Penulis: Wa Ode Rahmatia

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID   Bupati Muna Barat memimpin rapat konsolidasi terkait Gerakan Indonesia Bersih dan Persiapan Penutupan TNI Manunggal membangun Desa (TMMD) yang berlangsng di Aula Serba Guna Desa Sukadamai. Rapat ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (sekda) Muna Barat Drs. LM Husein Tali, M.Si dan dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, kepala desa,  perwakilan TNI erta tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Muna Barat La Ode Darwin menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung Gerakan Indonesia Bersih melalui kegiatan Jumat Bersih yang dilakukan secara rutin diseluruh wilayah Muna Barat. “Menjadi perhatian untuk kita semua untuk melaksanakan kerja bakti setiap hari Jumat. mengenai bak sampah, setiap desa akan disediakan bak sampah. Saya berharap ini menjadi atensi kita semua. Kalau tidak bisa selesai tahun ini, maka tahun depan seluruh desa sudah memiliki bak sampah,” ujar Bupati.

Dengan adanya komitmen bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mendukung pembangunan daerah, diharapkan Muna Barat semakin maju dan masyarakat dapat merasakan menfaat nyata dari berbagai program yang telah dijalankan.

Selain membahas program kebersihan, rapat ini juga membahas persiapan penutupan TMMD, termasuk penjemputan Danrem di Pelabuhan Tondasi. Bupati Muna Barat menginstruksikan agar seluruh persiapan teknis dan acara penjemputan Danrem berjalan dengan baik. “Penutupan ini adalah momentum untuk memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat,” tegasnya.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Ketua TP PKK dan Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara resmi dilantik dalam sebuah acara yang digelar di Kendari pada Rabu, 11 Maret 2025 bertempat di Aula Merah Putih Rujab Gubernur Sulawesi Tenggara. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Arinta Nila Hapsari, berdasarkan Surat Keputusan (SK) No. 01/Kep/PKK/III/2025 tentang Pengukuhan Ketua TP PKK Kabupaten/Kota dan SK No. 01/Kep/Posyandu.Prov/III/2025 tentang Pengangkatan Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara.

Acara tersebut turut dihadiri oleh 16 Bupati/Walikota se-Sulawesi Tenggara serta pejabat terkait lainnya. Ibu Arinta Nila Hapsari dalam sambutannya menyampaikan bahwa momentum ini bukan sekadar seremonial. “Menurut Perpres Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK, PKK memiliki peran yang sangat strategis terutama sebagai mitra  pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga” ujarnya.

Lebih lanjut, Ibu Arinta juga menekankan pentingnya keberlanjutan program Posyandu dan PKK sebagai bagian integral dari pembangunan daerah. “Melalui pengukuhan ini, diharapkan para Ketua TP PKK dan Pembina Posyandu dapat meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, dalam sambutan Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangeruka, yang disampaikan oleh perwakilan pemerintah provinsi, beliau menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK, PKK memiliki peran strategis, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “PKK dan Posyandu adalah dua organisasi terbesar di Indonesia. Artinya, keduanya memiliki potensi luar biasa untuk digerakkan menuju hal-hal positif. Saya berharap semua yang dilantik hari ini menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan integritas sebagai motor penggerak pembangunan di daerah masing-masing,” ujar Gubernur.

Andi Sumangeruka juga berharap agar para Bupati/Walikota dapat terus mendukung program PKK dan Posyandu di daerah mereka. “Saya titipkan harapan pada Bupati/Walikota untuk mendukung kerja PKK dan Posyandu di daerah masing-masing. Semoga kita dapat bersinergi. Kami atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengucapkan selamat bertugas dan berkarya kepada Ketua TP PKK dan Pembina Posyandu Sultra masa bakti 2025-2030,” pungkasnya.

Gubernur juga mengingatkan bahwa peran ibu-ibu TP PKK sangat penting dalam membangun daerah. “Tidak ada suami yang berhasil tanpa dukungan para ibu-ibu. Semoga para Ketua TP PKK dan Pembina Posyandu dapat mengemban tugas ini dengan penuh semangat dan dedikasi demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara,” tutupnya.

Dengan pengukuhan ini, diharapkan sinergi antara TP PKK, Posyandu, dan pemerintah daerah dapat semakin kuat untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat Sulawesi Tenggara.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Tenggara, Arinta Nila Hapsari mengukuhkan 16 Ketua Dekranasda Kabupaten/ Kota se-Sulawasi Tenggara pada acara yang digelar  Rabu, 12 maret 2025  di Aula Merah Putih Rujab Gunernur Sulawesi Tenggara. Turut hadir dalam acara tersebut 16 Bupati/ Walikota se-Sulawesi Tenggara beserta sejumlah tokoh penting dari daerah-daerah tersebut.

Dalam sambutannya, Arinta Nila Hapsari mengucapkan selamat kepada para Ketua Dekranasda yang baru saja dilantik. ” Saya berharap kita semua dapat terus meningkatkan peran Dekranasda dalam pemberdayaan ekonomi kreatif. Mari kita terus bersinergi dengan OPD di daerah agar program-program yang dijalankan tidak hanya menjadi seremonial saja, tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Arinta.

Ketua Dekranasda Kabupaten Muna Barat, Ibu Rhika Purwaningsih Darwin, SH, menyatakan pentingnya memperkuat sinergi antara Pemda, pengrajin lokal dan masyarakat. “Dekranasda Kabupaten Muna Barat berkomitmen untuk terus mengembangkan potensi lokal, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor ekonomi kreatif,” jelas Ibu Rhika.

Dekranasda diharapkan menjadi motor penggerak dalam memajukan ekonomi kreatif disetiap daerah., tidak hanya sebagai kegiatan seremonial tetapi sebagai wadah konkret yang berdampak positif bagi masyarakat. Pemerintah daerah bersama dengan pengrajin dan masyarakat, diharapkan dapat terus menjalin kerjasama yang erat demi kemajuan ekonomi dam peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Muna Barat.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Agenda pelantikan Kepala Daerah masa bakti 2025-2030  digelar secara terpusat di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (20/2/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah dengan rincian 33 gubernur dan wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan wakil walikota.

Sebelum prosesi pelantikan, seluruh kepala daerah berkumpul di halaman Monumen Nasional (Monas) lalu mengikuti kirab dari Monas menuju Istana Merdeka. Kirab dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan didampingi oleh Wamendagri Ribka Haluk.

Dalam pelantikan serentak tersebut, turut dilantik La Ode Darwin dan Ali Basa sebagai bupati dan wakil bupati Muna Barat. Pengesahan dan pelantikan bupati-walikota secara resmi tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1.00.2.1.3-221 tahun 2025 dan Nomor 1.00.2.1.3-1719 tahun 2025 tentang pengesahan dan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada kabupaten dan kota. Keputusan dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Dihadapan seluruh peserta pelantikan Prabowo Subianto membacakan naskah sumpah yang diikuti oleh seluruh kepala daerah. Selanjutnya, Presiden menyampaikan sambutan yang disimak secara khidmat oleh peserta. Prabowo mengucapkan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat dari daerah masing-masing.

Presiden Indonesia kedelapan tersebut menyebut peristiwa pelantikan serentak sebagai momen bersejarah sebab pertama kalinya digelar di Istana Merdeka. Prabowo juga mengingatkan bahwa kepala daerah terpilih adalah pelayan dan abdi yang harus membela kepentingan rakyat dan berjuang untuk perbaikan hidup masyarakatnya.

“Saya ingin ingatkan atas nama negara dan bangsa Indonesia bahwa saudara yang dipili adalah pelayan rakyat, abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita.” ujarnya

Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Opini dan Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Hari Bela Negara diperingati pada tanggal 19 Desember setiap tahunnya. Peringatan ini menjadi pengingat peristiwa bersejarah pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada tanggal 19 Desember 1948 di Sumatera Barat. Deklarasi PDRI merupakan respon atas jatuhnya Kota Yogyakarta pada saat Agresi Militer Belanda ke-2. Momen bersejarah tersebut kemudian diperingati sebagai hari penting nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006.

Guna memperingati Hari Bela Negara ke-76, pemerintah Kabupaten Muna Barat menyelenggarakan upacara secara khidmat di halaman Kantor Bupati Muna Barat pada Senin (05/06/2023). Sekda Muna Barat, LM Husein Tali memimpin secara langsung jalannya prosesi upacara. Turut hadir dalam peringatan tersebut jajaran Forkopimda, Kepala OPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa se Muna Barat.

Di hadapan seluruh peserta upacara, LM Husein Tali membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mengawali amanatnya, Presiden memaparkan sejarah singkat peristiwa Agresi Militer Belanda yang direspon oleh para pahlawan bangsa dengan kegigihan dan semangat bela negara. Deklarasi PDRI menjadi bukti ketangguhan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan RI.

Adapun tema yang diusung pada peringatan Hari Bela Negara 2024 yakni “Gelorakan Bela Negara untuk Indonesia Maju”. Presiden berharap tema ini menjadi cambuk bagi setiap warga Indonesia untuk terus menggelorakan bela negara dengan memberikan kontribusi terbaik dalam berbagai aspek kehidupan.

Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan tentang dinamika geoplitik yang semakin kompleks sehingga berpotensi membawa dampak signifikan diberbagai lini kehidupan. Dalam menghadapi hal tersebut pemerintah akan menerapkan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishnakamrata). Dijelaskan bahwa Sishnakamrata merupakan strategi pertahanan negara terbaik yang didukung oleh wilayah yang luas dan jumlah penduduk Indonesia yang besar.

Diakhir amanat, Presiden RI mengingatkan kepada segenap rakyat Indonesia bahwa tugas bela negara tidak hhanya diemban oleh Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri tetapi merupakan tugas dan kewajiban seluruh warga negara. Olehnya itu, Mantan Menteri Pertahan tersebut mengajak untuk bersama-sama mempersembahkan dedikasi terbaik dalam menjalankan peran dan profesi masing-masing.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, La Ode Butolo, SP, ST, MM, menghadiri Evaluasi Kinerja Penjabat Bupati Triwulan III yang dilaksanakan di Inspektorat Kementerian Dalam Negeri, pada Sabtu, 29 September 2024. Dalam kegiatan ini, La Ode Butolo didampingi oleh beberapa pejabat eselon II dari Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat. Evaluasi ini menjadi bagian dari pengawasan dan monitoring terhadap kinerja kepala daerah, dengan fokus pada beberapa isu penting yang berkaitan dengan pembangunan daerah.

Dalam laporan evaluasi kinerja Triwulan III, Pj Bupati Muna Barat memaparkan sejumlah pencapaian, termasuk penurunan angka inflasi di wilayahnya. Berdasarkan data yang dipresentasikan, angka inflasi di Muna Barat terus mengalami penurunan signifikan. Pada Maret 2024, nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) berada pada 0,89%, dan pada September 2024, angka ini berhasil ditekan menjadi -0,42%. Penurunan inflasi ini merupakan hasil dari berbagai upaya selama tiga bulan terakhir, seperti memfasilitasi penyaluran kebutuhan bahan pokok melalui kerjasama dengan BULOG, pembentukan Rumah Pangan Kita (RPK), serta pelaksanaan pasar murah dan inspeksi pasar secara berkala.

“Langkah-langkah tersebut didukung dengan pengalokasian anggaran sebesar Rp. 273 juta untuk pembentukan RPK, Rp. 1,5 miliar untuk pelaksanaan pasar murah dan inspeksi pasar, serta Rp. 21 juta untuk pemantauan ketersediaan stok bahan pokok di pasar-pasar kecamatan,” ungkap La Ode Butolo. Selain itu, Pemerintah Kabupaten juga melibatkan PKK Kabupaten untuk menggalang masyarakat dalam program Gerakan Menanam Cepat Panen yang difokuskan pada tanaman kebutuhan pokok seperti cabai dan bawang.

Di bidang kesehatan, La Ode Butolo juga melaporkan penurunan signifikan dalam angka stunting di Muna Barat. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia terbaru, angka stunting di Muna Barat turun dari 31,7% pada tahun 2022 menjadi 24,4% pada tahun 2023, dengan penurunan sebesar 7%, yang merupakan penurunan terbesar di Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2024, data dari 11 puskesmas di Muna Barat mencatat bahwa dari 4.379 balita yang diukur, hanya 5,11% atau sekitar 24 balita yang mengalami stunting. Pemerintah Kabupaten optimis bahwa angka stunting ini akan terus menurun dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 4.076.245.200 untuk intervensi spesifik dan Rp. 20.938.045.296 untuk intervensi sensitif.

Selain itu, dalam hal ketenagakerjaan, La Ode Butolo menyampaikan bahwa angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Muna Barat berhasil ditekan dari 2,4% pada tahun 2022 menjadi 2,22% pada tahun 2023. Adapun untuk kemiskinan ekstrem, anggaran sebesar Rp. 83.072.100.203 telah dialokasikan pada tahun 2024, dengan realisasi sebesar Rp. 29.504.252.203. Hasilnya, angka kemiskinan ekstrem berhasil diturunkan dari 2,89% atau 2.416 Kepala Keluarga (KK) pada tahun 2022 menjadi 0,53% atau 450 KK pada tahun 2023.

Terkait dengan penyerapan anggaran, Pj Bupati menyampaikan bahwa dari total anggaran Kabupaten Muna Barat tahun 2024 sebesar Rp. 763.069.536.541, realisasi belanja hingga Triwulan II mencapai Rp. 424.150.075.456 atau sebesar 55,58%. Beberapa langkah untuk memaksimalkan penyerapan anggaran telah dilakukan, termasuk memberikan teguran kepada pelaksana pekerjaan yang mengalami keterlambatan, melakukan koordinasi intensif dengan OPD terkait untuk percepatan pelaksanaan kegiatan, serta memastikan pendapatan transfer dari pemerintah pusat disalurkan tepat waktu ke kas daerah.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Muna Barat optimis bahwa kinerja daerah akan semakin membaik dalam mendukung pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat Muna Barat.

Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md.Kom)

Editor : Kabid Opini & Aspirasi Publik (Wa ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat dan Pemerintah Kabupaten Bantaeng resmi menandatangani kesepakatan bersama mengenai kerja sama perdagangan komoditas unggulan antar daerah. Acara ini berlangsung di Baruga Longue, Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dengan dihadiri oleh berbagai pejabat dari kedua Kabupaten, Senin (26/08/2024).

Perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Bantaeng adalah Penjabat Bupati Bantaeng, Dr. Andi Abu Bakar, S.IP., M.Si., sementara Penjabat Bupati Muna Barat hadir didampingi Sekda dan beberapa Pejabat Eselon II   mewakili Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam acara penandatanganan tersebut. Kegiatan ini juga disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur bidang Kesejahteraan Rakyat, Abdul Hayat Gani.

Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Muna Barat, La Ode Butolo, S.P., S.T., M.M., menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah membantu memfasilitasi tempat untuk terselenggaranya kegiatan ini. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang telah mendukung program kerjasama daerah ini, yang diharapkan dapat membantu mengendalikan laju inflasi di Kabupaten Muna Barat.

Kerjasama ini akan mencakup pengadaan komoditas unggulan  dari Kabupaten Bantaeng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Muna Barat. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap gejolak inflasi dunia yang belum berakhir, sekaligus upaya untuk memperkuat sinergi antara berbagai stakeholder dalam mengendalikan inflasi daerah.

Perjanjian kerjasama ini secara resmi ditandatangani oleh Kepala Dinas   Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng, Dr. H. Muhammad Tafsir P., SS., M.AP dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muna Barat, La Ode Aka, SP, M.Si. Penandatanganan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kerjasama antar daerah, terutama dalam bidang perdagangan komoditas unggulan yang strategis untuk kedua wilayah.

Penjabat Bupati Bantaeng, Dr. Andi Abu Bakar, S.IP., M.Si., dalam pernyataannya menyampaikan bahwa kerjasama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat hubungan antar daerah dan memaksimalkan potensi komoditas unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Bantaeng. “Kami berharap kerjasama ini tidak berakhir dipenandatanganan saja dan hanya menguntungkan kedua belah pihak dalam hal perdagangan, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua kabupaten,” ujarnya. Beliau juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk terus mendukung langkah-langkah yang diperlukan guna memperlancar distribusi komoditas unggulan ke Kabupaten Muna Barat.

Penjabat Bupati Muna Barat, La Ode Butolo, juga menyampaikan harapannya agar kerjasama ini dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Beliau berharap, dengan adanya kerjasama ini, Muna Barat dapat memastikan ketersediaan komoditas pangan yang cukup untuk masyarakat dan menstabilkan harga di tengah tantangan ekonomi global yang sedang berlangsung. “Saya berharap kerjasama ini menjadi awal dari kolaborasi yang lebih luas di berbagai sektor, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua daerah,” ungkapnya.

Setelah penandatanganan kesepakatan bersama, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan di bawah komando Asisten II Setda Muna Barat Muh. Naazirun, S.Pd, M.Si, dengan tujuan melihat potensi daerah yang ada di Kabupaten Bantaeng.

Penandatanganan perjanjian kerjasama ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mempererat hubungan antar kedua daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua kabupaten.

Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Kabid Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Editor/ Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Menyongsong upacara peringatan HUT Republik Indonesia ke-79, pemerintah Kabupaten Muna Barat mengukuhkan 71 siswa dan siswi yang telah menjalani Diklat Paskibraka. Anggota Paskibraka Muna Barat berasal dari 3 sekolah yakni SMA 1 Tikep, SMA 1 Lawa, dan SMA 1 Kusambi. Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Muna Barat didaulat sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan Program Paskibraka.

Acara pengukuhan berlangsung di Tribun Utama Lapangan Wamelai Kecamatan Lawa pada Jumat (15/08/2024). Pj..Bupati Laode Butolo didampingi Sekretaris Daerah Laode Muhammad Husein Tali hadir secara langsung bersama sejumlah Kepala OPD se-Muna Barat. Pelatih yang terdiri dari unsur TNI dan Polri tampak khidmat mengikuti jalannya acara.

Program Paskibraka secara nasional diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022. Pada pasal 5 secara jelas dinyatakan bahwa pembentukan Paskibraka dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu rekrutmen dan seleksi, pemusatan pendidikan dan pelatihan, serta pengukuhan.

Dalam proses pengukuhan, calon Paskibraka diwajibkan mengucap Ikrar Putra Indonesia. Berikut lafadz  Ikrar Putra Indonesia .

Aku mengaku putra Indonesia.

Dan berdasarkan pengakuan itu, aku mengaku bahwa aku adalah mahluk Tuhan Sang Maha Pencipta dan bersumber padanya.

Aku mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia.

Aku mengaku berbangsa satu, Bangsa Indonesia.

Aku mengaku bernegara satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aku mengaku berjiwa dan berideologi satu, jiwa dan ideologi Pancasila, dan satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aku mengaku bertujuan satu, masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Aku mengaku kebinekaan dalam kesatuan budaya bangsa.

Aku mengaku sebagai generasi penerus perjuangan besar kemerdekaan dengan akhlak dan ihsan menurut rida Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini dan demi kehormatanku sebagai kader bangsa, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku untuk mengamalkan semua pengakuan ini dalam karya hidupku sehari-hari.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati niatku ini dengan taufik dan hidayah-Nya serta inayah-Nya,”

Tepat setelah ikrar selesai diucapkan, Pemimpin Upacara mencium Sang Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia.

Sumber : Tim Liputan Diskomimfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Opini dan Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahmn, S.Pd, M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Masih dalam rangkaian semarak peringatan HUT Muna Barat dan HUT RI 2024, pemerintah kabupaten menyelenggarakan Lomba Tarik Tambang. Pertandingan berlangsung di halaman Kantor Bupati Muna Barat pada Rabu (14/08/2024). Sekretaris Daerah Laode Muhammad Husein Tali hadir secara langsung membuka jalannya kegiatan.

Sekda mengungkapkan bahwa pertandingan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menjaga kebersamaan antar kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebanyak 8 kecamatan dan 34 OPD berpartisipasi menyemarakkan jalannya perlombaan. Dinas Kesehatan menjadi penanggungjawab utama mengawal jalannya pertandingan yang dimainkan oleh 7 peserta dari setiap tim. Mursalin bertindak sebagai koordinator lapangan.

Pada Lomba Tarik Tambang tingkat kecamatan, juara 1 diraih oleh Kecamatan Barangka yang menang dalam dua kali pertandingan secara berturut-turut.  Sedangkan yang menduduki posisi kedua adalah Kecamatan Lawa.

Adapun tingkat OPD yang berhasil masuk dalam babak semifinal antara lain Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pertanian, serta Sekretariat Daerah. Satpol PP dan Dinas Pertanian memperebutkan posisi pertama dan kedua sedangkan Dinas PUPR dan Sekretariat Daerah memperebutkan posisi ketiga dan keempat.

Setelah melalui pertandingan yang sengit, Satpol PP berhasil keluar sebagai peringkat pertama. Dinas Pertanian mengamankan posisi kedua. Adapun pemenang ketiga diraih oleh Sekretariat Daerah. Dinas PUPR harus puas berada pada posisi keempat.

Pada akhir kegiatan, berlangsung pertandingan eksibisi antara peringkat pertama OPD melawan pemenang utama tingkat kecamatan. Pertandingan eksibisi ini dimenangkan oleh Kecamatan Barangka usai meraih kemenangan dalam 2 kali pertandingan berturut-turut.

Seluruh tim yang berhasil menjadi pemenang akan mendapatkan hadiah. Namun, belum ada informasi pasti terkait jenis hadiah yang akan didapatkan oleh masing-masing tim.

Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban bagi setiap Badan Publik yang menjadi bagian penting dalam Reformasi Birokrasi. Atas dasar tersebut Komisi Informasi Pusat (KIP) Provinsi Sulawesi Tenggara selaku lembaga mandiri yang bertugas menjalankan keterbukaan informasi menyelenggarakan Rapat Koordinasi Sinergitas antara KIP bersama PPID Utama dan PPID Pembantu Kab/Kota se-Sulawesi Tenggara di Kendari pada Kamis (01/08/2024).

Hal ini sebagai upaya menyongsong Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024. Hasmasyah Umar selaku Ketua KIP Sultra mengungkapkan bahwa monev dilaksanakan sebagai bentuk pemantauan dan evaluasi kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik dalam kurun waktu satu tahun terkahir.

“KIP memfasilitasi kegiatan ini bersama PPID Utama dan Pembantu agar dapat menyatukan tujuan diselenggrakananya Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024.” ujarnya

Pada tahun sebelumnya, Sulawesi Tenggara menduduki urutan ke 15 dari 38 provinsi dengan nilai 77,19 atau kualifikasi cukup informatif. Nilai ini masih berada diatas nilai rata-rata nasional yakni 75,40. Guna meningkatkan pencapaian pada tahun 2024 ini dibutuhkan sinergi dan kerjasama dari seluruh badan publik di Sulawesi Tenggara.

Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara Asrun Lio menyampaikan bahwa Keterbukaan Informasi Publik adalah sarana utama untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya. Akses informasi yang terbuka akan bermuara pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta memastikan setiap kebijakan dan keputusan berimplikasi positif bagi kepentingan rakyat.

“Dengana adanya akses informasi terbuka maka masyarakat bisa berpartisipasi memantau jalannya pemerintahan. Karena inofrmasi tidak terbuka, banyak yang turun kejalan mencari informasi. Kalau sudah ada informasi, saya yakin tidak ada lagi yang akan turun kejalan.” ujar Asrun Lio saat menyampaikan sambutan.

Lebih lanjut, Sekda Prov. Sultra tersebut juga meminta kepada setiap badan publik agar membuat website instansi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai ujung tombak dalam pengelolaan infromasi publik memiliki peran yang sangat strategis. PPID diminta untuk memastikan bahwa setiap informasi atau agenda perangkat daerah dipublikasikan secara luas melalui berbagai kanal baik website resmi maupun media sosial.

“Website memerlukan seorang designer website. Kalau tidak punya SDM kita bisa menghire orang untuk membangun itu. Setelah rapat koordinasi hari ini, semua sudah diasistensi oleh Komisi Informasi mana perangkat daerah yang belum ada akses informasi. Website ini salah satu akses inofrmasi.” tuturnya

Usai pembukaan, kegiatan rapat koordinasi dilanjutkan dengan diskusi yang dimoderatori oleh Komisioner KIP bidang Advokasi Rahmawati. Sebelum diskusi, peserta menyimak penyampaian materi yang terbagi dalam tiga sesi. Sesi pertama disampaikan oleh Syawaluddin selaku Komisioner KIP Pusat dengan materi Tata Kelola PPID. Pada sesi kedua Kabid IKP Kominfo Sultra sekaligus Kepala Sekretariat KIP Sultra Yudi Masril memaparkan tentang Pengelolaan Konten Website PPID. Sedangkan pada sesi ketiga diisi oleh Hamzah Machmud dari Dinas Kominfo Bau-Bau dengan materi Best Practice Pengelolaan PPID Utama Kota Baubau.

Pada sesi pertama, Syawaluddin kembali memaparkan tentang pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai sarana untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat sehingga dapat mendukung pembangunan. Adapun rencana aksi dalam mendukung keterbukaan informasi publik diantaranya peningkatan kapasitas SDM, penetapan SOP dan regulasi yang jelas, komitmen pimpinan, serta pemberian penghargaan bagi PPID pelaksana dengan kinerja baik. Syawaluddin juga menjelaskan tentang sengketa informasi publik serta tahapan penyelesaiannya.

Selanjutnya, pada sesi kedua Yudi Masril menjabarkan tentang sistematika UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tentang pelaksanaan UU tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010. Selain itu, Kepala Sekretariat KIP Sultra ini juga memaparkan tentang apa dan siapa PPID, bagaimana status/posisinya, legalitas, serta tugas dan fungsinya apa saja

Sesi terakhir berisi penjelasan tentang bagaimana Kota Baubau melakukan serangkaian kegiatan dalam upaya Keterbukaan Informasi Publik sehingga mampu berada pada 3 besar PPID terbaik se Sulawesi Tenggara. Saat ini seluruh OPD Baubau telah memiliki website bahkan hingga tingkat kelurahan. Dalam pemberian informasi kepada publik, setiap OPD senantiasa menyertakan Dinas Kominfo.

Sumber : Tim Liputan diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Opini dan Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)