Bulan: Mei 2023

DISKOMINFO MUBAR GO. ID Pemerintah Muna Barat terus merangkai strategi guna menghadang lonjakan inflasi. Merujuk salah satu instruksi Presiden Jokowi tentang kerjasama antar daerah, PJ Bupati Muna Barat menggandeng pemerintah Kabupaten Enrekang untuk berkolaborasi.

Adapun bentuk kerjasama yang dilaksanakan yakni suplai kebutuhan bawang merah dari Enrekang ke Muna Barat. Kesepakatan kerjasama ini dipatenkan melalui penandatanganan MoU antara pemerintah Kabupaten Enrekang dengan pemerintah Kabupaten Muna Barat.

Penandatanganan MoU berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Enrekang pada Rabu (31/05/2023). Dr. Bahri memimpin langsung rombongan  pejabat Muna Barat yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kedatangan tim Muna Barat disambut hangat oleh Bupati Enrekang beserta jajarannya.

 

Dalam sambutannya, Bupati Enrekang Drs.H. Muslimin Bando, M.Pd memaparkan tentang kontur daerah Enrekang yang sangat cocok dijadikan sentra pertanian. Adapun komoditas yang paling menonjol adalah bawang merah. Hasil produksi bawang merah petani Enrekang bahkan telah sanggup menyuplai kebutuhan beberapa daerah di Indonesia.

 

“Enrekang merupakan daerah pegunungan sehingga fokus petaninya banyak yg bercocok tanam pada varietas bawang merah. Ini yang paling menonjol serta telah menyuplai banyak daerah baik di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Manado, hingga Kalimantan serta Papua”, ujarnya

Lebih lanjut Muslimin mennyampaikan harapan agar kedepannya dapat terjalin kerjasama dua arah. Kabupaten Muna Barat sebagai sentra komoditas perikanan diharapkan berkenan menyuplai sebagian hasil perikanannya ke Kabupaten Enrekang.

 

PJ Bupati Muna Barat dalam sambutannya mengungkapkan apresiasi atas sambutan luar biasa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang. Kerjasama ini menjadi sinyal bahwa sinergitas dan kolaborasi kedua daerah akan saling memberi manfaat untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

 

Bahri juga memaparkan langkah-langkah startegis yang telah dilakukan oleh pemerintah Muna Barat dalam mengendalikan inflasi. Langkah tersebut tidak keluar dari enam strategi pengendalian inflasi yang diinstruksikan oleh Presiden Jokowi dan Kementrian Dalam Negeri.

“Saat ini, tugas kita adalah memastikan bahwa inflasi di daerah kita terkendali secara terukur. Saat ini kita telah memiliki sebuah aplikasi SiPengharapan (Sistem Pengawasan Harga Pangan) yang dapat memberi informasi terkait harga 20 kebutuhan pokok masyarakat. Dalam penanganan inflasi, Muna Barat telah melaksanakn 6 strategi sesuai instruksi Presiden dan Mendagri.”

 

Sumber : Tim liputan Diskominfo

Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Opini (Wd.Rahmatia, SP)

Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

DISKOMINFO MUBAR. GO. ID Tingginya prevalensi stunting hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Tak terkecuali pemerintah Kabupaten Muna Barat. Daerah yang tampuk kepemimpinannya diamantkan kepada Dr. Bahri, S.STP., M.Si ini memiliki tanggungjawab terhadap 201 anak stunting.

Angka kejadian stunting tertinggi berasal dari daerah pesisir yakni Kecamatan Maginti dan Kecamatan Tiworo Utara. Sungguh sebuah ironi mengingat kedua daerah ini adalah sentra nelayan. Seyogyanya angka stunting akan rendah karena konsumsi makanan laut dapat menjadi sumber protein hewani yang mampu menghalau terjadinya stunting.

Atas kondisi ini Bahri merangkul jajarannya beserta stakeholder terkait untuk bahu membahu mencari solusi. Salah satunya melalui Launching Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas (KB) dimana BKKBN bertindak sebagai penanggungjawab program.

Acara launching dapur sehat dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Muna Barat pada Senin (25/05/2023). Hadir dalam kegiatan tersebut PJ Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala OPD se Muna Barat, Jajaran FORKOPIMDA, Camat dan Lurah se Muna Barat, Ketua IBI Muna Barat, Ketua ‘Aisyiyah Muna Barat, Anak Asuh Stanting didampingi oleh orang tua, juga segenap masyarakat.

Acara diawali dengan sambutan Kepala BKKBN yang menyatakan bahwa percepatan penurunan stunting bisa ditempuh melalui pemberian makanan bergizi. Oleh sebab itu dalam kegiatan ini juga dilaksanakan demo masak hasil pangan local sebagai referensi untuk menyajikan makanan bergizi bagi anak.

Selanjutnya Dandim 1416 Muna selaku Bapak Asuh Stunting tampil memberikan sepatah kata. Letkol Inf Gilles Royce Barnabi Hogendorp mengucapkan terimakasih atas dedikasi pemerintah Muna Barat dalam pengentasan kasus stunting di wilayah Muna Barat. Kerja-kerja yang dilakukan dari hari ke hari menunjukkan progress kearah perbaikan.

Kegiatan berlanjut pada sambutan dari PJ Bupati Muna Barat. Bahri terlebih dahulu menjelaskan apa itu stunting serta bagaimana intervensi yang diamanatkan oleh presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

“Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita sehingga terlalu pendek untuk usianya melalui pengukuran antropometri. Stunting terjadi akibat kekurangan gizi kronis pada 1000 Hari Pertama Kehidupan yang terdiri dari 270 hari kehamilan dan 730 hari pada 2 tahun pertama. Kita akan intervensi pada periode emas ini. Dalam Perpres Nomor 72 Tahin 2021 disebutkan intervensi spesifik (penyebab langsung) dan intervensi sensitif (penyebab tidak langsung)”, ujarnya

Lebih lanjut Bahri mengatakan bahwa intervensi dilaksanakan mulai dari usia remaja, menikah, hamil, dan melahirkan. Intervensi spesifik dilakukan melalui screening anemia sebelum nikah serta pemberian tablet FE pada ibu hamil.

Hal ini dilakukan mengingat pada tahun 2034 akan menjadi puncak bonus demografi atau peningkatan jumlah penduduk. Jika tidak diintervensi sejak dini maka akan menjadi beban pembangunan.

Sambutan dari PJ Bupati Muna Barat ditutup dengan membuka secara resmi Launching Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).

Launching Dapur Sehat ditandai dengan demo masak olahan pangan lokal oleh PJ Bupati Muna Barat dan Ibu, Sekretaris Daerah dan ibu, Dandim 1416 Muna dan ibu, Kapolsek dan perwakilan dari Kejaksaan Negeri Raha.

Diakhir acara, ahli gizi  dari  Puskesmas Kombikuno atas nama Wa Zulhijah, AMG memberikan penjelasan seputar menu yang disajikan.

 

Sumber : Tim liputan Diskominfo

Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Opini (Wd.Rahmatia, SP)

Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

DISKOMINFO MUBAR. GO. ID Lautan orang berseragam hitam putih tampak memadati halaman Kantor Bupati Muna Barat pada Senin (29/05/2023). Hal ini berkenaan dengan agenda Apel Gabungan non ASN Lingkup Muna Barat.

Apel Gabungan dipimpin langsung oleh PJ Bupati Muna Barat. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda mengawali masa bakti Bahri setelah menerima SK Perpanjangan Jabatan.

Dalam arahannya PJ Bupati Muna Barat menyampaikan bahwa kebijakan dimasa perpanjangan jabatan ini tidak akan keluar dari bagaimana mewujudkan Muna Barat sebagai Wite Barakati, melaksanakan seluruh agenda prioritas nasional, pemanfaatan APBD untuk mendorong perekonomian daerah, penanganan Inflasi, menurunkan angka kemiskinan, mencegah stunting, mendorong investasi di Muna Barat, serta menurunkan angka pengangguran terbuka.

Apel gabungan non ASN sebagai upaya konsolidasi untuk menurunkan angka pengangguran terbuka. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK secara jelas tertuang bahwa sejak berlakunya PP ini sudah tidak berlaku lagi istilah non ASN. Pemerintah diberi waktu 2 tahun untuk mencari solusi sehingga dipastikan November 2023 tidak ada lagi non ASN.

Oleh sebab itu Pemerintah Daerah Muna Barat akan menerapkan beberapa kebijakan guna menyelesaikan polemik terkait tenaga non ASN ini.  Terlebih ada 2824 tenaga non PNS yang mengabdi di Muna Barat. Adapun langkah tersebut yakni :

Pertama, mendorong tenaga non ASN mengikuti seleksi PNS.

Kedua, mendorong tenaga non ASN mengikuti seleksi PPPK.

Ketiga, melakukan kebijakan pengadaan tenaga outsourcing dimana proses pembayaran jasanya melalui belanja barang dan jasa. Pembayarannya akan didasarkan pada Upah Minimum Kabupaten/Propinsi dengan mempertimbangkan kondisi fiskal keuangan daerah.

Dalam kesempatan yang sama Alumni STPDN 07 ini juga mengklarifikasi berita yang beredar tentang tidak adanya penerimaan ASN di Kabupaten Muna Barat periode 2023/2024. PJ Bupati menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena adanya miskomunikasi tentang batas pengajuan formasi ASN sehingga Muna Barat terlambat mengajukan.

Tanggap akan hal tersebut, Bahri menyampaikan permohonan kepada MenPan RB agar diberi perpanjangan waktu.  Bahri memastikan bahwa pengusulan formasi tetap akan dilaksanakan sebab ini merupakan kewenangan daerah. Adapun kewenangan terkait pengadaan full sejak penetapan, kriteria, indikator, dan segala hal terkait merupakan kewenangan pusat. Sehingga segala persoalan terkait rekrutmen tergantung kepada kebijakan KemenPAN-RB.

Dalam kesempatan yang sama Bahri juga mengumumkan privilage bagi pemegang KTP Muna Barat. Tiap-tiap orang yang ber KTP Muna Barat bisa mendapatkan pelayanan gratis di seluruh fasilitas kesehatan se Indonesia yang bekerjasama dengan BPJS. Pemerintah Kabupaten Muna Barat telah menganggarkan 15 Milyar pertahun untuk anggaran BPJS.

Sebelum mengakhir sambutannya, Direktur Bina Keuangan Daerah Kemendagri ini menghimbau kepada seluruh tenaga non ASN agar mensukseskan seluruh tahapan agenda nasional berupa Pemilihan Presiden, Pemilihan Anggota Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah.

 

Sumber : Tim liputan Diskominfo

Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Opini (Wd.Rahmatia, SP)

Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

DISKOMINFO MUBAR. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar), hadir dalam rapat rutin mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi di daerah yang setiap minggunya melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri RI) dilaksanakan di Ruang rapat Kantor Bupati Muna Barat   (Senin, 29 Mei 2023)

 

Rakor secara virtual yang dilaksanakan serempak diseluruh Indonesia dipimpin Kemendagri RI Tito Karnavian, dihadiri sejumlah pejabat diantaranya Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Pudji Ismartini, Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwignyo, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim, Direktur Perlindungan Perkebunan Hendratmojo Bagus Hudoro, Gubernur Papua Pengunungan, Satgas Pangan serta diikuti perwakilan pemerintah daerah dan forkompinda se-Indonesia.

 

Turut hadir dari Jajaran Pemerintah Kabupaten Muna Barat yakni Sekda, Asisten II, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan, Kabag Ekonomi, Kepala Dinas Pertanian, Kadis Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, serta beberapa Pejabat terkait.

 

Arahan Mendagri RI, kita sudah masuk di Minggu terakhir bulan Mei sebentar lagi awal bulan Juni akan kita dapatkan data rilis BPS dari survei di 90 Kota, apakah inflasinya naik, tetap atau menurun . Oleh karna itu, harus kita bekerja keras mulai hari ini sampai dengan tanggal 31 Mei agar harga barang dan jasa akan tetap terkendali, perlu di cek disemua daerah dipasar-pasar apakah stok tersedia dan kemungkinan pangan terutama terdampak akibat kekeringan dibeberapa daerah, serta tidak semua daerah mengalami kekeringan

 

Paparan Perkembangan Harga di Minggu ke-4 Mei 2023 oleh Direktur Statistik Harga, Windhiarso Putranto, berdasarkan survei harga konsumen yang rutin BPS lakukan setiap Minggu sampai dengan Minggu ke-4 bulan Mei ini,ada kecenderungan kenaikan harga di beberapa komoditas pangan seperti beras ada tren kenaikan pasca lebaran Minggu ke-4 April, untuk harga daging ayam ras, telur ayam ras naik dipicu naiknya permintaan masyarakat, kenaikan harga pakan ayam, rantai distribusi yang Panjang dari pihak pertama ketingkat konsumen, pengaruh cuaca panas dibeberapa daerah sentra produksi telur ayam ras yang mempengaruhi kondisi kelembaban kendang dan menyebabkan hasil produksi yang tidak maksimal serta bawang putih ada kecenderungan naik yang disebabkan oleh keterbatasan iklim sehingga mempengaruhi produksi dan kualitas bawang putih dalam negeri sehingga produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan dalam negeri.

 

Kemudian kita masuk di Indeks Perkembangan Harga (IPH) Nasional Minggu ke-4 Mei ada 10 Kab/Kota yang mengalami kenaikan IPH tertinggi yaitu Pangandaran, Sigi, Nias, Gunung Kidul, Magelang, Cimahi, Grobogan, Balangan, Mukomuko, dan Kulonprogo.

 

Paparan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Nyoto Suwignyo, bahwa ada 4 poin kebijakan pengendalian inflasi antara lain:

1. Tingkat inflasi dan perkembangan harga pangan produsen san konsumen
2. Strategi Badan Pangan untuk Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
3. Kesiapasiagaan Pangan
4. Dukungan Pemda dalam pengendalian pangan

 

Berdasarkan laporan Aplikasi SiPengharapan terdapat 4 komiditi pemicu inflasi di Muna Barat yakni beras, telur, gula pasir dan minyak goteng. Sehubungan dengan hal tersebut Pemda Muna Barat berencana melakukan Langkah-langkah strategis yaitu:

1. Melakukan operasi pasar di wilayah Kabupaten Muna Barat
2. Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan kabupaten Sidrap terkait komoditi telur
3. Mengadakan pasar murah

 

Sumber : Tim liputan Diskominfo

Penulis/ Editor : Kabid Opini (Wd.Rahmatia, SP)

Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

DISKOMINFO MUBAR. GO. ID Kementerian Dalam Negeri kembali mengamanatkan jalannya roda pemerintahan Kabupaten Muna Barat kepada Dr. Bahri, S.STP, M.Si.  Hal ini merupakan simbol pengakuan atas prestasi kerja sang kepala daerah selama memimpin Bumi Laworoku.

Perpanjangan masa jabatan  tertuang dalam  Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.3-1199 Tahun 2023. Prosesi penyerahan SK berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara pada hari Jumat (26/5/2023). SK diserahkan oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekda Sultra, Yuni Nurmalawati.

Perpanjangan masa jabatan menjadi wadah untuk melanjutkan agenda-agenda pemerintahan yang telah digodok oleh Bahri dalam satu tahun masa kepemimpinannya di Muna Barat. Sejak dilantik oleh Gubernur Sultra Ali Mazi, pada 27 Mei 2022 lalu, alumni STPDN 07 ini telah menorehkan prestasi baik ditingkat provinsi maupun nasional.

Prestasi tersebut berbuah beberapa penghargaan diantaranya Paritrana Award dengan predikat Terbaik I dari BPJS Ketenagakerjaan dan Penghargaan UHC tahun 2022 yang berasal dari Wapres Ma’ruf Amin.

 

 

Sumber : Tim liputan Diskominfo

Penulis : Staf Kominfo (WD Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Opini (Wd.Rahmatia, SP)

Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

DISKOMINFO MUBAR, GO. ID Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 bertempat di Balai Desa Marobea Kecamatan Sawerigadi telah diselenggarakan Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Anaslisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kawasan Perkantoran Bumi Praja Laworoku. Acara ini diaelenggarakan oleh konsultan pelaksana dalam hal ini Universitas Haluoleo (UHO) yang dibuka secara resmi oleh Dr. Bahri, S.STP, M.Si selaku PJ Bupati Muna Barat.

 

Hadir dalam acara tersebut antara lain Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH)  Kab. Muna Barat selaku pemrakarsa, Kadis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kadis Perumahan, Kadis Kesehatan, perwakilan OPD antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kominfo, utusan dari Kecamatan Sawerigadi, dari unsur Desa antara lain Kepala desa Marobe, Kades Lakalamba, Kades Laworo, Kades Kampobalano  serta tokoh masyarakat di 4 desa terdampak.

 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, dalam penyusunan AMDAL  masyarakat yang terdampak proyek harus dilibatkan. Salah satu media pelibatan masyarakat adalah konsultasi publik. Konsultasi publik merupakan sarana penyampaian informasi dan komunikasi terkait proyek dengan masyarakat. Konsultasi publik juga merupakan upaya menjamin transportasi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

 

Dalam sambutannya Dr. Bahri mengatakan bahwa tujuan konsultasi publik ini tujuannya memastikan masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha atau kegiatan yang akan berdampak bagi lingkungan, masyarakat juga diminta menyampaikan saran, pendapat, tanggapan serta terlibat aktif didalam proses pengambilan keputusan terkait rekomendasi layak atau tidak layak nya dampak bagi lingkungan kita. Kita berkumpul disini saya mohon masyarakat, tokoh-tokoh kita berikanlah saran pendapat terbaik agar terwujud mimpi kita bersama membangun kota Laworoku yang terintegrasi tanpa mengesampingkan lingkungan kita.

 

Dr. Bahri juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mendukung proyek ini jangan ada yang menghalang-halangi apabila ada permasalahan dibicarakan bersama-sama.

 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Muna Barat  sebagai pemrakarsa menyampaikan bahwa penetapan lokasi perkantoran di Desa Lakalamba Kecamatan Sawerigadi  merupakan kebijakan untuk pengembangan kawasan perkotaan serta untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.   Beliau juga meminta dukungan masyarakat 4 desa Desa Lakalamba, Desa Marobea, Desa Laworo dan Desa Kampobalano agar rencana ini dapat berjalan dengan lancar.

 

Lebih lanjut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Edi menyatakan bahwa Lokasi perkantoran Bumi Praja laworoku seluas 100,7 Ha namun yang akan di AMDAL kurang lebih 96,7   hektar karena sebelum nya seluas 4 ha untuk lokasi Kantor Bupati dan DPRD sudah dilakukan UKL-UPL. Analisis Masalah Dampak Lingkungan (AMDAL) ini   akan dilaksakan dengan pola Swakelola  oleh Pusat pengkajian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Haluoleo (UHO).

 

 

Dari pelaksana AMDAL dalam hal ini PPLH-UHO sebagai Ketua/ Penananggung Jawab : Prof Dr. La ode Muhammad Safuan, SP, MP beserta team yang dibantu beberapa tenaga ahli dalam paparannya tujuan penyusunan AMDAL yaitu untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak penting bagi lingkungan hidup, mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan yang akan terkena dampak, memperkirakan dan mengevaluasi dampak penting yang terjadi dan merumuskan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

 

“Dengan dilakukan kajian AMDAL ini dampak negative dapat diminimalkan dan dampak positif dapat dimaksimalkan disetiap tahapan pengerjaan nya mulai dari tahapan pra kontruksi dalam hal ini sosialisasi, tahapan konstruksi sampai tahapan operasi” kata Safuan.

 

Kemudian acara dilanjutkan dengan diskusi 2 arah untuk mendengarkan saran, masukan, tanggapan dari peserta yang dipandu oleh Pelaksana Kegiatan/ Kepala PPLH-KSE juga sebagai anggota tim penyusun/ Bidang Sosial Ekonomi, Iskandar, SP, M.Si, Ph.D. Pada kesempatan ini seluruh warga masyarakat dari empat desa yakni Desa Marobea, Desa Lakalamba, Desa Laworo dan Desa Kampobalano memberi apresiasi dan antusias dengan kegiatan ini. Mereka mengharapkan dampak negative lebih diminimalisir dan mengharapkan agar dalam pembangunan kompleks Perkantoran nanti melibatkan warga setempat.

 

Sumber : Tim liputan Diskominfo (RT)

Penulis/editor  : Kabid Opini (Wd.Rahmatia, SP)

Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

DISKOMINFO MUBAR. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat melalui bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah menyelenggarakan evaluasi LPPD pada Kamis (25/05/2023). Bertempat di Aula Kantor Bupati Kabupaten Muna Barat, evaluasi LPPD dibuka secara resmi oleh Dr. Bahri, S.STP, M.Si selaku PJ Bupati Muna Barat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.

Dalam sambutannya Bahri mengungkapkan bahwa indikator kinerja utama pada tahun 2022 adalah indeks pembangunan manusia. Hal inilah yang akan menjadi bahan evaluasi guna menilai efektivitas kinerja pemerintah Kabupaten Muna Barat.

“Yang menjadi target indikator kinerja utama 2022 yaitu indeks pembangunan manusia. Secara makro target kita IPM 66,21 %. Kita intervensi ini melalui pendidikan dan kesehatan dengan harapan tercapai kenaikan IPM.” ujarnya

Kegiatan yang direncanakan berlangsung selama dua hari ini diikuti oleh pimpinan dan staf perencana dari masing-masing OPD lingkup pemerintah Kabupaten Muna Barat. Adapun tim evaluator berasal dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara. Tim tersebut diketuai oleh Ali Nasir selaku Inspektur Pembantu Wilayah Tiga Inspektorat Sulawesi Tenggara.

Ali Nasir dalam paparannya mengungkapkan betapa pentingnya evaluasi LPPD karena akan menjadi bahan laporan kepada Presiden. Oleh sebab itu  Inspektur Pembantu Wilayah Tiga Sultra ini memberikan apresiasi kepada PJ Bupati Muna Barat atas sikap pro aktif dengan mengumpulkan pimpinan OPD se Muna Barat.

“LPPD ini sama dengan rapor kepala daerah. Saya mengapresiasi kepada Bupati Muna Barat karena baru kali ini kami melakukan evaluasi mengumpulkan semua kepala OPD.” tuturnya

Evaluasi LPPD merupakan wujud kepatuhan atas amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

 

Sumber : Tim liputan Diskominfo (HS)

Penulis : Staf Kominfo (WD Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Opini (Wd.Rahmatia, SP)

Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

DISKOMINFO MUBAR. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar), hadir dalam rapat rutin mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi di daerah yang setiap minggunya melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri RI) dilaksanakan di Ruang rapat Kantor Bupati Muna Barat (Senin, 22 Mei 2023)

Rakor secara virtual yang dilaksanakan serempak diseluruh Indonesia dipimpin Kemendagri RI Tito Karnavian, dihadiri sejumlah pejabat diantaranya Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Pudji Ismartini, Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwignyo, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim, Direktur Perlindungan Perkebunan Hendratmojo Bagus Hudoro, Gubernur Papua Pengunungan, Satgas Pangan serta diikuti perwakilan pemerintah daerah dan forkompinda se-Indonesia.

Turut hadir dari Jajaran Pemerintah Kabupaten Muna Barat yakni Sekda, Asisten II, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan, Kabag Ekonomi, Kepala Dinas Pertanian, Kadis Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, serta beberapa Pejabat terkait.

Arahan Mendagri RI, kita sudah masuk di Minggu terakhir bulan Mei sebentar lagi awal bulan Juni akan kita dapatkan data rilis BPS dari survei di 90 Kota, apakah inflasinya naik, tetap atau menurun . Oleh karna itu, harus kita bekerja keras mulai hari ini sampai dengan tanggal 31 Mei agar harga barang dan jasa akan tetap terkendali, perlu di cek disemua daerah dipasar-pasar apakah stok tersedia dan kemungkinan pangan terutama terdampak akibat kekeringan dibeberapa daerah, serta tidak semua daerah mengalami kekeringan

Paparan Perkembangan Harga di Minggu ke-3 Mei 2023 oleh Direktur Statistik Harga, Windhiarso Putranto, berdasarkan survei harga konsumen yang rutin BPS lakukan setiap Minggu sampai dengan Minggu ke-3 bulan Mei ini,ada kecenderungan kenaikan harga di beberapa komoditas pangan seperti beras ada tren kenaikan pasca lebaran Minggu ke-3 April, untuk harga daging ayam ras, telur ayam ras naik dipicu kenaikan harga pakan ayam dan cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan bawang putih masih berfluktuasi meskipun ada kecenderungan naik pada harga cabai merah

Lanjut, sama dengan Minggu sebelumnya, pada level Kabupaten/Kota, Cabai Rawit dan Cabai Merah adalah komoditas yang fluktuasi harganya cukup signifikan yang terjadi di 113 Kab/Kota sedangkan Cabai Merah terjadi di 106 Kab/Kota untuk Minggu ke-3 Bulan Mei Tahun 2023, ada 9 Kab/Kota tidak mengalami fluktuasi harga (stabil) pada 20 komoditas pangan yang dipantau

Kemudian kita masuk di Indeks Perkembangan Harga (IPH) Nasional Minggu ke-3 Mei ada 10 Kab/Kota yang mengalami kenaikan IPH tertinggi yaitu Pangandaran, Kolaka Utara, Wonogiri, Nias, Sigi, Magelang, Mukomuko, Balangan, Bengkulu Utara dan Gunung Kidul

Paparan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Nyoto Suwignyo, bahwa ada aksi kesiapsiagaan krisis pangan antara lain:
1. Peningkatan cadangan pangan daerah berdasarkan pangan lokal
2. Penguatan produktivitas kinerja sistem pangan
3. Menjamin supply pangan dan penguatan diversifikasi pangan
4. Menjamin perdagangan pangan tidak terganggu
5. Peningkatan konektivitas antar pasar dan jaringan distribusi
6. Penguatan mekanisme respon ketika gangguan pasokan pangan dan volatilitas harga dan
7. Penguatan langkah-langkah perlindungan sosial dan jaring pengaman, bantuan pangan darurat, program pemberian makan balita dan anak sekolah dan intervensi lainya

Berdasarkan laporan Aplikasi SiPengharapan terdapat 3 komiditi pemicu inflasi di Muna Barat yakni telur, gula pasir dan minyak. Sehubungan dengan hal tersebut PJ Bupati Muna Barat berencana melakukan Langkah-langkah strategis yaitu:
1. Melakukan operasi pasar di wilayah Kabupaten Muna Barat
2. Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan kabupaten Sidrap terkait komoditi telur
3. Mengadakan pasar murah

DISKOMINFO MUBAR. GO. ID Upacara Peringatan Hari kebangkitan Nasional ke-115 Tahun 2023 Kabupaten Muna Barat dilaksanakan pada hari Senin, 22 Mei 2023 mulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 09.30 WIB, bertempat di Lapangan Kantor Bupati Muna Barat. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dihadiri oleh Penjabat (PJ) Bupati Muna Barat sebagai Inspektur Upacara, Sekda Muna Barat, Forkopimda, OPD, Organisasi masyarakat dan Undangan   lainnya.

 

PJ Bupati Muna Barat Dr. Bahri melalui sambutan Plt. Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Mahfud Mahmodin atau akrab disapa Mahfud MD menyampaikan Peringatan ini mengacu pada berdirinya Boedi Oetomo pada tahun 1908 yang menjadi tonggak awal persatuan perjuangan Indonesia.

 

“Boedi Oetomo didirikan dengan tujuan untuk memajukan bangsa dan mewujudkan kehidupan bangsa yang terhormat di mata dunia. Selama 3 tahun terakhir, Indonesia berhasil menghadapi dan melaksanakan penanganan pandemi COVID-19 dengan baik,” ucapnya.

 

Meskipun menghadapi tantangan dan kekurangan, barisan perjuangan rakyat Indonesia tetap solid dalam menangani pandemi dan memulihkan perekonomian bangsa.

 

Data Badan Pusat statistic (BPS) menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia di Tahun 2022 tercatat tumbuh 5,31% (year-on-year/ yoi), jauh meningkat dari pertumbuhan di Tahun 2021 sebesar 3,70% (yoy) dan bahkan melebihi capaian pertumbuhan sebelum masa pandemic di tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di Triwulan I Tahun 2023 pun masih tercatat terus bertumbuh sebesar 5,03% (yoy), menunjukkan performa yang lebih baik dari periode Triwulan IV tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,01 (yoy).

 

“Oleh karena itu, Hari Kebangkitan Nasional ke-115 menjadi momen penting untuk membangun semangat kebangsaan dan bangkit pascapandemi, seluruh komponen bangsa diajak untuk mempertahankan semangat kebangkitan nasional dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja bersama. Semua capaian yang telah diraih dan pelajaran yang didapatkan dari perjuangan harus diapresiasi dan disyukuri,”.

 

Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-115 ini, PJ Bupati Muna Barat berharap bahwa bara api semangat kebangkitan yang dijaga saat ini akan menjadi penerang harapan dan penunjuk jalan bagi generasi penerus bangsa.

DISKOMINFO MUBAR. GO.ID Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Muna Barat provinsi Sulawesi Tenggara Kembali sukses meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara untuk ke-tujuh kalinya.

 

PJ Bupati Muna Barat Dr Bahri menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala OPD dan jajarannya atas capaian yang diraih oleh pemda Mubar dalam menyajikan laporan keuangan.

“ Alhamdulillah, capaian ini merupakan bentuk komitmen seluruh kepala OPD dan jajarannya atas capaian yang diraih oleh Pemda Mubar dalam menyajikan LKPD Tahun 2022. Mempertahankan Opini WTP dari BPK merupakan hadiah istimewa dan berkah dalam kepemimpinannya menjadi PJ Bupati Mubar. Untuk itu mari kita bangun sinergi untuk mempertahankan opini WTP ditahun tahun berikutnya” pungkasnya.