Tag: munabarat

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Workshop Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Kendari berlangsung di Aula Kantor Bupati Muna Barat pada Selasa (17 /6/2025). Kegiatan dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kepala BASARNAS Kendari, Perwakilan Forkopimda, serta perwakilan dari Komisi 5 DPR RI. Berdasarkan laporan Ketua Panitia Asmar, kegiatan ini diikuti oleh 94 peserta dan 21 panitia dari BASARNAS Kelas A Kendari.

Dalam sambutannya, Kepala Basarnas Kelas A Amiruddin AS mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Muna Barat atas terselenggaranya Workshop Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Pencarian dan Pertolongan. Amiruddin juga mengungkapkan bahwa kegiatan ini terselenggara berkat dukungan dari anggota Komisi V DPR RI Ridwan Bae. Workshop yang diselenggarakan di Muna Barat merupakan angkatan ke-5 setelah angkatan ke-4 di Kabupaten Muna.

“Saya atas nama pribadi dan kepala kantor, mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Muna Barat sehingga workshop ini bisa terlaksana. Ini juga berkat dukungan dari anggota komisi V DPR RI Ridwan Bae yang sangat memperhatikan wilayah Sulawesi Tenggara pada umumnya dan Muna serta Muna Barat pada khususnya,” ungkapnya.

Kepala BASARNAS Amiruddin mengingatkan bahwa pencarian dan pertolongan bukanlah tanggungjawab lembaga yang dipimpinnya semata. Ia berharap dengan adanya pemberdayaan masyarakat yang diikuti oleh 98 peserta dapat membantu BASARNAS dalam melaksanakan tugas terlebih dengan kondisi Muna Barat yang belum memiliki Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

“Pencarian dan pertolongan bukan tanggung jawab BASARNAS saja tetapi semua unsur yang menyangkut keselamatan manusia. Di Muna Barat BASARNAS belum ada, dengan adanya pemberdayaan masyarakat, 98 peserta bisa membantu kami dalam melaksanakan tugas. Selamat melaksanakan kegiatan, utamakan keselamatan. AVIGNAM JAGAT SAMAGRAM. Selamatlah seluruh semesta,” pungkasnya.

Selanjutnya, Bupati Muna Barat Laode Darwin menyampaikan sambutan sekaligus membuka jalannya workshop. Laode Darwin berharap agar workshop pencarian dan pertolongan dapat menghasilkan kekuatan yang terintegrasi secara masif. Sosok yang akrab disapa DW ini mampu memberikan edukasi

“Saya harapkan dengan workshop ini dapat menghasilkan kekuatan pencarian dan pertolongan yang terintegrasi secara masif sehingga pelayanan SAR bisa cepat dan optimal. Mudah-mudahan workshop ini bisa menjadi awal mula masyarakat mengetahui kehadiran Basarnas dan perannya dalam persoalan yang terjadi di masyarakat,” ujarnya.

Laode Darwin menjelaskan bahwa wilayah Muna Barat terdiri dari daratan dan kepulauan. Wilayah kepulauan di Selat Tiworo terlebih di musim barat menghadapi cuaca ekstrim. Sehingga, Bupati berharap kehadiran BASARNAS dalam kegiatan ini untuk melakukan langkah-langkah edukasi dan antisipasi kejadian-kejadian yang tidak diharapkan.

“Kita di Muna Barat terdiri dari daratan dan 36 pulau. 12 pulau berpenghuni. Setiap ada persoalan pencarian dan pertolongan bisa ada kolaborasi antara SAR, POLRI, TNI, dan Pemkab Muna Barat. Sehingga pertolongan dan pencarian dengan cepat,” tuturnya.

Di akhir sambutannya, Bupati membuka kegiatan secara resmi dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta oleh Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat. Acara ditutup dengan penyerahan cinderamata dari Kepala BASARNAS kepada Pemda Kabupaten Muna Barat.

“Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Workshop Pencarian dan Pertolongan di Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara saya buka dengan resmi,” tutupnya

KOMINFO. MUNA BARAT. GO.ID – Dalam upaya memperkuat sinergi lintas sektor untuk peningkatan kualitas pendidikan di wilayah Kabupaten Muna Barat, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Muna Barat secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muna Barat pada Rabu (4/6/2025).

Penandatanganan MoU tersebut dilaksanakan oleh Ketua TP PKK Muna Barat, Ibu Rhika Purwaningsih Darwin, SH, bersama Ketua IGI Muna Barat, Muhammad Azan, S.Pd, M.Pd, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung peningkatan kapasitas guru, pembelajaran inovatif, dan pengembangan kreativitas peserta didik di Kabupaten Muna Barat.

Dalam pernyataannya usai penandatanganan MoU, Ketua TP PKK Muna Barat, Ibu Rhika Purwaningsih Darwin, SH, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen TP PKK dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui program-program Pokja II yang membidangi pendidikan dan keterampilan. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan ruang belajar yang inklusif dan memberdayakan.

“TP PKK Muna Barat menyambut baik inisiatif kolaborasi ini. Kami percaya bahwa peran guru sangat strategis dalam mencetak generasi yang berkualitas. Melalui kemitraan ini, kami berharap dapat memberi ruang yang lebih luas bagi guru dan siswa untuk berkembang, serta memperkuat kontribusi pendidikan dalam membangun Muna Barat yang unggul,” ujar Ibu Rhika.

Sementara itu, Ketua IGI Muna Barat, Muhammad Azan, mengungkapkan apresiasi atas dukungan TP PKK dalam memajukan dunia pendidikan di daerah. Ia menjelaskan bahwa MoU ini akan menjadi dasar pelaksanaan empat program utama IGI yang meliputi peningkatan kompetensi guru, pembentukan komunitas berbagi praktik baik, penyelenggaraan pembelajaran adaptif, serta penguatan ruang ekspresi dan kreativitas siswa melalui berbagai lomba dan kegiatan edukatif.

“Kami sangat mengapresiasi kemitraan ini. Dengan dukungan TP PKK, khususnya melalui Pokja II, kami optimis akan mampu menjangkau lebih banyak guru dan siswa, serta menciptakan ekosistem pembelajaran yang inspiratif dan partisipatif di Muna Barat,” terang Azan.

Penandatanganan MoU ini juga menjadi penegasan bahwa kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah sangat diperlukan dalam mendukung pencapaian kualitas sumber daya manusia yang unggul. TP PKK Muna Barat berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis dalam setiap inisiatif yang menyasar peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui jalur pendidikan.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah awal dari serangkaian program yang akan melibatkan para guru, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan pendidikan yang inklusif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan zaman, sekaligus mendorong terwujudnya Muna Barat yang lebih maju dan berdaya saing.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan dan memperkuat sektor pertanian. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Penanaman Padi yang dilaksanakan di Desa Lawada, Selasa sore (15/4/2025), sebagai bagian dari upaya meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian guna mewujudkan visi “Muna Barat Liwu Mokesa”.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Desa Lawada selaku tuan rumah. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kehadiran langsung Bupati Muna Barat di lokasi persawahan, yang dinilai sebagai langkah nyata dalam menyerap aspirasi serta permasalahan yang dihadapi oleh para petani di lapangan.

Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Muna Barat, perwakilan dari Kodim 1416/Muna, Bulog Kabupaten Muna, beberapa kepala desa dari wilayah sekitar, serta kelompok-kelompok tani yang menjadi bagian dari program penguatan pertanian lokal.

Dalam sambutannya, Bupati Muna Barat La Ode Darwin menegaskan bahwa Desa Lawada merupakan salah satu sentra produksi padi utama di wilayah Muna Barat, yang akan dikembangkan sebagai kawasan unggulan pertanian. Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Muna Barat akan menyalurkan bantuan bibit padi untuk lahan seluas 750 hektar, yang direncanakan mulai disalurkan pada awal Mei mendatang.

“Kehadiran kami di sini adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian, khususnya bagi para petani yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan. Kami ingin mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi, agar program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Bupati.

Bupati juga secara terbuka mengundang para petani untuk menyampaikan kendala-kendala yang mereka hadapi, baik terkait dengan bibit, pupuk, infrastruktur irigasi, maupun alat dan mesin pertanian. Diskusi yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan itu menghasilkan sejumlah catatan penting mengenai tantangan yang dihadapi petani dalam meningkatkan hasil panen dan efisiensi kerja.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Muna Barat menegaskan bahwa pemerintah daerah akan segera menyusun langkah-langkah strategis yang mengacu pada skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Salah satu bentuk intervensi yang akan dilakukan adalah pengadaan alat dan mesin pertanian, baik untuk keperluan pra-panen maupun pasca-panen, guna mendukung keberhasilan program swasembada pangan daerah.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata dari pendekatan kepemimpinan yang partisipatif dan responsif, serta sejalan dengan semangat pembangunan berbasis potensi lokal. Melalui kegiatan ini pula, diharapkan sinergi antara pemerintah, petani, dan pemangku kepentingan lainnya dapat terus ditingkatkan dalam rangka menciptakan pertanian yang berkelanjutan, mandiri, dan berdaya saing.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Ketua TP PKK dan Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara resmi dilantik dalam sebuah acara yang digelar di Kendari pada Rabu, 11 Maret 2025 bertempat di Aula Merah Putih Rujab Gubernur Sulawesi Tenggara. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Arinta Nila Hapsari, berdasarkan Surat Keputusan (SK) No. 01/Kep/PKK/III/2025 tentang Pengukuhan Ketua TP PKK Kabupaten/Kota dan SK No. 01/Kep/Posyandu.Prov/III/2025 tentang Pengangkatan Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara.

Acara tersebut turut dihadiri oleh 16 Bupati/Walikota se-Sulawesi Tenggara serta pejabat terkait lainnya. Ibu Arinta Nila Hapsari dalam sambutannya menyampaikan bahwa momentum ini bukan sekadar seremonial. “Menurut Perpres Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK, PKK memiliki peran yang sangat strategis terutama sebagai mitra  pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga” ujarnya.

Lebih lanjut, Ibu Arinta juga menekankan pentingnya keberlanjutan program Posyandu dan PKK sebagai bagian integral dari pembangunan daerah. “Melalui pengukuhan ini, diharapkan para Ketua TP PKK dan Pembina Posyandu dapat meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, dalam sambutan Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangeruka, yang disampaikan oleh perwakilan pemerintah provinsi, beliau menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK, PKK memiliki peran strategis, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “PKK dan Posyandu adalah dua organisasi terbesar di Indonesia. Artinya, keduanya memiliki potensi luar biasa untuk digerakkan menuju hal-hal positif. Saya berharap semua yang dilantik hari ini menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan integritas sebagai motor penggerak pembangunan di daerah masing-masing,” ujar Gubernur.

Andi Sumangeruka juga berharap agar para Bupati/Walikota dapat terus mendukung program PKK dan Posyandu di daerah mereka. “Saya titipkan harapan pada Bupati/Walikota untuk mendukung kerja PKK dan Posyandu di daerah masing-masing. Semoga kita dapat bersinergi. Kami atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengucapkan selamat bertugas dan berkarya kepada Ketua TP PKK dan Pembina Posyandu Sultra masa bakti 2025-2030,” pungkasnya.

Gubernur juga mengingatkan bahwa peran ibu-ibu TP PKK sangat penting dalam membangun daerah. “Tidak ada suami yang berhasil tanpa dukungan para ibu-ibu. Semoga para Ketua TP PKK dan Pembina Posyandu dapat mengemban tugas ini dengan penuh semangat dan dedikasi demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara,” tutupnya.

Dengan pengukuhan ini, diharapkan sinergi antara TP PKK, Posyandu, dan pemerintah daerah dapat semakin kuat untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat Sulawesi Tenggara.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Ombudsman Republik Indonesia terus berupaya mendorong penyelenggara pelayanan publik yang semakin berkualitas. Hal ini sebagai implementasi atas amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Undang-Undang tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik.

Dalam rangka melakukan fungsi pengawasan tersebut, Ombudsman RI rutin melakukan penilaian dan pengawasan terhadap instansi pemerintah di seluruh Indonesia sejak tahun 2015. Tahun 2024 penilaian berlangsung pada bulan Mei hingga September. Lokus penilaian di laksanakan di 25 Kementerian, 14 Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, 98 Pemerintah Kota dan 416 Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan produk administratif. Aspek-aspek yang dinilai terdiri dari efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan.

Tahap akhir dari penilaian tersebut , Ombudsman RI melaksanakan Penganugerahan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024. Bertempat di Hotel Le Meridien Jakarta pada Kamis (14/11/2024), kegiatan ini dihadiri oleh utusan dari kementerian, lembaga, provinsi, kota, dan kabupaten baik secara luring maupun daring.

Hasil penilaian tertuang dalam rapor pelayanan publik yang terdiri dari interval, kategori, opini, dan zonasi. Interval nilai 88.00-100 berada pada kategori A, opini kualitas tertinggi, dan zonasi hijau; interval nilai 78.00-87.99 berada pada kategori B, opini kualitas tinggi, dan zonasi hijau; interval nilai 54.00-77.99 berada pada kategori C, opini kualitas sedang, dan zonasi kuning; interval nilai 32.00-53.99 berada pada kategori D, opini kualitas rendah, dan zonasi merah; serta interval nilai 0-31.99 berada pada kategori E, opini kualitas terendah, dan zonasi merah.

Tahun 2024 Kabupaten Muna Barat berhasil meraih Kualitas Tertinggi dengan nilai 93,46. Hal ini sekaligus membawa Muna Barat kembali menempati posisi tertinggi dari 17 kabupaten/kota se Sulawesi Tenggara. Posisi kedua ditempati oleh Bombana dengan nilai 93,09 dan disusul Kabupaten Kolaka Timur yang mendapat nilai 90,79.  Penilaian terhadap Kabupaten Muna Barat berlangsung pada tanggal 3 sampai 4 September 2024. Adapun sasaran penilaian yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Puskesmas Wuna, dan Puskesmas Guali.

Hasil penilaian tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemilihan Kepala Daerah serentak sebentar lagi akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Masing-masing calon kepala daerah berupaya mengambil atensi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Sekda Muna Barat LM Husein Tali kembali mengingatkan terkait netralitas ASN baik kepada PNS maupun PPPK. Tidak hanya itu, tenaga honorer juga dihimbau untuk tidak menjadi anggota maupun pengurus parpol.

“Untuk penegasan honorer kita, jangan sampai gagal PPPK karena terlibat disini. Untuk para tenaga honorer dan ASN baik PNS maupun PPPK agar tidak terlibat dan melibatkan diri secara aktif atau menjadi anggota atau pengurus partai politik. Juga tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik praktis sebagai mana tertuang dalam Kepmenpan 320 Tahun 2024.” ujarnya

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kepmenpan-RB) Nomor 320 tahun 2024 mengatur tentang mekanisme seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024. Dalam keputusan tersebut tertuang secara jelas bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi 10 persayartan. Salah satu persayaratan tersebut adalah tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.

Oleh sebab itu, bagi setiap calon ASN  dihimbau untuk tidak melibatkan diri secara aktif menjadi anggota maupun pengurus partai politik. Meski demikian, akhir-akhir ini terdapat banyak kasus dimana seseorang terdeteksi menjadi anggota parpol tanpa disadari oleh yang bersangkutan. Guna mengecek status keanggotaan parpol, KPU menyediakan laman resmi bernama Sistem Informasi Partai Politik.

Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md)

Editor  : Kabid Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Dalam rangka  mempererat sinergitas hubungan antara Pemerintah Daerah dan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dalam penataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya peningkatan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Muna Barat maka Pemerintah Kabupaten Muna Barat  dan Polda Sultra  melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman bersama antara Pj.Bupati Muna Barat Dr. Bahri, SSTP.,MSi. dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Sultra, Kombes Danang Beny K,S.I.K, MH,  Kamis(24/8/2023).

Kerja sama ini tentang pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat pencari kerja berdasarkan klaster kompetisi di Kabupaten Muna barat Tahun 2023 yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan perjanjian Kerjasama ataupun kertas kerja dengan OPD teknis dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kerjasama ini merupakan amanat Peraturan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama daerah serta Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata Cara Kerjasama Daerah dengan daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Dr. Bahri  menyatakan  bahwa kondisi daerah dan masyarakat Muna Barat selain daratan juga tersebar pada daerah-daerah pesisir dan kepulauan seperti halnya didaerah lain masyarakat Muna Barat memiliki animo yang tinggi untuk mengikuti penjaringan sebagai calon anggota POLRI, namun keterjangkauan informasi dan kesempatan yang terbatas sehingga peluang itu sangat kecil.

“ini adalah wujud nyata kehadiran pemerintah daerah untuk menjembatani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kami” ungkapnya.

Sehubungan dengan itu, Pj. Bupati Dr. Bahri  menegaskan  bahwa kesepakatan Bersama akan ditekankan pada program bimbingan dan pelatihan yang terdiri atas bimbingan dan pelatihan kemampuan jasmani, kemampuan akademik, kemampuan psikologi dan Kesehatan yang nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat Muna Barat bukan hanya untuk mendaftarkan diri sebagai salon anggota POLRI namun pada sekolah-sekolah kedinasan lainnya yang memiliki metode penerimaan yang mirip dengan seleksi masuk anggota POLRI.

Sementara itu, Karo SDM Polda Sultra, Kombes Danang Beny K. mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pemkab Mubar yang menjado mitra Kerjasama. “Kami (Polda Sultra) siap mendukung pemerintah daerah Muna Barat dalam mewujudkan masyarakat Mubar yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing sesuai dengan amanat UUD yakni mencerdaskan kehidupan bangsa,” ungkapnya.

Sumber : Tim liputan Diskominfo

Penulis  : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wd.Rahmatia, SP)

Editor &Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pj Bupati Muna Barat, Dr. Bahri, S.STP, M.Si bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Muna Barat hadiri kegiatan ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercise (ARDEX) 2023. Dr. Bahri diundang sebagai salah satu observer atau pengamat dalam kegiatan tersebut. Sebagai observer, perwakilan dari daerah lain akan melihat dan belajar teknik kesiapsiagaan menghadapi bencana sesuai standar ASEAN.

ARDEX merupakan agenda dua tahunan yang digagas sebagai salah satu latihan simulasi tanggap darurat bencana se-ASEAN. Kegiatan ini akan berlangsung pada tanggal 31 Juli s.d 4 Agustus 2023 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembukaan dan konfrensi pers ARDEX-2023 berlangusng pada Selasa (1/8/2023) di Hotel Royal Ambarukmo. Pada hari yang sama juga berlangsung Academic Season dan Table Top Exercise (TTX).

Penyelenggaran ARDEX dilatarbelakangi oleh dampak yang kerap ditimbulkan oleh bencana alam.  Meskipun hal tersebut tidak dapat dihindari tetapi upaya untuk meminimalisir dampak dapat dilakukan melalui upaya tanggap bencana. Oleh sebab itu Indonesia menjalin kerjasama dengan ASEAN Regional Forum (ARF) dalam penyelenggaraan ARDEX-2023.

Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tempat pelaksanaan didasarkan pada hasil kajian potensi gempa bumi di daerah ini. D.I Yogyakarta secara geologis merupakan daerah rambatan gelombang/gaya sumber gempa darai runtuhan patahan yang sangat tua dengan kisaran usia 2 juta tahun. Patahan ini terletak  10 km di sebelah timur patahan Opak dengan oerientasi paralel.

Rangkaian kegiatan  ARDEX 2023 telah berlangsung sejak bulan Mei 2023. Tepatnya pada tanggal 08-12 Mei dilaksanakan kegiatan Final Exercise Planning Team (Final EPT). Selanjutnya pada tanggal 22-28 Juni berlangsung Geladi Ruang Nasional.  Terakhir akan dilakukan penyampaian hasil evaluasi dalam Workshop After Action Review pada pertengahan Agustus 2023.

Adapun pelaksanaan simulasi ARDEX-2023 secara efektif akan dilaksanakan dengan metode tatap muka/klasikal selama lima hari. Seluruh rangkaian kegiatan melibatkan tim perencanaan dari BNPB, Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, dan Organisasi Intenasional.

Sumber : Tim liputan Diskominfo
Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)
Editor : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wd.Rahmatia, SP)
Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Aksi kekerasan terhadap anak  kian mengkhawatirkan. Pada tahun 2022, berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 21.241 korban kekerasan anak. Atas kondisi tersebut, pemerintah pusat menggagas sebuah gerakan masyarakat guna memberikan perlindungan terhadap korban. Gerakan tersebut berupa Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Dilansir dari Pedoman PATBM yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia, PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

Menindaklanjuti gerakan nasional tersebut, PJ Bupati Muna Barat, Dr.Bahri, S.STP, M.Si melantik aktivis PATBM lingkup Kecamatan Barangka.  Acara pelantikan berlangsung di Balai Desa Wuna pada Kamis (27/07/2023). Kegiatan ini dihadiri oleh PJ Bupati Muna Barat, Ketua Tim PKK, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak dan sejumlah stakeholder terkait.

Dalam sambutannya, PJ Bupati mengharapkan agar langkah ini bisa mensejajarkan Kabupaten Muna Barat dengan kabupaten lainnya dalam upaya perlindungan anak. Juga sebagai upaya unTuk memastikan bahwa Muna Barat merupakan kabupaten layak anak.

“Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi langkah awal untuk kita melindungi anak. Saya sudah perintahkan Kadis Perlindungan Anak agar Kabupaten Muna Barat sejajar dengan kabupaten lain ataupun sejajar nasional.” ungkapnya

Para aktivis diharapkan akan menjadi garda terdepan yang memastikan tidak adanya kasus kekerasan terhadap anak. Jika terjadi tindak kekerasan, pelaku harus dilaporkan pada pihak berwajib. Pemerintah akan menempuh jalur advokasi dan melakukan pendampingan terhadap korban.

“Kita sangat mengharapkan, hari ini sudah dilantik volunteer. Garda terdepan yang ada di tiap desa yang memastikan bahwa tidak terjadi kekerasan terhadap anak. Kalau ada kekerasan, silahkan dilaporkan. Kita advokasi, kita dampingi dia.” ujar Alumni STPDN 07 ini.

Dr. Bahri juga mengungkapkan bahwa di setiap desa terdapat 8-10 orang aktivis. Saat ini para aktivis merupakan tenaga sukarelawan. Namun, kedepannya pemerintah akan memikirkan cara untuk memberikan dukungan bagi para aktivis.

“Hari ini kita sudah tetapkan PATBM. Yang kita tetapkan ada 8-10 orang perdesa. Tenaga-tenaga sukarela. Tenaga-tenaga yang bekerja ini sebagai aktivis akan kita pikirkan  bagaimana kedepannya ada dukungan Pemda.” pungkasnya

Sumber : Tim liputan Diskominfo
Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)
Editor : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wd.Rahmatia, SP)
Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)