KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, menerima kunjungan kerja Anggota DPR RI Komisi V, Ridwan Bae, bersama Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Fitrah Nur, di Desa Bangko, Kecamatan Maginti, Minggu (9/6). Kunjungan ini menjadi langkah awal penting dalam program delineasi kawasan pesisir dan pulau-pulau di wilayah Muna Barat.
Desa Bangko dipilih sebagai lokasi percontohan dalam delineasi kawasan pesisir yang menjadi bagian dari strategi nasional mendukung program pembangunan tiga juta rumah. Muna Barat menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus karena karakteristik wilayahnya sebagai daerah kepulauan dengan garis pantai yang panjang serta potensi pengembangan permukiman pesisir.
Dalam sambutannya, Ridwan Bae menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Muna Barat di tingkat pusat, khususnya dalam perbaikan dan pengembangan permukiman layak huni di kawasan pesisir dan pulau-pulau. “Saya sengaja datang membawa langsung pihak Kementerian dan beberapa kepala balai agar mereka melihat sendiri kondisi nyata di lapangan. Ini penting agar program yang digulirkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Ridwan.
Sementara itu, Dirjen Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, menjelaskan bahwa delineasi kawasan di Kementerian PKP dibagi menjadi tiga kategori: kota, desa, dan pesisir. Kunjungan ke Muna Barat difokuskan pada kawasan pesisir sebagai bentuk identifikasi langsung terhadap kondisi permukiman nelayan yang akan dijadikan dasar dalam merancang program-program seperti penanganan kawasan kumuh, bantuan rumah, serta program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Salah satu tantangan yang kami hadapi adalah legalitas rumah-rumah masyarakat. Karena itu, kami minta Bupati agar segera menyiapkan dokumen legalitas pemukiman di wilayah pesisir,” ujar Fitrah. Ia menambahkan bahwa untuk tahun 2025, kuota BSPS secara nasional sebanyak 38.504 unit, namun belum dibagi ke daerah. “Kami belum bisa pastikan apakah Muna Barat dapat di tahun ini, tapi kami berjanji akan memperjuangkan agar tahun 2026 bisa mendapat bantuan lebih besar.”
Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, menyambut baik kunjungan tersebut dan menyebutnya sebagai berkah bagi daerahnya. Ia menilai bahwa momentum ini penting dalam mendorong pembangunan permukiman pesisir yang layak dan berkelanjutan. “Kami sangat bersyukur Muna Barat telah ditetapkan sebagai kawasan delineasi pesisir berdasarkan SK Menteri PKP Nomor 23 Tahun 2025. Ini adalah peluang besar yang akan kami tindaklanjuti dengan kesiapan lahan, masterplan, dan DED,” kata Darwin.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Dirjen Kawasan Permukiman dan Ridwan Bae atas perhatian dan dukungan nyata terhadap Muna Barat. Ia berharap, dengan kolaborasi bersama pemerintah pusat dan DPR RI, program pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya nelayan di wilayah pulau dan pesisir, dapat segera direalisasikan.
