KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Aksi kekerasan terhadap anak kian mengkhawatirkan. Pada tahun 2022, berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 21.241 korban kekerasan anak. Atas kondisi tersebut, pemerintah pusat menggagas sebuah gerakan masyarakat guna memberikan perlindungan terhadap korban. Gerakan tersebut berupa Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
Dilansir dari Pedoman PATBM yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia, PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
Menindaklanjuti gerakan nasional tersebut, PJ Bupati Muna Barat, Dr.Bahri, S.STP, M.Si melantik aktivis PATBM lingkup Kecamatan Barangka. Acara pelantikan berlangsung di Balai Desa Wuna pada Kamis (27/07/2023). Kegiatan ini dihadiri oleh PJ Bupati Muna Barat, Ketua Tim PKK, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak dan sejumlah stakeholder terkait.
Dalam sambutannya, PJ Bupati mengharapkan agar langkah ini bisa mensejajarkan Kabupaten Muna Barat dengan kabupaten lainnya dalam upaya perlindungan anak. Juga sebagai upaya unTuk memastikan bahwa Muna Barat merupakan kabupaten layak anak.
“Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi langkah awal untuk kita melindungi anak. Saya sudah perintahkan Kadis Perlindungan Anak agar Kabupaten Muna Barat sejajar dengan kabupaten lain ataupun sejajar nasional.” ungkapnya
Para aktivis diharapkan akan menjadi garda terdepan yang memastikan tidak adanya kasus kekerasan terhadap anak. Jika terjadi tindak kekerasan, pelaku harus dilaporkan pada pihak berwajib. Pemerintah akan menempuh jalur advokasi dan melakukan pendampingan terhadap korban.
“Kita sangat mengharapkan, hari ini sudah dilantik volunteer. Garda terdepan yang ada di tiap desa yang memastikan bahwa tidak terjadi kekerasan terhadap anak. Kalau ada kekerasan, silahkan dilaporkan. Kita advokasi, kita dampingi dia.” ujar Alumni STPDN 07 ini.
Dr. Bahri juga mengungkapkan bahwa di setiap desa terdapat 8-10 orang aktivis. Saat ini para aktivis merupakan tenaga sukarelawan. Namun, kedepannya pemerintah akan memikirkan cara untuk memberikan dukungan bagi para aktivis.
“Hari ini kita sudah tetapkan PATBM. Yang kita tetapkan ada 8-10 orang perdesa. Tenaga-tenaga sukarela. Tenaga-tenaga yang bekerja ini sebagai aktivis akan kita pikirkan bagaimana kedepannya ada dukungan Pemda.” pungkasnya
Sumber : Tim liputan Diskominfo
Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)
Editor : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wd.Rahmatia, SP)
Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)
