KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Rangkaian Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 yang berlangsung di Plenary Hall Convention Center Sempaja, Gelora Kadrie Oening, Samarinda, Kalimantan Timur, juga dirangkaikan dengan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK Tahun 2025. Kegiatan strategis ini menjadi forum tertinggi untuk menyelaraskan arah kebijakan dan program Gerakan PKK dengan dinamika pembangunan nasional.
Rakernas X dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Pelindung TP-PKK Pusat, Selvi Ananda Gibran, Ketua Umum TP-PKK, Tri Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, serta Ketua dan Pengurus TP-PKK dari seluruh Indonesia, termasuk Ketua TP-PKK Kabupaten Muna Barat, Ny. Rhika Purwaningsih Darwin bersama jajaran.
Dalam sesi penutupan, Staf Ahli Bidang Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga TP-PKK Pusat, Yane Bima Arya, membacakan hasil rumusan akhir Rakernas yang telah disusun secara kolektif oleh TP-PKK Pusat dan perwakilan dari seluruh provinsi. Dokumen tersebut akan menjadi panduan pelaksanaan Gerakan PKK periode 2025–2029, yang disusun dengan mengacu pada kebutuhan aktual masyarakat serta selaras dengan arah pembangunan nasional.
TP-PKK menegaskan komitmennya dalam mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI, melalui penguatan program yang berfokus pada pemberdayaan keluarga dan pencapaian kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Gerakan PKK selama lima tahun ke depan akan berfokus pada pencapaian visi besar:
“Terwujudnya keluarga berdaya dan sejahtera untuk mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045.”
Visi tersebut akan dijabarkan ke dalam misi strategis dan program unggulan yang bersifat lintas sektor dan menjangkau seluruh jenjang kelembagaan PKK, mulai dari pusat hingga desa. Sebagai pijakan pelaksanaan, Rakernas X menetapkan tiga dokumen utama:
-
Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2025–2029
-
Strategi Gerakan PKK
-
Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan PKK
Ketiga dokumen ini diusulkan untuk disahkan oleh Ketua Umum TP-PKK dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pembina TP-PKK Pusat. Selain menjadi pedoman kelembagaan, dokumen ini juga akan dijadikan rujukan resmi dalam integrasi program PKK ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan desa.
Rakernas X PKK 2025 juga menghasilkan sejumlah rekomendasi penguatan struktur organisasi, termasuk usulan revisi terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020. Beberapa poin utama dalam usulan revisi tersebut mencakup:
-
Penyesuaian masa jabatan Ketua TP-PKK Desa agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
-
Penambahan unsur Wakil Ketua dan Sekretaris dalam struktur TP-PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota
-
Integrasi Kelompok Dasawisma ke dalam struktur kelembagaan resmi sebagai upaya memperkuat peran masyarakat di tingkat paling bawah
Rakernas juga menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan program, baik dengan pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, lembaga pendidikan, media, hingga organisasi kemasyarakatan. Strategi tahunan akan terus dikembangkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi jangka panjang.
Dalam tanggapannya, Ketua TP-PKK Kabupaten Muna Barat, Rhika Purwaningsih Darwin, menyampaikan bahwa semangat kolaborasi multipihak sebagaimana ditekankan dalam Rakernas X telah terlebih dahulu diinisiasi oleh pihaknya.
“Sebelum penekanan ini muncul di Rakernas, kami di TP-PKK Muna Barat sudah lebih dahulu membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Di antaranya dengan Ikatan Guru Indonesia (IGI) dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan keluarga, serta dengan Ikatan Mubaligh Muna Barat untuk penguatan nilai spiritual dan ketahanan keluarga,” ungkap Rhika.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi tersebut menjadi pendekatan penting untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas dan menyentuh kebutuhan yang spesifik di tingkat lokal.
“Kami percaya bahwa kemajuan PKK tidak bisa berjalan sendiri. Melibatkan banyak pihak adalah kunci agar program-program kami tidak hanya hadir di atas kertas, tapi benar-benar memberi dampak positif di tengah masyarakat,” lanjutnya.
Dengan ditetapkannya hasil Rakernas X ini, TP-PKK di semua tingkatan diharapkan dapat segera melakukan penyesuaian program, memperkuat sinergi lintas sektor, dan memastikan bahwa seluruh kegiatan PKK menjawab tantangan nyata dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
