Bulan: Agustus 2022

Usulan pinjaman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat sebesar Rp 180 miliar pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dibatalkan.

Pembatalan pinjaman yang diusulkan pemerintahan sebelumnya itu setelah ada kesepakatan antara Pj Bupati, Bahri dan DPRD. Anggaran pinjaman itu pun akhirnya dikeluarkan dari dokumen APBD Perubahan 2022.

Pj Bupati, Bahri bilang, usulan pinjaman tersebut sampai saat ini belum mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementrian Keuangan (Kemenkeu). Nah, karena belum ada kejelasan hingga mendekati akhir tahun ini, terpaksa anggaran pinjaman yang masuk di APBD induk itu dikeluarkan.

“Dampak belum disetujuinya pinjaman itu mempengaruhi daya serap yang masih sangat rendah,” ungkap Bahri, Sabtu (27/8/2022).

Menurut jebolan STPDN 07 itu, program yang akan dibiayai pinjaman seperti ring road (jalan lingkar) dan rumah sakit (RS) belum terlalu mendesak. Justru dengan pinjaman itu, akan membebani keuangan daerah selama 8 tahun, karena setiap tahunnya, Pemkab harus membayar bunga dan pokok pinjaman sebesar Rp 30 miliar.

“Kalau untuk RS, masih bisa dibiayai melalui APBD,” timpalnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Muna Barat, Uking Djassa menerangkan, dengan dihilangkannya pinjaman, mengangkat daya serap. Karena itu, hal yang tepat bila anggaran pinjaman itu dicoret. Apalagi, sejak pinjaman itu disetujui, ada catatan yang diberikan anggota dewan terkait dengan penggunaannya. Di mana, tidak harus difokuskan pada ring road dan RS.

“Sejak awal kami dari Fraksi Golkar juga sudah ingatkan penggunaan dana pinjaman itu agar tidak hanya difokuskan pada ring road, tetapi harus merata pada pembangunan infrastruktur lainnya. Jadi, bila pinjaman itu dibatalkan, sudah tepat,” tandasnya.

sumber:https://telisik.id/news/pemkab-muna-barat-batalkan-pinjaman-pen-rp-180-miliar

Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam dan Forum Alumni HMI-Wati Muna Barat baru saja selesai menggelar Musyawarah Daerah ke-II di Raha, Sabtu, 27 Agustus.

Musda tersebut dibuka langsung Pj Bupati Muna Barat Bahri dan dihadiri Presidium Majelis Wilayah KAHMI Sultra, Mastri Susilo. Selain itu, tokoh KAHMI Mubar juga turut hadir antara lain Wakil Ketua DPRD Mubar, Uking Jasa, Ketua Majelis Pakar KAHMI Mubar La Ode Koso serta anggota DPRD Mubar La Ode Sariba dan Rahman.

Acara itu juga disaksikan masing-masing pengurus organisasi seperti Ketua Tanfidziyah NU Kabupaten Muna La Pata Abdu, Ketua KNPI Muna Muhram Naadu serta mantan Ketua KPU Muna Amin Rambega.

Dalam Musda tersebut, Munawir Dio dikukuhkan menggantikan Zahrir Baitul sebagai Ketua MD KAHMI Mubar periode 2022-2027. Adapun Ketua FORHATI tetap diamanahkan kepada Wa Ode Sitti Sarpan untuk periode keduanya.

Ketua MD KAHMI demisioner, Zahrir Baitul mengatakan pergantian kepengurusan merupakan kewajiban konstitusional organisasi setiap lima tahun sekali. Tahun ini menjadi kali kedua MD KAHMI menggelar Musda setelah tahun 2017 lalu dilaksanakan Musda bersama MD KAHMI Muna. “KAHMI Mubar Musda pertama 2017. Saat itu Muna Barat baru 2 tahun mekar,” ujarnya.

Zahrir mengungkapkan, KAHMI merupakan organisasi yang telah eksis memberi kontribusi dalam sejarah Indonesia sejak didirikan dalam kongres ke-8 HMI di Surakarta tahun 1966. KAHMI konsisten membawa semangat memertahankan dan mengisi kemerdekaan serta menyebarkan syiar Islam. Dalam eksistensinya, KAHMI telah menjadi bidan yang melahirkan banyak pemimpin nasional.

Zahrir menyebut, organisasi sebesar KAHMI penting menjaga siklus regenerasi. Proses itu menjadi momentum mengeratkan kembali simpul konsolidasi KAHMI dalam mewujudkan tujuan organisasi yakni terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah subhanahu wata’ala.

“KAHMI ini organisasi yang memegang teguh konsep kebangsaan dan keumatan. Kita berharap pengurus baru bisa membawa KAHMI makin berkontribusi bagi daerah dalam rangka menjemput kemajuan Muna Barat,” terangnya.

Presidium MW KAHMI Sultra Mastri Susilo menyebut organisasi ini terbukti selalu melahirkan kader yang kiprahnya tidak pernah mati. Ia mencontohkan, kader seperti Zahrir Baitul yang berhasil menjadi legislator di dua daerah berbeda yakni Muna Barat dan Muna.

Menurutnya, sebagai organisasi, KAHMI terbukti mampu melahirkan figur pemimpin yang baik. Ia juga berharap, KAHMI secara organisasi maupun lewat kadernya dapat membangun sinergitas bersama Pemkab Mubar dan stakeholder lainnya dalam menciptakan kemajunan untuk daerah, bangsa dan agama.

Adapun Pj Bupati Muna Barat, Bahri berharap KAHMI tetap menjadi mitra strategis dan kritis bagi pemerintah daerah. Dirinya terbuka untuk bekerja bersama KAHMI, namun juga tidak ingin organisasi itu kehilangan daya kritisnya terhadap kepemimpinannya di Mubar.

Ia membuka ruang seluas-luasnya bagi KAHMI untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah. Juga mengawal dan memastikan program pemerintah sejalan dengan kepentingan masyarakat. “Saya terbuka untuk bekerjasama. Tetapi juga tidak alergi kritik. Artinya, saya siap memberi ruang kepada KAHMI tetapi tidak ingin hal itu menurunkan sikap kritis aktivis KAHMI,” ujarnya.

sumber:https://lenterasultra.com/web/amp/2022/08/27/munawir-dio-pimpin-kahmi-mubar-sitti-sarpan-ketua-forhati/

Meski pencairan TPP dalam proses, namun PJ Bupati Muna Barat, DR Bahri tak henti hentinya selalu memberikan pencerahan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk taat dan tunduk pada aturan pegawai.

Sebab, itu akan berbias pada TPP. Karena pemberian TPP bagi ASN itu akan mengacu pada daftar hadir. “Kalau malas berkantor, kita potong TPPnya,”ungkap Juru Bicara Bupati Muna Barat, Muhammad Fajar Fariki.

Karena itu pemerintah akan menghadirkan satu aplikasi yang dapat mengukur sejauh mana loyalitas sebagai seorang ASN.

“Pengembangan aplikasi absensi pegawai yang terkoneksi dengan Laporan Kinerja Pegawai dan Besaran
TPP,”sebutnya.

Kata dia, aplikasi tersebut nantinya akan diterima jadi aplikasi yang akan menghitung otomatis jumlah TPP yang diterima setiap pegawai disesuaikan dengan Absensi Pegawai dan Laporan Kinerja yang bersangkutan.

“Sehingga akan membantu dinas keuangan dalam proses pembayaran TPP.. Makanya kami minta setiap OPD untuk kontrol absensinya. Karena pemberian TPP ini berdasarkan penilaiam kehadiran dan kinerja seluruh ASN. Karena untuk mengontrol absensi kehadiran, diakukan berbasis android. Sementara untuk kinerja, kita akan memberikan kontrak kinerja,”ungkapnya.

Sekedar diketahui kalau TPP ASN ini, itu dicairkan dua bulan yakni Juni dan Juli ditambahkan 50 persen. 50 persen tersebut adalah penghargaan dari Bapak Presiden RI kepada daerah yang berhasil dalam menurunkan dan melakukan penanganan pandemi Covid-19 di daerah.

sumber:https://www.suarakpk.com/2022/08/kehadiran-40-persen-dan-kinerja-60.html

Mewujudkan Visinya sebagai Unsultra goes to society, melaksanakan Seminar Nasional di Muna Barat tepatnya di Aula Kantor Bupati Muna Barat (Mubar). Panggung Ilmiah ini disambut baik oleh masyarakat Mubar utamanya dari kalangan Penyuluh dan Kelompok. Sambutan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah (Pemda) Mubar menjadi apresiasi tersendiri bagi Unsultra, utamanya bagi orang nomor satu di institusi tersebut. Sebab pada prosesnya terjadi sinergi antara Pemda Mubar dan Unsultra melalui Memorandum of Understanding (MoU).

“Terimakasih Kepada Pak Bahri selaku Pj Mubar atas terlaksananya kegiatan ini dengan baik dan sukses, dengan adanya MoU kedua belah pihak. Semoga ini merupakan langkah positif bagi kami, untuk bersinergi dan memberi kontribusi bagi Muna Barat,” ujar Rektor Unsultra Prof Dr.Ir. H Andi Bahrun, M.Sc., Agric Kamis (25/08/2022).

Lanjut Andi Bahrun, kegiatan ini merupakan wujud dari implementasi kurikulum merdeka merdeka belajar (KMMB). “Merealisasikan KMMB maka institusi kami turun di masyarakat, sehingga melihat langsung kondisi lapangan. Sehingga dalam implementasi ilmiah ada kolaborasi antara teori ilmiah dan kondisi faktual di lapangan,” tambahnya.

Selanjutnya ia menuturkan kegiatan ini terlaksana merupakan sebuah komitmen, sebagai bagian dari Sumber Daya Manusia (SDM). “Kami ini merupakan aset daerah, punya tanggung jawab untuk memajukan daerah. Untuk itu kemitraan yang terbangun antara Unsultra dan Pemda Mubar sangat kami apresiasi,” jelasnya.

Pakar Pendidikan Sulawesi Tenggara ini lebih lanjut mengagumi potensi pertanian dan peternakan yang ada di Muna Barat. “Sebagaimana yang dipaparkan oleh Pak Bahri saat terkait potensi pertanian dan peternakan, itu sangat luar biasa. Dengan adanya digitalisasi sehingga akses pemasaran hasil pertanian dan peternakan menjadi mudah,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menegaskan agar memilih mitra untuk petani harus waspada. Sebab akan berimbas pada menurunnya semangat petani untuk menekuni profesinya. “Selama ini kita sudah beberapa kali mendampingi masyarakat dengan mitra, namun mengalami kegagalan. Akibatnya petani mengalami stres pasca panen, ini akan menurunkan semangat bagi petani,” tutupnya.

sumber:https://potretterkini.id/wujudkan-visinya-unsultra-goes-to-society-teken-mou-dengan-pemda-mubar/

Penipuan dengan modus atas rekomendasi Bupati untuk mendapatkan atau memberikan proyek pekerjaan acap kali ditemui di wilayah daerah Kabupaten.

Untuk itu, para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau pihak ketiga mesti meningkatkan kewaspadaan. Tak tanggung-tanggung, Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr Bahri sendiri telah mewanti-wanti seluruh SKPD agar tak melayani oknum yang keliling minta proyek dengan mencatut namanya.

Bahkan dirinya menegaskan, jika ada pegawai yang mengiming-imingi pihak lain dengan proyek sesuai arahannya.

“Jangan ada yang catut nama saya dalam pemberian proyek-proyek. Tidak ada keluarga saya yang bicara paket pekerjaan,” kata Bahri dengan nada tegas dihadapan para aparaturnya saat melaksanakan apel pagi di pelataran kantor Bupati beberapa waktu lalu.

Bahri meminta para jajarannya agar fokus bekerja sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Hindari intervensi dari oknum-oknum tak bertanggungjawab.

“Silakan bekerja sesuai tupoksi,” pintanya.

Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) itu juga mengingatkan para OPD tak kumpul-kumpul uang saat menghadapi kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan. Toh, kalau ada yang mau menyumbang, itu tak menjadi pesoalan.

“Di jaman saya tidak ada kumpul-kumpul uang bagi OPD. Kalau mau sumbang, silakan,” tukasnya.

sumber:https://konasaranews.com/2022/08/26/hindari-namanya-dicatut-dengan-janji-proyek-pj-bupati-mubar-ultimatum-aparaturnya/

Buruknya pelayanan publik di Kabupaten Muna Barat, mendapat sorotan dari Ombudsman, bahkan ombudsman memberi tanda merah.

Peningkatan Sumber Daya Manusi (SDM) menjadi faktor utama penyebab Muna Barat menjadi pelayakan publik, serta pelayanan internet kurang memadai menjadi kendala utama,

Menanggapi hal tersebut, Pj Bupati Mubar, Dr Bahri telah menyiapkan langkah-langkah konkrit mengatasi hal itu. Hal pertama adalah menata ulang birokrasi sesuai aturan dan mendirikan gedung-gedung perkantoran.

Dikatakannya, dimulai dengan pembangunan kantor Bupati dan DPRD yang dipusatkan di Bumi Praja Laworoku. Peletakan batu pertamanya pun telah dilakukan langsung oleh Gubernur Sultra, Ali Mazi beberapa waktu lalu.

“Insya Allah di tahun 2023 pembangunannya sudah rampung dikerjakan,” kata Bahri, Sabtu (26/8/2022)

Dirjen Perencanaan Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) itu juga mengadakan kontrak kerja bersama para aparaturnya guna mengukur hasil kinerja selama beberapa waktu kedepan.

Jika mengecewakan, lanjut dia, tak tanggung-tanggung konsekuensi jelas di depan mata menanti para pemangku kebijakan.

“Biar jelas saya mengukur atau mengevaluasi kinerja sesuai program yang telah ditarget. Jadi, apa yang dikerja dan outputnya harus jelas,” terangnya.

Jebolan STPDN 07 itu mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengabdi di jazirah Bumi Laworoku untuk selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan pendidikan. Kuasai bidangnya masing-masing agar pelayanan semakin baik.

“Semoga kedepannya kita ada kemajuan, ayo kerja kerja dan kerja,” tandas Bahri.

sumber:https://edisiindonesia.id/2022/08/26/dinilai-buruk-ini-cara-jitu-pj-bupati-mubar-atasi-pelayanan-publik/

Pj Bupati Muna Barat, Dr. Bahri, siap menjalankan salah satu program prioritas presiden RI, Joko Widodo, dalam hal peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal itu disampaikan Bahri saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kecamatan Barangka, Senin (22/8/2022).

Ia menjelaskan, Peraturan Pemerintah turunan Undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja yakni memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap Koperasi dan UMKM. Untuk itu, Bahri ingin memastikan seluruh pelaku UMKM dan koperasi terdaftar dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sebagai syarat wajib pengajuan bantuan modal.

“Kemarin kami sudah melihat berapa jumlah koperasi, usaha kecil, usaha menengah dan usaha mikro kita karena di dalam aturan sangat jelas bahwa UMKM di beri kemudahan makanya saya akan anggarkan ini pada anggaran perubahan,” jelasnya.

Guna mendukung kelancaran para pelaku UMKM, Direktur Perencanaan keuangan daerah Kemendagri ini akan melakukan peningkatan kapasitas. Berupa pelatihan wirausaha yang menyangkut tentang peningkatan kapasitasnya masing-masing.
Selanjutnya akan diberikan pembiayaan atau hibah modal usaha agar UMKM di wilayah Muna Barat berkembang sehingga roda perekonomian masyarakat terus bergerak.

“Ketika kita kasih bantuan hibah, modal , sarana prasarana maka koperasi UMKM akan hidup, makanya lima agenda prioritas presiden salah satunya adalah UMKM makanya saya juga akan fokus di sini dengan memastikan Koperasi dan UMKM terdaftar, kita tingkatkan kapasitasnya dan dipastikan agar bagaimana program ini dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan,” pungkasnya.

sumber: https://sultralive.com/jalankan-program-prioritas-presiden-pj-bupati-bahri-ingin-pastikan-seluruh-umkm-di-mubar-terdaftar/

Pemkab Muna Barat memiliki komitmen tinggi mewujudkan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Hal itu direalisasikan dengan mencanangkan gerakan Indonesia bersih di Desa Walelei, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat, Senin 22 Agustus 2022.

Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, Bahri menjelaskan Desa Walelei dipilih sebagai program gerakan Indonesia bersih karena fokus pada peningkatan prilaku hidup bersih dan sehat.

“Masyarakat Desa Walelei sudah melakukan pengolahan sampah yang baik, makanya Walelei terpilih sebagai desa gerakan Indonesia bersih,” tuturnya.

Bahri memberikan apresiasi masyarakat dan pemerintah di Desa Walelei. Dalam kunjungan tersebut, Bahri menjanjikan bakal mengaspal jalan Desa Walelei di lorong satu dan lorong dua. “Rencana akan dikerjakan tahun ini melalui anggaran APBD perubahan,” pungkasnya.

sumber: https://rubriksultra.com/bahri-komitmen-wujudkan-gerakan-revolusi-mental/

Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar) menandatangani perjanjian kontrak kinerja sebagai tolok ukur dan bentuk bahan evaluasi terhadap kerja OPD.

Penandatanganan dilakukan disela-sela pelaksanaan apel gabungan Pemkab Mubar di halaman kantor bupati, Senin, (22/8/22).

Dikatakan PJ Bupati Bahri bahwa kesejahteraan yang telah diberikan Negara kepada ASN harus dibalas dengan kinerja yang baik.

“Hari ini kita tandatangani, agar kinerjanya jelas. Apa yang dikerjakan dan output yang dihasilkan apa,” ucapnya.

Dijelaskan Bahri, capaian kinerja yang masuk ke dalam kontrak kerja sudah tercantum dalam program APBD tahun 2022. Hal ini akan memberikan kemudahan kepada PJ Bupati dalam melakukan evaluasi kinerja terhadap ASN di Mubar.

“Tolok ukurnya capaian kinerja. Bukan karena kedekatan atau spoile sistem,” tegas Bahri.

Bahri berharap seluruh ASN baik itu pejabat eselon, pejabat administrator, pejabat pengawas maupun pejabat fungsional dan staf dapat meningkatkan kompetensinya, menguasai bidangnya, mengubah pola pikirnya dan budaya kerja, serta melakukan inovasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Diungkapkannya, dalam waktu dekat dirinya akan melakukan reformasi birokrasi terhadap pejabat eselon dua.

“Setelah menata eselon dua saya akan banyak keluar daerah untuk mencari anggaran agar bisa masuk di Muna Barat. Termasuk pembangunan infrastruktur dan program lain. Kalau hanya APBD yang sekitar 700 Milyar, tidak sebanding dengan banyaknya program prioritas kebutuhan masyarakat,” tuturnya.

sumber: https://infomubar.com/pj-bupati-mubar-tandatangani-kontrak-kinerja-mudahkan-evaluasi-opd/