Fajar Fariki : Program PJ DR Bahri Bukanlah Janji Politik

bagikan :

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

Program dan inovasi kerja PJ Bupati Muna Barat, DR Bahri terkait pembangunan sarana perkantoran dan kenaikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) serta penataan birokrasi itu bukanlah sebagai janji politik.

Sebab, kebijakan PJ Bupati Mubar untuk membangun sarana perkantoran dan kenaikan TPP sesungguhnya bukanlah janji politik, melainkan kebijakan yang secara tekstual tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2022- 2026.

Dimana dalam RPD itu tidak ada Visi dan Misi Bupati makanya tidak bisa dikatakan dokumen itu sebagai janji politik.

Karena RPD tersebut merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang menjadi pedoman atau rujukan PJ Bupati dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan dalam periode 2023-2026 atau sampai dengan adanya Bupati defenitif.

“Perlu diketahui bahwa dokumen tersebut sudah dibahas bersama dengan seluruh Stakeholder di daerah termasuk pihak DPRD dan perwakilan masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik,” tegasnya.

Kata dia bahwa dalam rencana pembangunan daerah tersebut didasari atas permasalahan-permasalahan utama pembangunan yang ada selama ini.

“Permasalah itu antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), rendahnya produksi, produktivitas dan nilai nambah perekonomian daerah, belum optimalnya tata kelola pemerintahan, belum optimalnya daya saing infrastruktur dan lingkungan,”jelasnya.

Dan yang perlu diingat bahwa yang tetapkan itu semua bukan Pj Bupati tetapi Bupati Defenitif sebelumnya sesuai dengan Instruksi Mendagri 70 Tahun 2021.

“Dalam dokumen RPD itu tujuannya adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan, dengan sasaran meningkatnya transparansi dan kualitas pelayanan publik,”sebutnya

Seperti pembangunan kantor, rujab kantor DPRD dan fasilitas pelayanan publik lainnya, itu merupakan salah satu program yang memang akan mendukung tercapainya indikator yang sasarannya pada aspek pelayanan publik.

“Saya kira kita masih ingat pada tahun-tahun sebelumnya hasil penilaian Ombudsmen di Muna Barat mendapat penilaian Rapor Merah sehingga di masa kepemimpinan DR Bahri diharapkan bisa dapat meningkat menjadi Rapor Kuning atau Hijau,”ungkapnya.

Untuk itu, dia meminta dukungan kepada seluruh elemen masyarakat untuk memberi kesempatan PJ Bupati Mubar, DR Bahri membawa daerah ini kearah yang lebih baik dan bermasa depan.

“Kita doakan bersama dibawa komando DR Bahri bisa memberi wajah baru untuk daerah Muna Barat demi meningkatkan masa depan dan kesejahteraan masayakat di bumi Laworo ini,” pungkasnya.

sumber:https://www.suarakpk.com/2022/08/fajar-fariki-program-pj-dr-bahri.html#.YwrfPHaC1bc.whatsapp

bagikan :

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Profil Kepala Dinas

AL RAHMAN, S.Pd., M.Si

Kepala Dinas Kominfo

Informasi
Infografis
« dari 3 »
Instagram