugas lapangan kegiatan statistik di pusat pelatihan serta mengatur pembagian instruktur;
  4. Mengatur dan melaksanakan pembagian dokumen dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan lapangan kegiatan statistik;
  5. Melaksanakan pembinaan, pengamatan  lanjut,  dan  pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan statistik;
  6. Mengatur dan melaksanakan penerimaan dan  pemeriksaan  dokumen hasil pengumpulan data statistik;
  7. Mengatur dan melaksanakan pengolahan data statistik sesuai dengan sistem dan program yang ditetapkan;
  8. Bekerja sama dengan satuan organisasi terkait,  mengatur  dan menyiapkan dokumen dan atau hasil pengolahan statistik yang akan dikirim ke BPS sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
  9. Mengatur dan melaksanakan evaluasi hasil pengolahan statistik sebagai bahan masukan untuk penyempumaan selanjutnya;
  10. Membantu Kepala BPS Propinsi dalam melaksanakan pembinaan petugas lapangan dalam rangka pengumpulan data statistik baik di propinsi, kabupaten, maupun di kecamatan;
  11. Membantu Kepala BPS Propinsi dalam penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama kegiatan statistik baik dengan Pemerintah Daerah maupun instansi lain;
  12. Mengatur dan menyiapkan naskah publikasi statistik dan menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk pelaksanaan pencetakan dan penyebarannya, membantu Kepala BPS Propinsi dalam melaksanakan pembinaan penyusunan publikasi statistik di BPS Kabupaten dalam bentuk buku publikasi;
  13. Membantu Kepala BPS Propinsi dalam melaksanakan dan mengembangkan statistik;
  14. Membantu   Kepala   BPS  Propinsi  dalam    melaksanakan    pengendalian pelaksanaan kegiatan statistic;
  15. Mengatur dan melaksanakan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan Bidang Statistik;
  16. Menyusun laporan kegiatan Bidang Statistik secara berkala dan sewaktu­ waktu.
 
Bidang Persandian
 
  1. Perumusan kebijakan  keamanan  informasi,  peraturan  teknis pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten dan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
  2. Penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten dan  antar  kabupaten/kota  dalam wilayah provinsi;
  3. Pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi  sumber  daya manusia sandi,  perangkat  lunak  persandian,  perangkat  keras persandian danjaring komunikasi sandi;
  4. Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi.

 

 

Visi dan Misi

Edit

Visi

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Transparan  Dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Informasi Demi Menuju Indragiri Hulu Sejahtera”

Misi

  1. Meningkatkan pelayanan informasi komunikasi dan data elektronik yang cepat, akurat dan aktual.
  2. Mengembangkan infrastruktur informasi komunikasi dan data elektronik Berbasis Teknologi.
  3. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam  penerapan Open Government.
  4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
  5. Mendorong partisipasi masyarakat melalui sarana komunikasi sosial, media informasi komunikasi, dan media massa.
  6. Mendorong masyarakat menggunakan teknologi informasi secara sehat dan bertanggung jawab.

Edit
Click here to add content.
Infografis
« dari 3 »
Instagram
@kominfomubar
0 0 1 6 4 9
Pengguna Hari Ini : 4
Pengguna Bulan Ini : 35
Pengguna Tahun Ini : 1451
Jumlah Pengguna : 1649
Views Hari Ini : 14
Jumlah views : 6915
Jumlah Online : 0
IP Address Kamu : 3.215.190.193
Tanggal : 2022-10-06
Youtube