KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Prestasi membanggakan kembali diraih Kabupaten Muna Barat. Pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Provinsi Sulawesi Tenggara, yang berlangsung di Alun-alun 19 November Kolaka pada Minggu (27/4/2025), Kabupaten Muna Barat dianugerahi penghargaan sebagai daerah dengan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah terbaik se-Provinsi Sulawesi Tenggara.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, didampingi Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, kepada tiga kabupaten/kota terbaik berdasarkan hasil penilaian Gubernur, yaitu: Kabupaten Muna Barat dengan nilai A (indeks 84,1017), Kabupaten Konawe dengan nilai B (indeks 80,4105) dan Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) dengan nilai B (indeks 75,2529).
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Muna Barat, Drs. Ali Basa, M.Si, hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Muna Barat untuk menerima langsung penghargaan bergengsi ini.
Sebagai bentuk apresiasi dari Pemerintah Provinsi, Muna Barat sebagai peraih Terbaik 1 mendapatkan penghargaan dan hadiah berupa satu unit laptop, sedangkan Terbaik 2 menerima penghargaan dan printer, serta Terbaik 3 mendapatkan penghargaan dan LCD proyektor.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa pemberian penghargaan ini adalah bentuk penghormatan dan motivasi kepada pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mengelola keuangan daerah secara akuntabel, efektif, dan transparan.
“Penghargaan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan yang baik, sebagai landasan utama pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujar Gubernur.
Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Kabupaten Muna Barat terus bergerak maju dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prestasi ini sekaligus memperkuat posisi Muna Barat sebagai daerah yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat pondasi tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.
