Penulis: Wa Ode Rahmatia

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, bersama Wakil Bupati Muna Barat, menerima kunjungan dari Inspektorat Kabupaten Konawe Utara pada Senin, 29 September 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan telaahan sejawat kepada Inspektorat Kabupaten Muna Barat dalam rangka mempererat kerjasama antara kedua instansi serta berbagi pengalaman terkait pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, dan Wakil Bupati Muna Barat di ruang kerjanya. Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak membahas berbagai hal terkait sistem pengawasan, pengelolaan keuangan daerah, serta langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan masing-masing daerah.

Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kunjungan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Konawe Utara. “Kunjungan ini sangat berarti bagi kami, karena kita dapat saling bertukar informasi dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja dan pengawasan pemerintahan di daerah. Kami berharap pertemuan ini akan memperkuat kerjasama antara Inspektorat Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Konawe Utara dalam rangka menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar La Ode Darwin.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Muna Barat, Agustamin Sudjono, juga menyampaikan apresiasi terhadap kunjungan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Konawe Utara. “Telaahan sejawat ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah kami jalankan masing-masing, serta untuk memperbaiki segala kekurangan dalam pengawasan dan pengelolaan anggaran. Kami juga sangat terbuka terhadap masukan dan saran yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Konawe Utara begitu pula sebaliknya, demi peningkatan kualitas pelayanan publik di dua daerah ini,” ungkap Agustamin Sudjono.

Kunjungan ini juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antar Inspektorat Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Konawe Utara, serta meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan adanya kerjasama yang lebih intensif, diharapkan kedua daerah dapat terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap aspek pemerintahan.

Sebagai informasi, kegiatan ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Inspektorat Kabupaten Muna Barat menerima kunjungan resmi dari Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Muna, pada Senin (22/09) di kantor Inspektorat Muna Barat. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi terkait upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Muna Barat.

Kegiatan yang berlangsung dengan lancar dan penuh keakraban ini dihadiri oleh Irban II Inpektorat Kabupaten Muna Barat, Irwan, serta sejumlah staf Inspektorat. Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat hubungan kerja antara Inspektorat dan Polres Muna, khususnya dalam hal pengawasan serta penindakan terhadap praktik korupsi di pemerintahan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Irwan menyampaikan pentingnya sinergi antara berbagai instansi dalam memberantas tindak pidana korupsi, serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. “Kami menyambut baik kunjungan ini dan berharap koordinasi yang terjalin dapat semakin memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap korupsi di Kabupaten Muna Barat. Kami yakin, dengan kerjasama yang baik antara Inspektorat dan Polres, kita dapat memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” ujar Irwan.

Selain itu, Irwan juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap proses pengelolaan anggaran daerah. “Inspektorat akan terus berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Kunjungan koordinasi ini juga menjadi momentum untuk membahas langkah-langkah konkret dalam mengoptimalkan peran Inspektorat dan Polres Muna dalam mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terkait upaya pencegahan korupsi.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, melakukan kunjungan ke kelompok peternak penerima bantuan ternak ayam petelur di Desa Kampobalano, Desa Guali, dan Kelurahan Konawe pada Rabu (17/9/2025). Bantuan tersebut merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Muna Barat untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak.

Dalam program ini, para peternak menerima paket bantuan berupa ternak ayam petelur lengkap dengan pakan untuk kebutuhan selama dua bulan. Telur yang dihasilkan nantinya akan disuplai ke Dapur Makan Bergizi Gratis yang dikelola pemerintah daerah.

Bupati La Ode Darwin mengatakan bahwa bantuan tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi telur, tetapi juga untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. “Bantuan ini bukan hanya sekadar memberikan ternak, tetapi juga bagian dari strategi kita untuk memastikan masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi . Kami sudah siapkan paket bantuan termasuk pakannya selama dua bulan agar peternak bisa fokus merawat ternak hingga siap produksi. Dengan kerja sama dan kesungguhan, saya yakin peternak kita bisa lebih sejahtera. Ke depan, saya berharap Muna Barat bisa menjadi salah satu daerah penyuplai telur, tidak hanya untuk kebutuhan lokal tetapi juga bagi daerah terdekat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Muna Barat, Nestor Jono, menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pendampingan kepada kelompok peternak penerima bantuan. “Kami akan memastikan peternak mendapatkan bimbingan teknis yang diperlukan, sehingga bantuan ini benar-benar memberikan hasil yang optimal dan bisa berlanjut sebagai usaha mandiri,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Muna Barat berharap melalui program prioritas ini, sektor peternakan dapat semakin berkembang dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat dan Maskapai Sriwijaya Air resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dilaksanakan di kantor pusat Sriwijaya Air, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, dan Direktur Utama (Dirut) Sriwijaya Air, Jafferson I Jauwena, yang turut disaksikan oleh jajaran pejabat dari kedua belah pihak.

Turut hadir dalam kegiatan ini, dari Pemerintah Daerah (Pemda) Muna Barat, Bupati Muna Barat La Ode Darwin, Ketua TP PKK Kabupaten Muna Barat, Sekretaris Daerah (Sekda) Muna Barat, Kepala Dinas Perhubungan Muna Barat, Kepala BKPSDM Kabupaten Muna Barat, serta Kepala Bagian Pemerintahan Setda Muna Barat. Sementara itu, pihak Sriwijaya Air diwakili oleh Direktur Utama Sriwijaya Air, Komisaris Utama Sriwijaya Air, Direktur Utama NAM Air, Kepala Otoritas Bandara Wilayah V Makassar dan Ka. UPBU Sugimanuru serta jajaran direksi Sriwijaya Air lainnya.

Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa transportasi udara merupakan sarana vital yang dapat mempercepat mobilitas manusia, barang, dan jasa. Ia menekankan, bagi daerah yang memiliki kondisi geografis menantang seperti Kabupaten Muna Barat, penerbangan perintis ini bukan hanya sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai jembatan penghubung yang penting untuk akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.

“Kerja sama ini tentu bukan hanya untuk membuka jalur penerbangan baru, tetapi lebih jauh diharapkan dapat:

1. Meningkatkan konektivitas antarwilayah,

2. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, melalui kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat.

3. Memperluas peluang investasi dan pariwisata, sehingga mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

4. Memperkuat peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan transportasi yang terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” ungkap Bupati La Ode Darwin.

Bupati Muna Barat juga menekankan bahwa penandatanganan MoU ini harus dimaknai sebagai langkah awal dari komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Muna Barat dan Sriwijaya Air. Ia berharap, kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas, tetapi dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Sementara itu, Dirut Sriwijaya Air, Jefferson I Jauwena, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Muna Barat untuk bekerja sama dalam penyediaan layanan transportasi udara. Menurutnya, Sriwijaya Air berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama untuk daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses transportasi seperti Kabupaten Muna Barat.

“Kami berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam membuka akses transportasi udara yang lebih baik bagi masyarakat. Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial di Muna Barat, serta mendukung kemajuan sektor pariwisata yang potensial di daerah ini,” ujar Jafferson.

Dengan penandatanganan MoU ini, diharapkan ke depannya akan tercipta jalur penerbangan yang menghubungkan Kabupaten Muna Barat dengan berbagai wilayah lain, membuka peluang baru bagi masyarakat setempat untuk mengakses layanan transportasi yang lebih efisien, serta mempercepat proses distribusi barang dan mobilitas masyarakat.

Kedua belah pihak berharap, kerja sama ini dapat berjalan lancar dan memberi dampak positif bagi pembangunan daerah, dengan memperhatikan kenyamanan, keselamatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat Muna Barat.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muna Barat, Nestor Jono, melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terkait dengan kegiatan bantuan ayam petelur yang diberikan kepada empat kelompok penerima bantuan ternak ayam petelur pada Selasa (9/9/2025). Kegiatan monev ini bertujuan untuk memantau perkembangan bantuan yang telah diberikan, khususnya dalam hal produksi telur dan kondisi kesehatan ternak.

Perlu diketahui bahwa bantuan ayam petelur ini diberikan kepada 23 kelompok tani di Kabupaten Muna Barat dengan total 20.000 ekor ayam petelur, beserta pakan untuk mencukupi kebutuhan ayam selama dua bulan pertama hingga ayam mulai bertelur. Setiap kelompok menerima bantuan sesuai dengan kapasitas yang telah ditentukan.

Empat kelompok penerima bantuan yang di monev pada hari ini antara lain adalah Kelompok Tani Bina Usaha Desa Kampobalano, Kelompok Tani Tunas Baru Desa Kusambi, Kelompok Tani Sinergi Tani Milenial Desa Guali, dan Kelompok Tani Mekar Jaya Desa Bakeramba Kecamatan Kusambi. Masing-masing kelompok mendapatkan bantuan ayam petelur beserta pakan yang akan diberikan selama dua bulan pertama hingga ayam mulai bertelur.

Dalam hasil monev, Kelompok Tani Tunas Baru Desa Kusambi terbagi menjadi dua kelompok: Tunas Baru I dengan populasi ayam 981 ekor menghasilkan 15 rak telur ditambah 23 butir telur, sedangkan Tunas Baru II dengan populasi ayam 1.419 ekor menghasilkan 42 butir telur. Produksi telur kelompok ini tergolong baik, dan stok pangan pun tercatat aman.

Kelompok Tani Sinergi Tani Milenial Desa Guali melaporkan memiliki 995 ekor ayam dengan jumlah produksi telur sebanyak 450 butir. Dua ekor ayam yang sebelumnya sakit kini sudah mulai membaik, sementara stok pakan juga dalam kondisi aman.

Sedangkan Kelompok Tani Mekar Jaya Desa Bakeramba melaporkan memiliki populasi ayam sebanyak 2.191 ekor dengan total produksi telur mencapai 752 butir. Terdapat enam ekor ayam yang mengalami gangguan kesehatan, namun masih dalam penanganan, dan stok pakan kelompok ini juga tercatat aman.

Kepala Dinas Pertanian Muna Barat, Nestor Jono, menyampaikan, “Monitoring dan evaluasi yang kami lakukan kali ini menunjukkan hasil yang cukup baik, namun kami tetap fokus pada peningkatan kualitas kesehatan ayam dan produksi telur. Kami berharap kelompok-kelompok tani ini dapat terus mengelola bantuan yang diberikan dengan baik dan menghasilkan manfaat yang maksimal. Kami juga memastikan bahwa bantuan pakan dan kesehatan ternak selalu terpantau dengan baik.”

Nestor Jono menambahkan bahwa untuk memaksimalkan keberhasilan program bantuan ini, Dinas Pertanian Muna Barat telah membentuk Satgas Ternak yang diketuai oleh seorang dokter hewan. “Satgas Ternak ini bertugas untuk memantau kondisi ternak setiap hari. Kami telah menugaskan dua staf teknis untuk setiap kelompok penerima manfaat, yang memantau kondisi ternak setiap pagi dan sore, serta melaporkan kondisi kesehatan ternak dan stok pakan ke dalam grup Satgas. Hal ini bertujuan agar segala permasalahan dapat segera teratasi dengan cepat,” ungkap Nestor.

Dengan adanya pembentukan Satgas Ternak dan pemantauan yang intensif, diharapkan program bantuan ayam petelur ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Muna Barat, khususnya di sektor peternakan. Dinas Pertanian Muna Barat juga berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan kepada para kelompok tani agar hasil dari program ini dapat optimal dan berkelanjutan.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Muna Barat, Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Muna Barat, mengadakan audiensi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Jakarta pada Rabu (10/9/2025). Audiensi ini bertujuan untuk membahas dan mencari solusi terkait tiga hal krusial yang dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan di wilayah Muna Barat.

Bupati La Ode Darwin, dalam audiensinya, menyampaikan tiga hal penting yang menjadi prioritas dalam bidang kesehatan untuk Kabupaten Muna Barat. Pertama, beliau menjelaskan bahwa pada tahun 2025, Kabupaten Muna Barat mendapatkan program pembangunan RSUD tipe C lengkap dengan peralatan medis yang sesuai dengan program Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan RSUD ini direncanakan akan dimulai pada akhir September 2025 dan diharapkan selesai pada awal 2026. Bupati berharap setelah pembangunan selesai, RSUD ini dapat memberikan layanan kesehatan optimal, terutama dengan melibatkan dokter spesialis seperti jantung, bedah torak kardiovaskuler, dan spesialis lainnya. Untuk sementara, Pemkab Muna Barat mengusulkan agar dokter spesialis dapat dipenuhi melalui penugasan dari Kemenkes.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati La Ode Darwin menyatakan, “Kami sangat berharap pembangunan RSUD tipe C ini dapat segera dimulai dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat Muna Barat. Namun, kami juga menghadapi tantangan dalam pemenuhan SDM kesehatan, terutama dokter spesialis yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, kami berharap Kemenkes dapat mendukung kami dalam hal ini, baik melalui penugasan dokter spesialis maupun beasiswa untuk putra-putri daerah yang ingin mengabdi di sektor kesehatan.”

Kedua, Bupati menyoroti kondisi kesehatan masyarakat yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Muna Barat, yang terhampar di 14 pulau dengan populasi sekitar 12.000 jiwa. Pasien yang dirujuk ke rumah sakit harus menempuh perjalanan jauh, bahkan hingga 1,5 hingga 2 jam perjalanan darat. Untuk mengatasi masalah ini, Bupati mengusulkan dibangunnya satu rumah sakit pratama di wilayah pesisir sebagai rumah sakit penyangga. Dengan demikian, pasien yang dirujuk bisa langsung mendapatkan perawatan di rumah sakit pratama tersebut tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke RSUD Kabupaten Muna Barat.

Bupati La Ode Darwin menyampaikan, “Kondisi geografis kami yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir menyebabkan mobilitas pasien sangat terbatas. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk membangun rumah sakit pratama di wilayah pesisir, agar masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan perawatan. Hal ini sangat penting demi keselamatan mereka, dan kami harap Kemenkes dapat segera mewujudkannya.”

Ketiga, Bupati mengungkapkan kondisi pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Muna Barat. Diketahui bahwa terdapat 16 Puskesmas di wilayah ini, yang sebagian besar tidak memadai, baik dari segi bangunan maupun peralatan medis. Bupati menyampaikan, berdasarkan hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), beberapa Puskesmas dan Puskesmas Pembantu membutuhkan perbaikan dan bahkan ada yang harus direlokasi. Di samping itu, hampir semua Puskesmas yang ada saat ini masih menggunakan bangunan lama yang berukuran kecil dan tidak dilengkapi dengan rumah dinas dokter. Dengan kondisi ini, pelayanan kesehatan tidak bisa dilakukan secara maksimal, terutama di luar jam kerja.

“Kami sangat mengharapkan bantuan dari Kemenkes untuk perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas yang ada, karena kondisi saat ini sangat mempengaruhi kualitas layanan kesehatan. Beberapa Puskesmas bahkan tidak memiliki rumah dinas untuk dokter dan tenaga kesehatan, yang membuat mereka kesulitan untuk memberikan pelayanan di luar jam kerja. Kami juga berharap, pembangunan Puskesmas yang sudah sangat mendesak dapat segera terwujud agar masyarakat kami dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik dan lebih maksimal.” ungkap La Ode Darwin.

Bupati berharap agar Kemenkes dapat memfasilitasi usulan-usulan yang telah disepakati dalam hasil desk Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat dan Kemenkes, agar pada tahun 2026 dapat segera dilaksanakan pembangunan fasilitas kesehatan yang diperlukan.

“Kami berharap bahwa usulan-usulan ini dapat mendapatkan respon positif dari Kemenkes, karena ini adalah kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani. Kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Kemenkes guna memastikan bahwa masyarakat Muna Barat mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik,” tambah Bupati.

Semoga, dengan adanya audiensi ini, Muna Barat dapat segera mendapatkan dukungan yang dibutuhkan guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah ini.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Bupati Muna Barat La Ode Darwin meresmikan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Lakawoghe sekaligus melepas penyaluran makanan bergizi untuk salah satu titik layanan di MIN 2 Muna Barat pada Senin (8/9/2025). Pada kesempatan itu, Bupati didampingi Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan Muna Barat, meninjau alur produksi—mulai dari penerimaan bahan pangan lokal, proses masak, hingga distribusi ke sekolah sasaran.

“Alhamdulillah, Dapur MBG Lakawoghe resmi beroperasi. Ini wujud komitmen Pemkab Muna Barat menyukseskan program pemerintah pusat untuk memastikan anak-anak kita mendapatkan asupan gizi yang cukup, aman, dan berkualitas setiap hari sekolah,” ujar Bupati La Ode Darwin. “Kami mengintegrasikan pengawasan gizi oleh Dinas Kesehatan dan pengelolaan distribusi oleh Dinas Pendidikan, sambil memaksimalkan bahan pangan lokal agar ekonomi desa ikut bergerak.”

Kepala SPPG Dapur MBG Lakawoghe, Ahmadin Al Juma, menjelaskan kapasitas layanan awal dapur. “Saat ini dapur kami melayani 1.248 siswa yang berasal dari 10 sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA. Kami menerapkan standar kebersihan produksi (food safety) dan menu bergilir sesuai panduan gizi, serta menjadwalkan pengantaran agar makanan tetap hangat saat tiba di sekolah,” terangnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas pemerintah pusat untuk meningkatkan status gizi pelajar. Tahap awal 2025 menyasar jutaan penerima manfaat lintas daerah, dengan prioritas anak sekolah dan ibu hamil/menyusui, serta penguatan tata kelola lintas sektor. Pemerintah menargetkan perluasan bertahap sepanjang 2025 dengan dukungan anggaran nasional dan penguatan satuan layanan dapur di berbagai daerah.

Bupati La Ode Darwin menambahkan, “Kami memastikan kesesuaian menu dengan pedoman gizi nasional dan melibatkan UMKM pangan lokal. Harapannya, anak-anak belajar dengan lebih fokus, angka ketidakhadiran turun, dan orang tua merasa tenang karena kebutuhan gizi harian di sekolah ikut terbantu.”

Ahmadin Al Juma menegaskan kesiapan tim: “Kami menjaga standar kebersihan dapur, pemantauan suhu makanan, dan rotasi menu protein-hewani, nabati, buah, serta susu sesuai ketersediaan. Sinergi dengan sekolah dan orang tua menjadi kunci agar layanan tepat waktu dan tepat jumlah,” ujarnya.

Pemerintah pusat telah menerbitkan berbagai pedoman dan petunjuk teknis sebagai acuan pelaksanaan MBG—mulai dari sasaran penerima, standar menu dan gizi, hingga tata kelola dan akuntabilitas penggunaan anggaran—yang menjadi rujukan bagi daerah dalam operasional dapur layanan.

Dengan beroperasinya Dapur MBG Lakawoghe, Pemkab Muna Barat menargetkan peningkatan cakupan layanan secara bertahap dan memperluas jejaring pemasok lokal agar ketersediaan bahan pangan bergizi tetap terjaga sepanjang tahun ajaran.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, yang dikenal humanis dan sangat dekat dengan masyarakat, kembali menunjukkan perhatian dan komitmennya terhadap petani di wilayahnya. Pada Kamis, 4 September 2025, Bupati mengajak puluhan kelompok tani di Kabupaten Muna Barat untuk ngopi bareng sekaligus berdiskusi di pelataran Dinas Pertanian Muna Barat. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk rembuk dan ngopi santai, yang bertujuan untuk memastikan bantuan yang diterima oleh petani dapat memberikan manfaat yang maksimal.

Pada kesempatan tersebut, kelompok tani yang hadir adalah penerima bantuan berupa bibit sapi, ayam petelur, bibit jagung dan padi, serta alat-alat pertanian (Alsintan). Acara ini sengaja digagas oleh Pemerintah Daerah untuk mengecek sejauh mana bantuan yang diberikan dapat digunakan dengan baik oleh petani, sekaligus untuk mendengarkan aspirasi mereka dalam bentuk diskusi dua arah.

Bupati La Ode Darwin menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pemanfaatan bantuan tersebut. “Pemerintah telah sering memberikan bantuan berupa bibit sapi dan alsintan, namun sering kali bantuan tersebut tidak dikelola dengan baik. Ke depan, tidak boleh ada bantuan yang macet di tangan kelompok. Jonder yang kami berikan harus digunakan untuk mengolah lahan, begitu juga dengan sapi. Jangan sampai bantuan yang diberikan malah tidak berkembang atau dijual,” tegas Darwin.

Untuk memastikan komitmen dan keseriusan penerima bantuan, Bupati Muna Barat mengajak kelompok tani untuk menandatangani pakta integritas. Pakta ini sebagai bentuk kesepakatan agar bantuan yang diberikan, yang bersumber dari APBD, tidak disalahgunakan dan digunakan untuk tujuan yang sesuai.

Kelompok tani yang hadir menyambut baik ajakan Bupati dan sepakat untuk menandatangani pakta integritas tersebut. Dalam kesempatan itu, salah seorang perwakilan petani mengajukan permintaan terkait pengelolaan Alsintan. “Kami berharap agar ada teknisi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Selama ini, jika alat rusak, tidak ada yang memperbaiki. Kami berharap agar pemerintah menyiapkan teknisi atau memberikan pelatihan teknisi di setiap desa,” ujar perwakilan petani tersebut, yang langsung disetujui oleh Bupati La Ode Darwin.

Bupati Muna Barat pun menanggapi permintaan tersebut dengan serius. “Insya Allah, kita akan upayakan. Yang penting bagi saya, bapak dan ibu di sini mau bersungguh-sungguh. Ke depan, kita usahakan agar setiap desa memiliki satu unit jonder,” janji Bupati.

Selain membahas pengelolaan Alsintan, dalam acara tersebut juga dibicarakan beberapa permasalahan lain yang menjadi perhatian petani, antara lain pengelolaan jonder, penertiban hewan ternak yang berkeliaran.

Dengan semangat kebersamaan dan komitmen dari pemerintah serta petani, diharapkan program bantuan yang diberikan dapat berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani serta pembangunan pertanian di Kabupaten Muna Barat.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Bupati Muna Barat La Ode darwin, tampil sebagai pembicara dalam Forum Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang digelar oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulserabar, Senin (25/8) di Hotel Claro, Kendari. Kehadirannya diapresiasi karena dinilai mampu dalam merumuskan kebijakan elektrifikasi guna menuntaskan permasalahan kelistrikan di wilayah kepulauan Muna Barat.

Forum yang dihadiri Gubernur Sulawesi Tenggara, seluruh bupati dan wali kota se-Sultra ini bertujuan mendorong percepatan pembangunan kelistrikan di wilayah Sulawesi Tenggara.

Dalam paparannya, Bupati Laode Darwin menegaskan bahwa elektrifikasi wilayah kepulauan menjadi prioritas utama pembangunan Muna Barat ke depan. Misi ini sudah terangkum dalam RPJMD Muna Barat, terutama terkait penyediaan listrik dan air bersih bagi pulau-pulau kecil.

“Bagi kami, listrik bukan sekadar energi, tetapi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, penunjang sektor pendidikan dan kesehatan, serta membuka jalan bagi kemajuan desa dan wilayah terpencil,” ujar Darwin.

Ia menyebutkan bahwa 11 desa di kepulauan Muna Barat masih belum teraliri listrik. Tahun ini, pemerintah daerah menargetkan 4 desa—Bero, Gala, Mandike, dan Santigi—mulai menikmati listrik. Bersama UP2K Sultra, pada bulan Juni lalu, pihaknya telah turun melakukan survei lapangan. Sementara 7 desa lainnya ditargetkan selesai teraliri listrik paling lambat tahun 2027.

“Jadi kami sudah turun duluan. Kami jemput bola cepat,” tutup Darwin, disambut tepuk tangan para bupati dan General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Sulserabar.

Langkah ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam memastikan akses listrik merata hingga pelosok kepulauan, sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.