Penulis: Wa Ode Rahmatia

DISKOMINFO MUBAR, GO. ID Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 bertempat di Balai Desa Marobea Kecamatan Sawerigadi telah diselenggarakan Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Anaslisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kawasan Perkantoran Bumi Praja Laworoku. Acara ini diaelenggarakan oleh konsultan pelaksana dalam hal ini Universitas Haluoleo (UHO) yang dibuka secara resmi oleh Dr. Bahri, S.STP, M.Si selaku PJ Bupati Muna Barat.

 

Hadir dalam acara tersebut antara lain Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH)  Kab. Muna Barat selaku pemrakarsa, Kadis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kadis Perumahan, Kadis Kesehatan, perwakilan OPD antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kominfo, utusan dari Kecamatan Sawerigadi, dari unsur Desa antara lain Kepala desa Marobe, Kades Lakalamba, Kades Laworo, Kades Kampobalano  serta tokoh masyarakat di 4 desa terdampak.

 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, dalam penyusunan AMDAL  masyarakat yang terdampak proyek harus dilibatkan. Salah satu media pelibatan masyarakat adalah konsultasi publik. Konsultasi publik merupakan sarana penyampaian informasi dan komunikasi terkait proyek dengan masyarakat. Konsultasi publik juga merupakan upaya menjamin transportasi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

 

Dalam sambutannya Dr. Bahri mengatakan bahwa tujuan konsultasi publik ini tujuannya memastikan masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha atau kegiatan yang akan berdampak bagi lingkungan, masyarakat juga diminta menyampaikan saran, pendapat, tanggapan serta terlibat aktif didalam proses pengambilan keputusan terkait rekomendasi layak atau tidak layak nya dampak bagi lingkungan kita. Kita berkumpul disini saya mohon masyarakat, tokoh-tokoh kita berikanlah saran pendapat terbaik agar terwujud mimpi kita bersama membangun kota Laworoku yang terintegrasi tanpa mengesampingkan lingkungan kita.

 

Dr. Bahri juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mendukung proyek ini jangan ada yang menghalang-halangi apabila ada permasalahan dibicarakan bersama-sama.

 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Muna Barat  sebagai pemrakarsa menyampaikan bahwa penetapan lokasi perkantoran di Desa Lakalamba Kecamatan Sawerigadi  merupakan kebijakan untuk pengembangan kawasan perkotaan serta untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.   Beliau juga meminta dukungan masyarakat 4 desa Desa Lakalamba, Desa Marobea, Desa Laworo dan Desa Kampobalano agar rencana ini dapat berjalan dengan lancar.

 

Lebih lanjut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Edi menyatakan bahwa Lokasi perkantoran Bumi Praja laworoku seluas 100,7 Ha namun yang akan di AMDAL kurang lebih 96,7   hektar karena sebelum nya seluas 4 ha untuk lokasi Kantor Bupati dan DPRD sudah dilakukan UKL-UPL. Analisis Masalah Dampak Lingkungan (AMDAL) ini   akan dilaksakan dengan pola Swakelola  oleh Pusat pengkajian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Haluoleo (UHO).

 

 

Dari pelaksana AMDAL dalam hal ini PPLH-UHO sebagai Ketua/ Penananggung Jawab : Prof Dr. La ode Muhammad Safuan, SP, MP beserta team yang dibantu beberapa tenaga ahli dalam paparannya tujuan penyusunan AMDAL yaitu untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak penting bagi lingkungan hidup, mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan yang akan terkena dampak, memperkirakan dan mengevaluasi dampak penting yang terjadi dan merumuskan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

 

“Dengan dilakukan kajian AMDAL ini dampak negative dapat diminimalkan dan dampak positif dapat dimaksimalkan disetiap tahapan pengerjaan nya mulai dari tahapan pra kontruksi dalam hal ini sosialisasi, tahapan konstruksi sampai tahapan operasi” kata Safuan.

 

Kemudian acara dilanjutkan dengan diskusi 2 arah untuk mendengarkan saran, masukan, tanggapan dari peserta yang dipandu oleh Pelaksana Kegiatan/ Kepala PPLH-KSE juga sebagai anggota tim penyusun/ Bidang Sosial Ekonomi, Iskandar, SP, M.Si, Ph.D. Pada kesempatan ini seluruh warga masyarakat dari empat desa yakni Desa Marobea, Desa Lakalamba, Desa Laworo dan Desa Kampobalano memberi apresiasi dan antusias dengan kegiatan ini. Mereka mengharapkan dampak negative lebih diminimalisir dan mengharapkan agar dalam pembangunan kompleks Perkantoran nanti melibatkan warga setempat.

 

Sumber : Tim liputan Diskominfo (RT)

Penulis/editor  : Kabid Opini (Wd.Rahmatia, SP)

Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

DISKOMINFO MUBAR. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat melalui bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah menyelenggarakan evaluasi LPPD pada Kamis (25/05/2023). Bertempat di Aula Kantor Bupati Kabupaten Muna Barat, evaluasi LPPD dibuka secara resmi oleh Dr. Bahri, S.STP, M.Si selaku PJ Bupati Muna Barat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.

Dalam sambutannya Bahri mengungkapkan bahwa indikator kinerja utama pada tahun 2022 adalah indeks pembangunan manusia. Hal inilah yang akan menjadi bahan evaluasi guna menilai efektivitas kinerja pemerintah Kabupaten Muna Barat.

“Yang menjadi target indikator kinerja utama 2022 yaitu indeks pembangunan manusia. Secara makro target kita IPM 66,21 %. Kita intervensi ini melalui pendidikan dan kesehatan dengan harapan tercapai kenaikan IPM.” ujarnya

Kegiatan yang direncanakan berlangsung selama dua hari ini diikuti oleh pimpinan dan staf perencana dari masing-masing OPD lingkup pemerintah Kabupaten Muna Barat. Adapun tim evaluator berasal dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara. Tim tersebut diketuai oleh Ali Nasir selaku Inspektur Pembantu Wilayah Tiga Inspektorat Sulawesi Tenggara.

Ali Nasir dalam paparannya mengungkapkan betapa pentingnya evaluasi LPPD karena akan menjadi bahan laporan kepada Presiden. Oleh sebab itu  Inspektur Pembantu Wilayah Tiga Sultra ini memberikan apresiasi kepada PJ Bupati Muna Barat atas sikap pro aktif dengan mengumpulkan pimpinan OPD se Muna Barat.

“LPPD ini sama dengan rapor kepala daerah. Saya mengapresiasi kepada Bupati Muna Barat karena baru kali ini kami melakukan evaluasi mengumpulkan semua kepala OPD.” tuturnya

Evaluasi LPPD merupakan wujud kepatuhan atas amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

 

Sumber : Tim liputan Diskominfo (HS)

Penulis : Staf Kominfo (WD Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Opini (Wd.Rahmatia, SP)

Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

DISKOMINFO MUBAR. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar), hadir dalam rapat rutin mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi di daerah yang setiap minggunya melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri RI) dilaksanakan di Ruang rapat Kantor Bupati Muna Barat (Senin, 22 Mei 2023)

Rakor secara virtual yang dilaksanakan serempak diseluruh Indonesia dipimpin Kemendagri RI Tito Karnavian, dihadiri sejumlah pejabat diantaranya Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Pudji Ismartini, Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwignyo, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim, Direktur Perlindungan Perkebunan Hendratmojo Bagus Hudoro, Gubernur Papua Pengunungan, Satgas Pangan serta diikuti perwakilan pemerintah daerah dan forkompinda se-Indonesia.

Turut hadir dari Jajaran Pemerintah Kabupaten Muna Barat yakni Sekda, Asisten II, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan, Kabag Ekonomi, Kepala Dinas Pertanian, Kadis Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, serta beberapa Pejabat terkait.

Arahan Mendagri RI, kita sudah masuk di Minggu terakhir bulan Mei sebentar lagi awal bulan Juni akan kita dapatkan data rilis BPS dari survei di 90 Kota, apakah inflasinya naik, tetap atau menurun . Oleh karna itu, harus kita bekerja keras mulai hari ini sampai dengan tanggal 31 Mei agar harga barang dan jasa akan tetap terkendali, perlu di cek disemua daerah dipasar-pasar apakah stok tersedia dan kemungkinan pangan terutama terdampak akibat kekeringan dibeberapa daerah, serta tidak semua daerah mengalami kekeringan

Paparan Perkembangan Harga di Minggu ke-3 Mei 2023 oleh Direktur Statistik Harga, Windhiarso Putranto, berdasarkan survei harga konsumen yang rutin BPS lakukan setiap Minggu sampai dengan Minggu ke-3 bulan Mei ini,ada kecenderungan kenaikan harga di beberapa komoditas pangan seperti beras ada tren kenaikan pasca lebaran Minggu ke-3 April, untuk harga daging ayam ras, telur ayam ras naik dipicu kenaikan harga pakan ayam dan cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan bawang putih masih berfluktuasi meskipun ada kecenderungan naik pada harga cabai merah

Lanjut, sama dengan Minggu sebelumnya, pada level Kabupaten/Kota, Cabai Rawit dan Cabai Merah adalah komoditas yang fluktuasi harganya cukup signifikan yang terjadi di 113 Kab/Kota sedangkan Cabai Merah terjadi di 106 Kab/Kota untuk Minggu ke-3 Bulan Mei Tahun 2023, ada 9 Kab/Kota tidak mengalami fluktuasi harga (stabil) pada 20 komoditas pangan yang dipantau

Kemudian kita masuk di Indeks Perkembangan Harga (IPH) Nasional Minggu ke-3 Mei ada 10 Kab/Kota yang mengalami kenaikan IPH tertinggi yaitu Pangandaran, Kolaka Utara, Wonogiri, Nias, Sigi, Magelang, Mukomuko, Balangan, Bengkulu Utara dan Gunung Kidul

Paparan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Nyoto Suwignyo, bahwa ada aksi kesiapsiagaan krisis pangan antara lain:
1. Peningkatan cadangan pangan daerah berdasarkan pangan lokal
2. Penguatan produktivitas kinerja sistem pangan
3. Menjamin supply pangan dan penguatan diversifikasi pangan
4. Menjamin perdagangan pangan tidak terganggu
5. Peningkatan konektivitas antar pasar dan jaringan distribusi
6. Penguatan mekanisme respon ketika gangguan pasokan pangan dan volatilitas harga dan
7. Penguatan langkah-langkah perlindungan sosial dan jaring pengaman, bantuan pangan darurat, program pemberian makan balita dan anak sekolah dan intervensi lainya

Berdasarkan laporan Aplikasi SiPengharapan terdapat 3 komiditi pemicu inflasi di Muna Barat yakni telur, gula pasir dan minyak. Sehubungan dengan hal tersebut PJ Bupati Muna Barat berencana melakukan Langkah-langkah strategis yaitu:
1. Melakukan operasi pasar di wilayah Kabupaten Muna Barat
2. Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan kabupaten Sidrap terkait komoditi telur
3. Mengadakan pasar murah

DISKOMINFO MUBAR. GO. ID Upacara Peringatan Hari kebangkitan Nasional ke-115 Tahun 2023 Kabupaten Muna Barat dilaksanakan pada hari Senin, 22 Mei 2023 mulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 09.30 WIB, bertempat di Lapangan Kantor Bupati Muna Barat. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dihadiri oleh Penjabat (PJ) Bupati Muna Barat sebagai Inspektur Upacara, Sekda Muna Barat, Forkopimda, OPD, Organisasi masyarakat dan Undangan   lainnya.

 

PJ Bupati Muna Barat Dr. Bahri melalui sambutan Plt. Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Mahfud Mahmodin atau akrab disapa Mahfud MD menyampaikan Peringatan ini mengacu pada berdirinya Boedi Oetomo pada tahun 1908 yang menjadi tonggak awal persatuan perjuangan Indonesia.

 

“Boedi Oetomo didirikan dengan tujuan untuk memajukan bangsa dan mewujudkan kehidupan bangsa yang terhormat di mata dunia. Selama 3 tahun terakhir, Indonesia berhasil menghadapi dan melaksanakan penanganan pandemi COVID-19 dengan baik,” ucapnya.

 

Meskipun menghadapi tantangan dan kekurangan, barisan perjuangan rakyat Indonesia tetap solid dalam menangani pandemi dan memulihkan perekonomian bangsa.

 

Data Badan Pusat statistic (BPS) menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia di Tahun 2022 tercatat tumbuh 5,31% (year-on-year/ yoi), jauh meningkat dari pertumbuhan di Tahun 2021 sebesar 3,70% (yoy) dan bahkan melebihi capaian pertumbuhan sebelum masa pandemic di tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di Triwulan I Tahun 2023 pun masih tercatat terus bertumbuh sebesar 5,03% (yoy), menunjukkan performa yang lebih baik dari periode Triwulan IV tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,01 (yoy).

 

“Oleh karena itu, Hari Kebangkitan Nasional ke-115 menjadi momen penting untuk membangun semangat kebangsaan dan bangkit pascapandemi, seluruh komponen bangsa diajak untuk mempertahankan semangat kebangkitan nasional dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja bersama. Semua capaian yang telah diraih dan pelajaran yang didapatkan dari perjuangan harus diapresiasi dan disyukuri,”.

 

Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-115 ini, PJ Bupati Muna Barat berharap bahwa bara api semangat kebangkitan yang dijaga saat ini akan menjadi penerang harapan dan penunjuk jalan bagi generasi penerus bangsa.

DISKOMINFO MUBAR. GO.ID Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Muna Barat provinsi Sulawesi Tenggara Kembali sukses meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara untuk ke-tujuh kalinya.

 

PJ Bupati Muna Barat Dr Bahri menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala OPD dan jajarannya atas capaian yang diraih oleh pemda Mubar dalam menyajikan laporan keuangan.

“ Alhamdulillah, capaian ini merupakan bentuk komitmen seluruh kepala OPD dan jajarannya atas capaian yang diraih oleh Pemda Mubar dalam menyajikan LKPD Tahun 2022. Mempertahankan Opini WTP dari BPK merupakan hadiah istimewa dan berkah dalam kepemimpinannya menjadi PJ Bupati Mubar. Untuk itu mari kita bangun sinergi untuk mempertahankan opini WTP ditahun tahun berikutnya” pungkasnya.

DISKOMINFO MUNA BARAT. GO.ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Pemkab Mubar) resmi gelar pembukaan Seleksi Tilawatil Qur’an dan hadist (STQH) tingkat Kabupaten yang digelar di Kecamatan Kusambi dan dibuka langsung Penjabat (PJ) Bupati Muna Barat, Rabu 17/5/2023.

 

Dalam sambutannya Bahri mengatakan mayoritas penduduk daerah ini adalah beragama Islam dan kita seharusnya bangga dan bersyukur atas anugerah tersebut.

“untuk itu sebagai umat Islam mari kita tingkatkan kualitas pribadi melalui Qur’an dan Hadist. Oleh karena itu berbicara Al-Qur’an dan Hadist umat islam wajib memperbaiki kualitas umatnya secara menyeluruh. Untuk itu dibaca dan dipahami maknanya dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari” ucapnya.

 

STQ ke-IV kali ini mengangkat tema “MELALUI STQ TINGKAT KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2023 KITA GALI POTENSI MINAT DAN BAKAT MENUJU GENERASI QUR’ANI YANG UNGGUL, CERDAS DAN BERPRESTASI.

“Kami menyambut dengan hangat kehadiran seluruh kafilah dalam pembukaan STQ ini. Selamat bermusabaqah berikan usaha dan penampilan terbaik diajang ini” pungkasnya.

DISKOMINFO MUBAR. GO.ID- Penjabat Bupati Muna Barat (Mubar) menghadiri acara penyampaian laporan keuangan TA 2022 dari pemerintah Daerah kepada badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di Aula Kantor BPK Perwakilan Sultra pada Jumat (17/3/2023).

 

Dalam kegiatan ini Bahri didampingi Sekda husein Tali dan kepala BKPD Mubar.

 

Kepala Badan Pemeriksa keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Dedek Nandemar menyebutkan bahwa Laporan keuangan Daerah (LKPD) pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar) Bersama kota Kendari masuk kategori terbaik dari 17 Kabupaten/ Kota di Sultra. Muna Barat berhasil meraih capaian 90,35% dengan kategori terbaik kedua setelah Kota Kendari 90,44% dalam persentase penyelesaian rekomendasi BPK.

 

Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa penyerahan laporan keuangan itu merupakan mandat insitusi yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya Tim BPK sudah melakukan pemeriksaan ditiap daerah yang ada di Sultra. Dalam pemeriksaan tersebut pihaknya menginginkan apa yang menjadi temuan atau permasalahan yang ada agar ditindaklanjuti. Apa saja yang disampaikan tim pemeriksa tersebt secepatnya ditindaklanjuti agar memudahkan kami memberikan opini tuturnya.

 

Selain itu pihaknya juga menyampaikan agar kedepannya Lembaga yang dinakhodai ini akan terus membimbing Pemerintah daerah agar mempertahankan pengelolaan keuangan negara lebih baik lagi.

 

Penjabat Bupati Mubar menyatakan bahwa capaian ini adalah prestasi dari seluruh ASN Mubar. Beliau berharap hal ini terus ditingkatkan sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik.

“Intinya kita bekerja dengan baik buat masyarakat. Bekerja dengan prinsip Good Governance.” Singkatnya.

DISKOMINFO MUBAR. GO.ID- Pemerintah Daerah (pemda) Kabupaten Muna Barat (Mubar) menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) oleh Pemerintah Pusat yang digelar di Ba;ai Sudirman, Jakarta Selasa (14/3/2023).

 

Acara penghargaan UHC Award ini dibuka langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), KH. Ma’ruf Amin yang sekaligus menyerahkan pada 22 Gubernur se-Indonesia.

 

Pemda Mubar dihadiri langsung oleh Pj Bupati DR. Bahri, S.STP., M.Si didampigi Sekda Mubar, LM. Husein Tali dan sejumlah OPD Mubar diantaranya Direktur RSUD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Nakertransi, Plt Kepala BPKAD serta Kepala BPJS Kesehatan Mubar.

 

Bahri menyatakan bahwa pihaknya telah menjalankan 100% UHC dan masuk diantara 334 Kabupaten/ Kota yang telah menyelenggarakan UHC 100%,  ini merupakan wujud kontribusi Pemerintah Muna Barat dalam pelayanan Kesehatan masyarakat.

 

Pemda menyediakan akses pelayanan Kesehatan bagi masyarakat Muna Barat 100% artinya seluruh masyarakat yang berdomisili di Muna Barat sudah terdaftar sebagai peserta JKN melalui BPJS Kesehatan kelas III secara gratis terkecuali peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Pnerima Upah (PPU). Peserta PBI telah terdaftar dan dibayarkan melalui APBN sedangkan PPU telah dibayarkan APBD melalui BPJS Kesehatan.

 

Selain itu Pemkab Mubar juga menyiapkan perlindungan Kesehatan diluar pelayanan BPJS yaitu Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), disabilitas dan bayi baru lahir. Adapun anggaran yang disiapkan untuk pelayanan Kesehatan gratis yang dibayarkan melalui BPJS sekitar Rp. 13 Miliar pertahun.

DISKOMINFO MUBAR. GO. ID – Pemerintah daerah Kabupaten Muna Barat menerima penghargaan untuk prestasi nya sebagai daerah dengan realisasi belanja terbaik ke-III tahun 2022 se Sulawesi Tenggara dari Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan capaian 95,50%.

 

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Mubar dalam agenda Rapat Koordinasi Evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Semester II Tahun 2022 dan Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 Kabupaten/ Kota dan OPD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di Hotel Claro Kendari, Senin 13 Maret 2023.

 

Prestasi terbaik pertama diraih oleh Kabupaten Kolaka Utara dengan nilai 95,88% dan kedua dari Kabupaten Konawe Selatan dengan nilai 95,60% tutur Gubernur Sultra Ali Mazi dalam Sambutanya.

 

Pj Bupati Mubar, Bahri mengatakan, prestasi yang didapat itu adalah wujud kerja nyata seluruh OPD Pemda Muna Barat dalam merealisasikan APBD.

“Saya selalu menghimbau agar para OPD merealisasikan program kegiatan yang sudah ada di APBD. Kenapa ini kita genjot karena pertumbuhan ekonomi kita sangat mempengaruhi dibelanja APBD.”

 

“Teman-teman OPD sudah bagus kinerjanya, saya minta ditingkatkan lagi dengan menyiapkan dokumen-dokumen terkait dengan realisasi APBD ini dan tidak hanya mengejar realisasi tetapi juga akuntabilitas kita perhatikan juga. Jadi mempercepat tetapi tidak meninggalkan prinsip-prinsip akuntabilitas” ucapnya.

 

Bahri berharap dengan diterimanya penghargaan terbaik ke III ini realisasi belanja harus dipertahankan dan ditingkatkan untuk kerja nyata demi kesejahteraan masyarakat Mubar.

DISKOMINFO MUBAR. GO.ID- Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menandatangani memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Govermance). Penandatanganan ini dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPKP Sultra pada hari Rabu 8 Maret 2023.

 

Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Muna Barat melalui Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memprogramkan pembangunan antara lain:

1. Pembangunan Kantor Bupati
2. Pembangunan Kantor DPRD
3. Pembangunan Mall Pelayanan Publik
4. Pembangunan Rujab Bupati
5. Pembangunan Rujab ketua DPRD
6. Pembangunan Rujab Wakil Ketua DPRD
7. Pembangunan masjid Agung

 

Dalam sambutan nya Pj Mubar Bahri menyatakan bahwa penandatanganan MoU tersebut terlaksana setelah melalui beberapa tahapan dimulai dari ekspos permohonan pendampingan pelaksanaan kegiatan PUPR Tahun Anggaran 2023,  diskusi dan beberapa masukan dari pihak Perwakilan BPKP Sultra sebagai pendampingan dalam hal penyusunan Owner Estimator (OE) dan Pelaksanaan Kontrak.

 

Secara detail   pelaksanaan pendamingan meliputi proses perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan pengukuran Bersama mutual check 0, pelaksanaan pengukuran Bersama mutual check 25%, pelaksanaan pengukuran Bersama mutual check 50%, pelaksanaan pengukuran Bersama mutual check 75% dan pelaksanaan pengukuran Bersama mutual check 100%.

 

Untuk itu beliau berharap ini merupakan awal Kerjasama antara Pemda Kabupaten Muna Barat dengan Perwakilan BPKP Sultra yang dapat terus berlanjut pada berbagai program dan kegiatan pada OPD lain dilingkup Pemda Kabupaten Muna Barat baik tahun ini maupun tahun-tahun mendatang.

 

Sementara itu Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Tenggara mengatakan, BPKP Sultra akan terus berkolaborasi melakukan pendampingan bersama Inspektorat Mubar guna mendampingi dan mengawal proyek stategis yang telah menjadi cita-cita Pembangunan daerah Kabupaten Muna Barat tersebut.

“Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada Pemda Kabupaten Muna Barat atas kepercayaannya untuk membantu memberikan penguatan dalam tata Kelola pembangunan yang ada di Muna Barat,” tutupnya.