KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat kembali mencetak preastasi luar biasa dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat tahun anggaran 2024 dinyatakan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara. Preastasi ini tidak hanya mengukuhkan Muna Barat sebagai daerah dengan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, tetapi juga mencatatkan rekor gemilang,  meraih predikat opini WTP untuk ke-9 kali nya secara berturut-turut.
Opini WTP diserahkan secara langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Dadek Nandemar kepada Bupati Muna Barat Laode Darwin. Dalam kesempatan tersebut, Laode Darwin mengungkapkan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran pemerintah Muna Barat dalam mengelola keuangan daerah.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, Opini WTP menandakan bahwa bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
“Di usia memasuki ke-11 tahun Kabupaten Muna Barat, kami telah meraih WTP kesembilan berturut-turut. Ini adalah buah kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel,” ujar Laode Darwin saat konferensi pers.
Bupati Muna Barat berjanji akan menindaklanjuti rekomendasi dari BPK RI dan terus berupaya memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. Laode Darwin berkomitmen menjadikan Muna Barat sebagai contoh tata kelola keuangan yang bersih dan beritegritas.
“Kami akan terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan, terutama menyikapi rekomendasi dari BPK RI. Tujuannya agar opini WTP ini dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Kami bertekad menjadikan Muna Barat sebagai contoh tata kelola keuangan yang bersih dan berintegritas. Ini adalah komitmen kami untuk rakyat,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Opini WTP merupakan penilaian tertinggi dalam keuangan negara yang diberikan ketika laporan tersebut sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Keberhasilan mempertahankan opini WTP berdampak positif pada anggaran daerah sebab Kementerian Keuangan RI akan memberikan dana insentif kepada daerah tersebut.
