Penulis: Penulis Kominfo

Buruknya pelayanan publik di Kabupaten Muna Barat, mendapat sorotan dari Ombudsman, bahkan ombudsman memberi tanda merah.

Peningkatan Sumber Daya Manusi (SDM) menjadi faktor utama penyebab Muna Barat menjadi pelayakan publik, serta pelayanan internet kurang memadai menjadi kendala utama,

Menanggapi hal tersebut, Pj Bupati Mubar, Dr Bahri telah menyiapkan langkah-langkah konkrit mengatasi hal itu. Hal pertama adalah menata ulang birokrasi sesuai aturan dan mendirikan gedung-gedung perkantoran.

Dikatakannya, dimulai dengan pembangunan kantor Bupati dan DPRD yang dipusatkan di Bumi Praja Laworoku. Peletakan batu pertamanya pun telah dilakukan langsung oleh Gubernur Sultra, Ali Mazi beberapa waktu lalu.

“Insya Allah di tahun 2023 pembangunannya sudah rampung dikerjakan,” kata Bahri, Sabtu (26/8/2022)

Dirjen Perencanaan Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) itu juga mengadakan kontrak kerja bersama para aparaturnya guna mengukur hasil kinerja selama beberapa waktu kedepan.

Jika mengecewakan, lanjut dia, tak tanggung-tanggung konsekuensi jelas di depan mata menanti para pemangku kebijakan.

“Biar jelas saya mengukur atau mengevaluasi kinerja sesuai program yang telah ditarget. Jadi, apa yang dikerja dan outputnya harus jelas,” terangnya.

Jebolan STPDN 07 itu mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengabdi di jazirah Bumi Laworoku untuk selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan pendidikan. Kuasai bidangnya masing-masing agar pelayanan semakin baik.

“Semoga kedepannya kita ada kemajuan, ayo kerja kerja dan kerja,” tandas Bahri.

sumber:https://edisiindonesia.id/2022/08/26/dinilai-buruk-ini-cara-jitu-pj-bupati-mubar-atasi-pelayanan-publik/

Pj Bupati Muna Barat, Dr. Bahri, siap menjalankan salah satu program prioritas presiden RI, Joko Widodo, dalam hal peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal itu disampaikan Bahri saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kecamatan Barangka, Senin (22/8/2022).

Ia menjelaskan, Peraturan Pemerintah turunan Undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja yakni memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap Koperasi dan UMKM. Untuk itu, Bahri ingin memastikan seluruh pelaku UMKM dan koperasi terdaftar dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sebagai syarat wajib pengajuan bantuan modal.

“Kemarin kami sudah melihat berapa jumlah koperasi, usaha kecil, usaha menengah dan usaha mikro kita karena di dalam aturan sangat jelas bahwa UMKM di beri kemudahan makanya saya akan anggarkan ini pada anggaran perubahan,” jelasnya.

Guna mendukung kelancaran para pelaku UMKM, Direktur Perencanaan keuangan daerah Kemendagri ini akan melakukan peningkatan kapasitas. Berupa pelatihan wirausaha yang menyangkut tentang peningkatan kapasitasnya masing-masing.
Selanjutnya akan diberikan pembiayaan atau hibah modal usaha agar UMKM di wilayah Muna Barat berkembang sehingga roda perekonomian masyarakat terus bergerak.

“Ketika kita kasih bantuan hibah, modal , sarana prasarana maka koperasi UMKM akan hidup, makanya lima agenda prioritas presiden salah satunya adalah UMKM makanya saya juga akan fokus di sini dengan memastikan Koperasi dan UMKM terdaftar, kita tingkatkan kapasitasnya dan dipastikan agar bagaimana program ini dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan,” pungkasnya.

sumber: https://sultralive.com/jalankan-program-prioritas-presiden-pj-bupati-bahri-ingin-pastikan-seluruh-umkm-di-mubar-terdaftar/

Pemkab Muna Barat memiliki komitmen tinggi mewujudkan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Hal itu direalisasikan dengan mencanangkan gerakan Indonesia bersih di Desa Walelei, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat, Senin 22 Agustus 2022.

Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, Bahri menjelaskan Desa Walelei dipilih sebagai program gerakan Indonesia bersih karena fokus pada peningkatan prilaku hidup bersih dan sehat.

“Masyarakat Desa Walelei sudah melakukan pengolahan sampah yang baik, makanya Walelei terpilih sebagai desa gerakan Indonesia bersih,” tuturnya.

Bahri memberikan apresiasi masyarakat dan pemerintah di Desa Walelei. Dalam kunjungan tersebut, Bahri menjanjikan bakal mengaspal jalan Desa Walelei di lorong satu dan lorong dua. “Rencana akan dikerjakan tahun ini melalui anggaran APBD perubahan,” pungkasnya.

sumber: https://rubriksultra.com/bahri-komitmen-wujudkan-gerakan-revolusi-mental/

Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar) menandatangani perjanjian kontrak kinerja sebagai tolok ukur dan bentuk bahan evaluasi terhadap kerja OPD.

Penandatanganan dilakukan disela-sela pelaksanaan apel gabungan Pemkab Mubar di halaman kantor bupati, Senin, (22/8/22).

Dikatakan PJ Bupati Bahri bahwa kesejahteraan yang telah diberikan Negara kepada ASN harus dibalas dengan kinerja yang baik.

“Hari ini kita tandatangani, agar kinerjanya jelas. Apa yang dikerjakan dan output yang dihasilkan apa,” ucapnya.

Dijelaskan Bahri, capaian kinerja yang masuk ke dalam kontrak kerja sudah tercantum dalam program APBD tahun 2022. Hal ini akan memberikan kemudahan kepada PJ Bupati dalam melakukan evaluasi kinerja terhadap ASN di Mubar.

“Tolok ukurnya capaian kinerja. Bukan karena kedekatan atau spoile sistem,” tegas Bahri.

Bahri berharap seluruh ASN baik itu pejabat eselon, pejabat administrator, pejabat pengawas maupun pejabat fungsional dan staf dapat meningkatkan kompetensinya, menguasai bidangnya, mengubah pola pikirnya dan budaya kerja, serta melakukan inovasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Diungkapkannya, dalam waktu dekat dirinya akan melakukan reformasi birokrasi terhadap pejabat eselon dua.

“Setelah menata eselon dua saya akan banyak keluar daerah untuk mencari anggaran agar bisa masuk di Muna Barat. Termasuk pembangunan infrastruktur dan program lain. Kalau hanya APBD yang sekitar 700 Milyar, tidak sebanding dengan banyaknya program prioritas kebutuhan masyarakat,” tuturnya.

sumber: https://infomubar.com/pj-bupati-mubar-tandatangani-kontrak-kinerja-mudahkan-evaluasi-opd/

Memperingati Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia, Pj Bupati Muna Barat, Dr. Bahri mengajak seluruh pihak untuk memaknai kemerdekaan dengan mengisi pembangunan. Hal ini bermanfaat agar masyarakat lebih sejahtera.

“Di hari ulang tahun kemerdekaan RI ini kita harus menjalankan pembangunan agar masyarakat Muna Barat lebih sejahtera,” ujarnya, Rabu (17/8/2022).

Bahri berharap seluruh elemen masyarakat dapat menumbuhkan rasa cinta kepada bangsa dan negara.

“Mari kita tingkatkan rasa syukur dan rasa cinta kita terhadap tanah air kita guna mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Satukan jiwa dan raga menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa,” harapnya.

Ia juga juga meminta, masyarakat dapat menyukseskan dan saling bahu membahu dalam merealisasikan apa yang menjadi cita-cita dan tujuan pembangunan pemekaran Kabupaten Muna Barat.

“Semoga kita selalu menjunjung tinggi kekompakan dalam memajukan serta meningkatkan kualitas kita menuju daerah yang lebih baik,” pungkasnya.

sumber: https://detikmubar.com/hut-77-tahun-ri-pj-bupati-mubar-ajak-elemen-strategis-perkuat-pembangunan/

Sejak dipercayakan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Muna Barat (Mubar), Muhamad Fajar Fariki telah mengidentifikasi masalah jaringan yang ada di Muna Barat.

“Identifikasi masalah jaringan itu langkah konkret kita. Sejauh ini belum meratanya signal telekomunikasi di sejumlah titik menjadi salah satu kendala yang kita hadapi,” ujarnya.

Dari identifikasi ini nantinya akan dicarikan solusi yang tepat, apakah penggunaan internet satelit di wilayah wilayah yang jauh dari fiber optik atau Base Transceiver Station (BTS), atau malah penambahan BTS lagi.

“Ini akan menjadi dasar kami untuk perbaikan jaringan komunikasi. Sudah kita mapping semua, nanti kita akan sampaikan ke pak Bupati,” ujarnya.

Fajar juga menyampaikan agar solusi yang dihadirkan bisa maksimal, dirinya akan melakukan komunikasi sampai tingkat kementerian.

sumber: https://detikmubar.com/masalah-jaringan-komunikasi-sudah-dimapping-diskominfosantik-mubar-segera-hadirkan-solusi/

Hari ini 11 pelaksana tugas (plt) kepala dinas (Kadis) terima surat keputusan (SK) dari PJ Bupati Bahri, Senin, (15/8/2022).

Bupati Muna Barat Dr. Bahri secara tegas memberikan pesan kepada 11 plt kadis yang baru saja dilantik. Menurutnya pejabat yang sudah dilantik harus melakukan langkah-langkah strategis.

“Yang pertama tentu melakukan serah terima jabatan, kemudian buat langkah-langkah strategis,” ujar Bahri.

Bahri juga berpesan agar kadis-kadis tersebut mempelajari setiap masalah yang ada dan melakukan perencanaan tindak lanjut.

“Lakukan perencanaan tindak lanjut, buat inovasi, koordinasikan dan kerjasama dengan seluruh OPD,” tegasnya.

Bagi PJ Bupati Mubar ini, yang paling utama dari jabatan yang diamanahkan adalah bagaimana kinerjanya. Dirinya berjanji akan melakukan evaluasi.

“Setelah evaluasi, tiga bulan ke depan kita lakukan mutasi susulan,” tuturnya.

Dari pantauan tim di lapangan, dinas-dinas yang telah mendapat SK adalah sebagai berikut:

Dinas Kominfo
Dinas Perumahan
Dinas Lingkungan Hidup
KESBANGPOL
Dinas Koperasi
Sekwan
Dinas Pendapatan
Dinas Pemberdayaan Perempuan
Bappeda
Dinas Nakertrans
Dinas Perpustakaan

sumber: https://radarsultra.com/11-plt-kepala-dinas-baru-diminta-pj-bupati-mubar-untuk-lakukan-inovasi/

Setelah melakukan mutasi pejabat, Pj Bupati Muna Barat, Dr. Bahri langsung memberikan wejangan. Hal itu, disampaikannya melalui apel gabungan pada Senin, (15/08/2022).

Bahri mengatakan agar para pejabat memposisikan diri sesuai kompetensinya masing-masing. Melalui kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa jabatan hanyalah amanah. Kapan saja jabatan yang diamanahkan kepada seseorang dapat digantikan dan dievaluasi .

“Untuk itu tunjukkan kinerja masing-masing,” singkatnya.

Selain itu, pejabat yang telah ditunjuk saat ini diharapkan segera melakukan langkah-langkah dengan melakukan serah terima jabatan internal di setiap OPD masing-masing. Kemudian mempelajari dan memetakan setiap masalah dan melakukan berbagai inovasi, serta melakukan koordinasi dan kerja sama.

“Termasuk merencanakan langkah dan tindak lanjut setiap permasalahan di OPD masing-masing,” jelasnya.

Selain itu, ia menginginkan pejabat eselon III dan IV dapat menunjukkan prestasi sesuai dengan perjanjian kinerja.

“Jangan lupa yang paling utama dalam aspek peraturan perundang-undangan dapat dipelajari dan dikuasai karena masyarakat kita dari berbagai pihak melihat dan menilai kinerja kita. Maka dari itu dalam jangka waktu tiga bulan, kita akan lakukan mutasi lagi. Sekali lagi selamat dan sukses, semoga tugas yang telah diemban saat ini dapat berjalan dengan baik dan lancar,” pungkasnya.

sumber: https://sultra.co.id/pj-bupati-bahri-beri-pesan-tingkatkan-kinerja-pada-apel-gabungan/

Pj Bupati Muna Barat, Bahri, baru saja melakukan mutasi dan rotas terhadap 196 pejabat esalon III dan IV.

Sejalan dengan itu, keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan, Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu mewanti-wanti pejabatnya untuk tidak alergi dengan pers bila dikonfirmasi.

Jebolan STPDN 07 itu memberikan ruang bagi pejabatnya membuat statemen di media massa untuk menghindari pencatutan nama dalam pemberitaan, seperti yang terjadi selama ini di Bumi Laworoku.

Menurutnya, pers adalah mitra strategis pemerintah. Peran pers sebagai pilar keempat demokrasi. Pers secara konsisten telah mewartakan kerja pemerintah, memberikan dukungan dan kritikan.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Muna Barat, Muhamad Fajar Fariki membuka ruang bagi kalangan pers dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik. Dalam pemerintahan, fungsi kontrol pers sangat dibutuhkan, sehingga pemerintah dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian juga, melalui peran pers, apa yang sudah, sedang dan direncanakan pemerintah, dapat diketahui publik secara luas.

sumber: https://detikmubar.com/usai-mutasi-dan-rotasi-196-pejabat-pj-bupati-mubar-ingatkan-tak-alergi-terhadap-pers/

Sebanyak 13 kepala desa pesisir di Kabupaten Muna Barat menyatakan komitmen mendukung implementasi pengembangan perikanan skala kecil berkelanjutan yang menjadi bagian dari program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP).

Ikrar tersebut disampaikan saat agenda Bincang-bincang (Talkshow) Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan tema Pengelolaan Akses Area Perikanan untuk Pengembangan Perikanan Skala Kecil Berkelanjutan digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Muna Barat bersama Rare Indonesia di Desa Pajala Kecamatan Maginti, Selasa (9/8/2022).

Adapun 13 kepala desa yang mendukung program Rare Indonesia tersebut tersebar di pesisir Kecamatan Maginti dan Kecamatan Tiworo Utara. Ikrar ini disampaikan sebagai bentuk komitmen mereka dalam melestarikan sumber daya perikanan pesisir di Kabupaten Muna Barat.

Program Manager Rare Imanda Hikmat Pradana mengatakan, kegiatan yang bertujuan untuk membangun sinergitas antara pemerintah Kabupaten Muna Barat dan masyarakat ini merupakan satu bagian dari pelaksanaan program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) yang diinisiasi oleh DKP Provinsi Sultra sejak tahun 2019 lalu.

Oleh karena itu, lanjutnya, penting bagi para kepala desa yang wilayahnya masuk ke dalam kawasan PAAP untuk bisa saling bahu-membahu mendukung program ini.

Sejalan dengan hal tersebut, ikrar kepala desa adalah wujud nyata semangat bersama kepala desa di tiga kecamatan di Muna Barat untuk mengatasi permasalahan perikanan.

Program ini pun selaras dengan semangat PAAP yang diamanahkan dalam Peraturan Gubernur No. 36 tahun 2019 tentang Pengelolaan Akses Area Perikanan pasal 3.

Selain kepala desa, PJ Bupati Muna Barat Dr Bahri turut menyatakan dukungan sama demi suksesnya program PAAP di kabupaten yang nahkodai. Pejabat di Kemendagri itu pun ikut menjadi pembuka sekaligus narasumber dalam sesi talkshow yang digelar Rare Ind

onesia bersama DKP Muna Barat.

Keterlibatan langsung orang nomor satu di Muna Barat dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen serius DOB pecahan Kabupaten Muna itu dalam mengembangkan sektor perikanan dan memberikan perhatian yang khusus terhadap nelayan lokal dan tradisional.

Ia pun sempat menyampaikan permasalahan mengenai menurunnya hasil tangkapan karena ilegal fishing. Kondisi ini,kata Bahri menunjukkan bahwa perlu adanya kolaborasi untuk pengawasan sumber daya ikan, antar pihak-pihak yang bergerak di wilayah perairan maupun aparat, masyarakat dan dinas-dinas terkait.

Adapun peserta yang hadir pada kegiatan talkshow yakni instansi terkait, perwakilan kelompok nelayan, jurnalis, kepala desa dan BPD.

Lebih jauh, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Muna Barat La Jono mengatakan perubahan positif yang muncul di masyarakat memacu DKP untuk melakukan program penyadartahuan masyarakat pesisir, bantuan alat tangkap tradisional dan sarana pengawasan untuk menghadapi tantangan perikanan yang terjadi di masyarakat.

sumber: https://liputansultra.com/13-kepala-desa-mendukung-perikanan-berkelanjutan-di-muna-barat/