Penulis: Penulis Kominfo

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih nilai positif dalam kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024. Penilaian ini dilaksanakan secara berkala oleh Ombudsman Republik Indonesia. Dengan skor mengesankan sebesar 93,46, Muna Barat tidak hanya memenuhi standar tertinggi dalam kepatuhan pelayanan publik tetapi juga berhasil masuk dalam Kategori A atau Rapor Hijau.

Penghargaan ‘Rapor Hijau’ diberikan kepada instansi pemerintah yang telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi dalam pelayanan publik. Penilaian dilakukan pada aspek-aspek krusial seperti efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan. Ombudsman RI secara rutin melakukan penilaian dan pengawasan terhadap instansi pemerintah di seluruh Indonesia untuk memastikan bahwa standar pelayanan publik terpenuhi.

Penghargaan yang merupakan bukti dari dedikasi dan kerja keras pemerintah setempat ini, diterima secara langsung oleh Pj Bupati Muna Barat La Ode Butolo. Penyerahan penghargaan berlangsung di Swiss Bell Hotel Kendari pada Selasa (10/12/2024). Dalam acara ini, La Ode Butolo didampingi oleh Sekretaris Daerah Muna Barat LM. Husein Tali beserta segenap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam sambutannya, La Ode Butolo menyatakan, “Pencapaian ini mengukuhkan posisi Muna Barat sebagai yang terbaik di Sulawesi Tenggara dengan menempati peringkat pertama dari 17 Kabupaten/Kota dan peringkat 107 nasional.”

Labih lanjut Laode Butolo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam pencapaian tersebut. Mantan Kadis PUPR tersebut juga mengungkapkan keistimewaan penghargaan ini karena perolehan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pj Bupati Muna Barat berharap pencapaian yang telah didapatkan akan menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan memperbaiki kualitas pelayanan demi mewujudkan Muna Barat yang maju, sejahtera, dan bermartabat.

Acara penyerahan penghargaan berlangsung khidmat dan diakhiri dengan sesi foto bersama. Kegiatan ini juga menjadi sarana bagi Pemerintah Kabupaten Muna Barat untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi lebih lanjut dengan Ombudsman RI dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Penghargaan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan Pemerintah Kabupaten Muna Barat menuju pelayanan publik yang lebih baik dan inklusif.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Hari Kesehatan Nasional yang jatuh pada tanggal 12 November setiap tahunnya, diperingati secara khidmat di halaman Kantor Bupati Muna Barat pada Senin (18/11/2024). Upacara dipimpin langsung oleh PJ Bupati Muna Barat Laode Butolo. Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Forkopimda dan organisasi kesehatan se Muna Barat.

Tema yang diusung pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60 yakni “Gerak Bersama, Sehat Bersama”. PJ Bupati Muna Barat dalam sambutannya membacakan amanat Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Melalui momen peringatan HKN, Menteri Kesehatan mengamanatkan agar arah fokus bersama target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2045 yakni 1). Pendapatan per kapita setara negara maju, 2). Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang, 3). Kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat, 4). Daya saing sumber daya manusia meningkat, dan 5). lntensitas Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju Nef Zero Emissions (nol emisi GRK) .

Lebih lanjut diungkapkan bahwa pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah kini sedang menyusun Rencana Induk Bidang Kesehatan (atau RIBK). RIBK akan berfungsi sebagai haluan bersama dalam upaya pembangunan kesehatan di seluruh Indonesia.

“RIBK harus diacu oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merencanakan, menganggarkan, dan mengimplementasikan program kesehatan di wilayahnya.” lanjutnya

Pada akhir amanat, Menteri Kesehatan mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap insan kesehatan yang telah bahu membahu berjuang tanpa kenal lelah dalam pembangunan kesehatan Indonesia. Budi Gunadi Sadikin juga menyerukan agar seluruh elemen masyarakat berperan membangun kesehatan dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.

“Mari kita bangun bersama tubuh dan jiwa yang sehat dan kuat, demi Indonesia Emas 2045. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi ikhtiar kita dan memberkati kita semua dengan kesehatan dan kesuksesan. Selamat Hari Kesehatan Nasional, Sehat Negeriku, Maju Indonesiaku.” ujar Dr Bahri mengutip sambutan Menteri Kesehatan

Upacara Hari Kesehatan Nasional 2024 dirangkaikan penyerahan Mobil Perpustakaan Keliling dari Perpustakaan Nasional RI. Bantuan diserahkan secara langsung oleh Pj Bupati Muna Barat didampingi Sekretaris Daerah kepada Kepala Dinas Perpustakaan La Hafini. Mengusung tagline Perpustakaan datang untuk mengantarkan masyarakat menuju Indonesia Cerdas 2024.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Ombudsman Republik Indonesia terus berupaya mendorong penyelenggara pelayanan publik yang semakin berkualitas. Hal ini sebagai implementasi atas amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Undang-Undang tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik.

Dalam rangka melakukan fungsi pengawasan tersebut, Ombudsman RI rutin melakukan penilaian dan pengawasan terhadap instansi pemerintah di seluruh Indonesia sejak tahun 2015. Tahun 2024 penilaian berlangsung pada bulan Mei hingga September. Lokus penilaian di laksanakan di 25 Kementerian, 14 Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, 98 Pemerintah Kota dan 416 Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan produk administratif. Aspek-aspek yang dinilai terdiri dari efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan.

Tahap akhir dari penilaian tersebut , Ombudsman RI melaksanakan Penganugerahan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024. Bertempat di Hotel Le Meridien Jakarta pada Kamis (14/11/2024), kegiatan ini dihadiri oleh utusan dari kementerian, lembaga, provinsi, kota, dan kabupaten baik secara luring maupun daring.

Hasil penilaian tertuang dalam rapor pelayanan publik yang terdiri dari interval, kategori, opini, dan zonasi. Interval nilai 88.00-100 berada pada kategori A, opini kualitas tertinggi, dan zonasi hijau; interval nilai 78.00-87.99 berada pada kategori B, opini kualitas tinggi, dan zonasi hijau; interval nilai 54.00-77.99 berada pada kategori C, opini kualitas sedang, dan zonasi kuning; interval nilai 32.00-53.99 berada pada kategori D, opini kualitas rendah, dan zonasi merah; serta interval nilai 0-31.99 berada pada kategori E, opini kualitas terendah, dan zonasi merah.

Tahun 2024 Kabupaten Muna Barat berhasil meraih Kualitas Tertinggi dengan nilai 93,46. Hal ini sekaligus membawa Muna Barat kembali menempati posisi tertinggi dari 17 kabupaten/kota se Sulawesi Tenggara. Posisi kedua ditempati oleh Bombana dengan nilai 93,09 dan disusul Kabupaten Kolaka Timur yang mendapat nilai 90,79.  Penilaian terhadap Kabupaten Muna Barat berlangsung pada tanggal 3 sampai 4 September 2024. Adapun sasaran penilaian yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Puskesmas Wuna, dan Puskesmas Guali.

Hasil penilaian tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Dalam rangka mengoptimalkan monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan pembanguna, pemerintah Kabupaten Muna Barat meluncurkan aplikasi Gesit Manja. Gesit Manja merupakan akronim dari Pengendalian dan Evaluasi Akuntabel, Optimalkan Kinerja Bappeda. Sebagai upaya diseminasi informasi terkait aplikasi tersebut, pemerintah daerah menggelar sosialisasi dengan menghadirkan perwakilan dari seluruh OPD dan kecamatan se-Kabupaten  Muna Barat. Sosisalisasi dilaksanakan di Kota Makassar sebab penyedia aplikasi berada di kota tersebut sehingga seluruh peserta mendapatkan bimbingan tehkis secara langsung dari pihak pengembang.

Pj. Bupati Muna Barat Laode Butolo hadir secara langsung membuka rangkaian kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Hotel Continent Centerpoint Makassar pada Rabu (30/10/2024). Dalam sambutannya Laode Butolo mengungkapkan bahwa kegiatan ini berangkat dari salah satu dari empat fokus reformasi tematik yakni digitalisasi administrasi pemerintahan yang memberikan kerangka kerja yang lebih akuntabel dan komprehensif untuk melakukan perubahan. Gesit Manja diharapkan mampu melakukan pengendalian dan evaluasi program pembangunan secara lebih efektif.

Oleh sebab itu, dalam kesempatan tersebut Pj Bupati Muna Barat berpesan agar seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, menggali ilmu dari narasumber, serta terlibat aktif dalam proses diskusi. Harapannya, setelah sosialisasi peserta dapat nenbawa perubahan positif dan lebih profesional dalam melakukan evaluasi pada setiap kegiatan pembangunan. Laode Butolo juga meminta kepala OPD dan perencana segera mengisi data pada platform Gesit Manja demi tercapainya optimalisasi kinerja pembangunan.

Selanjutnya, Raden Djamun Sunjoto selaku Kepala Bappeda Kabupaten Muna Barat menyampaikan presentasi terkait peran Gesit Manja dalam perencanaan daerah. Raden Djamun mengungkapkan bahwa kehadiran Gesit Manja dilatarbelakangi oleh tiga kondisi terkini di Bappeda yakni :

• Waktu pengumpulan data terkait realisasi program dan kegiatan saat ini mencapai 3 bulan untuk memperolehnya sementara kondisi yang diharapkan adalah dalam jangka waktu 2 minggu data yang diperlukan sudah harus tersedia.
• Jumlah data yang terkumpul tepat waktu untuk pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hanya 50% dari target seharusnya 100%.
• Kualitas konsistensi dokumen perencanaan dengan laporan triwulan hanya 65% dari target seharusnya 100%.

Berdasarkan hal tersebut, dilaksanakanlah pengendalian dan evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi banyak tenaga dan biaya dengan menggunakan inovasi digitalisasi. Jangka pendek adalah menyediakan akses untuk 6 OPD yang bertanggung jawab dalam urusan wajib pelayanan dasar untuk menggunakan sistem informasi pengendalian dan evaluasi. Pada jangka menengah, menyediakan akses untuk OPD yang bertanggung jawab dalam urusan wajib non pelayanan dasar dalam menggunakan sistem informasi pengendalian dan evaluasi. Sedangkan manfaat jangka panjang yang ingin dicapai adalah memperluas cakupan pengguna di platform Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi ke seluruh OPD lingkup Kabupaten Muna Barat.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menerima visitasi Komisi Informasi Sulawesi Tenggara. Kedatangan Tim Komisi Informasi diterima secara langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Muna Barat Al Rahman bersama Kabid Opini dan Aspirasi Publik Waode Rahmatia di Ruang Rapat Kominfo pada Senin (28/10/2024).

Tim Komisi Informasi yang hadir antara lain Hasmansyah Umar selaku Ketua, Sukriyawan Suwardy selaku Wakil Ketua, beserta 3 orang anggota. Kedatangan tim visitasi bertujuan memvalidasi kuisioner yang telah diisi oleh peserta e-monev tingkat Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara.  Kunjungan ini dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait keterbukaan informasi publik dilingkup pemerintah Kabupaten Muna Barat. Hal tersebut sesuai dengan  amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Al Rahman mengungkapkan apresiasi atas kedatangan tim Komisi Informasi Provinsi ke kantor Kominfo Muna Barat. Kadis Kominfo juga menjelaskan kondisi dan tantangan terkait keterbukaan informasi publik di Muna Barat. Kurangnya  SDM menjadi salah satu faktor tidak maksimalnya pengelolaan informasi publik di Bumi Laworo. Namun, Kominfo Muna Barat berkomitmen untuk terus mengupayakan perbaikan pada indikator-indikator yang masih kurang.

Menanggapi hal tersebut, Sukriyawan Suwardy menyatakan bahwa keterbukaan informasi bukanlah tanggung jawab Kominfo semata. Setiap stakeholder terkait harus berkolaborasi sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Dalam kesempatan tersebut, tim juga mengungkapkan bahwa Muna Barat menjadi satu dari empat pemerintah daerah yang masuk dalam nominasi PPID terbaik tahun 2024.

Selanjutnya, Tim Komisi Informasi meminta operator PPID Kominfo Muna Barat untuk mempresentasikan hasil isian kuisioner di laman E-Monev Komisi Informasi. Terdapat lima indikator yang dilakukan pengecekan antara lain mengumumkan informasi publik, menyediakan dokumen informasi publik, pengembangan website, pengadaan barang dan jasa, serta kelembagaan. Pada indikator pertama, salah satu poin yang dinilai adalah Mengumumkan Informasi Tentang Profil Pemerintah Kabupaten/Kota. Informasi ini dapat diakses oleh publik di laman resmi Pemerintah Kabupaten Muna Barat. Sedangkan pada bagian pengembangan website, Kominfo Muna Barat telah menyediakan laman khusus PPID.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat gelar upacara peringatan Hari Santri Nasional 2024 di halaman Kantor Bupati, Selasa (22/10/2024). Upacara dipimpin secara langsung oleh Pj. Bupati Muna Barat Laode Butolo dan dihadiri segenap pimpinan OPD, Camat, dan Kepala Desa.

Peringatan Hari Santri dilatarbelakangi peristiwa Resolusi Jihad yang dimaklumatkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945. Pimpinan tertinggi organisasi Nahdatul Ulama tersebut menyerukan fatwa bahwa “…berperang menolak dan melawan penjajah itu fardlu ‘ain (yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak) bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh.”

Pada kesempatan tersebut, Pj Bupati Muna Barat membacakan sambutan Menteri Agama Nasaruddin Umar dihadapan seluruh peserta upacara. Sambutan diawali dengan napak tilas sejarah Hari Santri yang memiliki kaitan erat dengan peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. Peringatan Hari Santri 2024 mengusung tema “Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan”. 

Tema ini menegaskan tentang tanggungjawab santri masa kini yang harus bereaksi dan memiliki semangat menghadapi tantangan zaman modern. Santri juga diaharapkan mampu berkiprah dalam berbagai bidang kehidupan sebagaimana tokoh-tokoh santri seperti KH. Abdurrahman Wahid, KH. Ma’ruf Amin, dan lain-lain.

Pada akhir sambutannya, Menteri Agama Kabinet Merah-Putih tersebut mengajak untuk mendoakan para pahlawan, ulama, santri yang telah gugur dalam memperjuangkan kemaslahatan agama dan bangsa. Terkhusus kepada para santri, Nasaruddin berpesan untuk merengkuh masa depan dengan semangat dan ketekunan. 

Sumber ; Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pasca pengukuhan Dewan Pengurus Korpri pada bulan Februari silam, pemerintah Kabupaten Muna Barat gelar pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Unit dari tiap OPD. Pelantikan pengurus masa bakti 2023-2028 dilakukan oleh Ketua DP Korpri Muna Barat Laode Muhammad Husein Tali di Aula Kantor Bupati pada Senin (12/10/2024).

Pj. Bupati Laode Butolo mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus unit perangkat yang telah dilantik. Penasehat Dewan Pengurus Korpri Muna Barat tersebut berharap agar para pengurus unit memaksimalkan potensi dan berperan aktif dalam mewujudkan ASN BerAKHLAK. Laode Butolo juga mengingatkan tentang peran penting dan strategis Korpri dalam pembangunan Indonesia.

“Melalui Korpri mari kita senantiasa berperan dengan meningkatkan kinerja, berkolaborasi dan bersinergi serta mengumpulkan energi positif dalam setiap pelaksanaan tugas, kewajiban, dan tanggungjawab yang diamanahkan.” ujarnya

Lebih lanjut Laode Butolo menyampaikan apresiasi dan terima kasih keada seluruh pengurus dan anggota Korpri Kabupaten Muna Barat atas dedikasi dan pengabdian yang telah dilakukan. Korpri merupakan wadah perekat dan pemersatu bangsa.

Peran penting Korpri juga diungkapkan oleh Ketua DP Korpri Muna Barat Laode Muhammad Husein Tali dalam sambutannya. Sosok Sekda Mubar ini menyampaikan bahwa Korpri dan ASN merupakan inti dari pemerintahan. Meski terjadi pergantian pimpinan daerah tetapi pelaksanaan program pemerintah akan tetap dilaksanakan oleh ASN.

“Korpri dan ASN intinya pemerintahan ini. Siapa saja pemimpin daerah tetap akan kembali ke Korpri untuk menggodok program yang akan diterapkan ke masyarakat.” tuturnya

LM Husein Tali mengucapkan terima kasih kepada Pj. Bupati Muna Barat yang telah mendukung Korpri dan ASN. Ia berharap mudah-mudahan Muna Barat lebih baik. Selamat bekerja minimal kita peduli kepada anggota Korpri. Pada Tahun 2024 ASN telah dijaminkan dan dilindungi bahkan pada hal-hal yang tidak diinginkan. Sekda Mubar juga mengingatkan perihal HUT Korpri yang akan diisi beberapa kegiatan sekaligus persiapan Pekan Olahraga Korpri 2025.

“Terima kasih kepada Pj. Bupati yang sudah mendukung Korpri dan ASN. Sebesar-besar perhatian Pemda kepada ASN berarti memperhatikan masyarakat.” lanjutnya

Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md.Kom)

Editor : Kabid Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat menyelenggarakan pembukaan sosialisasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Minggu (29/09/2024). Bertempat di Hotel Kubah 99 Kendari, evaluasi LPPD dibuka secara resmi oleh PJ Bupati Muna Barat Laode Butolo.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah. Sedangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Dalam sambutannya Laode Butolo menghimbau segenap peserta agar mengikuti kegiatan sosialisasi dengan serius sehingga akan berdampak pada perbaikan penyajian LPPD dan LPSPM pada tahun-tahun mendatang. Mantan Kepala Dinas PUPR ini juga mengingatkan kepada segenap kepala OPD untuk memantau utusannya selama kegiatan berlangsung

“Kami sangat menaruh harapan besar kepada seluruh hadirin peserta sosialisasi agar dapat komitmen untuk mengikuti kegiatan ini dengan serius.” ujarnya

Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama empat (4) hari ini diikuti oleh pimpinan dan staf perencana dari masing-masing OPD lingkup pemerintah Kabupaten Muna Barat. Pemkab menghadirkan pemateri kompeten dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Pada acara pembukaan, peserta menyimak sambutan yang disampaikan oleh Dra. Imelda selaku Plh. Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah. Imelda dalam paparannya mengungkapkan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) dimaksudkan untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otonomi Daerah.

Imelda juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah dengan kategori kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terrtinggi akan mendapatkan penghargaan dari presiden. Penghargaan tersebut berupa Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dan Parsamya Purnakarya Nugraha.

Evaluasi LPPD merupakan wujud kepatuhan atas amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Sumber : Tim Liputan Diskominfo

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md.Kom)

Editor : Kabid Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Tim Penggerak PKK Desa Wakontu Kecamatan Wadaga terpilih sebagai wakil Kabupaten Muna Barat pada Lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024. TP-PKK Sultra yang tergabung dalam tim penilaian lomba hadir melakukan penilaian pada Rabu (25/09/2024).

Kehadiran tim disambut langsung oleh Sekretaris Daerah LM Husein Tali didampingi Ketua TP-PKK Muna Barat bersama anggota, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, Camat, Kepala Desa, serta stakeholder terkait lainnya. Unsur-unsur dalam penilaian antara lain tertib administrasi PKK, Pokja I, Pokja II, Pokja III, Pokja IV, dan dasawisma. Selain itu tim penilai juga melihat program-program apa saja yang sudah dijalankan dan inovasi apa saja yang sudah dibuat oleh TP PKK Desa Wakontu.

Usai agenda penilaian, tim berkesempatan mencicipi aneka hidangan khas Muna Barat. Hidangan yang disajikan merupakan hasil pertanian dan perikanan Muna Barat. Aneka kuliner tersebut merupakan persembahan dari Tim PKK kecamatan se-Muna Barat yang sebelumnya telah mengikuti lomba kuliner

Adapun pemenang lomba yakni juara 1 diraih oleh Kecamatan Tiworo Tengah dengan nilai 93, juara 2 diraih oleh Kecamatan Tikep dengan nilai 89, serta juara 3 diraih oleh Kecamatan Lawa dengan nilai 86. Selain 3 besar ada pula juara 4 yang diduduki oleh Kecamatan Tiworo Selatan dengan nilai 85, juara 5 Kecamatan Barangka dengan nilai 83, serta juara 6 Kecamatan Tiworo Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Tim Media Kominfo berkesempatan melakukan wawancara kepada Kepala Desa Wakontu LM Acal Mansiri terkait persiapan yang dilakukan dalam menghadapi penilaian. Acal menyampaikan bahwa pemilihan Wakontu sebagai wakil Muna Barat membuat desa ini tampak berbeda dari yang sebelumnya. Meski waktu persiapan kurang dari satu bulan tetapi atas dukungan pemda dan masyarakat sehingga persiapan berjalan lancar.

“Penentuan Wakontu yang wakili kurang lebih 3 minggu lalu, makanya kita kerja full terutama persiapan kebersihan. Alhamdulillah dari Pemda Muna Barat bisa dibilang semua turut berpartisipasi disini. Selama kurang lebih satu minggu OPD turun lapangan untuk membantu.”

Kades Wakontu juga mengungkapkan alasan dibalik terpilihnya desa tersebut sebagai wakil Muna Barat. Pada awalnya Desa Wakontu menempati urutan ketiga dari seluruh desa di Muna Barat. Namun setelah melalui proses pengecekan administrasi, Desa Wakontu lebih lengkap dibanding desa lainnya.

“Alasan terpilih dari 11 kecamatan Wakontu urutan ketuga. Setelah dicek, desa lain yang ada banyak yang harus dibenahi makanya terpilih Wakontu karena administrasinya pada saat itu lebih lengkap. Juga dilihat dari kondisi desa dan administrasi, tidak terlalu repot kalau Wakontu”

LM Acal berharap agar kedepannya terkait lomba seperti ini diberi waktu lebih lama supaya kita di desa ini tidak terburu-buru. sebaiknya mungkin dua bulan atau tiga bulan agar bisa melakukan persiapkan dengan lebih matang.

Sumber : Tim liputan Doskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Konsistensi pemerintah Muna Barat dalam memperhatikan kesehatan pekerja rentan menjadikannya sebagai satu-satunya kabupaten dari Sulawesi Tenggara yang meraih penghargaan Patriana Award Tingkat Nasional Tahun 2024. Bersama Kabupaten Minahasa Tenggara, Muna Barat menjadi 1 diantara 2 penerima penghargaan yang berasal dari  BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sulama. Hal ini menjadi kebanggan tersendiri sebab kabupaten yang baru berusia 10 tahun tersebut mampu melampaui capaian kabupaten-kabupaten senior di wilayah Sulawesi dan Maluku.

Penyerahan penghargaan berlangsung di Gedung Plaza Jamsostek pada Kamis (12/09/2024). Hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Evendy, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, serta stakeholder terkait.

Sebelum penyerahan penghargaan, terlebih dahulu berlangung pembacaan laporan Dirut BPJS Ketenagakerjaan. Dalam laporannya, Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan bahwa sejak 2023 BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan manfaat kepada 3,7 juta pekerja atau ahli waris serta beasiswa kepada 160 ribu anak pekerja.

“Sejak 2023, kami telah menyalurkan manfaat sebesar Rp90 triliun rupiah untuk 3,7 juta pekerja atau ahli waris. Juga memberikan manfaat beasiswa pendidikan untuk 160 ribu anak pekerja dengan nilai Rp663 milyar.” ungkapnya

Dirut BPJS Ketenagakerjaan ini juga menyatakan bahwa kehadiran BPJS Jamsostek merupakan bentuk kepedulian negara kepada para pekerja demi mendukung terwujudnya visi besar Indonesia Emas Tahun 2045. Dengan adanya perlindungan tersebut diharapkan setiap masyarakat dapat bekerja dengan keras dan bebas cemas agar produktif dan lebih sejahtera.

“Dalam visi besar bangsa mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045, pekerja adalah elemen penting dan pendukung bagi pergerakan ekonomi kedepan. Salah satu cara menjamin pekerja bisa sejahtera, tentu saja pekerja harus memiliki jaminan sosial perlindungan ketenagakerjaan karena setiap pekerja memiliki resiko dalam bekerja.” lanjutnya

Paritrana diambil dari bahasa Sansekerta yang berarti perlindungan. Paritrana Award diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada pemda, pemerintah desa dan pelaku usaha yang telah mendukung implementasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk mewujudkan Universal Coverage Jamsostek. Program ini dimulai sejak 2017 sehingga tahun 2024 merupakan penganugerahan ke-7.

Tim Penilai Paritrana Award Nasional telah melakukan rangkaian kegiatan mulai dari seleksi administrasi sampai dengan wawancara kepada kandidat yang terdiri dari kategori Pemerintah Kabupaten/Kota terbaik, Usaha terbaik pada 5 sektor yaitu Keuangan, Perdagangan & Jasa, Pertambangan, Manufaktur & Konstruksi, Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan, Pendidikan dan Usaha Kecil Menengah (UKM) terbaik.

Dari segi cakupan kepesertaan, saat ini Muna Barat telah mencapai 100 % pasca mendaftarkan Korpri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten Muna Barat tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga kepastian dan dukungan bagi setiap pekerja dan keluarganya. Bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja akan mendapatkan pengobatan gratis. Jika terjadi kematian akibat kecelakaan kerja maka keluarga berhak menerima santunan sebesar Rp. 42.000.000.

Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md.Kom)

Editor : kabid Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)