DISKOMINFO MUBAR. GO.ID- Penjabat Bupati Muna Barat (Mubar) menghadiri acara penyampaian laporan keuangan TA 2022 dari pemerintah Daerah kepada badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di Aula Kantor BPK Perwakilan Sultra pada Jumat (17/3/2023).
Dalam kegiatan ini Bahri didampingi Sekda husein Tali dan kepala BKPD Mubar.
Kepala Badan Pemeriksa keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Dedek Nandemar menyebutkan bahwa Laporan keuangan Daerah (LKPD) pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar) Bersama kota Kendari masuk kategori terbaik dari 17 Kabupaten/ Kota di Sultra. Muna Barat berhasil meraih capaian 90,35% dengan kategori terbaik kedua setelah Kota Kendari 90,44% dalam persentase penyelesaian rekomendasi BPK.
Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa penyerahan laporan keuangan itu merupakan mandat insitusi yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya Tim BPK sudah melakukan pemeriksaan ditiap daerah yang ada di Sultra. Dalam pemeriksaan tersebut pihaknya menginginkan apa yang menjadi temuan atau permasalahan yang ada agar ditindaklanjuti. Apa saja yang disampaikan tim pemeriksa tersebt secepatnya ditindaklanjuti agar memudahkan kami memberikan opini tuturnya.
Selain itu pihaknya juga menyampaikan agar kedepannya Lembaga yang dinakhodai ini akan terus membimbing Pemerintah daerah agar mempertahankan pengelolaan keuangan negara lebih baik lagi.
Penjabat Bupati Mubar menyatakan bahwa capaian ini adalah prestasi dari seluruh ASN Mubar. Beliau berharap hal ini terus ditingkatkan sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik.
“Intinya kita bekerja dengan baik buat masyarakat. Bekerja dengan prinsip Good Governance.” Singkatnya.
DISKOMINFO MUBAR. GO.ID- Pemerintah Daerah (pemda) Kabupaten Muna Barat (Mubar) menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) oleh Pemerintah Pusat yang digelar di Ba;ai Sudirman, Jakarta Selasa (14/3/2023).
Acara penghargaan UHC Award ini dibuka langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), KH. Ma’ruf Amin yang sekaligus menyerahkan pada 22 Gubernur se-Indonesia.
Pemda Mubar dihadiri langsung oleh Pj Bupati DR. Bahri, S.STP., M.Si didampigi Sekda Mubar, LM. Husein Tali dan sejumlah OPD Mubar diantaranya Direktur RSUD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Nakertransi, Plt Kepala BPKAD serta Kepala BPJS Kesehatan Mubar.
Bahri menyatakan bahwa pihaknya telah menjalankan 100% UHC dan masuk diantara 334 Kabupaten/ Kota yang telah menyelenggarakan UHC 100%, ini merupakan wujud kontribusi Pemerintah Muna Barat dalam pelayanan Kesehatan masyarakat.
Pemda menyediakan akses pelayanan Kesehatan bagi masyarakat Muna Barat 100% artinya seluruh masyarakat yang berdomisili di Muna Barat sudah terdaftar sebagai peserta JKN melalui BPJS Kesehatan kelas III secara gratis terkecuali peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Pnerima Upah (PPU). Peserta PBI telah terdaftar dan dibayarkan melalui APBN sedangkan PPU telah dibayarkan APBD melalui BPJS Kesehatan.
Selain itu Pemkab Mubar juga menyiapkan perlindungan Kesehatan diluar pelayanan BPJS yaitu Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), disabilitas dan bayi baru lahir. Adapun anggaran yang disiapkan untuk pelayanan Kesehatan gratis yang dibayarkan melalui BPJS sekitar Rp. 13 Miliar pertahun.
DISKOMINFO MUBAR. GO. ID – Pemerintah daerah Kabupaten Muna Barat menerima penghargaan untuk prestasi nya sebagai daerah dengan realisasi belanja terbaik ke-III tahun 2022 se Sulawesi Tenggara dari Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan capaian 95,50%.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Mubar dalam agenda Rapat Koordinasi Evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Semester II Tahun 2022 dan Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 Kabupaten/ Kota dan OPD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di Hotel Claro Kendari, Senin 13 Maret 2023.
Prestasi terbaik pertama diraih oleh Kabupaten Kolaka Utara dengan nilai 95,88% dan kedua dari Kabupaten Konawe Selatan dengan nilai 95,60% tutur Gubernur Sultra Ali Mazi dalam Sambutanya.
Pj Bupati Mubar, Bahri mengatakan, prestasi yang didapat itu adalah wujud kerja nyata seluruh OPD Pemda Muna Barat dalam merealisasikan APBD.
“Saya selalu menghimbau agar para OPD merealisasikan program kegiatan yang sudah ada di APBD. Kenapa ini kita genjot karena pertumbuhan ekonomi kita sangat mempengaruhi dibelanja APBD.”
“Teman-teman OPD sudah bagus kinerjanya, saya minta ditingkatkan lagi dengan menyiapkan dokumen-dokumen terkait dengan realisasi APBD ini dan tidak hanya mengejar realisasi tetapi juga akuntabilitas kita perhatikan juga. Jadi mempercepat tetapi tidak meninggalkan prinsip-prinsip akuntabilitas” ucapnya.
Bahri berharap dengan diterimanya penghargaan terbaik ke III ini realisasi belanja harus dipertahankan dan ditingkatkan untuk kerja nyata demi kesejahteraan masyarakat Mubar.
DISKOMINFO MUBAR. GO.ID- Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menandatangani memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Govermance). Penandatanganan ini dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPKP Sultra pada hari Rabu 8 Maret 2023.
Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Muna Barat melalui Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memprogramkan pembangunan antara lain:
- Pembangunan Kantor Bupati
- Pembangunan Kantor DPRD
- Pembangunan Mall Pelayanan Publik
- Pembangunan Rujab Bupati
- Pembangunan Rujab ketua DPRD
- Pembangunan Rujab Wakil Ketua DPRD
- Pembangunan masjid Agung
Dalam sambutan nya Pj Mubar Bahri menyatakan bahwa penandatanganan MoU tersebut terlaksana setelah melalui beberapa tahapan dimulai dari ekspos permohonan pendampingan pelaksanaan kegiatan PUPR Tahun Anggaran 2023, diskusi dan beberapa masukan dari pihak Perwakilan BPKP Sultra sebagai pendampingan dalam hal penyusunan Owner Estimator (OE) dan Pelaksanaan Kontrak.
Secara detail pelaksanaan pendamingan meliputi proses perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan pengukuran Bersama mutual check 0, pelaksanaan pengukuran Bersama mutual check 25%, pelaksanaan pengukuran Bersama mutual check 50%, pelaksanaan pengukuran Bersama mutual check 75% dan pelaksanaan pengukuran Bersama mutual check 100%.
Untuk itu beliau berharap ini merupakan awal Kerjasama antara Pemda Kabupaten Muna Barat dengan Perwakilan BPKP Sultra yang dapat terus berlanjut pada berbagai program dan kegiatan pada OPD lain dilingkup Pemda Kabupaten Muna Barat baik tahun ini maupun tahun-tahun mendatang.
Sementara itu Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Tenggara mengatakan, BPKP Sultra akan terus berkolaborasi melakukan pendampingan bersama Inspektorat Mubar guna mendampingi dan mengawal proyek stategis yang telah menjadi cita-cita Pembangunan daerah Kabupaten Muna Barat tersebut.
“Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada Pemda Kabupaten Muna Barat atas kepercayaannya untuk membantu memberikan penguatan dalam tata Kelola pembangunan yang ada di Muna Barat,” tutupnya.
