Penulis: diskominfo

DISKOMINFO.MUNABARAT.GO.ID – Dukungan penanganan inflasi yang kini sedang melanda dunia dan implementasi UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja PJ Bupati Muna Barat DR. BAHRI, S.STP berusaha mendatangkan investor yang bisa membangun industri pengolahan singkong dalam hal ini pabrik tapioka sehingga nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat.

“Dengan didirikan nya pabrik tapioka maka lapangan pekerjaan akan terbuka, roda perekonomian akan berputar, kesejahteraan masyarakat bisa terwujud” tuturnya dalam sambutan nya diacara Rapat Koordinasi Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi di Kabupaten Muna Barat pada tanggal 20 September 2022 di Aula Sekretariat Daerah Kabuoaten Muna Barat.

Lebih lanjut beliau menyampaikan rencana awal pabrik yang akan dibangun memiliki kapasitas produksi 25 ton/ hari dan membutuhkan lahan seluas 1.250 Ha dan untuk menjembatani masyarakat dengan investor, pemerintah daerah akan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tahap awal pembukaan lahan pemerintah daerah akan memberi modal awal sebesar Rp 8 juta per hektar.

“Kalau hasil produksi 45 sampai 50 ton per hektar, maka sekali panen dalam jangka 6 sampai 7 bulan dengan estimasi jika harga jual Rp 1.000 per kilo, maka petani mendapatkan Rp 45 juta sampai Rp 50 juta, dikurangi modal awal maka besar pendapatan sekitar Rp 37 juta hingga Rp 42 juta,” tuturnya.
Sementara itu Kapala Dinas Pertanian Ir. Nestor Jono menyebut, saat ini pihaknya masih melakukan pendataan calon petani calon lahan (CPCL). “Kita akan cek dan data dulu untuk 1.250 hektar itu. Di Mubar ada 448 kelompok tani, berapa lahan yang siap,” singkat Nestor. (RAH)

 

Penulis/ Editor : Kabid Pengelolaan Opini, Aspirasi Publik dan Informasi (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggung Jawab : Kadis Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian (Muh. Naazirun, S.Pd., M.Pd)

DISKOMINFO.MUNABARAT.GO.ID – Laju inflasi ditengarai akan ikut merangkak naik menyusul pengalihan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) yang mulai diterapkan sejak 3 September 2022 lalu. Presiden Jokowi menganjurkan kepada pemerintah daerah agar mengambil langkah-langkah staretgis guna menghadang laju inflasi.

‘Saya ingin bupati, walikota, gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim TPID dan tim pengendali inflasi di pusat. Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik yang menyebabkan inflasi?” ungkap Presiden Jokowi dalam Pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022 yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Sekretariat Kabinet RI.

Menindaklanjuti hal tersebut. PJ Bupati Muna Barat mengajak seluruh jajarannya untuk bergerak cepat guna menyinkronkan langkah dengan pemerintah pusat. Hal ini teraktualisasi melalui rapat Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Muna Barat. Rabu, (21/9/2022)

Dr Bahri selaku punggawa pemerintahan Kabupaten Muna Barat duduk bersama Sekretaris Daerah, Forkopimda, Unsur Forkopimda dan Instansi terkait, dilingkungan Kabupaten Muna Barat. Anggota rapat juga terdiri dari kepala desa dalam wilayah administrasi Kabupaten Muna Barat.

Dalam paparannya, Bahri mengungkapkan bahwa inflasi disebabkan oleh dua hal yaitu kenaikan harga bahan makanan dan kenaikan harga BBM. Meski hingga saat ini belum ada kenaikan harga yang signifikan di wilayah Muna Barat, namun perlu dilakukan langkah-langkah startegis guna mengurangi dampaknya di masyarakat.

Adapun langkah-langkah startegis yang diungkap dalam rapat antara lain :

1. Dukungan terhadap Satgas Pangan untuk memastikan ada ekosistem, ada supply chain, dan bagaimana rantai pasokan bahan pangan.
2. Pemantauan harga pasar terutama sembilan bahan pokok. Hal ini dilakukan untuk mengetahui komoditas apa saja yang mengalami kenaikan harga.
3. Penertiban distribusi BBM guna menghindari permainan harga dan penimbunan sepihak dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
4. Pemanfaatan lahan tidur dan pekarangan. Mengelola lahan-lahan tidur yang selama ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Hal ini akan dilakukan oleh perangkat desa bekerja sama dengan perangkat TNI Polri dan Polisi Pamong Praja. Selain itu PJ Bupati Muna Barat juga menghimbau agar mulai dari diri sendiri memanfaatkan pekarangan kosong untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Bahri juga mengungkapkan bahwa kedepannya akan dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna menjaga kestabilan pendapatan petani dan nelayan di Muna Barat. Hal ini juga sebagai bentuk pengaplikasian Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2017 tentang BUMD. Badan usaha tersebut rencananya akan menggunakan nama BUMD Laworoku Sejahtera.

“Izin Pak Desa, Pak Kepala OPD, saya mau bentuk BUMD. BUMD ini akan memastikan harga-harga seperti jagung tidak jatuh, tidak dimanfaatkan tengkulak, atau tidak bisa menutupi biaya produksi. Saya akan membentuk BUMD untuk membeli semua itu. Nanti kemudian tugas BUMD ini untuk menjual, memasarkan kemana-mana.” Ungkapnya.(HAS)

 

Penulis : Staf Kominfo/ Teknisi Multimedia & Web (Wa Ode Hasrana, A.Md.Kom)

Editor : Kabid Pengelolaan Opini, Aspirasi Publik dan Informasi (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggung Jawab : Kadis Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian (Muh. Naazirun, S.Pd., M.Pd)