Bulan: Oktober 2024

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Dalam rangka mengoptimalkan monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan pembanguna, pemerintah Kabupaten Muna Barat meluncurkan aplikasi Gesit Manja. Gesit Manja merupakan akronim dari Pengendalian dan Evaluasi Akuntabel, Optimalkan Kinerja Bappeda. Sebagai upaya diseminasi informasi terkait aplikasi tersebut, pemerintah daerah menggelar sosialisasi dengan menghadirkan perwakilan dari seluruh OPD dan kecamatan se-Kabupaten  Muna Barat. Sosisalisasi dilaksanakan di Kota Makassar sebab penyedia aplikasi berada di kota tersebut sehingga seluruh peserta mendapatkan bimbingan tehkis secara langsung dari pihak pengembang.

Pj. Bupati Muna Barat Laode Butolo hadir secara langsung membuka rangkaian kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Hotel Continent Centerpoint Makassar pada Rabu (30/10/2024). Dalam sambutannya Laode Butolo mengungkapkan bahwa kegiatan ini berangkat dari salah satu dari empat fokus reformasi tematik yakni digitalisasi administrasi pemerintahan yang memberikan kerangka kerja yang lebih akuntabel dan komprehensif untuk melakukan perubahan. Gesit Manja diharapkan mampu melakukan pengendalian dan evaluasi program pembangunan secara lebih efektif.

Oleh sebab itu, dalam kesempatan tersebut Pj Bupati Muna Barat berpesan agar seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, menggali ilmu dari narasumber, serta terlibat aktif dalam proses diskusi. Harapannya, setelah sosialisasi peserta dapat nenbawa perubahan positif dan lebih profesional dalam melakukan evaluasi pada setiap kegiatan pembangunan. Laode Butolo juga meminta kepala OPD dan perencana segera mengisi data pada platform Gesit Manja demi tercapainya optimalisasi kinerja pembangunan.

Selanjutnya, Raden Djamun Sunjoto selaku Kepala Bappeda Kabupaten Muna Barat menyampaikan presentasi terkait peran Gesit Manja dalam perencanaan daerah. Raden Djamun mengungkapkan bahwa kehadiran Gesit Manja dilatarbelakangi oleh tiga kondisi terkini di Bappeda yakni :

• Waktu pengumpulan data terkait realisasi program dan kegiatan saat ini mencapai 3 bulan untuk memperolehnya sementara kondisi yang diharapkan adalah dalam jangka waktu 2 minggu data yang diperlukan sudah harus tersedia.
• Jumlah data yang terkumpul tepat waktu untuk pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hanya 50% dari target seharusnya 100%.
• Kualitas konsistensi dokumen perencanaan dengan laporan triwulan hanya 65% dari target seharusnya 100%.

Berdasarkan hal tersebut, dilaksanakanlah pengendalian dan evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi banyak tenaga dan biaya dengan menggunakan inovasi digitalisasi. Jangka pendek adalah menyediakan akses untuk 6 OPD yang bertanggung jawab dalam urusan wajib pelayanan dasar untuk menggunakan sistem informasi pengendalian dan evaluasi. Pada jangka menengah, menyediakan akses untuk OPD yang bertanggung jawab dalam urusan wajib non pelayanan dasar dalam menggunakan sistem informasi pengendalian dan evaluasi. Sedangkan manfaat jangka panjang yang ingin dicapai adalah memperluas cakupan pengguna di platform Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi ke seluruh OPD lingkup Kabupaten Muna Barat.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menerima visitasi Komisi Informasi Sulawesi Tenggara. Kedatangan Tim Komisi Informasi diterima secara langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Muna Barat Al Rahman bersama Kabid Opini dan Aspirasi Publik Waode Rahmatia di Ruang Rapat Kominfo pada Senin (28/10/2024).

Tim Komisi Informasi yang hadir antara lain Hasmansyah Umar selaku Ketua, Sukriyawan Suwardy selaku Wakil Ketua, beserta 3 orang anggota. Kedatangan tim visitasi bertujuan memvalidasi kuisioner yang telah diisi oleh peserta e-monev tingkat Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara.  Kunjungan ini dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait keterbukaan informasi publik dilingkup pemerintah Kabupaten Muna Barat. Hal tersebut sesuai dengan  amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Al Rahman mengungkapkan apresiasi atas kedatangan tim Komisi Informasi Provinsi ke kantor Kominfo Muna Barat. Kadis Kominfo juga menjelaskan kondisi dan tantangan terkait keterbukaan informasi publik di Muna Barat. Kurangnya  SDM menjadi salah satu faktor tidak maksimalnya pengelolaan informasi publik di Bumi Laworo. Namun, Kominfo Muna Barat berkomitmen untuk terus mengupayakan perbaikan pada indikator-indikator yang masih kurang.

Menanggapi hal tersebut, Sukriyawan Suwardy menyatakan bahwa keterbukaan informasi bukanlah tanggung jawab Kominfo semata. Setiap stakeholder terkait harus berkolaborasi sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Dalam kesempatan tersebut, tim juga mengungkapkan bahwa Muna Barat menjadi satu dari empat pemerintah daerah yang masuk dalam nominasi PPID terbaik tahun 2024.

Selanjutnya, Tim Komisi Informasi meminta operator PPID Kominfo Muna Barat untuk mempresentasikan hasil isian kuisioner di laman E-Monev Komisi Informasi. Terdapat lima indikator yang dilakukan pengecekan antara lain mengumumkan informasi publik, menyediakan dokumen informasi publik, pengembangan website, pengadaan barang dan jasa, serta kelembagaan. Pada indikator pertama, salah satu poin yang dinilai adalah Mengumumkan Informasi Tentang Profil Pemerintah Kabupaten/Kota. Informasi ini dapat diakses oleh publik di laman resmi Pemerintah Kabupaten Muna Barat. Sedangkan pada bagian pengembangan website, Kominfo Muna Barat telah menyediakan laman khusus PPID.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat gelar upacara peringatan Hari Santri Nasional 2024 di halaman Kantor Bupati, Selasa (22/10/2024). Upacara dipimpin secara langsung oleh Pj. Bupati Muna Barat Laode Butolo dan dihadiri segenap pimpinan OPD, Camat, dan Kepala Desa.

Peringatan Hari Santri dilatarbelakangi peristiwa Resolusi Jihad yang dimaklumatkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945. Pimpinan tertinggi organisasi Nahdatul Ulama tersebut menyerukan fatwa bahwa “…berperang menolak dan melawan penjajah itu fardlu ‘ain (yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak) bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh.”

Pada kesempatan tersebut, Pj Bupati Muna Barat membacakan sambutan Menteri Agama Nasaruddin Umar dihadapan seluruh peserta upacara. Sambutan diawali dengan napak tilas sejarah Hari Santri yang memiliki kaitan erat dengan peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. Peringatan Hari Santri 2024 mengusung tema “Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan”. 

Tema ini menegaskan tentang tanggungjawab santri masa kini yang harus bereaksi dan memiliki semangat menghadapi tantangan zaman modern. Santri juga diaharapkan mampu berkiprah dalam berbagai bidang kehidupan sebagaimana tokoh-tokoh santri seperti KH. Abdurrahman Wahid, KH. Ma’ruf Amin, dan lain-lain.

Pada akhir sambutannya, Menteri Agama Kabinet Merah-Putih tersebut mengajak untuk mendoakan para pahlawan, ulama, santri yang telah gugur dalam memperjuangkan kemaslahatan agama dan bangsa. Terkhusus kepada para santri, Nasaruddin berpesan untuk merengkuh masa depan dengan semangat dan ketekunan. 

Sumber ; Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pasca pengukuhan Dewan Pengurus Korpri pada bulan Februari silam, pemerintah Kabupaten Muna Barat gelar pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Unit dari tiap OPD. Pelantikan pengurus masa bakti 2023-2028 dilakukan oleh Ketua DP Korpri Muna Barat Laode Muhammad Husein Tali di Aula Kantor Bupati pada Senin (12/10/2024).

Pj. Bupati Laode Butolo mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus unit perangkat yang telah dilantik. Penasehat Dewan Pengurus Korpri Muna Barat tersebut berharap agar para pengurus unit memaksimalkan potensi dan berperan aktif dalam mewujudkan ASN BerAKHLAK. Laode Butolo juga mengingatkan tentang peran penting dan strategis Korpri dalam pembangunan Indonesia.

“Melalui Korpri mari kita senantiasa berperan dengan meningkatkan kinerja, berkolaborasi dan bersinergi serta mengumpulkan energi positif dalam setiap pelaksanaan tugas, kewajiban, dan tanggungjawab yang diamanahkan.” ujarnya

Lebih lanjut Laode Butolo menyampaikan apresiasi dan terima kasih keada seluruh pengurus dan anggota Korpri Kabupaten Muna Barat atas dedikasi dan pengabdian yang telah dilakukan. Korpri merupakan wadah perekat dan pemersatu bangsa.

Peran penting Korpri juga diungkapkan oleh Ketua DP Korpri Muna Barat Laode Muhammad Husein Tali dalam sambutannya. Sosok Sekda Mubar ini menyampaikan bahwa Korpri dan ASN merupakan inti dari pemerintahan. Meski terjadi pergantian pimpinan daerah tetapi pelaksanaan program pemerintah akan tetap dilaksanakan oleh ASN.

“Korpri dan ASN intinya pemerintahan ini. Siapa saja pemimpin daerah tetap akan kembali ke Korpri untuk menggodok program yang akan diterapkan ke masyarakat.” tuturnya

LM Husein Tali mengucapkan terima kasih kepada Pj. Bupati Muna Barat yang telah mendukung Korpri dan ASN. Ia berharap mudah-mudahan Muna Barat lebih baik. Selamat bekerja minimal kita peduli kepada anggota Korpri. Pada Tahun 2024 ASN telah dijaminkan dan dilindungi bahkan pada hal-hal yang tidak diinginkan. Sekda Mubar juga mengingatkan perihal HUT Korpri yang akan diisi beberapa kegiatan sekaligus persiapan Pekan Olahraga Korpri 2025.

“Terima kasih kepada Pj. Bupati yang sudah mendukung Korpri dan ASN. Sebesar-besar perhatian Pemda kepada ASN berarti memperhatikan masyarakat.” lanjutnya

Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md.Kom)

Editor : Kabid Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, La Ode Butolo, SP, ST, MM, menghadiri Evaluasi Kinerja Penjabat Bupati Triwulan III yang dilaksanakan di Inspektorat Kementerian Dalam Negeri, pada Sabtu, 29 September 2024. Dalam kegiatan ini, La Ode Butolo didampingi oleh beberapa pejabat eselon II dari Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat. Evaluasi ini menjadi bagian dari pengawasan dan monitoring terhadap kinerja kepala daerah, dengan fokus pada beberapa isu penting yang berkaitan dengan pembangunan daerah.

Dalam laporan evaluasi kinerja Triwulan III, Pj Bupati Muna Barat memaparkan sejumlah pencapaian, termasuk penurunan angka inflasi di wilayahnya. Berdasarkan data yang dipresentasikan, angka inflasi di Muna Barat terus mengalami penurunan signifikan. Pada Maret 2024, nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) berada pada 0,89%, dan pada September 2024, angka ini berhasil ditekan menjadi -0,42%. Penurunan inflasi ini merupakan hasil dari berbagai upaya selama tiga bulan terakhir, seperti memfasilitasi penyaluran kebutuhan bahan pokok melalui kerjasama dengan BULOG, pembentukan Rumah Pangan Kita (RPK), serta pelaksanaan pasar murah dan inspeksi pasar secara berkala.

“Langkah-langkah tersebut didukung dengan pengalokasian anggaran sebesar Rp. 273 juta untuk pembentukan RPK, Rp. 1,5 miliar untuk pelaksanaan pasar murah dan inspeksi pasar, serta Rp. 21 juta untuk pemantauan ketersediaan stok bahan pokok di pasar-pasar kecamatan,” ungkap La Ode Butolo. Selain itu, Pemerintah Kabupaten juga melibatkan PKK Kabupaten untuk menggalang masyarakat dalam program Gerakan Menanam Cepat Panen yang difokuskan pada tanaman kebutuhan pokok seperti cabai dan bawang.

Di bidang kesehatan, La Ode Butolo juga melaporkan penurunan signifikan dalam angka stunting di Muna Barat. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia terbaru, angka stunting di Muna Barat turun dari 31,7% pada tahun 2022 menjadi 24,4% pada tahun 2023, dengan penurunan sebesar 7%, yang merupakan penurunan terbesar di Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2024, data dari 11 puskesmas di Muna Barat mencatat bahwa dari 4.379 balita yang diukur, hanya 5,11% atau sekitar 24 balita yang mengalami stunting. Pemerintah Kabupaten optimis bahwa angka stunting ini akan terus menurun dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 4.076.245.200 untuk intervensi spesifik dan Rp. 20.938.045.296 untuk intervensi sensitif.

Selain itu, dalam hal ketenagakerjaan, La Ode Butolo menyampaikan bahwa angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Muna Barat berhasil ditekan dari 2,4% pada tahun 2022 menjadi 2,22% pada tahun 2023. Adapun untuk kemiskinan ekstrem, anggaran sebesar Rp. 83.072.100.203 telah dialokasikan pada tahun 2024, dengan realisasi sebesar Rp. 29.504.252.203. Hasilnya, angka kemiskinan ekstrem berhasil diturunkan dari 2,89% atau 2.416 Kepala Keluarga (KK) pada tahun 2022 menjadi 0,53% atau 450 KK pada tahun 2023.

Terkait dengan penyerapan anggaran, Pj Bupati menyampaikan bahwa dari total anggaran Kabupaten Muna Barat tahun 2024 sebesar Rp. 763.069.536.541, realisasi belanja hingga Triwulan II mencapai Rp. 424.150.075.456 atau sebesar 55,58%. Beberapa langkah untuk memaksimalkan penyerapan anggaran telah dilakukan, termasuk memberikan teguran kepada pelaksana pekerjaan yang mengalami keterlambatan, melakukan koordinasi intensif dengan OPD terkait untuk percepatan pelaksanaan kegiatan, serta memastikan pendapatan transfer dari pemerintah pusat disalurkan tepat waktu ke kas daerah.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Muna Barat optimis bahwa kinerja daerah akan semakin membaik dalam mendukung pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat Muna Barat.

Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md.Kom)

Editor : Kabid Opini & Aspirasi Publik (Wa ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat menyelenggarakan pembukaan sosialisasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Minggu (29/09/2024). Bertempat di Hotel Kubah 99 Kendari, evaluasi LPPD dibuka secara resmi oleh PJ Bupati Muna Barat Laode Butolo.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah. Sedangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Dalam sambutannya Laode Butolo menghimbau segenap peserta agar mengikuti kegiatan sosialisasi dengan serius sehingga akan berdampak pada perbaikan penyajian LPPD dan LPSPM pada tahun-tahun mendatang. Mantan Kepala Dinas PUPR ini juga mengingatkan kepada segenap kepala OPD untuk memantau utusannya selama kegiatan berlangsung

“Kami sangat menaruh harapan besar kepada seluruh hadirin peserta sosialisasi agar dapat komitmen untuk mengikuti kegiatan ini dengan serius.” ujarnya

Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama empat (4) hari ini diikuti oleh pimpinan dan staf perencana dari masing-masing OPD lingkup pemerintah Kabupaten Muna Barat. Pemkab menghadirkan pemateri kompeten dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Pada acara pembukaan, peserta menyimak sambutan yang disampaikan oleh Dra. Imelda selaku Plh. Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah. Imelda dalam paparannya mengungkapkan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) dimaksudkan untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otonomi Daerah.

Imelda juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah dengan kategori kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terrtinggi akan mendapatkan penghargaan dari presiden. Penghargaan tersebut berupa Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dan Parsamya Purnakarya Nugraha.

Evaluasi LPPD merupakan wujud kepatuhan atas amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Sumber : Tim Liputan Diskominfo

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md.Kom)

Editor : Kabid Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)