Fajar Fariki : Program PJ DR Bahri Bukanlah Janji Politik

Program dan inovasi kerja PJ Bupati Muna Barat, DR Bahri terkait pembangunan sarana perkantoran dan kenaikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) serta penataan birokrasi itu bukanlah

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Muna Barat (Mubar) telah melakukan langkah konkrit dalam mewujudkan kedaulatan pangan lokal. Kondisi ini juga didukung oleh para penyuluh dan kelompok

Usulan pinjaman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat sebesar Rp 180 miliar pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dibatalkan. Pembatalan

Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam dan Forum Alumni HMI-Wati Muna Barat baru saja selesai menggelar Musyawarah Daerah ke-II di Raha, Sabtu, 27 Agustus.

Penjabat Bupati Muna Barat, Bahri berharap agar organisasi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Muna Barat menjadi mitra strategis dan mitra kritis pemerintah. Bahri menilai

Meski pencairan TPP dalam proses, namun PJ Bupati Muna Barat, DR Bahri tak henti hentinya selalu memberikan pencerahan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk

Mewujudkan Visinya sebagai Unsultra goes to society, melaksanakan Seminar Nasional di Muna Barat tepatnya di Aula Kantor Bupati Muna Barat (Mubar). Panggung Ilmiah ini disambut

Penipuan dengan modus atas rekomendasi Bupati untuk mendapatkan atau memberikan proyek pekerjaan acap kali ditemui di wilayah daerah Kabupaten. Untuk itu, para satuan kerja perangkat

Buruknya pelayanan publik di Kabupaten Muna Barat, mendapat sorotan dari Ombudsman, bahkan ombudsman memberi tanda merah. Peningkatan Sumber Daya Manusi (SDM) menjadi faktor utama penyebab

Pj Bupati Muna Barat, Dr. Bahri, siap menjalankan salah satu program prioritas presiden RI, Joko Widodo, dalam hal peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal