KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) resmi merilis hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024. Berdasarkan Surat Nomor B/259/RB.06/2025, Pemerintah Kabupaten Muna Barat meraih nilai 65,20 dengan kategori “B”, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2023 yang meraih nilai 44,65, juga dengan kategori B.
Evaluasi Reformasi Birokrasi ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi RB Tahun 2024. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk mengukur kemajuan pelaksanaan RB dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif, serta menciptakan budaya kerja ASN yang profesional dan berAKHLAK.
Di tingkat daerah, hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Kementerian PANRB mendorong seluruh pemerintah daerah, termasuk Muna Barat, untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi sebagai upaya konsisten dalam peningkatan kualitas reformasi birokrasi.
Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, menyambut baik hasil capaian ini dan menegaskan bahwa reformasi birokrasi adalah salah satu agenda prioritas dalam periode kepemimpinannya 2024–2029.
“Peningkatan indeks RB ini adalah hasil dari kerja keras seluruh perangkat daerah. Tapi ini baru awal. Komitmen kami adalah menjadikan birokrasi Muna Barat lebih responsif, sederhana, dan digital. Reformasi birokrasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi kunci untuk menciptakan pelayanan publik yang bermutu dan cepat,” ujar Bupati La Ode Darwin.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setda Muna Barat, Mukhtar,S.Pd, M.Sc., menjelaskan bahwa capaian ini diperoleh melalui sinergi lintas Perngkat Derah dalam membenahi area-area pengungkit reformasi birokrasi, mulai dari tata laksana, tematik, manajemen SDM ASN, hingga penguatan akuntabilitas dan pelayanan publik serta peningkatan nilai SAKIP.
“Nilai 65,20 ini bukan angka semata, melainkan gambaran dari arah kemajuan kita. Ke depan, kita akan menindaklanjuti rekomendasi evaluasi dan memperkuat sistem pemantauan internal agar semua perangkat daerah berperan aktif dalam peningkatan pengelolaan pemerintahan yang berimplikasi pada peningkatan perbaikan pelayanan publik di Kabupaten Muna Barat ,” kata Mukhtar.
Pemerintah Kabupaten Muna Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pendekatan yang lebih digital, kolaboratif, dan berorientasi hasil.
