Tag: pj bupati muna barat

KOMINFO. MUNA BARAT. GO.ID Ratusan tenaga kesehatan non ASN tampak memadati Aula Kantor Bupati Muna Barat pada Senin (11/09/2023). Kehadiran rombongan ini guna menyampaikan aspirasi dan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh tenaga medis non ASN di Muna Barat. Difasilitasi oleh Ketua PPNI Muna Barat, para tenaga kesehatan berkesempatan untuk berdialog secara terbuka bersama Pj Bupati Muna Barat.

Secara umum terdapat tiga poin penting yang menjadi bahasan dalam dialog terbuka tersebut. Pertama, terkait ketiadaan kuota PPPK kesehatan di Muna Barat tahun 2023. Selanjutnya, para tenaga kesehatan juga mempertanyakan honorarium yang sejak bulan Januari hingga Agustus 2023 belum diberikan. Poin ketiga, aspirasi agar dalam penerimaaan PPPK 2023 memprioritaskan tenaga kesehatan yang lulus passing grade pada tes tahun 2022.

Menanggapi hal tersebut, PJ Bupati Muna Barat didampingi perwakilan dari Dinas Kesehatan dan  BKPSDM Muna Barat, mengurai duduk permasalahannya. Terkait kuota PPPK tenaga kesehatan Muna Barat, Pemkab sejatinya telah melakukan pengusulan kepada Menpan-RB agar mendapatkan kuota pada penerimaan tahun 2023. PJ Bupati Muna Barat juga telah menyatakan kesanggupan penyediaan anggaran untuk penerimaan PPPK.

Namun, hingga saat ini Menpan-RB belum menetapkan formasi untuk PPPK kesehatan di Muna Barat. Sebagai bentuk perhatian kepada tenaga kesehatan non ASN, PJ Bupati meminta kepala BKPSDM Muna Barat untuk menelusuri permasalahan tersebut.

“Masalah penetapan kuota saya tidak punya kewenangan. Tapi secara peritungan alokasi dasar, sudah memperhitungkan pppk kesehatan. Saya sudah suruh Ibu Rosma ke Jakarta untuk telusuri kenapa Menpan tidak mengeluarkan kuota PPPK kesehatan untuk Muna Barat. Semoga bisa keluar formasinya minggu depan atau bulan depan.” ujarnya.

Selanjutnya, terkait honor tenaga kesehehatan, PJ Bupati Muna Barat berjanji akan secepatnya diproses. Mekanisme pencairan akan dilaksanakan melalui Dinas Kesehatan dan ditransfer secara langsung ke rekening masing-masing.

Sedangkan untuk aspirasi ketiga berkenaan dengan permintaan untuk memprioritaskan tenaga kesehatan yang telah lulus passing grade, Dr. Bahri mengungkapkan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut. Proses penerimaan PPPK dan CPNS seluruhnya merupakan wewenang pemerintah pusat.

“Masalah penetapan kuota saya tidak punya kewenangan. Demikian juga tentang mekanisme penerimaan, saya tidak punya kewenangan. Dalam proses rekrutmen, semua itu kewenangan pusat. Seleksi terbuka.” paparnya.

 

Sumber: Tim Liputan Dinas Kominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode hasrana, A,Md)

Editor : Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat kembali menggandeng multi stakeholder dalam rencana aksinya. Melalui kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna Barat dan ‘Aisyiyah Kabupaten Muna Barat terselenggara kegiatan Lokakarya Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak.

Hal ini merupakan implementasi kewajiban pemerintah terhadap Perlindungan Anak sebagai amanat Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan anak.

Kegiatan berlangsung di Gedung Koni Kabupaten Muna Barat pada Jumat (11/08/2023).  Kegiatan ini menghadirkan 52 orang undangan yang terdiri dari  Kepala Bidang beberapa OPD, Ketua Pengadilan Agama Raha, Ketua Pengadilan Negeri Raha, Kepala Seksi Binmas dan PHHU Kemenag Kab. Muna Barat, Kabag Hukum Setda Mubar, Camat, Kades, Pengurus Muhammadiyah, Kepala desa, KUA Kecamatan, Tokoh Adat, Tokoh Agama, LSM Lambu Ina Raha, ITBKM, Kepala Puskesmas, Forum PUSPA, Forum Anak,  dan Pengurus ‘Aisyiyah.

Pembicara yang hadir dalam lokakarya tersebut merupakan sosok-sosok kompeten dalam bidang pemberdayaan dan perlindungan anak.  Tampil memberikan sambutan Nina Hendrawati, S.P, M.Sos selaku PC Program Inklusi’Aisyiyah dan Dr. Tri Hastuti Nur Rochimma, M.Si selaku Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah dan Koordinator Program Inklusi ‘Aisyiyah.

Materi pertama disampaikan oleh Rohika Kurniadi Sari, S.H. M.Si, selaku Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementrian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KPPA). Sedangkan materi kedua dibawakan oleh Ir. Takari Abdullah, MMA selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna Barat.

Kegiatan lokakarya dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Muna Barat, Laode Muhammad Husain Tali. Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan sebuah harapan bahwa di usai emas Indonesia, angka perkawinan anak dapat diturunkan. Kabupaten Muna Barat berkomitmen untuk mewujudkan hal tersebut.

“Lokakarya ini sebagai suatu upaya  agar perkawinan anak itu bisa kita minimalisir. Kita berharap tahun 2045, menyongsong 100 tahun negara kita, perkawinan anak bisa kita turunkan.”ujarnya

Sekda juga menyampaikan dukungan penuh dari Pj Bupati Muna Barat atas lokakarya yang dilaksanakan. Untuk itu para peserta diminta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik dan sampai tuntas. Hal ini sebagai langkah awal untuk menyusun rencana aksi daerah.

“Kita harapkan semua OPD, semua camat , desa, dan para kader supaya mari sama-sama kita ikuti ini dengan baik sampai tuntas.  Ini baru awal. Selanjutnya kita akan menyusun rencana aksi daerah untuk kita laksanakan.” pungkasnya

 

Sumber : Tim liputan Diskominfo
Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)
Editor : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wd.Rahmatia, SP)
Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pj Bupati Muna Barat, Dr. Bahri, S.STP, M.Si bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Muna Barat hadiri kegiatan ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercise (ARDEX) 2023. Dr. Bahri diundang sebagai salah satu observer atau pengamat dalam kegiatan tersebut. Sebagai observer, perwakilan dari daerah lain akan melihat dan belajar teknik kesiapsiagaan menghadapi bencana sesuai standar ASEAN.

ARDEX merupakan agenda dua tahunan yang digagas sebagai salah satu latihan simulasi tanggap darurat bencana se-ASEAN. Kegiatan ini akan berlangsung pada tanggal 31 Juli s.d 4 Agustus 2023 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembukaan dan konfrensi pers ARDEX-2023 berlangusng pada Selasa (1/8/2023) di Hotel Royal Ambarukmo. Pada hari yang sama juga berlangsung Academic Season dan Table Top Exercise (TTX).

Penyelenggaran ARDEX dilatarbelakangi oleh dampak yang kerap ditimbulkan oleh bencana alam.  Meskipun hal tersebut tidak dapat dihindari tetapi upaya untuk meminimalisir dampak dapat dilakukan melalui upaya tanggap bencana. Oleh sebab itu Indonesia menjalin kerjasama dengan ASEAN Regional Forum (ARF) dalam penyelenggaraan ARDEX-2023.

Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tempat pelaksanaan didasarkan pada hasil kajian potensi gempa bumi di daerah ini. D.I Yogyakarta secara geologis merupakan daerah rambatan gelombang/gaya sumber gempa darai runtuhan patahan yang sangat tua dengan kisaran usia 2 juta tahun. Patahan ini terletak  10 km di sebelah timur patahan Opak dengan oerientasi paralel.

Rangkaian kegiatan  ARDEX 2023 telah berlangsung sejak bulan Mei 2023. Tepatnya pada tanggal 08-12 Mei dilaksanakan kegiatan Final Exercise Planning Team (Final EPT). Selanjutnya pada tanggal 22-28 Juni berlangsung Geladi Ruang Nasional.  Terakhir akan dilakukan penyampaian hasil evaluasi dalam Workshop After Action Review pada pertengahan Agustus 2023.

Adapun pelaksanaan simulasi ARDEX-2023 secara efektif akan dilaksanakan dengan metode tatap muka/klasikal selama lima hari. Seluruh rangkaian kegiatan melibatkan tim perencanaan dari BNPB, Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, dan Organisasi Intenasional.

 

Sumber : Tim liputan Diskominfo
Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)
Editor : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wd.Rahmatia, SP)
Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)