KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen pada tahun 2024 menjadi program prioritas dalam RPJMN 2020-2024. Pada tahun 2023, Kementerian Kesehatan mencatat angka stunting sebesar 21,5 persen. Hal ini menjadikan upaya penurunan prevalensi stunting sebagai PR pembangunan yang membutuhkan peran lintas sektoral.
Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Kabupaten Muna Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Rembuk Stunting dan fasilitasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024. Rapat yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Muna Barat ini dihadiri oleh Pj. Bupati, Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat BAPPEDA Prov. Sultra, Sekretaris BKKBN Muna Barat, Kepala BAPPEDA Muna Barat, Sekretaris Dinas Kesehatan Muna Barat, Kepala OPD, serta stakeholder terkait.
Dalam rapat berlangsung penyampaian materi terkait stunting dan upaya koordinasi yang akan dilaksanakan. Materi pertama disampaikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat BAPPEDA Prov. Sultra Laode Muhammad Alwi dengan judul penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka penurunan stunting Kabupaten Muna Barat. Dalam pemaparannya, J. Robert menunjukkan Delta Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 hasil penilaian kinerja atas Pelaksanaan 8 Aksi Tahun 2022 Muna Barat menduduki peringkat ke-13 di Sulawesi Tenggara. Pada Tahun 2023 pula terjadi penurunan prevalensi stunting sebesar 7,3 persen. Hal ini membawa Muna Barat menduduki peringkat pertama penurunan prevalensi stunting di Sulawesi Tenggara.
Capaian ini tidak lepas dari langkah-langkah intervensi yang ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Muna Barat seperti Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas (KB), Penandatanganan MoU kerjasama penanganan stunting dan penyerahan motor dinas kepada Kemenag Muna Barat, serta pelaksanaan Apel Siaga stunting.
Selanjutnya, pada materi kedua Kepala BAPPEDA Muna Barat Raden Djamun S memaparkan tentang Rencana Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting. Raden Djamun mengingatkan kepada seluruh hadirin untuk memberikan perhatian maksimal pada masalah ini. Stunting yang tidak tertangani dengan baik akan menjadi noda hitam bonus demografi.
“Kenapa stunting harus dibicarakan secara nasional karena dampak nya sangat besar. Kalau hari ini tidak ditangani dengan serius maka 19 tahun kedepan bonus demografi tidak akan sesuai harapan karena melahirkan generasi stunting yg secara kognitif kualitas nya rendah. Sehingga perlu ditangani secara maksimal agar dampak-dampak ini tidak terjadi dimasa datang.” ujarnya
Eks Asisten Administrasi Pembangunan Muna Barat ini berharap semoga tahun 2024 kinerja-kinerja positif penanganan stunting masih bisa dipertahankan melalui aksi konvergensi yang dikerjakan secara bersama-sama. Guna mengimplementasikan aksi tersebut, pada akhir acara dilakukan penandatanganan Pernyataan Komitmen Bersama 8 Langkah Strategis Penanganan Stunting.
Adapun materi ketiga yakni Analisis Situasi Stunting Pada Aksi Konvergensi dijabarkan oleh Sekertaris Dinas Kesehatan Muna Barat Arif Ndaga. Percepatan penurunan stunting mengacu pada amanat Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021. Peraturan tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan percepatan penurunan stunting meliputi kelompok sasaran: remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan. Luasnya cakupan sasaran tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor sebagaimana diungkapkan oleh Arif Ndaga, “upaya konvergensi pencegahan stunting merupakan pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir terpadu dan bersama-sama.”
Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar
Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md)
Editor : Kabid Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)
Penanggungjwab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)
