KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. Pemerintah Kabupaten Muna Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menggelar konsultasi publik guna membahas rancangan awal RKPD 2025. Pembahasan RKPD dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Data Publikasi Muna Barat dalam Angka.

Konsultasi Publik dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Muna Barat pada Senin, (19/02/2023). Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Muna Barat, Tim Badan Pusat Statistik Muna dan Muna Barat, Kepala OPD, Camat, serta Kepala Desa se-Muna Barat. Penyusunan RKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah, Drs. L.M. Husein Tali, M.Pd  mengungkapkan bahwa penyusunan rencana kerja akan sangat berdampak pada kehidupan masyarakat Muna Barat. Panelis, pemateri, dan seluruh pihak yang hadir diharapkan memberi analisis dan informasi guna dimasukkan pada program kerja selanjutnya.

“Kita berharap yang hadir hari ini, panelis, pemateri, keluarkan betul analisis dan informasi agar dimasukan di program kita selanjutnya. Mari kita serius karena ini nasib masyarakat tergantung dari rencana kerja.” ujarnya

Senada dengan Sekda, Raden Djamun Sunjoto, S.Pd., M.Si selaku kepala Bappeda Muna Barat berharap agar dokumen yang akan dilahirkan mendekati sempurna dan target yang ditetapkan dapat tercapai. Lebih lanjut, Djamun Sunjoto mengungkapkan bahwa RKPD 2025 akan sedikit unik dan rumit sebab akan menjadi acuan tahun pertama bagi program bupati terpilih.

“RKPD 2025 agak sedikit unik dan rumit karena berhadapan dengan dokumen RPJMD. Tahun pertama bagi program bupati terpilih. Rancangan awal dari bupati terpilih harus mengikuti RPJMD teknokrat.” pungkasnya

Selanjutnya, Tenaga Ahli Statistik, Ir. Kadir Pua, M.Si memaparkan tentang pengelolaan Satu Data Statistik Sektoral dalam mendukung perencanaan pembangunan berkualitas. Prinsip pembangunan berkualitas yakni konektivitas dan keberlanjutan.

 Senada dengan hal tersebut, Kepala BPS Muna, Leman Jaya, S.ST., M.Si meminta dukungan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyajikan data yang baik. Data-data tersebut akan digunakan sebagai patokan untuk mencapai dua hal yakni pembangunan berkelanjutan dan pembangunan inklusif.

Pasca pemaparan materi, kegiatan berlanjut pada sesi diskusi. Tiga peserta tampil menyampaikan usulan dan pertanyaan. Usulan pertama berasal dari  perwakilan Organisasi Muhammadiyah sekaligus pengurus Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan (ITBK) Muhammadiyah Muna Barat. Usul yang disampaikan terkait pengadaan pasar induk Muna Barat sebagai pemacu roda perekonomian. Keberadaan pasar induk bisa menjadi partner salah satu program studi ITBK yakni kewirausahaan.

Selanjutnya, Kepala Desa Sidamangura, Arif Zailin menyampaikan bahwa pertanian menjadi penyokong utama perekonomian Muna Barat. Namun, hingga saat ini masih sekedar jadi konsumsi dan pemasaran terbatas.  Oleh sebab itu, Arif Zailin mengusulkan agar dilakukan industrialisasi dibidang pertanian, peternakan, dan perikanan agar hasilnya meningkat dan dapat dipasarkan pada skala yang lebih luas.

Usulan ketiga disampaikan oleh perwakilan Dinas Perikanan dan Kelautan Muna Barat terkait pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Terdapat tiga lokasi strategi yang bisa dikelola yakni Pajala, Tondasi, dan Latawe. Keberadaan TPI bisa meningkatkan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi.

Ketiga usulan ditanggapi positif oleh Kepala Bappeda Muna Barat. Hasil dari konsultasi publik akan kembali dibincangkan dalam berbagai pertemuan sebelum finalisasi RKPD. Terdekat akan dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan.

Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md)

Editor :  Kabid Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)