DISKOMINFO.MUNABARAT.GO.ID – Laju inflasi ditengarai akan ikut merangkak naik menyusul pengalihan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) yang mulai diterapkan sejak 3 September 2022 lalu. Presiden Jokowi menganjurkan kepada pemerintah daerah agar mengambil langkah-langkah staretgis guna menghadang laju inflasi.
‘Saya ingin bupati, walikota, gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim TPID dan tim pengendali inflasi di pusat. Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik yang menyebabkan inflasi?” ungkap Presiden Jokowi dalam Pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022 yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Sekretariat Kabinet RI.
Menindaklanjuti hal tersebut. PJ Bupati Muna Barat mengajak seluruh jajarannya untuk bergerak cepat guna menyinkronkan langkah dengan pemerintah pusat. Hal ini teraktualisasi melalui rapat Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Muna Barat. Rabu, (21/9/2022)
Dr Bahri selaku punggawa pemerintahan Kabupaten Muna Barat duduk bersama Sekretaris Daerah, Forkopimda, Unsur Forkopimda dan Instansi terkait, dilingkungan Kabupaten Muna Barat. Anggota rapat juga terdiri dari kepala desa dalam wilayah administrasi Kabupaten Muna Barat.
Dalam paparannya, Bahri mengungkapkan bahwa inflasi disebabkan oleh dua hal yaitu kenaikan harga bahan makanan dan kenaikan harga BBM. Meski hingga saat ini belum ada kenaikan harga yang signifikan di wilayah Muna Barat, namun perlu dilakukan langkah-langkah startegis guna mengurangi dampaknya di masyarakat.
Adapun langkah-langkah startegis yang diungkap dalam rapat antara lain :
- Dukungan terhadap Satgas Pangan untuk memastikan ada ekosistem, ada supply chain, dan bagaimana rantai pasokan bahan pangan.
- Pemantauan harga pasar terutama sembilan bahan pokok. Hal ini dilakukan untuk mengetahui komoditas apa saja yang mengalami kenaikan harga.
- Penertiban distribusi BBM guna menghindari permainan harga dan penimbunan sepihak dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
- Pemanfaatan lahan tidur dan pekarangan. Mengelola lahan-lahan tidur yang selama ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Hal ini akan dilakukan oleh perangkat desa bekerja sama dengan perangkat TNI Polri dan Polisi Pamong Praja. Selain itu PJ Bupati Muna Barat juga menghimbau agar mulai dari diri sendiri memanfaatkan pekarangan kosong untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Pada kesempatan yang sama, Dr. Bahri juga mengungkapkan bahwa kedepannya akan dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna menjaga kestabilan pendapatan petani dan nelayan di Muna Barat. Hal ini juga sebagai bentuk pengaplikasian Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2017 tentang BUMD. Badan usaha tersebut rencananya akan menggunakan nama BUMD Laworoku Sejahtera.
“Izin Pak Desa, Pak Kepala OPD, saya mau bentuk BUMD. BUMD ini akan memastikan harga-harga seperti jagung tidak jatuh, tidak dimanfaatkan tengkulak, atau tidak bisa menutupi biaya produksi. Saya akan membentuk BUMD untuk membeli semua itu. Nanti kemudian tugas BUMD ini untuk menjual, memasarkan kemana-mana.” Ungkapnya.(HAS)
Penulis : Staf Kominfo/ Teknisi Multimedia & Web (Wa Ode Hasrana, A.Md.Kom)
Editor : Kabid Pengelolaan Opini, Aspirasi Publik dan Informasi (Wa Ode Rahmatia, SP)
Penanggung Jawab : Kadis Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian (Muh. Naazirun, S.Pd., M.Pd)
