Pembangunan ring road (jalan lingkar) yang selama ini dibangga-banggakan pemerintahan sebelumnya di Muna Barat, mulai diabaikan oleh Pj Bupati, Bahri.
Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan itu dikarenakan masih banyak pembangunan infrastruktur yang lebih mendesak, ketimbang ring road.
“Jalanan, kita cukup satu jalur dulu. Kondisinya juga masih bagus,” kata Bahri, Rabu (7/9/2022).
Kebijakan anggaran jebolan STPDN 07 itu difokuskan untuk pembangunan kantor bupati, DPRD, Masjid Agung dan infrastruktur yang tersebar di tiga wilayah besar meliputi Lawa Raya, Tiworo Raya dan Kusambi Raya.
“Anggaran kita bagi merata. Khusus di wilayah kepulauan, kita genjot pembangunannya, karena selama 8 tahun tidak pernah tersentuh,” terangnya.
Dalam melakukan pembangunan, Bahri berpatokan pada rencana pembangunan daerah (RPD) 2022-2026 yang disesuaikan dengan visi misi Gubernur Sultra, Ali Mazi dan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pada rasionalisasi APBD tahun 2022, Bahri mengalokasikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana perkantoran pemerintah, peningkatan daya saing Infrastruktur daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Muna Barat, Uking Djassa mengapresiasi kebijakan anggaran yang dilakukan Pj Bupati Bahri. Kata dia, berdasarkan dokumen Perubahan APBD, anggaran difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, tambahan pengahasilan ASN dan peningakatan ekonomi masyarakat.
“Kita sangat apresiasi kebijakan anggarannya. Khusus di pulau-pulau, saat ini geliat pembangunan mulai dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Jubir Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat, Muhamad Fajar Fariki mengakatan, Pj bupati sangat peka terhadap problem yang terjadi di daerah. Karenanya, Pj bupati turun langsung melakukan pelisiran ke kecamatan dan desa melihat permasalahan yang ada untuk segera dilakukan tindakan sebagai solusi.
“Pj bupati hadir dalam melahirkan formulasi kebijakan strategis sebagai upaya pembenahan untuk mengatasi masalah,” katanya.
Mantan Kabag Humas Pemkab Muna itu menambahkan, pembenahan yang dilakukan oleh Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri itu, menyangkut hal vital dan urgen bagi kelayakan hidup masyarakat dan bagi kemajuan daerah tercinta di masa depan.
Dari hasil plesiran wilayah yang dilakukan oleh Dr Bahri selama ini, telah mampu memotret dengan jelas problem serius yang dihadapi rakyatnya untuk segera diambil langkah tindak sebagai solusi. Di antaranya pembenahan infrastruktur pelayanan publik, sarana dan prasarana pemerintahan berupa perkantoran, daya saing infrastruktur dan tingkat kesejateraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.
“Berkaca dari kondisi ini, maka Pj Bupati Mubar melahirkan formulasi kebijakan strategis sebagai upaya pembenahan untuk mengatasi masalah,” katanya.
Sebagai pejabat di Kemendagri, konsep dan ide Pj bupati menunjukan integritas dan kapasitas pemimpin daerah yang faham ilmu kewilayahan dan memahami kebutuhan rakyat. Karena itu pula, dibutuhkan energi dan partisipasi seluruh steakholder untuk mengkonstruksi rencana dan mimpi besar dalam memajukan Bumi Laworoku.
“Saya perlu tegaskan, Pj bupati tidak alergi kritikan. Beliau butuh kritikan sebagai alat kontrol jalannnya pemerintahan. Namun, kritikannya bersifat membangun, bukan karena pesanan,” tukasnya.
