Sebanyak 13 kepala desa pesisir di Kabupaten Muna Barat menyatakan komitmen mendukung implementasi pengembangan perikanan skala kecil berkelanjutan yang menjadi bagian dari program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP).
Ikrar tersebut disampaikan saat agenda Bincang-bincang (Talkshow) Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan tema Pengelolaan Akses Area Perikanan untuk Pengembangan Perikanan Skala Kecil Berkelanjutan digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Muna Barat bersama Rare Indonesia di Desa Pajala Kecamatan Maginti, Selasa (9/8/2022).
Adapun 13 kepala desa yang mendukung program Rare Indonesia tersebut tersebar di pesisir Kecamatan Maginti dan Kecamatan Tiworo Utara. Ikrar ini disampaikan sebagai bentuk komitmen mereka dalam melestarikan sumber daya perikanan pesisir di Kabupaten Muna Barat.
Program Manager Rare Imanda Hikmat Pradana mengatakan, kegiatan yang bertujuan untuk membangun sinergitas antara pemerintah Kabupaten Muna Barat dan masyarakat ini merupakan satu bagian dari pelaksanaan program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) yang diinisiasi oleh DKP Provinsi Sultra sejak tahun 2019 lalu.
Oleh karena itu, lanjutnya, penting bagi para kepala desa yang wilayahnya masuk ke dalam kawasan PAAP untuk bisa saling bahu-membahu mendukung program ini.
Sejalan dengan hal tersebut, ikrar kepala desa adalah wujud nyata semangat bersama kepala desa di tiga kecamatan di Muna Barat untuk mengatasi permasalahan perikanan.
Program ini pun selaras dengan semangat PAAP yang diamanahkan dalam Peraturan Gubernur No. 36 tahun 2019 tentang Pengelolaan Akses Area Perikanan pasal 3.
Selain kepala desa, PJ Bupati Muna Barat Dr Bahri turut menyatakan dukungan sama demi suksesnya program PAAP di kabupaten yang nahkodai. Pejabat di Kemendagri itu pun ikut menjadi pembuka sekaligus narasumber dalam sesi talkshow yang digelar Rare Ind
onesia bersama DKP Muna Barat.
Keterlibatan langsung orang nomor satu di Muna Barat dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen serius DOB pecahan Kabupaten Muna itu dalam mengembangkan sektor perikanan dan memberikan perhatian yang khusus terhadap nelayan lokal dan tradisional.
Ia pun sempat menyampaikan permasalahan mengenai menurunnya hasil tangkapan karena ilegal fishing. Kondisi ini,kata Bahri menunjukkan bahwa perlu adanya kolaborasi untuk pengawasan sumber daya ikan, antar pihak-pihak yang bergerak di wilayah perairan maupun aparat, masyarakat dan dinas-dinas terkait.
Adapun peserta yang hadir pada kegiatan talkshow yakni instansi terkait, perwakilan kelompok nelayan, jurnalis, kepala desa dan BPD.
Lebih jauh, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Muna Barat La Jono mengatakan perubahan positif yang muncul di masyarakat memacu DKP untuk melakukan program penyadartahuan masyarakat pesisir, bantuan alat tangkap tradisional dan sarana pengawasan untuk menghadapi tantangan perikanan yang terjadi di masyarakat.
