Penulis: Penulis Kominfo

Usai dilantik menjadi PJ Bupati Muna Barat, DR Bahri, sepertinya masih saja ada segelintir orang atau kelompok yang belum bisa menerimanya sebagai pengganti pemimpin sebelumnya.

Sehingga berbagai kesalahannya pun dicarikan jalan agar betul betul menjadi sebuah salah dimata publik alias di tengah tengah masyarakat Muna Barat.

Padahal apa yang menjadi sanggahan mereka itu sebenarnya tidak subtansi untuk dijadikan alasan kalau DR Bahri gagal dalam memimpin Muna Barat.

“Ini kan beliau baru tiga bulan menjadi Penjabat di Muna Barat. Masak kok selalu dicarikan kesalahannya. Yang semestinya kita sama sama bersatu untuk mendukung program beliau yang notabennya semua berpihak kepada rakyat,”sebut Juru Bicara Bupati Muna Barat, Muhammad Fajar Fariki.

Mulai dari kebijakan masalah tanah. Ini juga dipersoalkan kompesasi tanah bukan memberi apresiasi. Padahal sudah diketahui kalau kompensasi tanah itu ada nanti di perubahan.

Kemudian rencana program shalat berjamaah di desa desa. Ini juga yang ikut disoal katanya kenapa bukan di kota Laworo saja?

Ini sama skema politiik biasa yang di mainkan oleh orang atau sekelompok yang belum moveon dan masih suka dengan masa lalu, dan ini disebut kelompok Romantisme politik.

“Semestinya mereka harus tau bahwa proses pendekatan pimpinan terhadap bawahannya itu bukan hanya dikantor atau didatangi oleh masyarakat tetapi pimpinan juga wajib mendatangi warganya. Ya karena kita agama islam maka kita dekatkan melalui shalat berjamaah. Apakah itu salah? tegas Fajar Fariki.

Selanjutnya kebijakan yang baru saja dilakukan oleh PJ Bupati soal mutasi. Ini juga yang tidak sama sekali difahami bahwa apa yang dilakukan DR Bahri tersebut adalah perintah undang undang berdasarkan rekomendasi KASN.

“Lagi pula soal masalah salah ketikan? Ya Allah masak hanya karena hal hal kecil saja dibesar besarkan hingga harus dipublish,”ujar alumni Pasca Sarjana Fisipol UHO ini.

Ini adalah contoh dari skema politik bumi hangus. Yakni strategis politik bumi hangus adalah suatu cara yang di lakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menghancurkan suatu fakta, nilai dan norma serta keberhasilan hari ini. sehingga membentuk suatu opini politik bahwa , kemarin atau masa lalu itu lebih baik daripada hari ini.

Padahal semua sudah tahu kalau apa yang akan dikerjakan oleh DR Bahri itu semuanya berpihak pada rakyat.

Mulai dari penataan birokrasi melalui konsistensi merit sistem, menaikkan TPP, penataan pelayanan dasar pada sektor pendidikan dan kesehatan, pekerjaan umum, sosial dan trantinbulinmas.

Selanjutnya perlindungan sosial berupa, UHC 100%, kemiskinan ekstrem melalui BLT APBD, perekonomian, pertanian cetak sawah, jagung dan memperbaiki saluran (primer, tersier, dan sekunder).

“Investasi jagung kuning dan ubi untuk tapioka (jagung melalui koperasi tanya dinas koperasi) , perkebunan dan peternakan, perikanan tangkap dan budidaya. Ini yang telah digagas dengan cerdas oleh DR Bahri sebagai PJ Bupati Mubar,”ungkapnya.

Olehnya itu, Fajar Fariki menarik simpul bahwa hilangkan strategis politik hangus dan mari kita beri dukungan semua elemen masyarakat untuk mewujudkan langkah yang dilakukan oleh PJ DR Bahri untuk mewujudkan asa masyarakat Muna Barat.

“Insyallah gagasan dan ide ide ini akan terealiasi awal dalam skema perubahan anggaran ditahun berjalan 2022 ini, dan tentu akan dilanjutkan di tahun 2023 mendatang,”pungkasnya.

sumber:https://www.suarakpk.com/2022/08/fajar-fariki-hilangkan-strategis.html

Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara, Dr Bahri ungkap proyeksi program strategisnya untuk beberapa tahun kedepan.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara Musda ke- II KAHMI dan FORHATI Mubar di Aula Hotel Ungu, Raha, Sabtu (27/8/2022).

Project pembangunan yang dicanangkannya berawal dari gagasan besar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Mubar 2022-2026.

Fokus utama di 2022 setelah dilakukan rasionalisasi APBD, lanjut Bahri, yakni peningkatan kualitas aspek pelayanan publik, pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana perkantoran pemerintah, peningkatan daya saing Infrastruktur daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

“Sejumlah prioritas pembangunan, kami berharap semua pihak berkontribusi melahirkan saran, ide, gagasan bahkan kritikan mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan pembangunan bahkan turut serta menjaga seluruh aset-aset pembangunan daerah,” ucapnya.

Lebih jauh lagi, Dr. Bahri mengatakan bahwa beberapa program strategisnya yakni melakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid agung, Kantor Bupati dan Kantor DPRD Mubar.

Selain itu, juga pembangunan mall pelayanan publik, kemudian, pembangunan Rujab Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD, secara bertahap akan melakukan pembangunan posko pemadam kebakaran untuk 3 wilayah (Tiworo Raya, Lawa Raya dan Kusambi Raya).

Pembangunan infrastruktur jalan/jembatan untuk mendorong konektivitas wilayah pada seluruh wilayah kecamatan.

“Peletakan batu pertama dan penyusunan dokumen kita realisasikan tahun ini (2022), sehingga nantinya di 2023 sudah mulai pembangunan fisiknya,” ucapnya.

sumber:https://tegas.co/2022/08/28/komandoi-mubar-ini-program-strategis-dr-bahri-untuk-pembangunan-2022-2023/

Program dan inovasi kerja PJ Bupati Muna Barat, DR Bahri terkait pembangunan sarana perkantoran dan kenaikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) serta penataan birokrasi itu bukanlah sebagai janji politik.

Sebab, kebijakan PJ Bupati Mubar untuk membangun sarana perkantoran dan kenaikan TPP sesungguhnya bukanlah janji politik, melainkan kebijakan yang secara tekstual tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2022- 2026.

Dimana dalam RPD itu tidak ada Visi dan Misi Bupati makanya tidak bisa dikatakan dokumen itu sebagai janji politik.

Karena RPD tersebut merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang menjadi pedoman atau rujukan PJ Bupati dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan dalam periode 2023-2026 atau sampai dengan adanya Bupati defenitif.

“Perlu diketahui bahwa dokumen tersebut sudah dibahas bersama dengan seluruh Stakeholder di daerah termasuk pihak DPRD dan perwakilan masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik,” tegasnya.

Kata dia bahwa dalam rencana pembangunan daerah tersebut didasari atas permasalahan-permasalahan utama pembangunan yang ada selama ini.

“Permasalah itu antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), rendahnya produksi, produktivitas dan nilai nambah perekonomian daerah, belum optimalnya tata kelola pemerintahan, belum optimalnya daya saing infrastruktur dan lingkungan,”jelasnya.

Dan yang perlu diingat bahwa yang tetapkan itu semua bukan Pj Bupati tetapi Bupati Defenitif sebelumnya sesuai dengan Instruksi Mendagri 70 Tahun 2021.

“Dalam dokumen RPD itu tujuannya adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan, dengan sasaran meningkatnya transparansi dan kualitas pelayanan publik,”sebutnya

Seperti pembangunan kantor, rujab kantor DPRD dan fasilitas pelayanan publik lainnya, itu merupakan salah satu program yang memang akan mendukung tercapainya indikator yang sasarannya pada aspek pelayanan publik.

“Saya kira kita masih ingat pada tahun-tahun sebelumnya hasil penilaian Ombudsmen di Muna Barat mendapat penilaian Rapor Merah sehingga di masa kepemimpinan DR Bahri diharapkan bisa dapat meningkat menjadi Rapor Kuning atau Hijau,”ungkapnya.

Untuk itu, dia meminta dukungan kepada seluruh elemen masyarakat untuk memberi kesempatan PJ Bupati Mubar, DR Bahri membawa daerah ini kearah yang lebih baik dan bermasa depan.

“Kita doakan bersama dibawa komando DR Bahri bisa memberi wajah baru untuk daerah Muna Barat demi meningkatkan masa depan dan kesejahteraan masayakat di bumi Laworo ini,” pungkasnya.

sumber:https://www.suarakpk.com/2022/08/fajar-fariki-program-pj-dr-bahri.html#.YwrfPHaC1bc.whatsapp

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Muna Barat (Mubar) telah melakukan langkah konkrit dalam mewujudkan kedaulatan pangan lokal. Kondisi ini juga didukung oleh para penyuluh dan kelompok tani di lingkup Mubar. Terbukti saat pelaksanaan Seminar Nasional mengenai hal ini mendapatkan respon positif. Ini menjadi salah satu faktor kemajuan daerah di masa depan.

Hal ini disampaikan Ketua Panitia Seminar Nasional terkait digitalisasi pertanian dan peternakan di Mubar La Harudin.

“Secara pribadi dan kelembagaan, mengapresiasi Pemda dan masyarakat Mubar atas terselenggaranya kegiatan ini. Terutama kepada Pak Bahri selaku Pj Bupati Mubar yang menjadi Keynot spiker dalam acara seminar. Ini pertanda masa depan gemilang bagi kemajuan daerah dan kedaulatan pangan Mubar,” ungkapnya, Kamis (25/08/2022).

Ketua Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Unsultra ini menyampaikan, Pj Bupati Mubar merupakan potret pemimpin yang visioner. Selalu melakukan inovasi-inovasi baru dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. “Saya salut dengan Pak Bahri atas gebrakan-gebrakan yang dilakukan dalam memajukan Mubar. Salah satunya menyangkut rencana pengembangan potensi peternakan dan pertanian,” tuturnya.

Selain itu Bahri memadukan peran antara akademisi dan praktisi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). “Kolaborasi antara akademisi dan praktisi sangat penting untuk daerah, yang itu telah dilakukan oleh Pj Bupati Mubar hari ini,” terangnya.

Alumni Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo (UHO) ini optimis, kedepan Mubar akan mewujudkan kedaulatan pangan. “Pj Bupati hari ini telah mengawali proses terwujudnya kedaulatan pangan di Mubar. Kalau ada dukungan dan partisipasi dari semua stake kholder, saya optimis impian itu akan terwujud,” tuturnya.

Ia apresiasi Pak Rektor Unsultra, yang telah menjalin kerjasama dengan Pemda Mubar. Ini merupakan langkah pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat. “Langkah yang dilakukan oleh Pak Andi Bahrun hingga melahirkan MoU dengan Pemda Mubar, hal yang luar biasa. Sebab ini menjadi wujud nyata kontribusi Unsultra kepada masyarakat, secara keilmuan” pungkasnya.

sumber:https://potretterkini.id/kaprodi-agribisnis-apresiasi-mou-antara-pemda-mubar-dan-unsultra-wujudkan-kedaulatan-pangan/

Usulan pinjaman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat sebesar Rp 180 miliar pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dibatalkan.

Pembatalan pinjaman yang diusulkan pemerintahan sebelumnya itu setelah ada kesepakatan antara Pj Bupati, Bahri dan DPRD. Anggaran pinjaman itu pun akhirnya dikeluarkan dari dokumen APBD Perubahan 2022.

Pj Bupati, Bahri bilang, usulan pinjaman tersebut sampai saat ini belum mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementrian Keuangan (Kemenkeu). Nah, karena belum ada kejelasan hingga mendekati akhir tahun ini, terpaksa anggaran pinjaman yang masuk di APBD induk itu dikeluarkan.

“Dampak belum disetujuinya pinjaman itu mempengaruhi daya serap yang masih sangat rendah,” ungkap Bahri, Sabtu (27/8/2022).

Menurut jebolan STPDN 07 itu, program yang akan dibiayai pinjaman seperti ring road (jalan lingkar) dan rumah sakit (RS) belum terlalu mendesak. Justru dengan pinjaman itu, akan membebani keuangan daerah selama 8 tahun, karena setiap tahunnya, Pemkab harus membayar bunga dan pokok pinjaman sebesar Rp 30 miliar.

“Kalau untuk RS, masih bisa dibiayai melalui APBD,” timpalnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Muna Barat, Uking Djassa menerangkan, dengan dihilangkannya pinjaman, mengangkat daya serap. Karena itu, hal yang tepat bila anggaran pinjaman itu dicoret. Apalagi, sejak pinjaman itu disetujui, ada catatan yang diberikan anggota dewan terkait dengan penggunaannya. Di mana, tidak harus difokuskan pada ring road dan RS.

“Sejak awal kami dari Fraksi Golkar juga sudah ingatkan penggunaan dana pinjaman itu agar tidak hanya difokuskan pada ring road, tetapi harus merata pada pembangunan infrastruktur lainnya. Jadi, bila pinjaman itu dibatalkan, sudah tepat,” tandasnya.

sumber:https://telisik.id/news/pemkab-muna-barat-batalkan-pinjaman-pen-rp-180-miliar

Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam dan Forum Alumni HMI-Wati Muna Barat baru saja selesai menggelar Musyawarah Daerah ke-II di Raha, Sabtu, 27 Agustus.

Musda tersebut dibuka langsung Pj Bupati Muna Barat Bahri dan dihadiri Presidium Majelis Wilayah KAHMI Sultra, Mastri Susilo. Selain itu, tokoh KAHMI Mubar juga turut hadir antara lain Wakil Ketua DPRD Mubar, Uking Jasa, Ketua Majelis Pakar KAHMI Mubar La Ode Koso serta anggota DPRD Mubar La Ode Sariba dan Rahman.

Acara itu juga disaksikan masing-masing pengurus organisasi seperti Ketua Tanfidziyah NU Kabupaten Muna La Pata Abdu, Ketua KNPI Muna Muhram Naadu serta mantan Ketua KPU Muna Amin Rambega.

Dalam Musda tersebut, Munawir Dio dikukuhkan menggantikan Zahrir Baitul sebagai Ketua MD KAHMI Mubar periode 2022-2027. Adapun Ketua FORHATI tetap diamanahkan kepada Wa Ode Sitti Sarpan untuk periode keduanya.

Ketua MD KAHMI demisioner, Zahrir Baitul mengatakan pergantian kepengurusan merupakan kewajiban konstitusional organisasi setiap lima tahun sekali. Tahun ini menjadi kali kedua MD KAHMI menggelar Musda setelah tahun 2017 lalu dilaksanakan Musda bersama MD KAHMI Muna. “KAHMI Mubar Musda pertama 2017. Saat itu Muna Barat baru 2 tahun mekar,” ujarnya.

Zahrir mengungkapkan, KAHMI merupakan organisasi yang telah eksis memberi kontribusi dalam sejarah Indonesia sejak didirikan dalam kongres ke-8 HMI di Surakarta tahun 1966. KAHMI konsisten membawa semangat memertahankan dan mengisi kemerdekaan serta menyebarkan syiar Islam. Dalam eksistensinya, KAHMI telah menjadi bidan yang melahirkan banyak pemimpin nasional.

Zahrir menyebut, organisasi sebesar KAHMI penting menjaga siklus regenerasi. Proses itu menjadi momentum mengeratkan kembali simpul konsolidasi KAHMI dalam mewujudkan tujuan organisasi yakni terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah subhanahu wata’ala.

“KAHMI ini organisasi yang memegang teguh konsep kebangsaan dan keumatan. Kita berharap pengurus baru bisa membawa KAHMI makin berkontribusi bagi daerah dalam rangka menjemput kemajuan Muna Barat,” terangnya.

Presidium MW KAHMI Sultra Mastri Susilo menyebut organisasi ini terbukti selalu melahirkan kader yang kiprahnya tidak pernah mati. Ia mencontohkan, kader seperti Zahrir Baitul yang berhasil menjadi legislator di dua daerah berbeda yakni Muna Barat dan Muna.

Menurutnya, sebagai organisasi, KAHMI terbukti mampu melahirkan figur pemimpin yang baik. Ia juga berharap, KAHMI secara organisasi maupun lewat kadernya dapat membangun sinergitas bersama Pemkab Mubar dan stakeholder lainnya dalam menciptakan kemajunan untuk daerah, bangsa dan agama.

Adapun Pj Bupati Muna Barat, Bahri berharap KAHMI tetap menjadi mitra strategis dan kritis bagi pemerintah daerah. Dirinya terbuka untuk bekerja bersama KAHMI, namun juga tidak ingin organisasi itu kehilangan daya kritisnya terhadap kepemimpinannya di Mubar.

Ia membuka ruang seluas-luasnya bagi KAHMI untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah. Juga mengawal dan memastikan program pemerintah sejalan dengan kepentingan masyarakat. “Saya terbuka untuk bekerjasama. Tetapi juga tidak alergi kritik. Artinya, saya siap memberi ruang kepada KAHMI tetapi tidak ingin hal itu menurunkan sikap kritis aktivis KAHMI,” ujarnya.

sumber:https://lenterasultra.com/web/amp/2022/08/27/munawir-dio-pimpin-kahmi-mubar-sitti-sarpan-ketua-forhati/

Meski pencairan TPP dalam proses, namun PJ Bupati Muna Barat, DR Bahri tak henti hentinya selalu memberikan pencerahan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk taat dan tunduk pada aturan pegawai.

Sebab, itu akan berbias pada TPP. Karena pemberian TPP bagi ASN itu akan mengacu pada daftar hadir. “Kalau malas berkantor, kita potong TPPnya,”ungkap Juru Bicara Bupati Muna Barat, Muhammad Fajar Fariki.

Karena itu pemerintah akan menghadirkan satu aplikasi yang dapat mengukur sejauh mana loyalitas sebagai seorang ASN.

“Pengembangan aplikasi absensi pegawai yang terkoneksi dengan Laporan Kinerja Pegawai dan Besaran
TPP,”sebutnya.

Kata dia, aplikasi tersebut nantinya akan diterima jadi aplikasi yang akan menghitung otomatis jumlah TPP yang diterima setiap pegawai disesuaikan dengan Absensi Pegawai dan Laporan Kinerja yang bersangkutan.

“Sehingga akan membantu dinas keuangan dalam proses pembayaran TPP.. Makanya kami minta setiap OPD untuk kontrol absensinya. Karena pemberian TPP ini berdasarkan penilaiam kehadiran dan kinerja seluruh ASN. Karena untuk mengontrol absensi kehadiran, diakukan berbasis android. Sementara untuk kinerja, kita akan memberikan kontrak kinerja,”ungkapnya.

Sekedar diketahui kalau TPP ASN ini, itu dicairkan dua bulan yakni Juni dan Juli ditambahkan 50 persen. 50 persen tersebut adalah penghargaan dari Bapak Presiden RI kepada daerah yang berhasil dalam menurunkan dan melakukan penanganan pandemi Covid-19 di daerah.

sumber:https://www.suarakpk.com/2022/08/kehadiran-40-persen-dan-kinerja-60.html

Mewujudkan Visinya sebagai Unsultra goes to society, melaksanakan Seminar Nasional di Muna Barat tepatnya di Aula Kantor Bupati Muna Barat (Mubar). Panggung Ilmiah ini disambut baik oleh masyarakat Mubar utamanya dari kalangan Penyuluh dan Kelompok. Sambutan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah (Pemda) Mubar menjadi apresiasi tersendiri bagi Unsultra, utamanya bagi orang nomor satu di institusi tersebut. Sebab pada prosesnya terjadi sinergi antara Pemda Mubar dan Unsultra melalui Memorandum of Understanding (MoU).

“Terimakasih Kepada Pak Bahri selaku Pj Mubar atas terlaksananya kegiatan ini dengan baik dan sukses, dengan adanya MoU kedua belah pihak. Semoga ini merupakan langkah positif bagi kami, untuk bersinergi dan memberi kontribusi bagi Muna Barat,” ujar Rektor Unsultra Prof Dr.Ir. H Andi Bahrun, M.Sc., Agric Kamis (25/08/2022).

Lanjut Andi Bahrun, kegiatan ini merupakan wujud dari implementasi kurikulum merdeka merdeka belajar (KMMB). “Merealisasikan KMMB maka institusi kami turun di masyarakat, sehingga melihat langsung kondisi lapangan. Sehingga dalam implementasi ilmiah ada kolaborasi antara teori ilmiah dan kondisi faktual di lapangan,” tambahnya.

Selanjutnya ia menuturkan kegiatan ini terlaksana merupakan sebuah komitmen, sebagai bagian dari Sumber Daya Manusia (SDM). “Kami ini merupakan aset daerah, punya tanggung jawab untuk memajukan daerah. Untuk itu kemitraan yang terbangun antara Unsultra dan Pemda Mubar sangat kami apresiasi,” jelasnya.

Pakar Pendidikan Sulawesi Tenggara ini lebih lanjut mengagumi potensi pertanian dan peternakan yang ada di Muna Barat. “Sebagaimana yang dipaparkan oleh Pak Bahri saat terkait potensi pertanian dan peternakan, itu sangat luar biasa. Dengan adanya digitalisasi sehingga akses pemasaran hasil pertanian dan peternakan menjadi mudah,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menegaskan agar memilih mitra untuk petani harus waspada. Sebab akan berimbas pada menurunnya semangat petani untuk menekuni profesinya. “Selama ini kita sudah beberapa kali mendampingi masyarakat dengan mitra, namun mengalami kegagalan. Akibatnya petani mengalami stres pasca panen, ini akan menurunkan semangat bagi petani,” tutupnya.

sumber:https://potretterkini.id/wujudkan-visinya-unsultra-goes-to-society-teken-mou-dengan-pemda-mubar/

Penipuan dengan modus atas rekomendasi Bupati untuk mendapatkan atau memberikan proyek pekerjaan acap kali ditemui di wilayah daerah Kabupaten.

Untuk itu, para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau pihak ketiga mesti meningkatkan kewaspadaan. Tak tanggung-tanggung, Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr Bahri sendiri telah mewanti-wanti seluruh SKPD agar tak melayani oknum yang keliling minta proyek dengan mencatut namanya.

Bahkan dirinya menegaskan, jika ada pegawai yang mengiming-imingi pihak lain dengan proyek sesuai arahannya.

“Jangan ada yang catut nama saya dalam pemberian proyek-proyek. Tidak ada keluarga saya yang bicara paket pekerjaan,” kata Bahri dengan nada tegas dihadapan para aparaturnya saat melaksanakan apel pagi di pelataran kantor Bupati beberapa waktu lalu.

Bahri meminta para jajarannya agar fokus bekerja sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Hindari intervensi dari oknum-oknum tak bertanggungjawab.

“Silakan bekerja sesuai tupoksi,” pintanya.

Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) itu juga mengingatkan para OPD tak kumpul-kumpul uang saat menghadapi kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan. Toh, kalau ada yang mau menyumbang, itu tak menjadi pesoalan.

“Di jaman saya tidak ada kumpul-kumpul uang bagi OPD. Kalau mau sumbang, silakan,” tukasnya.

sumber:https://konasaranews.com/2022/08/26/hindari-namanya-dicatut-dengan-janji-proyek-pj-bupati-mubar-ultimatum-aparaturnya/