Bulan: Oktober 2022

Dalam rangka menciptakan sinergitas dan saling membantu serta menguatkan satu sama lainnya untuk mencapai tujuan yang sama yakni mendorong tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan, maka Pemerintah Kabupaten Muna Barat dan Kejaksaan Negeri  Muna  melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman bersama antara Pj.Bupati Muna Barat Dr. Bahri, SSTP.,MSi. dan Kepala Kejari Muna Agustinus Ba’ka Tangdililing, SH.,MH. Selasa  (25/10/2022).

Kerja sama ini tentang penanganan masalah hukum  di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) yang  dilaksanakan dalam jangka waktu 2 Tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Dr. Bahri  memberikan apresiasi atas kerjasama Pemkab Muna Barat dan Kejaksaan, dan Bupati mengakui bahwa ini akan membawa dampak yang luar biasa.

Sehubungan dengan itu, Pj. Bupati Dr. Bahri  menegaskan  dengan dilakukannya kerjasama ini, agar  seluruh jajaranya melkukan komunikasi dengan pihak kejaksaan mulai dari proes perencanaan sampai pelaksanaan, sehingga  tidak terjadi permasalah Hukum.

Lanjut Pj. Bupati, ”dengan perjanjian kerjasama tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat akan memperoleh bantuan hukum dalam bentuk kajian, pendapat/pertimbangan hukum aspek perdata, tata usaha negara, baik tertulis maupun secara lisan. khususnya terkait dengan penyelamatan atas keuangan dan kekayaan/asset daerah”. paparnya.

Dalam sambutannya Kejari Agustinus Ba’ka Tangdililing, SH.,MH menjelaskan ruang lingkup dari tugas dan kewenangan Kejaksaan di Bidang Datun, yaitu kejaksaan dapat melakukan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum baik berupa pendampingan hukum maupun pendapat hukum dan  konsultasi hukum  dan tindakan hukum lain.

Hal tersebut di atas  merupakan tindak lanju dan dari MoU sebagai bentuk dukungan kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk mendukung Pemda Muna Barat.

 

 

Selanjutnya, pada kesempatan yang sama, ini adalah bentuk penguatan komitmen bersama dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum terkait pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik di bumi Laworoku, sebagaimana yang telah tertuang dalam MOU.

Pj. Bupati Muna Barat Dr. Bahri, SSTP., M.Si. didampingi Forkopimda dan Oragnisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait , mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, rakor dilaksanakan untuk membahas langkah kongkret pengendalian inflasi di daerah. Sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI.

 

Dalam rapat tersebut dihadiri Menteri/Kepala Lembaga Non Kementerian, sebagai narasumber Menteri Dalam Negeri, Kepala BPS, Kepala Bapanas, Mewakili Kapolri Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dir Tipideksus) Bareskrim Polri Brigjen. Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., mewakili Kejagung Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara (JAM DATUN) Feri Wibisono, dan Mewakili Panglima TNI, Kasum TNI – Letjen TNI Eko Margiyono, Menteri Perdagangan, serta seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia dan Forkopimda.

 

Nara saumber Kementrian Perdangan memaparkan “Sebagian besar harga barang kebutuhan pokok per 21 Oktober 2022 berada dalam kondisi yang stabil bahkan dalam tren penurunan yang signifikan jika dibandingkan bulan lalu kecuali Beras dan Kedelai yang memerlukan perhatian khusus, Daerah tidak perlu membuat sistem pemantauan, cukup integrasi dengan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) kemendag agar daerah menganggarkan dana APBD Bapokting sebagai bagian dari pengendalian inflasi”.

 

Dalam paparan lebih lanjut  Kepala Badan Pusat Statistika Margo Yuwono menyampaikan
“Dalam rangka mendiseminasikan indikator kinerja pengendalian inflasi yang lebih terukur dan berkesinambungan, akan dirilis 3 buah indikator kinerja pengendalian inflasi yaitu:
– Indeks Perkembangan Harga
– Indeks Disparitas Harga Antar Wilayah, dan
– Koefisien Variasi Harga Mingguan
dimana ketiganya menggunakan 20 komoditas terpilih sebagai variabel pengukur,
Pada penyediaan data untuk 3 indikator kinerja di atas, dilakukan dengan kolaborasi antar K/L/I/D khususnya pada penyediaan data (berbagi pakai), pengolahan dan analisis serta diseminasinya.

 

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas ) Arief Prasetyo Adi, mengatakan “ Perlu segera dilaksanakan pengadaan CBP karena posisi stok Beras di BULOG kurang dari 800 ribu ton. Diperlukan percepatan realisasi impor komoditas Kedelai dan Bawang Putih serta, mempersiapkan sarana prasarana untuk memperpanjang masa simpan dan mempertahankan kualitas produk pangan dengan melakukan percepatan distribusi pangan antar wilayah dan Penguatan stock pangan nasional”.

 

Sementara itu Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dir Tipideksus) Bareskrim Polri Brigjen. Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., mengatakan
“ Polri memiliki data inflasi seluruh daerah yang bersumber dari Bhabinkamtibmas, polri siap membantu kepala daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan”.

Selanjutnya Kasum TNI – Letjen TNI Eko Margiyono mengatakan “Panglima Menitipkan terkait keberadaan TNI di daerah juga turut membantu untuk mengkampanyekan gerakan menanam, saya pesankan kepada jajaran TNI di daerah untuk membantu kepala daerah dalam mengatasi persoalan-persoalan di daerah termaksud Inflasi”.

 

Selanjutnya rapat ditutup oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan daerah perlu merumuskan langkah-langkah dan kebijakan pengendalian inflasi daerah masing-masing secara rutin, agar pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi di tengah-tengah kondisi global yang belum menentu dan masih dinamis.

 

“Daerah perlu memperhatikan komoditas pembentuk terjadinya inflasi dengan melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, menjaga pasokan barang bahan pokok dan barang penting, melaksanakan pencanangan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait, melaksanakan sidak ke pasar dan memastikan distributor agar tidak menahan barang, merealisasiakan BTT untuk mendukung inflasi, dan memberikan bantuan transportasi dari APBD”.tutup Mendagri.

Pj. Bupati Muna Barat, Dr. Bahri, SSTP., M.Si. Bersama Kasdim 1416 Raha  menindaklanjuti hasil rapat dengan melakukan peninjaun langsung lokasi lahan Penanaman Cabe yang bekerjasama dengan TNI, Kodinm 1416 Raha yang akan launching dalam waktu dekat. Pj. Bupati Muna barat juga melanjutkan peninjauan pada lokasi peternakan ayam petelur  Desa Bakeramba, untuk memastikan ketersedian telur yang menjadi kebutuhan masyarakat Muna Barat, kunjungan ini merupakan Langkah nyata mewujudkan  Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk  memantau dan mengawasi pergerakan harga komoditas pangan yang memberikan dampak inflasi di Kabupaten Muna Barat.

 

Apel pagi pada Senin, (24/10/2022) laksana embusan angin segar bagi beberapa lembaga/organisasi keagamaan yang berada dalam lingkup administrasi Pemerintah Kabupaten Muna Barat. Pasalnya, pelaksanaan apel pagi itu sekaligus dirangkaikan dengan pembacaan Surat Keputusan Bupati Muna Barat tentang Dana Hibah Keagamaan sekaligus penyerahan secara simbolis kepada perwakilan tokoh agama yang telah ditunjuk.

 

Tidak tanggung-tanggung, dana hibah yang diguyurkan berjumlah total Rp. 2,2 miliar. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Barat tahun anggaran 2022. Lembaga/organisasi keagamaan yang didapuk sebagai penerima dana hibah antara lain :

 

1. Pasraman Surya Genitri
2. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)
3. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI)
4. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Muna Barat

 

Selain lembaga keagamaan, dana hibah juga diberikan untuk pengelolaan sarana ibadah. Sarana ibadah yang menerima dana hibah berjumlah 20 unit dengan rincian 16 masjid, 3 pura, dan 1 Aula Adat. Besaran dana yang diterima bervariasi antara Rp. 20 juta sampai Rp 950 juta. Total dana yang dikucurkan untuk sarana ibadah sebesar Rp 1,9 miliar.

 

Pemberian dana hibah tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 110 dan 111 Tahun 2022. Instrumen hukum terkait dana hibah yang diberikan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rencana penggunaan sistem absensi berbasis digital di lingkup pemerintah Kabupaten Muna Barat semakin menunjukkan titik terang. Hal tersebut ditandai dengan lawatan PJ Bupati Muna Barat ke Kota Bandung selama sepekan. Dalam lawatannya Dr. Bahri, S.STP, M.Si didampingi beberapa pejabat menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU) terkait rencana pemanfaatan sistem absensi berbasis elektronik atau e-absensi.

Salah satu yang turut bertandatangan adalah Rosma Sari La Ute selaku Kepala BPSDM Muna Barat. MoU yang ditandatangani oleh Kepala BPSDM terkait Sistem Informasi Kinerja Pegawai. Hal ini dimaksudkan guna memantau kinerja pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten Muna Barat. Kinerja pegawai  berkaitan erat dengan besaran TPP yang akan diterima.

“Jadi dalam penilaian kinerja akan diliat orang per orang dan akan dikatikan dengan TPP nya. TPP itu 60% kinerja 40% absensi. Maka absensinya kita sudah kerjasama tadi. Kita ambil sistem namanya e-absensi. Jadi tidak ada lagi pegawai yang tidak masuk”. Ujar Bahri saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Bupati Muna Barat, (Senin, 24/10/2022)

Menindaklanjuti hal tersebut, Bahri telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait hubungan antara sistem absensi dan pemberian TPP. Presentasi TPP yang diterima oleh pegawai akan secara otomatis terakumulasi dari jumlah kehadiran. Pegawai yang terdeteksi terlambat 1 jam maka akan dilakukan pemotongan TPP sebesar 0.1% dan berlaku kelipatannya.

“Izin saya sudah menetapkan Perkada TPP. Kalau absen terlambat 1 jam nilainya 0,1 %. Itu otomatis terpotong.” Paparnya

Sebagaimana yang pernah dipaparkan oleh Alumni STPDN 07 tersebut bahwa absensi digital akan diberlakukan sebelum menyebrang tahun. Pada kesempatan apel tersebut, Bahri mengungkapkan bahwa diupayakan absensi sudah dapat diaplikasikan pada bulan Desember mendatang.

“Sasaran saya, kalau bisa Pak Sekda bulan Desember sudah bisa diterapkan ya”.

Deru kendaraan Pj. Bupati Muna Barat bersama rombongan para Kepala OPD memecah kesunyian, berpacu  di bawah gerimis yang menerpa sore itu menerobos kabut meliuk liuk diantara rimbun pepohon, berbalur lumpur membela genangan, berenang-renang pada kubangan,tidaklah menjadi rintangan bagi Pj. Bupati Muna Barat, Dr. Bahri, S.STP.,M.Si.unutuk memastikan jalur jalan Usaha Tani yang menghubungkan kelurahan Tiworo dan Desa Laworo, perjalanan dilanjutkan dengan survei jalur jalan yang menghubungkan Laworo dengan Desa Lombu Jaya, dan Lombu Jaya Menunju Desa Lawada (Kompleks Bumi Praja Laworoku) (Kamis, 13/10/2022)

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Muna Barat untuk menekan gejolak inflasi yang sedang melanda Indonesia khususnya Bumi Laworoku, Dr. Bahri, bergerak dan fokus mengembangkan sektor pertanian dengan meningkatkan dukungan infrastruktur pertanian yang  memadai, di  antaranya melalui pengembangan Jalan  Usaha  Tani  (JUT).

Dengan  adanya  pengembangan  JUT  diharapkan  dapat mendorong  kelancaran  distribusi  pada  kawasan  pertanian.  Namun  di  sisi  lain, pengembangan JUT  diindikasikan  dapat memberikan  pengaruh terhadap peningkatan nilai lahan di sekitarnya sehingga memicu perubahan guna lahan dari pertanian menjadi permukiman. Pj Bupati Mubar berharap pengembangan JUT dapat memperlancar mobilitas alat  mesin  dan  sarana  produksi  menuju  lahan  pertanian,  serta  memperlancar  hasil produksi pertanian menuju tempat penyimpanan, pengolahan dan pasar.

Hal  tersebut  diatas membuktikan  bahwa  telah  terjadi  dualisme  dampak pengembangan  JUT  pada  kawasan  pertanian  yang  seharusnya  mendorong perkembangan  sektor  pertanian  tetapi  di  sisi  lain  malah  menyebabkan  semakin terkikisnya kegiatan pertanian pada kawasan tersebut. Bahri berharap kepada leading sector untuk tetap komitmen dan konsisten pada  pengendalian, pemanfaatan lahan, kesesuaian lahan, dan zonasi.

Pengembangan  pertanian  memiliki  peranan  strategis  dan  penting  guna mencapai  ketahanan  pangan  nasional.  Dukungan  infrastruktur  pertanian  yang memadai,  seperti  jalan,  sangat  dibutuhkan  untuk  menunjang  pengembangan pertanian yang efisien sehingga diharapkan pengangkutan sarana produksi hingga hasil pertanian  menjadi  lebih mudah dan murah. Dapat dikatakan  bahwa Jalan Usaha Tani (JUT) merupakan salah satu komponen penting dalam subsistem hulu pertanian karena akan mendukung subsistem  usaha tani, subsistem pengolahan, dan  subsistem  pemasaran  hasil  dalam  rangka  peningkatan  ketahanan  pangan, pengembangan, agribisnis, dan peningkatan kesejahteraan petani di suatu wilayah. Dengan adanya pengembangan JUT pada kawasan-kawasan pertanian, diharapkan dapat  memperlancarkan  distribusi  produk  pertanian,  terwujudnya  peningkatan pendapatan masyarakat,  terciptanya sumber-sumber  pertumbuhan ekonomi, dan kehidupan  masyarakat  yang  lebih  baik,  serta  secara  tidak  langsung  dapat memberikan manfaat pada perkembangan wilayah itu sendiri. Ungkap bahri disela-sela istrah.

Disisi laian Dr. Bahri mengingatka pada para Kepala Desa Melaui Camat yang ikut dalam rombongan survei bahwa;  “pengembangan  JUT  sebenarnya memiliki dualisme dampak. Pada satu sisi, JUT dapat memberikan manfaat untuk mendukung  dan  memperlancar  pengangkutan  subsistem  hulu  pertanian.  Akan tetapi di sisi lain, pengembangan JUT dapat mengancam keberlangsungan sektor pertanian  karena  peningkatan  nilai  lahan  di  sekitarnya  malah  mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman. Karena alih  fungsi  lahan dari  pertanian menjadi  bukan  pertanian mengalami  tren kenaikan  di hampir  seluruh  wilayah  di  Indonesia”.  ungkap Bahri sebelum melanjutkan perjalanan.

Dr. Bahri, S.STP.,MSi. Yang baru seumur jagung menakhodai Pemerintah Kabupaten Muna Barat telah sukses menorahkan prestasi yang gemilang dengan mendapatkan piagam cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC) di pertengahan bulan Oktober tahun 2022. Sebanyak 85118 jiwa penduduk Kabupaten Muna Barat resmi terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), atau seratus persen(100%) masyarakat Muna Barat mendapatkan jminn kesehtan, dengan pola terbuka.

Dalam sambutannya Pj Bupati Muna Barat menjelaskan “ Pola terbuka yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Muna Barat merupakan sebuah terobosan baru yang memberikan Jaminan Kesehatan kepada seluruh masyarakat Muna Barat dan khusus kepada penyandang difabel, disabilitas, ketunaan, ketunadayaan atau keterbatasan diri (disability), baik berupa fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi diantaranya, dan penduduk Muna Barat yang memiliki NIK belum terdaftar secara online tetap mendapatkan jaminan Kesehatan dengan perawatan kelas III yang klaimnya dapat diajukan kepada pemerintah daerah utuk melakukan pembayaran kepada penerima”.

Pada tahun 2005 negara-negara anggota WHO, termasuk Indonesia berkomitmen untuk mencapai Universal Health Covarage (UHC) yang merupakan sebuah program yang memastikan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan, dengan pelayanan fasilitas Kesehatan yang berkualitas tanpa harus menghadapi kesulitan finansial, ungkap Bahri dalam sambutannya

UHC merupakan salah satu cita-cita Pemerintah Indonesia, yaitu dengan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat. Dr. Bahri Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Muna Barat  telah mengambil langkah signifikan dengan menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan inteerasi dari berbagai bentuk jaminan kesehatan yang telah diterapkan sebeumnya, dengan memberikan Jaminan Kesehatan untuk  100% masyarakat Muna Barat kepada BPJS Kesehatan.

Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum  BPJS Kesehatan, dr. Andi Afdal, MBA AAK Bersama Kepala Bidang Kemenko PMK La Ode Muhammad Thalip, S.ST menyerahkan langsung Piagam UHC kepada Pj.Bupati Muna Barat, Dr. Bahri, S.STP.,MSi. Yang didampingi Ketua Tim Penggarak PKK Kabupaten Muna Barat, Ny. Yosi Rena Bahri dan Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat DRS. L.M. Husein Tali, M.Pd. di Aula Serbaguna Kecamatan Maginti, Rabu (12/10). Penyerahan disaksikan oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Muna Barat dan segenap masyarakat Kec. Maginti.

Dalam sambutannya Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum  BPJS Kesehatan, dr. Andi Afdal, MBA AAK mengatakan “Saya sangat mengapresiasi dengan sebesar-besarnyan dan sedalam-dalamnya atas capaian UHC di Kabupaten Muna Barat, dan Pola terbuka yang diterapkan Kabupaten Muna Barat, merupakan terobosan baru yang pertama di Indonesia dan saya berharap dapat diadopsi oleh kabupaten-kabupaten lainnya. Selain itu, dibutuhkan pula dukungan Tim Penggerak PKK, melalui Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muna Barat Ny. Yosi Rena Bahri melalui Program Kerjanya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan stakeholder tentang Program JKN ini. Misalnya melalui sosialisasi bersama kepada peserta JKN mengenai hak dan kewajiban serta alur dan prosedur layanan di era JKN. Termasuk inovasi yang sudah dikembangkan oleh BPJS Kesehatan,” ungkapnya. dalam Kegiatan Penyerahan Piagam UHC Kabupaten Muna Barat  Tahun 2022.

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Muna Barat ini bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan kolaborasi sehingga dapat  menunjukkan komitmen yang tinggi dari semua jajaran dari tingkat pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa untuk memberikan perlindungan jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Muna Barat. Ungkap Bahri menutup sambutannya.

 

Penulis/Penanggungjawab : Kepala Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat (Muh. Naazirun, S.Pd., M.Pd)

DISKOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Dalam rangka mewujudkan PERPRES Nomor 89 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik  dan pelaksanaan Permenpan RB Nomor 92 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayan Publik, Pj Bupati Muna Barat DR. BAHRI, S.STP.,M.Si.disela-sela kegiatan Business Matching Tahap IV  pada tanggal 6-7 Oktober 2022 bersama Sekjen Kemendagri DR. H. SUHAJAR DIANTORO, M.Si.  melakukan kunjungan di Mall Pelayanan Publik (MPP), Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Hal tersebut dilakukan   Sebagai salah satu upaya meningkatkan kinerja pelayanan perizinan dan investasi di Kabupaten Muna Barat. Kunjungan ini bertujuan untuk mengadopsi sistem yang ada pada layanan MPP Kabupaten Badung. Kunjungan Pj Bupati Munabarat tersebut diterima oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Badung, Made Agus Aryawan, yang dalam sambutannya  menjelaskan, “MPP adalah salah satu pelayanan prioritas untuk masyarakat. Dia mengklaim, pihaknya mempunyai prioritas pelayanan terbaik. “Salah satunya membangun komitmen dan mengubah paradigma pelayanan,” pada kesempatan ini Pula Agus Aryawan menjelaskan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung sudah berlangsung sejak Tahun 2018. Dalam perkembangannya, pelayanan DPMPTSP Kabupaten Badung sudah paperless (tidak menggunakan kertas). Semua pelayanan perizinan melalui teknologi informasi aplikasi Online Single Submission (OSS) dan LAPERON (Layanan Perizinan Online). LAPERON merupakan aplikasi mandiri diluar perizinan OSS kebanggaan DPMPTSP Badung

Sementara itu, Pj. Bupati Muna Barat, DR. BAHRI, S.STP.,M.Si. mengungkapkan, Rencana Pembangunan MPP di Kabupaten Muna Barat  akan segera direalisasikan dan mengadopsi sistim pelayanan MPP Kabupaten Badung. Dalam kunjungan kerja Pj. Bupati Muna barat DR. Bahri, S.STP., MSi. Di kantor DPM PTSP Kabupaten Muna Barat pada Selasa, 31 Mei 2022, menjelaskan Grand Desing  MMP Kab. Muna Barat terdiri dari 29 Gerai yakni : Gerai DPMPTSP, BPJS, BRI, BPD, Bapenda,  Samsat, dll. Yang akan melakukan pelyanan secara tatap muka.dalam upaya memudahkan dan mendeatkan seluruh pelayana bagi masyarakat Muna Barat.  Langkah ini bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat Kabupaten Muna Barat. Dalm pengarahannya Bahri mengatakan, “grand Desing merupakan pengaplikasian pola piker terintegrasi melalui pendekatan sistematis sehingga dapat disimulasi dan diuji kebenarannya secara matematik, empiric dalam Menyusun road map pelayanan publik secara operasional di Bumi Laworoku.”

Kegiatan kunjungn pada MPP kabupaten Badung, dilanjutkan dengan melihat pelayanan masyarakat secara langsung di MPP Kabupaten Badung. Kegiatan ini sekaligus mengikuti pemaparan alur teknis pelayanan oleh kepala DPMPTSP Kabupaten Badung.

Kunjungan Pj. Bupati Muna Barat  didampingi oleh Kabag Umu, Kabag Protokoler dan Komunikasi Pimpinan, dan secara virtual diikuti oleh Kadis Kominfo Kabupaten Muna Barat.

Melalui sambungan virtual Pj.  Bupati Muna Barat Menjelaskan, Bahwa: Berdirinya pelayanan terpadu generasi ketiga, yakni Mal Pelayanan Publik (MPP), dinilai sebagai langkah pembaharuan bagi sistem pelayanan publik di Indonesia. MPP dianggap lebih progresif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam satu gedung. Perlu diketahui, generasi pertama layanan terpadu di Indonesia adalah Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA). Kemudian berevolusi menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang merupakan generasi kedua. Kehadiran MPP sebagai generasi ketiga dapat memayungi PTSP tanpa mematikan pelayanan yang sudah ada sebelumnya. Peran PTSP justru diperluas sebagai motor penggerak MPP. Pada kesempatan yang sama Pj. Bupati Muna Barat menegaskan bahwa “Pelayanan dalam MPP dikombinasikan menggunakan teknologi informasi sebagai jawaban atas tantangan revolusi 4.0 yang saat ini sedang dihadapi dunia. “Dengan penggunaan teknologi, tersedia pelayanan publik yang lebih mudah diakses dan menambah unsur kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan maksimal,” kata Pj. Bupati Muna Barat.

 

Sumber/ penulis/ editor : Kadis Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Muna Barat (Muh. Naazirun, S.Pd., M.Pd)

 

 

 

 

DISKOMINFO.MUNA BARAT. GO.ID Kerja nyata dan kerja cerdas Pj Bupati Muna Barat mendukung industri kecil dan menengah (IKM) di Bumi Laworoku  untuk ambil bagian dalam program peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah, hal ini salah satunya melalui pelaksanaan businessmatching antara industri dengan pemerintah, termasuk IKM yang sudah mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Tugas Pemerintah Daerah melaui leading sector agar mengidentifikasi produk dalam negeri dan kesiapan industri di daerah , serta mempercepat pencantuman produk dalam negeri bersertifikat TKDN  (Tingkat Komponen Dalam Negeri) di dalam katalog elektronik. Banyak produsen atau IKM lokal  yang bisa memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh kantor dan sekolah. Oleh karena itu, kita pilih belanja dari industri lokal,” tutur Pj Bupati Muna Barat.

Pada tanggal 6-7 Oktober 2022, Pj Bupati Muna Barat mengikuti rapat business matching antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota) dengan asosiasi dan perusahaan industri di kawasan Nusa Dua, Bali, kegiatan tersebut menitik beratkan pada lima hal pokok yaitu : (1) Realisasi komitmen  belanja PDN TA 2022; (2) Penggunaan KKPD (Kawasan Konservasi Perairan Daearah; (3) Belanja Impor Maksimal 5%; (4)Pengesahan RUU Pengdaan Barang dan Jasa Publik; dan (5) Penilaian Belanja PDN untuk indicator  Reformasi Birokrasi.  Pelaksanaan kegiatan business matching tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sebagai rangkaian Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

“Menurut Bahri selaku Pj Bupat Muna Barat “Business matching  tersebut penting untuk menumbuhkan political will pejabat pemerintah dan BUMN agar meningkatkan belanja produk dalam negeri dala upaya menekan inflasi dan pengentasan kemiskinan ekstrim di wilayah Kabupaten Muna Barat,”.

Pj Bupati Muna Barat   berharap, para pelaku IKM penghasil barang-barang potensial dapat menangkap peluang belanja pemerintah seperti, alat -alat pertanian, tekstil, makanan olahan, fruniture terus meningkatkan kualitas produk dan kemampuan bisnisnya.

“Kami terus menggelar program peningkatan kompetensi SDM, pengembangan kualitas produk, standardisasi, fasilitasi mesin dan peralatan, membuka akses promosi dan pasar melalui media online serta peningakatan kapasitas sumberdaya  TIK (Teknologo Kumunikasi dan Informasi)  bagi masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Muna Barat agar IKM bisa berdaya saing memenuhi pasar domestik dan manca negara,” kata Bahhri melalui sambungan telepon.

Dengan terus berlanjutnya penyelenggaraan Business matching, nilai komitmennya bertambah hingga mencapai Belanja PDN Rp1 meenghasilkan Rp2,2, hal ini sejalan dengn simulasi model Computabel General Equilibrium (CGE), belanja produk dalam negeri tahun 2021 sebesar Rp 72, 6 Triliun (data LKPP) memberikan dampak  sebesar 0,94% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional atau setara dengan 159,52  Atas Dasar Harga Berlaku(ADHB).

Berdasarkan simulasi tersebut di atas Pj Bupati Muna Barat Selaku penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Muna Barat berharap, dengan terus berlanjutnya penyelenggaraan Business matching, dapat meningkatkan pendapatan asli  daerah (PAD) dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Bumi Laworoku secara menyeluruh.

 

Sumber/penulis/Editor : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Muna Barat (Muh. Naazirun, S.Pd., M.Pd)

DISKOMINFO. MUNA BARAT. GO.ID Pj Bupati Muna Barat Ir. Bahri, S.STP.,M.Si menerima penghargaan sebagai Tokoh Inovatif Pemerintahan 2022 di ajang Sultra Awards 2022 Kendari Pos. Adapun pengumuman pemenang diadakan di Ballroom Claro Kendari pada hari Selasa 4 Oktober 2022.

 

Diketahui Sultra Awards 2022 digelar untuk memberikan penghargaan kepada 37 tokoh publik yang berdedikasi tinggi, berprestasi dan inspiratif di Sulawesi Tenggara.

 

“ Keputusan Pemerintah Pusat mengutus Dr. Bahri, S.STP., M.Si sangat tepat. Dr. bahri tidak hanya memberi contoh menjadi pemimpin yang baik tapi juga menyebarkan virus semangat kerja keras dan kerja cerdas.  Dr. Bahri menata birokrasi Muna Barat menjadi lebih baik. Beliau juga peduli dengan kesejahteraan aparaturnya dengan cara menambahkan besaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan pegawai atau TPP. Pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Muna Barat juga menjadi perhatian serius Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Dirjen Bina Keuangan Daerah kemendagri. Makanya dia rela berpanas hujan, mandi peluh hingga menembus belantara demi mengunjungi warganya dipelosok. Dengan mengetahui kondisi lapangan Dr. Bahri sudah memetakan potensi daerah di Kabupaten Muna Barat. Atas segala dedikasi dan kinerjanya Kendari Pos memberikan penghargaan kepada beliau sebagai Tokoh Inovatif Pemerintahan 2022”.

 

Sumber : Kadis Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Muna Barat (Muh. Naazirun, S.Pd., M.Pd)

Penulis/ Editor : Kabid Peng. Opini, Aspirasi Publik dan Informasi (Wd. Rahmatia, SP)