Tag: kominfomubar

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, memimpin Rapat Koordinasi dengan tema “Dana Desa Mendukung Program Ketahanan Pangan untuk Mewujudkan Muna Barat Liwu Mokesa” yang digelar pada Kamis (17/4/2025) di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat. Rapat ini dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Muna Barat, Aswin, S.STP, M.Si, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Muna Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat, Inspektur Kabupaten Muna Barat, beberapa Kepala OPD Instansi teknis terkait, serta seluruh Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Muna Barat.

Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan Dana Desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Dasar pelaksanaan program ini mengacu pada Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Desa PDT Nomor 3 Tahun 2025 yang memberikan panduan lebih lanjut mengenai penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan.

Bupati Muna Barat La Ode Darwin dalam sambutannya menyoroti beberapa hal penting terkait pengelolaan Dana Desa. Pertama, ia mengingatkan tentang jalur koordinasi yang tepat antara Kepala Desa, Camat, dan Bupati. Menurutnya, apabila ada permasalahan di desa yang tidak bisa diselesaikan di tingkat desa, maka masalah tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu di tingkat kecamatan sebelum diteruskan ke tingkat kabupaten.

“Jangan langsung dari kepala desa ke Bupati. Semua harus sesuai dengan hierarki yang ada. Kami siap membantu, tapi permasalahan harus diselesaikan terlebih dahulu di tingkat yang lebih rendah,” jelas Bupati.

Selanjutnya, Bupati menyampaikan bahwa Dana Desa yang 20 persen akan dialokasikan untuk program ketahanan pangan, dengan mengacu pada peraturan yang ada. Ia menegaskan bahwa meskipun APBDes 2025 telah disepakati, penyesuaian untuk penggunaan Dana Desa ini tetap bisa dilakukan untuk mendukung program ketahanan pangan yang lebih luas.

“Bantuan dari Dana Desa akan digunakan untuk mendukung program unggulan kami di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Misalnya, jika ada desa yang menerima bantuan sapi, maka Dana Desa bisa digunakan untuk pembuatan kandang. Begitu juga dengan bantuan ayam petelur dan sektor lainnya. Hasil dari usaha ini, kita akan suplai ke program Makanan Bergizi Gratis dari pemerintah pusat yang saat ini sudah dinikmati oleh sekitar 2060 siswa melalui 7 dapur umum yang dikelola secara mandiri,” tambah Bupati.

Bupati juga menekankan bahwa penggunaan Dana Desa akan ditransfer langsung ke rekening yang terdaftar, dan diharapkan dapat menghasilkan perkembangan ekonomi baru yang positif, meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat desa.

Terkait dengan BUMDes, Bupati meminta agar BUMDes yang tidak aktif atau pailit segera diambil langkah tegas untuk dicut-off dan diganti dengan BUMDes yang baru yang dikelola secara profesional. Semua ini bertujuan agar sumber daya manusia unggul di desa dapat diberdayakan dengan maksimal.

Untuk memastikan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, Bupati juga memerintahkan Inspektur Kabupaten Muna Barat untuk melakukan pendampingan yang intensif. Inspektur akan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh desa dalam penggunaan Dana Desa tidak melanggar hukum dan peraturan yang ada, serta agar pelaksanaannya lebih efektif dan transparan.

Wakil Bupati Muna Barat, Drs. Ali Basa, M.Si, dalam kesempatan yang sama, mengingatkan para Kepala Desa untuk menghilangkan mindset pribadi terkait program ini. “Jangan ada lagi pemikiran ‘apa yang akan saya dapatkan?’ Semua harus fokus pada keberlanjutan program ketahanan pangan. Semua kebijakan dan implementasi harus terukur dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Wakil Bupati.

Sebelum rapat ditutup, Bupati Muna Barat kembali menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengintervensi penggunaan Dana Desa secara langsung, namun akan mengawal proses dan mekanismenya agar sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. “Saya tidak intervensi penggunaannya, saya hanya intervensi prosesnya. Bantu kami mensukseskan program ini, agar manfaatnya sampai ke masyarakat,” tegas Bupati di hadapan seluruh peserta rapat. Ia juga memerintahkan Kepala Dinas DPMD untuk segera melakukan verifikasi pembentukan kelembagaan pengelola Dana Desa 20 persen, baik melalui BUMDes maupun lembaga lainnya, agar pelaksanaan program ketahanan pangan dapat berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pj Bupati Muna Barat, Dr. Bahri, S.STP., M.Si melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Kambara, Kecamatan Tiworo. Sidak berlangsung pada Selasa (21/11/2023). Didampingi Kadis Kominfo dan Kabag Ekonomi Setda Muna Barat, Dr. Bahri berinteraksi dengan para pedagang di salah satu pasar tradisional terbesar di Muna Barat tersebut. Alumni STPDN 07 ini tampak mengenakan seragam olahraga saat melakukan sidak sebab kegiatan dilakukan diluar jam kerja.

Sidak dilaksanakan guna memantau harga beberapa komoditas di pasaran. Berdasarkan pantauan khusus yang dilaksanakan di Pasar Kambara, harga komoditas beras premium adalah Rp13.400. Sedangkan beras medium dipasarkan dengan harga Rp13.000. Komoditas bawang merah perliter dijual seharga Rp30.000 dan cabe rawit Rp120.000.

Pantauan ini sekaligus sebagai langkah penanganan inflasi sebab harga beras tertinggi di Sulawesi Tenggara ada di Kabupaten Muna Barat. Usai sidak, Dr. Bahri mengungkapkan akan melaksanakan dua langkah strategis.

Langkah pertama yakni mengundang distributor dan pengecer untuk rapat bersama Pemda. Pemerintah akan mengumpulkan data stok beras yang tersedia baik di penampung maupun pengecer. Juga akan dilakukan pemeriksaan stok beras di gudang masing-masing. Selanjutnya, pemerintah akan membayar selisih harga beras sesuai harga pemerintah dengan harga pasar saat ini. Hal itu dilakukan agar harga beras bisa turun menjadi harga normal yakni 10.900,00 rupiah

Kedua, menjalin kerjasama dengan Perum Bulog.  Pemerintah mengupayakan agar seluruh pedagang dijadikan mitra Bulog. Bulog akan mendrop beras dengan biaya transportasi ditanggung oleh Pemda. Langkah ini ditempuh agar distributor dan pengecer menjual beras sesuai harga pemerintah.

Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md)

Editor : kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Hari Kesehatan Nasional yang jatuh pada tanggal 12 November setiap tahunnya, diperingati secara khidmat di halaman Kantor Bupati Muna Barat pada Senin (13/11/2023). Upacara dipimpin langsung oleh PJ Bupati Muna Barat, Dr. Bahri, S.STP., M.Si. Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Forkopimda dan organisasi kesehatan se Muna Barat.

Tema yang diusung pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59 yakni “Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global”. PJ Bupati Muna Barat dalam sambutannya membacakan amanat Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Melalui momen peringatan HKN, Menteri Kesehatan mengamanatkan agar enam pilar transformasi kesehatan sebagai penopang kesehatan Indonesia harus dibangun bersama secara serius dan terus menerus.

“Setip orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, sebagaimana amanat UUD 1945. Berdasar mandat itulah, enam pilar transformasi kesehatan penopang sistem kesehatan Indonesia harus kita bangun bersama dengan serius dan terus menerus.” tuturnya

Enam pilar kesehatan yang dimaksud adalah transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan.

Lebih lanjut diungkapkan bahwa pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah kini sedang menyusun Rencana Induk Bidang Kesehatan (atau RIBK). RIBK akan berfungsi sebagai haluan bersama dalam upaya pembangunan kesehatan di seluruh Indonesia..

“RIBK harus diacu oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merencanakan, menganggarkan, dan mengimplementasikan program kesehatan di wilayahnya.” lanjutnya

Pada akhir amanat, Menteri Kesehatan mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap insan kesehatan yang telah bahu membahu berjuang tanpa kenal lelah dalam pembangunan kesehatan Indonesia. Budi Gunadi Sadikin juga menyerukan agar seluruh elemen masyarakat berperan membangun kesehatan dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.

“Mari kita bangun bersama tubuh dan jiwa yang sehat dan kuat, demi Indonesia Emas 2045. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi ikhtiar kita dan memberkati kita semua dengan kesehatan dan kesuksesan. Selamat Hari Kesehatan Nasional, Sehat Negeriku, Maju Indonesiaku.” ujar Dr Bahri mengutip sambutan Menteri Kesehatan

Upacara Hari Kesehatan Nasional 2023 dirangkaikan dengan pengambilan sumpah dan pelantikan Pegawai Pemerintan dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebanyak 17 orang yang dilantik melafal sumpah di bawah kitab suci. Pelantikan PPPK tertuang dalam Surat Keputusan Bupati bernomor 249 Tahun 2023 dan 202 Tahun 2023.

Selanjutnya, Pj Bupati Muna Barat didampingi Sekretaris Daerah menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran dan angin puting beliung. Jumlah santunan yang diberikan bervariasi yakni 25 juta, 15 juta, dan 5 juta. Penerima santunan berasal dari beberapa desa di wilayaha Muna Barat.

Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Pengelolaan Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Selasa (29/8/2023), dalam rangka Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Tiworo Tengah, Dinas PUPR Kabupaten Muna Barat mengadakan Forum Group Discussion (FGD) I Penyusunan RDTR dan Rencana Zonasi (RZ)  Kecamatan Tiworo Tengah dan sekitarnya untuk menjaring aspirasi dan masukan dari tokoh masyarakat, instansi dan berbagai pihak dalam tahapan pengumpulan data penyusunan RDTR. Acara ini dihadiri oleh beberapa instansi terkait seperti Bappeda, Dinas Pariwisata, DPMPTSP,  Kecamatan Tiworo Tengah serta perwakilan dari seluruh desa yang berada di lingkup Kecamatan Tiworo Tengah dan dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar) Dr. Bahri, S.STP, M.Si.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun konsep pengembangan wilayah melalui Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Wapae dan sekitarnya yang memuat pola pengaturan tata guna lahan, tata ruang dan tata kelola lingkungan pada wilayah Kawasan wapae dan sekitarnya sehingga dapat mendukung dalam tercapainya visi pengembangan daerah Kabupaten Muna Barat secara terpadu dan berkelanjutan.

Dalam sambutan nya Dr. Bahri menyatakan bahwa RDTR merupakan amanat Perpu Cipta kerja Pasal 14 ayat (2) dimana pemerintah daerah wajib menyusun dan menyediakan Rencana Detail Tata Ruang yang sesuai standar yang nantinya akan diintegrasikan oleh Pemerintah Pusat kaitannya dengan Sistem Perizinan Berusaha Secara Online yang dikenal dengan Online Single Submission (OSS).

“Dengan adanya RDTR yang terintegrasi dengan OSS dapat mendorong kemudahan berinvestasi karena mempercepat pengurusan perizinan dasar bagi perusahaan yang hanya membutuhkan 1 hari kerja masyarakat sudah bisa mengurus perizinan. Investor bisa dari mana saja dan kapan saja tidak perlu datang ke Muna Barat untuk mengurus perizinan. Disamping itu pengurusan bisa lebih singkat, efisien,  transparan dalam hal ini mencegah terjadi nya korup  ” tuturnya.

Lebih lanjut beliau menjelaskan  bahwa RDTR memegang peran penting untuk memastikan suatu izin usaha sejalan dengan prinsip tata ruang,  keberlanjutan lingkungan dan sosial di daerah. Ketika suatu daerah tidak punya RDTR, konfirmasi atas izin lokasinya harus diurus terpisah ke pemerintah pusat, yang akan memberi persetujuan berdasarkan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) dan membutuhkan waktu sekitar 2 bulan.

” Dengan adanya RDTL hanya butuh 1 hari untuk menyelesaikan semua perysaratan dasar perizinan” tambahnya.

Dikesempatan yang sama Kepala Dinas PUPR Unding menyatakan bahwa kegiatan Forum Group Discussion (FGD) ini  merupakan tindak lanjut dari Perda Kab. Muna Barat No. 10 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengembangan Wilayah Kabupaten.

Sumber: Tim Liputan Diskomimfo Mubar

Penulis : Wa Ode Rahmatia, SP (Kabid Peng. Opini dan Aspirasi Publik)

Editor/ Penanggungjawab : Al Rahman, S.Pd, M.Si (Kadis Kominfo)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Dalam rangka  mempererat sinergitas hubungan antara Pemerintah Daerah dan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dalam penataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya peningkatan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Muna Barat maka Pemerintah Kabupaten Muna Barat  dan Polda Sultra  melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman bersama antara Pj.Bupati Muna Barat Dr. Bahri, SSTP.,MSi. dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Sultra, Kombes Danang Beny K,S.I.K, MH,  Kamis(24/8/2023).

Kerja sama ini tentang pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat pencari kerja berdasarkan klaster kompetisi di Kabupaten Muna barat Tahun 2023 yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan perjanjian Kerjasama ataupun kertas kerja dengan OPD teknis dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kerjasama ini merupakan amanat Peraturan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama daerah serta Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata Cara Kerjasama Daerah dengan daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Dr. Bahri  menyatakan  bahwa kondisi daerah dan masyarakat Muna Barat selain daratan juga tersebar pada daerah-daerah pesisir dan kepulauan seperti halnya didaerah lain masyarakat Muna Barat memiliki animo yang tinggi untuk mengikuti penjaringan sebagai calon anggota POLRI, namun keterjangkauan informasi dan kesempatan yang terbatas sehingga peluang itu sangat kecil.

“ini adalah wujud nyata kehadiran pemerintah daerah untuk menjembatani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kami” ungkapnya.

Sehubungan dengan itu, Pj. Bupati Dr. Bahri  menegaskan  bahwa kesepakatan Bersama akan ditekankan pada program bimbingan dan pelatihan yang terdiri atas bimbingan dan pelatihan kemampuan jasmani, kemampuan akademik, kemampuan psikologi dan Kesehatan yang nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat Muna Barat bukan hanya untuk mendaftarkan diri sebagai salon anggota POLRI namun pada sekolah-sekolah kedinasan lainnya yang memiliki metode penerimaan yang mirip dengan seleksi masuk anggota POLRI.

Sementara itu, Karo SDM Polda Sultra, Kombes Danang Beny K. mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pemkab Mubar yang menjado mitra Kerjasama. “Kami (Polda Sultra) siap mendukung pemerintah daerah Muna Barat dalam mewujudkan masyarakat Mubar yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing sesuai dengan amanat UUD yakni mencerdaskan kehidupan bangsa,” ungkapnya.

Sumber : Tim liputan Diskominfo

Penulis  : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wd.Rahmatia, SP)

Editor &Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Euforia peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Muna Barat yang ke-9 masih terus berlanjut. Setelah sukses menggelar Lomba Balap Perahu Nelayan di awal bulan Agustus, kini pemerintah daerah menggelar Lomba Seni dan Budaya. Jenis lomba yang dipertandingkan terdiri dari Salawat, Mars dan Himne Muna Barat, Tari Kreasi, Tari Modero, Rambi Wuna, dan Gambus.

Lomba Seni dan Budaya dijadwalkan berlangsung selama delapan hari sejak  tanggal 08 sampai 15 Agustus 2023. Lomba ini juga dalam rangka menyambut HUT Republik Indonesia ke-78. Peserta lomba berasal seluruh OPD, kecamatan dan desa se-Muna Barat.

Acara pembukaan diselenggarakan di Lapangan Wamelai, Kecamatan Lawa pada Senin (07/08/2023). Pj Bupati Muna Barat, Dr. Bahri, S.STP, M.Si hadir memberikan sambutan sekaligus membuka rangkaian kegiatan Lomba Seni dan Budaya.

Dalam sambutannya, Dr. Bahri menyampaikan bahwa lomba ini sebagai partisipasi dalam konteks peringatan HUT Muna Barat ke-9 dan HUT RI ke-78. Rangkaian acara yang diselenggarakan ini menjadi bagian menterjemahkan visi misi ataupun tujuan pemekaran. Dimana visi besar yang diemban adalah agar Laworoku menjadi Wite Barakati.

“Setiap tanggal 23 Juli ada rangkaian acara yang kita selenggarakan. Ini menjadi bagian dari kita menterjemahkan visi misi ataupun tujuan pemekara. Juga sebagai wujud penghargaan terhadap tokoh-tokoh pemekaran kita.” ujarnya

Lebih lanjut Dr. Bahri memaparkan akronim dari Barakati yakni berakhlak, beragama, beradat, kekeluargaan, dan inovatif. Semua itu tercermin dalam agenda kegiatan yang dilaksanakan. Beragama ditunjukkan dengan pelaksanaan Muna Barat bershalawat yang dirangkaikan dengan Tabligh Akbar. Beradat tampak pada upaya melestarikan adat istiadat yang telah dibangun oleh para leluhur.

“Visi misi kita yang terdepan adalah menciptakan Muna Barat beragama. Kita menghormati adat istiadat yang dibangun leluhur. Kita pertahankan. Seperti Tari Modero ini, kewajiban kita untuk mencari apa filosofinya. Adat istiadat ini harus terus ada di masyarakat kita sebagai bukti bahwa kita memiliki kearifan lokal yang tidak ada di daerah lain.” lanjutnya

Sosok nomor satu di Muna Barat ini juga menghimbau agar juri dalam setiap perlombaan bersikap adil dan berintegritas. Sebab lomba ini juga menjadi ajang untuk mencetak kader-kader terbaik yang akan jadi referensi ketika dibutuhkan untuk tampil dalam acara-acara besar di Muna Barat.

Sumber : Tim liputan Diskominfo
Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)
Editor : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wd.Rahmatia, SP)
Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

KOMINFO MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat dipimpin oleh Pj Bupati Muna Barat melakukan lawatan ke Kantor Pusat Maskapai Lion Air pada Rabu (02/08/2023). Lawatan tersebut dalam rangka menginisiasi dukungan konektivitas dan permintaan tambahan rute penerbangan di Bandar Udara Sugimanuru.

Pj Bupati Muna Barat bersama Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala BPBD serta Kepala UPB Bandara Sugimanuru diterima oleh  Manajer Area Indonesia Barat, Muhammad Helmi. Bertempat di Lion Air Tower, para stakeholder membincangkan kondisi terkini transportasi udara  di Muna Barat.

Di awal pertemuan tersebut, Dr. Bahri memaparkan 6 arahan Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah terkait transportasi udara. Arahan pertama, pemda diminta untuk ikut serta dalam upaya menstabilkan harga tiket. Kedua, pemda diminta memberikan subsidi kepada penyedia jasa transportasi angkutan. Sedangkan pada arahan ketiga, pemda diharapkan ikut serta dalam mempromosikan atau memasarkan rute-rute penerbangan yang ada di wilayahnya.

Selanjutnya poin keempat, pemda diminta menerbitkan surat edaran agar mendukung dan mendorong partisipasi semua komponen masyarakat untuk menggunakan transportasi udara serta meminta forkopimda, pemda dan swasta berkomitmen untuk melaksanakan perjalanan dinas, bisnis, wisata dan usaha lainnya dengan mengutamakan penggunaan transportasi udara. Kemudian arahan kelima yaitu pemda mendukung penyiapan lahan dan sarana prasarana. Terakhir, pemda diminta melakukan upaya koordinasi dengan pihak pertamina dalam rangka menstabilkan harga avtur.

Arahan tersebut dikuatkan dengan keluarnya surat edaran Dirjen Perhubungan Udara atas nama Menteri Perhubungan kepada para Gubernur dan para Bupati/Wali Kota Nomor AU.001/1/1 PHB 2022pada  tanggal 11 Agustus 22. Surat edaran tersebut berisi instruksi untuk melakukan dukungan konektivitas transportasi udara.

Selanjutnya, Dr. Bahri mengajukan permintaan tambahan rute penerbangan dari Bandara Sugimanuru ke Bandara Haluoleo. Hal ini melihat tingginya angka mobilisasi masyarakat dari Muna ke Kendari maupun sebaliknya.

Menanggapi paparan tersebut, Muhammad Helmi menjelaskan perihal perubahan jadwal penerbangan Wings Air. Maskapai yang merupakan bagian dari Lion Group ini sebelumnya melayani rute Makassar-Muna Barat-Makassar sebanyak 3 kali seminggu. Namun, kini penerbangan hanya dapat dilakukan satu kali dalam seminggu.

Hal tersebut merupakan imbas atas ketidakpastian jumlah penumpang dalam setiap penerbangan sehingga pihak Lion Group melakukan efisiensi dengan menghentikan operasi pada hari dimana tingkat keterisian penumpang rendah.  Selanjutnya, kepastian penerbangan Wings Air memerlukan jaminan block seat sebanyak 50 seat dalam satu rangkaian penerbangan dengan harga terkini pasca naiknya harga avtur.

Berdasarkan penjelasan Muhammad Helmi, Pemkab Muna Barat mengajukan beberapa usulan kerjasama. Pertama, model pembiayaan. Terdapat  2 model pembiayaan yang ditawarkan yaitu model non stimulus/insentif  dan model stimulus/insentif.

Model stimulus artinya Forkopimda dan semua stakeholder berkomitmen melaksanakan perjalanan dengan menggunakan transportasi udara. Sedangkan model stimulus adalah pemda memberikan subsidi Biaya Operasi Pesawat (BOP) dengan menjamin sejumlah tertentu tempat duduk yang terjual (block seat).

Kedua, menentukan jumlah seat minimum untuk setiap trip/sektor. Ketiga, menentukan jaminan seat pada trip tunggal (one way/satu arah) atau trip gabungan (pulang/pergi).

Usulan keempat, pemda dan pihak maskapai menyepakati besaran tarif yang akan digunakan sebagai harga satuan subsidi. Kelima, menyepakati jumlah frekuensi penerbangan. Keenam, menyepakati besaran jaminan deposit dan besaran top up (tambahan jaminan deposit). Ketujuh, melakukan rekonsiliasi data manifest terhadap data aktual passanger board.

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan dari masing-masing pihak, terjadi kesepakatan bahwa pihak Lion Air akan menghitung kembali metode simulasi perhitungan penerbangan. Selanjutnya, Lion Air akan menghubungi pemerintah Kabupaten Muna Barat untuk kembali bertemu setelah tanggal 17 Agustus 2023.

Paralel, Pemda Muna Barat bersama Kepala UPB Sugimanuru akan menginisiasi rapat bersama 3 (tiga) pemda pengguna Bandara Sugimanuru. Pemerintah daerah yang dimaksud yakni Kabupaten Muna, Kabipaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, dan Kab Buton Utara. Rapat ini bertujuan untuk mengkoordinasikan kebijakan dukungan konektivitas transportasi udara.

Sumber : Tim liputan Diskominfo
Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)
Editor : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wd.Rahmatia, SP)
Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pj Bupati Muna Barat, Dr. Bahri, S.STP, M.Si bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Muna Barat hadiri kegiatan ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercise (ARDEX) 2023. Dr. Bahri diundang sebagai salah satu observer atau pengamat dalam kegiatan tersebut. Sebagai observer, perwakilan dari daerah lain akan melihat dan belajar teknik kesiapsiagaan menghadapi bencana sesuai standar ASEAN.

ARDEX merupakan agenda dua tahunan yang digagas sebagai salah satu latihan simulasi tanggap darurat bencana se-ASEAN. Kegiatan ini akan berlangsung pada tanggal 31 Juli s.d 4 Agustus 2023 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembukaan dan konfrensi pers ARDEX-2023 berlangusng pada Selasa (1/8/2023) di Hotel Royal Ambarukmo. Pada hari yang sama juga berlangsung Academic Season dan Table Top Exercise (TTX).

Penyelenggaran ARDEX dilatarbelakangi oleh dampak yang kerap ditimbulkan oleh bencana alam.  Meskipun hal tersebut tidak dapat dihindari tetapi upaya untuk meminimalisir dampak dapat dilakukan melalui upaya tanggap bencana. Oleh sebab itu Indonesia menjalin kerjasama dengan ASEAN Regional Forum (ARF) dalam penyelenggaraan ARDEX-2023.

Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tempat pelaksanaan didasarkan pada hasil kajian potensi gempa bumi di daerah ini. D.I Yogyakarta secara geologis merupakan daerah rambatan gelombang/gaya sumber gempa darai runtuhan patahan yang sangat tua dengan kisaran usia 2 juta tahun. Patahan ini terletak  10 km di sebelah timur patahan Opak dengan oerientasi paralel.

Rangkaian kegiatan  ARDEX 2023 telah berlangsung sejak bulan Mei 2023. Tepatnya pada tanggal 08-12 Mei dilaksanakan kegiatan Final Exercise Planning Team (Final EPT). Selanjutnya pada tanggal 22-28 Juni berlangsung Geladi Ruang Nasional.  Terakhir akan dilakukan penyampaian hasil evaluasi dalam Workshop After Action Review pada pertengahan Agustus 2023.

Adapun pelaksanaan simulasi ARDEX-2023 secara efektif akan dilaksanakan dengan metode tatap muka/klasikal selama lima hari. Seluruh rangkaian kegiatan melibatkan tim perencanaan dari BNPB, Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, dan Organisasi Intenasional.

Sumber : Tim liputan Diskominfo
Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)
Editor : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wd.Rahmatia, SP)
Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

KOMINFO MUNA BARAT. GO. ID Sebanyak 25 instansi pemerintah di Muna dan Muna Barat mengutus perwakilan guna mengikuti workshop Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Workshop berlangsung di Ballroom Hotel Nes Inn, Raha pada Senin (31/07/2023). Rangkaian kegiatan berlangsung pada pukul 08.00-16.00 WITA.

Mengusung tema Peningkatan Kapasitas P4GN Menuju Daerah Tanggap dan Bersih Narkoba, kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh stakeholder terkait diantaranya Kepala BNNK Muna, Kapolres Muna, Kepala Kesbangpol Muna, serta Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kabupaten Muna.  Hal ini menjadi langkah strategis ditengah maraknya kasus penyalahgunaan narkoba yang kian mengkhawatirkan.

Dalam sambutannya, Kepala BNNK Muna, Muhammad Ridwan Zain, S.KM, M.Kes memaparkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN tahun 2022-2024. Instruksi tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mengikutsertakan masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui kebijakan, strategi, dan program kegiatan.

Lebih lanjut Muhammad Ridwan mengharapakn kepada segenap peserta untuk dapat mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh dan apa yang didaptkan dalam workshop menjadi rujukan dalam melakukan kebijakan P4GN di lingkungan kerja masing-masing. Sebagai langkah konkrit atas harapan tersebut, BNNK Muna menyiapkan empat pemateri selama workshop berlangsung.

Para peserta mendapatkan materi terkait tugas dan tanggung jawabnya sebagai penggiat P4GN. Pada sesi 1, materi dibawakan oleh Kepala BNN Kabupaten Muna. Muhammad Ridwan menjabarkan Pola Strategi Pencegahan dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Selanjutnya dari  Polres Muna yang diwakili oleh Kasat Narkoba Iptu Arman, SH  memaparkan materi ke-2.  Materi ini membahas seputar Aspek Hukum dalam Implementasi Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Pada Materi ke-3, para peserta mendapatkan rincian terkait Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pengembangan Potensi Diri Penggiat P4GN. Materi dibawakan oleh pakar dibidangnya yakni Kepala Badang Kesbangpol Kabupaten Muna, Hamse, S.Pd. MM.

Pada sesi ke 4 para peserta mendapatkan curahan ilmu dari Praktisi Kesehatan Jiwa dan Psikologi Keluarga, dr. Wa Ode Harniana, M.Kes., Sp.KJ. Materi yang dibawakan terkait Pengetahuan Dasar Adiksi, Konseling, dan Rehabilitasi.

Setiap akhir sesi berlangsung tanya jawab sebagai sarana memeprkuat pemahaman para peserta terkait materi yang telah diterima. Sebelum kegiatan berakhir, para peserta diminta untuk menuangkan rencana aksi P4GN yang akan dilaksanakan di lingkungan kerja masing-masing dalam format yang telah disediakan oleh panitia.

Sumber : Tim liputan Diskominfo
Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)
Editor : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wd.Rahmatia, SP)
Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)