DISKOMINFO MUBAR GO.ID Kabupaten Muna Barat sebagai daerah pemekaran baru terus berbenah demi mensejajarkan posisi dengan daerah lain. Salah satu indikator penilaian keberhasilan tata kelola pemerintahan adalah berdasarkan indeks reformasi birokrasi.
Pada tahun 2021, Kabupaten Muna Barat untuk pertama kalinya melakukan evaluasi indeks reformasi birokrasi. Hasil dari penilaian tersebut menunjukkan Muna Barat berada pada kategori C dengan nilai 41,80. Nilai ini masih jauh dari standar ideal tata kelola pemerintahan.
Oleh sebab itu, pemerintah Muna Barat berupaya mendongkrak perolehan tersebut pada periode penilaian selanjutnya. Langkah startegis yang ditempuh yaitu melaksanakan Pendampingan Pemenuhan Dokumen Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa (08/11/2022) di Aula Kantor Bupati Muna Barat. Dihadiri oleh Sekda Muna Barat, Kepala Bidang Ortala, Inspektur Muna Barat. Dalam kegiatan ini peserta terdiri dari Sekretaris, Bagian Perencanaan, dan Kepegawaian tiap-tiap OPD di Muna Barat. Adapun narasumber yang hadir yaitu Intan Nur Cahya, S.P, M.Si dari Inspktorat Provinsi Sulawesi Tenggara dan Erna Masiha, M.Si selaku Kepala Bagian Reformasi, Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.
Acara dibuka dengan sambutan yang disampaikan oleh Drs. L.M. Husein Tali, M.Pd selaku Sekretaris Daerah Muna Barat. Dalam sambutannya, Husein mengharapkan kepada para peserta agar kegiatan ini menjadi ajang untuk berbenah, “Mari kita tunjukkan bahwa dengan kegiatan ini kita perbaiki reformasi birokrasi kita.”
Selaras dengan hal tersebut, Kepala Inspektorat Muna Barat juga menghimbau agar proses bimbingan dapat diikuti dan berimplikasi positif dalam penilaian kedepannya.
“Ibarat orang sekolah, nilai rapor kita rata-rata merah. Dalam proses bimbingan nanti bisa kita maksimalkan hingga hal-hal yang selama ini menjadi ganjalan untuk bisa lewati dan nilai kita bisa kita dongkrak.” pungkasnya
Sebelum memulai proses bimbingan, Intan selaku narasumber mengungkapkan tentang kondisi Muna Barat saat ini. Intan menggelari apa yang dialamai oleh Muna Barat sebagai PR besar yang butuh tangggung jawab bersama untuk diselesaikan.
“Untuk Muna Barat ini saya punya PR, tanggung jawab yang besar bagaimana menjabarkan reformasi birokrasi. Ini tangggung jawab bersama pemkab Muna Barat yang harus didukung oleh komitmen yang kuat sama Pak Sekda dan Pak Bupati. “ ujar Irban 4 Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara.
