Bulan: September 2024

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Tim Penggerak PKK Desa Wakontu Kecamatan Wadaga terpilih sebagai wakil Kabupaten Muna Barat pada Lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024. TP-PKK Sultra yang tergabung dalam tim penilaian lomba hadir melakukan penilaian pada Rabu (25/09/2024).

Kehadiran tim disambut langsung oleh Sekretaris Daerah LM Husein Tali didampingi Ketua TP-PKK Muna Barat bersama anggota, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, Camat, Kepala Desa, serta stakeholder terkait lainnya. Unsur-unsur dalam penilaian antara lain tertib administrasi PKK, Pokja I, Pokja II, Pokja III, Pokja IV, dan dasawisma. Selain itu tim penilai juga melihat program-program apa saja yang sudah dijalankan dan inovasi apa saja yang sudah dibuat oleh TP PKK Desa Wakontu.

Usai agenda penilaian, tim berkesempatan mencicipi aneka hidangan khas Muna Barat. Hidangan yang disajikan merupakan hasil pertanian dan perikanan Muna Barat. Aneka kuliner tersebut merupakan persembahan dari Tim PKK kecamatan se-Muna Barat yang sebelumnya telah mengikuti lomba kuliner

Adapun pemenang lomba yakni juara 1 diraih oleh Kecamatan Tiworo Tengah dengan nilai 93, juara 2 diraih oleh Kecamatan Tikep dengan nilai 89, serta juara 3 diraih oleh Kecamatan Lawa dengan nilai 86. Selain 3 besar ada pula juara 4 yang diduduki oleh Kecamatan Tiworo Selatan dengan nilai 85, juara 5 Kecamatan Barangka dengan nilai 83, serta juara 6 Kecamatan Tiworo Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Tim Media Kominfo berkesempatan melakukan wawancara kepada Kepala Desa Wakontu LM Acal Mansiri terkait persiapan yang dilakukan dalam menghadapi penilaian. Acal menyampaikan bahwa pemilihan Wakontu sebagai wakil Muna Barat membuat desa ini tampak berbeda dari yang sebelumnya. Meski waktu persiapan kurang dari satu bulan tetapi atas dukungan pemda dan masyarakat sehingga persiapan berjalan lancar.

“Penentuan Wakontu yang wakili kurang lebih 3 minggu lalu, makanya kita kerja full terutama persiapan kebersihan. Alhamdulillah dari Pemda Muna Barat bisa dibilang semua turut berpartisipasi disini. Selama kurang lebih satu minggu OPD turun lapangan untuk membantu.”

Kades Wakontu juga mengungkapkan alasan dibalik terpilihnya desa tersebut sebagai wakil Muna Barat. Pada awalnya Desa Wakontu menempati urutan ketiga dari seluruh desa di Muna Barat. Namun setelah melalui proses pengecekan administrasi, Desa Wakontu lebih lengkap dibanding desa lainnya.

“Alasan terpilih dari 11 kecamatan Wakontu urutan ketuga. Setelah dicek, desa lain yang ada banyak yang harus dibenahi makanya terpilih Wakontu karena administrasinya pada saat itu lebih lengkap. Juga dilihat dari kondisi desa dan administrasi, tidak terlalu repot kalau Wakontu”

LM Acal berharap agar kedepannya terkait lomba seperti ini diberi waktu lebih lama supaya kita di desa ini tidak terburu-buru. sebaiknya mungkin dua bulan atau tiga bulan agar bisa melakukan persiapkan dengan lebih matang.

Sumber : Tim liputan Doskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Konsistensi pemerintah Muna Barat dalam memperhatikan kesehatan pekerja rentan menjadikannya sebagai satu-satunya kabupaten dari Sulawesi Tenggara yang meraih penghargaan Patriana Award Tingkat Nasional Tahun 2024. Bersama Kabupaten Minahasa Tenggara, Muna Barat menjadi 1 diantara 2 penerima penghargaan yang berasal dari  BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sulama. Hal ini menjadi kebanggan tersendiri sebab kabupaten yang baru berusia 10 tahun tersebut mampu melampaui capaian kabupaten-kabupaten senior di wilayah Sulawesi dan Maluku.

Penyerahan penghargaan berlangsung di Gedung Plaza Jamsostek pada Kamis (12/09/2024). Hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Evendy, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, serta stakeholder terkait.

Sebelum penyerahan penghargaan, terlebih dahulu berlangung pembacaan laporan Dirut BPJS Ketenagakerjaan. Dalam laporannya, Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan bahwa sejak 2023 BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan manfaat kepada 3,7 juta pekerja atau ahli waris serta beasiswa kepada 160 ribu anak pekerja.

“Sejak 2023, kami telah menyalurkan manfaat sebesar Rp90 triliun rupiah untuk 3,7 juta pekerja atau ahli waris. Juga memberikan manfaat beasiswa pendidikan untuk 160 ribu anak pekerja dengan nilai Rp663 milyar.” ungkapnya

Dirut BPJS Ketenagakerjaan ini juga menyatakan bahwa kehadiran BPJS Jamsostek merupakan bentuk kepedulian negara kepada para pekerja demi mendukung terwujudnya visi besar Indonesia Emas Tahun 2045. Dengan adanya perlindungan tersebut diharapkan setiap masyarakat dapat bekerja dengan keras dan bebas cemas agar produktif dan lebih sejahtera.

“Dalam visi besar bangsa mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045, pekerja adalah elemen penting dan pendukung bagi pergerakan ekonomi kedepan. Salah satu cara menjamin pekerja bisa sejahtera, tentu saja pekerja harus memiliki jaminan sosial perlindungan ketenagakerjaan karena setiap pekerja memiliki resiko dalam bekerja.” lanjutnya

Paritrana diambil dari bahasa Sansekerta yang berarti perlindungan. Paritrana Award diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada pemda, pemerintah desa dan pelaku usaha yang telah mendukung implementasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk mewujudkan Universal Coverage Jamsostek. Program ini dimulai sejak 2017 sehingga tahun 2024 merupakan penganugerahan ke-7.

Tim Penilai Paritrana Award Nasional telah melakukan rangkaian kegiatan mulai dari seleksi administrasi sampai dengan wawancara kepada kandidat yang terdiri dari kategori Pemerintah Kabupaten/Kota terbaik, Usaha terbaik pada 5 sektor yaitu Keuangan, Perdagangan & Jasa, Pertambangan, Manufaktur & Konstruksi, Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan, Pendidikan dan Usaha Kecil Menengah (UKM) terbaik.

Dari segi cakupan kepesertaan, saat ini Muna Barat telah mencapai 100 % pasca mendaftarkan Korpri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten Muna Barat tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga kepastian dan dukungan bagi setiap pekerja dan keluarganya. Bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja akan mendapatkan pengobatan gratis. Jika terjadi kematian akibat kecelakaan kerja maka keluarga berhak menerima santunan sebesar Rp. 42.000.000.

Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md.Kom)

Editor : kabid Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

 

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemilihan Kepala Daerah serentak sebentar lagi akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Masing-masing calon kepala daerah berupaya mengambil atensi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Sekda Muna Barat LM Husein Tali kembali mengingatkan terkait netralitas ASN baik kepada PNS maupun PPPK. Tidak hanya itu, tenaga honorer juga dihimbau untuk tidak menjadi anggota maupun pengurus parpol.

“Untuk penegasan honorer kita, jangan sampai gagal PPPK karena terlibat disini. Untuk para tenaga honorer dan ASN baik PNS maupun PPPK agar tidak terlibat dan melibatkan diri secara aktif atau menjadi anggota atau pengurus partai politik. Juga tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik praktis sebagai mana tertuang dalam Kepmenpan 320 Tahun 2024.” ujarnya

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kepmenpan-RB) Nomor 320 tahun 2024 mengatur tentang mekanisme seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024. Dalam keputusan tersebut tertuang secara jelas bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi 10 persayartan. Salah satu persayaratan tersebut adalah tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.

Oleh sebab itu, bagi setiap calon ASN  dihimbau untuk tidak melibatkan diri secara aktif menjadi anggota maupun pengurus partai politik. Meski demikian, akhir-akhir ini terdapat banyak kasus dimana seseorang terdeteksi menjadi anggota parpol tanpa disadari oleh yang bersangkutan. Guna mengecek status keanggotaan parpol, KPU menyediakan laman resmi bernama Sistem Informasi Partai Politik.

Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md)

Editor  : Kabid Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)