Penulis: Wa Ode Rahmatia

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Muna Barat, Rhika Purwaningsih Darwin, S.H., tampil memukau dalam ajang fashion show budaya Sultra yang digelar di Panggung Utama Harmoni Sultra  Lapangan Gelora Kolaka (Kamis, 24 April 2025) . Acara ini menjadi ajang bergengsi yang menampilkan kekayaan busana daerah dari seluruh Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara.

Kabupaten Muna Barat mendapat kehormatan sebagai penampil pembuka dalam parade peragaan busana, dengan nomor urut 1. Rhika Purwaningsih tampil anggun dalam balutan busana tenun bermotif Otumpe,  yang merupakan hasil karya penenun lokal dan sarat makna budaya serta filosofi kehidupan masyarakat Muna Barat.

“Pemilihan Motif Otumpe dalam peragaan busana ini merupakan bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal Muna Barat yang kaya makna. Motif ini saya pilih karena mencerminkan semangat syukur, harmoni, dan keberagaman masyarakat yang sederhana, berani, dan teguh menjaga nilai adat. Lebih dari itu, Otumpe adalah simbol filosofi hidup kami yang selaras dengan visi Liwu Mokesa – kampung yang keren,” ujar Rhika Purwaningsih.

Motif Otumpe, berasal dari kata Tumpeng dalam bahasa Muna, merupakan representasi visual dari doa, syukur, dan kekuatan kolektif masyarakat Muna Barat. Dalam budaya lokal, Otumpe menggambarkan keharmonisan hidup, keterhubungan dengan alam, dan semangat menjaga warisan leluhur.

Warna-warna dalam busana tenun Otumpe—coklat, merah, dan hitam—mewakili unsur filosofi yang kuat : Coklat melambangkan kedekatan dengan alam dan ketulusan, merah melambangkan keberanian dan semangat dan hitam melambangkan kewibawaan dan keteguhan menjaga adat

Motif ini juga disusun berdasarkan falsafah hidup masyarakat Muna Barat:
“Hansuru hansuru badha sumano kono hansuru liwu, hansuru hansuru ana liwu sumano kono hansuru adhati, hansuru hansuru ana adhati, sumano tangka agama.”

Lewat penampilan ini, Dekranasda Muna Barat berhasil menunjukkan bahwa pembangunan bukan hanya infrastruktur, tetapi juga tentang membangun jati diri, karakter, dan keberlanjutan budaya lokal. Otumpe bukan sekadar motif estetika, tetapi narasi visual dari nilai, harapan, dan identitas masyarakat Muna Barat.

 KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan layanan publik yang merata hingga ke wilayah paling terpencil. Hal ini dibuktikan dengan pertemuan antara Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, bersama Manager PLN UP2K Sulawesi Tenggara, Joni Sitorus, yang turut didampingi oleh Manager PLN UP3 Baubau, Bagus Cahyadi, Senin (14/4/2025) di Kota Baubau.

Pertemuan ini membahas secara khusus percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah kepulauan Muna Barat, sebagai bentuk realisasi janji politik kepemimpinan Bupati La Ode Darwin dan Wakil Bupati Drs. Ali Basa, M.Si dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

“Kesimpulan dari hasil pertemuan kami, pihak PLN akan mulai melakukan pembangunan jaringan listrik pada tahun 2025 ini, dan akan berlanjut secara bertahap hingga tahun 2027. Dengan begitu, Insya Allah dalam waktu dekat masyarakat desa di wilayah kepulauan akan segera menikmati akses listrik yang layak,” ujar Bupati La Ode Darwin, Sabtu (19/4/2025), saat mengonfirmasi hasil pembahasan tersebut.

Bupati Muna Barat menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses infrastruktur dasar.

“Listrik bukan sekadar penerangan, melainkan kunci membuka akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi. Tidak boleh ada kesenjangan pelayanan hanya karena faktor geografis. Masyarakat di pulau-pulau berhak mendapatkan hak yang sama seperti masyarakat di daratan,” tegasnya.

Adapun cakupan wilayah yang akan menjadi prioritas pembangunan jaringan listrik meliputi 11 desa yang tersebar di tiga kecamatan, yakni: Kecamatan Maginti: Desa Pasidangan, Desa Gala, Desa Maginti, dan Desa Kangkunawe, Kecamatan Tiworo Utara: Desa Santiri, Desa Mandike, Desa Tasipi, Desa Bero, Desa Tiga, dan Desa Santi dan Kecamatan Tiworo Kepulauan: Desa Katela

Lebih lanjut, La Ode Darwin juga menyampaikan bahwa dua kebutuhan utama masyarakat kepulauan yang selama ini menjadi perhatian pemerintah daerah adalah listrik dan air bersih. Untuk itu, selain percepatan ketersediaan listrik, Pemkab Muna Barat juga tengah menyusun strategi untuk memenuhi akses air bersih yang memadai.

“Untuk air bersih, kami sedang mencari formulasi terbaik agar masyarakat kita di pulau-pulau bisa mendapatkan layanan air yang layak. Ini bagian dari tanggung jawab pemerintah yang tidak boleh tertunda,” pungkas Bupati.

Pertemuan strategis ini menandai langkah konkret sinergi antara Pemkab Muna Barat dan PLN untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang tertinggal dalam pembangunan. Dengan hadirnya listrik, diharapkan akan terbuka lebih banyak peluang produktif yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat kepulauan.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, memimpin Rapat Koordinasi dengan tema “Dana Desa Mendukung Program Ketahanan Pangan untuk Mewujudkan Muna Barat Liwu Mokesa” yang digelar pada Kamis (17/4/2025) di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat. Rapat ini dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Muna Barat, Aswin, S.STP, M.Si, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Muna Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat, Inspektur Kabupaten Muna Barat, beberapa Kepala OPD Instansi teknis terkait, serta seluruh Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Muna Barat.

Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan Dana Desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Dasar pelaksanaan program ini mengacu pada Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Desa PDT Nomor 3 Tahun 2025 yang memberikan panduan lebih lanjut mengenai penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan.

Bupati Muna Barat La Ode Darwin dalam sambutannya menyoroti beberapa hal penting terkait pengelolaan Dana Desa. Pertama, ia mengingatkan tentang jalur koordinasi yang tepat antara Kepala Desa, Camat, dan Bupati. Menurutnya, apabila ada permasalahan di desa yang tidak bisa diselesaikan di tingkat desa, maka masalah tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu di tingkat kecamatan sebelum diteruskan ke tingkat kabupaten.

“Jangan langsung dari kepala desa ke Bupati. Semua harus sesuai dengan hierarki yang ada. Kami siap membantu, tapi permasalahan harus diselesaikan terlebih dahulu di tingkat yang lebih rendah,” jelas Bupati.

Selanjutnya, Bupati menyampaikan bahwa Dana Desa yang 20 persen akan dialokasikan untuk program ketahanan pangan, dengan mengacu pada peraturan yang ada. Ia menegaskan bahwa meskipun APBDes 2025 telah disepakati, penyesuaian untuk penggunaan Dana Desa ini tetap bisa dilakukan untuk mendukung program ketahanan pangan yang lebih luas.

“Bantuan dari Dana Desa akan digunakan untuk mendukung program unggulan kami di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Misalnya, jika ada desa yang menerima bantuan sapi, maka Dana Desa bisa digunakan untuk pembuatan kandang. Begitu juga dengan bantuan ayam petelur dan sektor lainnya. Hasil dari usaha ini, kita akan suplai ke program Makanan Bergizi Gratis dari pemerintah pusat yang saat ini sudah dinikmati oleh sekitar 2060 siswa melalui 7 dapur umum yang dikelola secara mandiri,” tambah Bupati.

Bupati juga menekankan bahwa penggunaan Dana Desa akan ditransfer langsung ke rekening yang terdaftar, dan diharapkan dapat menghasilkan perkembangan ekonomi baru yang positif, meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat desa.

Terkait dengan BUMDes, Bupati meminta agar BUMDes yang tidak aktif atau pailit segera diambil langkah tegas untuk dicut-off dan diganti dengan BUMDes yang baru yang dikelola secara profesional. Semua ini bertujuan agar sumber daya manusia unggul di desa dapat diberdayakan dengan maksimal.

Untuk memastikan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, Bupati juga memerintahkan Inspektur Kabupaten Muna Barat untuk melakukan pendampingan yang intensif. Inspektur akan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh desa dalam penggunaan Dana Desa tidak melanggar hukum dan peraturan yang ada, serta agar pelaksanaannya lebih efektif dan transparan.

Wakil Bupati Muna Barat, Drs. Ali Basa, M.Si, dalam kesempatan yang sama, mengingatkan para Kepala Desa untuk menghilangkan mindset pribadi terkait program ini. “Jangan ada lagi pemikiran ‘apa yang akan saya dapatkan?’ Semua harus fokus pada keberlanjutan program ketahanan pangan. Semua kebijakan dan implementasi harus terukur dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Wakil Bupati.

Sebelum rapat ditutup, Bupati Muna Barat kembali menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengintervensi penggunaan Dana Desa secara langsung, namun akan mengawal proses dan mekanismenya agar sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. “Saya tidak intervensi penggunaannya, saya hanya intervensi prosesnya. Bantu kami mensukseskan program ini, agar manfaatnya sampai ke masyarakat,” tegas Bupati di hadapan seluruh peserta rapat. Ia juga memerintahkan Kepala Dinas DPMD untuk segera melakukan verifikasi pembentukan kelembagaan pengelola Dana Desa 20 persen, baik melalui BUMDes maupun lembaga lainnya, agar pelaksanaan program ketahanan pangan dapat berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat memperingati Hari Kesadaran Nasional dengan menggelar upacara bendera di Lapangan Kantor Bupati Muna Barat, Kamis (17/4/2025). Upacara ini dipimpin langsung oleh Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, didampingi Wakil Bupati Muna Barat, Drs. Ali Basa, M.Si, dan diikuti oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta jajaran ASN, serta Kepala Desa se-Kabupaten Muna Barat.

Dalam amanatnya, Bupati menyampaikan delapan poin penting sebagai arahan strategis pemerintah daerah. Poin pertama menyoroti peningkatan kedisiplinan ASN, yang menurutnya mengalami kemajuan signifikan sejak diterapkannya sistem absensi digital berbasis aplikasi SIM-ASN. Ia menyebut bahwa kedisiplinan adalah fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

“Dengan meningkatnya disiplin ASN, kita telah menunjukkan bahwa semangat perubahan itu dimulai dari internal birokrasi,” tegas Bupati.

Poin kedua, Bupati menyampaikan bahwa mulai 1 Mei 2025, seluruh pejabat eselon II, III, dan IV diwajibkan untuk menetap di wilayah Muna Barat sebagai bentuk tanggung jawab dan kedekatan dengan masyarakat. Ia menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Bupati akan melakukan pemantauan secara langsung terhadap implementasi kebijakan ini.

“Jangan anggap ini hanya himbauan, saya dan Pak Wakil Bupati akan memantau dengan cara kami sendiri,” ujarnya.

Poin ketiga adalah mengenai optimalisasi Gerakan Jumat Bersih yang akan dilaksanakan secara intensif selama enam bulan ke depan. Tujuannya adalah untuk menanamkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan, yang dinilai sebagai refleksi budaya hidup sehat dan tertib.

Poin keempat, Bupati menyoroti bahwa masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami visi dan misi pemerintahan periode 2025–2030. Ia mengajak seluruh ASN, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, untuk menjadi penyambung informasi dan aktif menyosialisasikan arah pembangunan yang telah dirancang bersama Wakil Bupati.

“ASN adalah ujung tombak komunikasi kebijakan, mari kita sampaikan secara masif kepada masyarakat tentang tujuan besar kita bersama,” ajaknya.

Pada poin kelima, Bupati menyampaikan target penyelesaian infrastruktur gedung pemerintahan. Ia menegaskan bahwa Kantor Bupati, Kantor DPRD, Rumah Jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD, serta Mal Pelayanan Publik ditargetkan rampung pada tahun 2025 dan mulai berfungsi pada 1 Januari 2026 di kawasan Kompleks Bumi Praja Laoworoku. Sementara 30 OPD lainnya akan menyusul hingga tuntas tahun 2026 dan resmi berkantor pada awal 2027.

Poin keenam, sebagai bagian dari evaluasi dan konsolidasi pasca 100 hari kerja, pemerintah daerah akan menggelar pembekalan terpadu bagi seluruh OPD di Pulau Indo, Muna Barat. Kegiatan ini bertujuan memperkuat solidaritas internal pemerintah serta memberikan pemahaman yang utuh terkait implementasi visi-misi Bupati dan Wakil Bupati.

Poin ketujuh, Bupati menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan konsolidasi pembangunan infrastruktur jalan, khususnya jalan-jalan yang mengalami kerusakan di berbagai wilayah kecamatan.

Terakhir, Bupati mengajak seluruh ASN untuk bersama-sama menyukseskan program strategis pemerintah, baik yang bersifat lokal maupun nasional, sebagai wujud loyalitas dan dedikasi kepada masyarakat dan bangsa.

“Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Kita harus bergerak bersama, disiplin bersama, dan sukses bersama demi Muna Barat yang maju dan bermartabat,” tutup Bupati dengan penuh semangat.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Setelah sebelumnya berdialog dengan petani padi di Desa Lawada, Bupati Muna Barat La Ode Darwin melanjutkan kegiatannya dengan melakukan Sosialisasi Penanaman Jagung Kuning bersama kelompok tani di Desa Lakanaha, Rabu (16/4/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari program “Muna Barat Liwu Mokesa” yang mendorong kemandirian dan produktivitas sektor pertanian.​

Acara ini dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Lakanaha sebagai tuan rumah. Dalam sambutannya, Kepala Desa menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kehadiran langsung Bupati di tengah masyarakat tani. Ia menyebut ini sebagai momen bersejarah karena untuk pertama kalinya Bupati turun langsung ke lokasi pertanaman dan berdialog dengan petani jagung guna menyerap langsung keluhan mereka.​

Turut hadir dalam kegiatan ini beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Muna Barat, Kapolres Muna AKBP Indra Sandy Purnama Sakti, Kepala Bulog Muna Hendra Dionosius, sejumlah kepala desa, serta kelompok tani dari berbagai wilayah.​

Dalam sambutannya, Kepala Bulog Muna, Hendra Dionosius, menjelaskan bahwa saat ini Bulog memiliki tugas menyerap hasil panen jagung masyarakat sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 18 Tahun 2025, yang menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk jagung di tingkat petani sebesar Rp 5.500 per kilogram. Ia memastikan bahwa petani tidak perlu khawatir terkait pemasaran jagung karena Bulog siap menampung hasil panen mereka.​

Sementara itu, Kapolres Muna, AKBP Indra Sandy Purnama Sakti, menegaskan komitmen kepolisian dalam mendukung program ketahanan pangan. “Polres Muna akan melakukan pendampingan dan mengawal pendistribusian bantuan bibit jagung hingga ke tangan kelompok tani, agar tepat sasaran dan transparan,” ungkapnya.​

Bupati Muna Barat La Ode Darwin dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diskusi sebelumnya dengan petani padi sawah. Tak hanya padi sawah perhatian pemerintah Muna barat  juga diarahkan kepada petani jagung, mengingat adanya keluhan masyarakat ketersediaan sarana prasarana produksi dan harga pasar. ​

“Saya hadir bersama Kepala Bulog karena saya mendengar langsung keluhan dari petani mengenai pemasaran jagung. Untuk itu, sebagai bentuk komitmen, tahun ini kami menyiapkan 22.500 kg benih jagung varietas BISI-2 yang akan didistribusikan ke kelompok tani,” terang Bupati.​

Setelah sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi terbuka antara Bupati dan masyarakat tani. Para petani dari berbagai desa menyampaikan kendala mereka, mulai dari kekurangan alat dan mesin pertanian untuk pengolahan tanah (pra panen), kebutuhan pengairan di musim kemarau, kondisi jalan usaha tani yang belum memadai, hingga minimnya alat pasca panen seperti mesin pengering jagung.​

Menanggapi hal tersebut, Bupati menegaskan bahwa Pemkab Muna Barat akan segera mengambil langkah-langkah strategis berdasarkan skala prioritas dan ketersediaan anggaran daerah. Ia menyebutkan bahwa pengadaan traktor roda empat (john deer) akan segera diupayakan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kerja petani.​

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah, petani, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun sektor pertanian yang produktif, berkelanjutan, dan mampu menunjang ketahanan pangan daerah secara nyata.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan dan memperkuat sektor pertanian. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Penanaman Padi yang dilaksanakan di Desa Lawada, Selasa sore (15/4/2025), sebagai bagian dari upaya meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian guna mewujudkan visi “Muna Barat Liwu Mokesa”.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Desa Lawada selaku tuan rumah. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kehadiran langsung Bupati Muna Barat di lokasi persawahan, yang dinilai sebagai langkah nyata dalam menyerap aspirasi serta permasalahan yang dihadapi oleh para petani di lapangan.

Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Muna Barat, perwakilan dari Kodim 1416/Muna, Bulog Kabupaten Muna, beberapa kepala desa dari wilayah sekitar, serta kelompok-kelompok tani yang menjadi bagian dari program penguatan pertanian lokal.

Dalam sambutannya, Bupati Muna Barat La Ode Darwin menegaskan bahwa Desa Lawada merupakan salah satu sentra produksi padi utama di wilayah Muna Barat, yang akan dikembangkan sebagai kawasan unggulan pertanian. Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Muna Barat akan menyalurkan bantuan bibit padi untuk lahan seluas 750 hektar, yang direncanakan mulai disalurkan pada awal Mei mendatang.

“Kehadiran kami di sini adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian, khususnya bagi para petani yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan. Kami ingin mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi, agar program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Bupati.

Bupati juga secara terbuka mengundang para petani untuk menyampaikan kendala-kendala yang mereka hadapi, baik terkait dengan bibit, pupuk, infrastruktur irigasi, maupun alat dan mesin pertanian. Diskusi yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan itu menghasilkan sejumlah catatan penting mengenai tantangan yang dihadapi petani dalam meningkatkan hasil panen dan efisiensi kerja.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Muna Barat menegaskan bahwa pemerintah daerah akan segera menyusun langkah-langkah strategis yang mengacu pada skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Salah satu bentuk intervensi yang akan dilakukan adalah pengadaan alat dan mesin pertanian, baik untuk keperluan pra-panen maupun pasca-panen, guna mendukung keberhasilan program swasembada pangan daerah.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata dari pendekatan kepemimpinan yang partisipatif dan responsif, serta sejalan dengan semangat pembangunan berbasis potensi lokal. Melalui kegiatan ini pula, diharapkan sinergi antara pemerintah, petani, dan pemangku kepentingan lainnya dapat terus ditingkatkan dalam rangka menciptakan pertanian yang berkelanjutan, mandiri, dan berdaya saing.

KOMINFO MUNA BARAT. GO. ID Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Pol. Dwi Irianto, S.I.K., M.Si., secara resmi meresmikan Markas Unit Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Muna Barat yang terletak di Pelataran Pelabuhan Tondasi, pada Selasa (15/4/2025). Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Muna Barat La Ode Darwin, Wakil Bupati Muna Barat, Sekretaris Daerah Muna Barat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Muna dan Muna Barat, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Muna Barat dan Ketua Tim Penggerak PKK Muna Barat.

Dalam sambutannya, Bupati Muna Barat La Ode Darwin menyampaikan bahwa Kabupaten Muna Barat terdiri dari 11 kecamatan yang meliputi 81 desa dan 5 kelurahan, dengan 33 desa memiliki akses langsung ke laut—terdiri atas 21 desa di pesisir barat dan 12 desa yang berada di pulau-pulau, serta terdapat 24 pulau tak berpenghuni di wilayah ini.

“Dengan kondisi geografis tersebut, keberadaan markas dan penempatan personel Polairud ini menjadi sangat strategis. Pemerintah daerah memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kepolisian atas inisiasi ini. Kami berharap keberadaan Polairud dapat berkontribusi nyata dalam penegakan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat kami di wilayah perairan, khususnya terhadap aktivitas ilegal seperti illegal fishing serta tindak pidana lainnya di wilayah laut,” ujar Bupati.

Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol. Dwi Irianto, S.I.K., M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa peresmian ini bukan sekadar seremonial belaka, melainkan mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah perairan.

“Markas ini adalah simbol kehadiran negara dalam menjamin rasa aman bagi masyarakat pesisir dan kepulauan. Saya mengajak seluruh jajaran Polairud untuk senantiasa mengedepankan profesionalitas dalam bertugas, menjaga sinergi lintas sektor, serta membangun hubungan harmonis dengan masyarakat. Keamanan laut bukan hanya tanggung jawab kepolisian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya kolektif bersama masyarakat dan pemerintah daerah,” tegas Kapolda.

Acara peresmian berlangsung khidmat dan dilanjutkan dengan peninjauan fasilitas markas serta demonstrasi kesiapsiagaan personel Polairud Muna Barat dalam mendukung pengamanan perairan wilayah hukum Polres Muna Barat.

Peresmian ini diharapkan menjadi tonggak awal peningkatan pengawasan, pelayanan, dan penegakan hukum di wilayah pesisir dan kepulauan Kabupaten Muna Barat, demi mewujudkan laut yang aman, bersih, dan berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pelayaran perdana KMP Rubiah di rute Tondasi–Torobulu resmi dibuka pada Jumat, 28 Maret 2025, di Pelabuhan Tondasi. Acara penyambutan dilakukan di atas kapal ferry dan dihadiri oleh General Manager ASDP Cabang Baubau, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, serta Bupati Muna Barat. Turut hadir pula seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Muna Barat, unsur Forkopimda, Anggota DPRD Muna Barat, dan segenap kru ASDP KMP Rubiah.

Penambahan jalur pelayaran ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat konektivitas dan mempermudah akses transportasi masyarakat Muna Barat, khususnya menuju wilayah Torobulu dan Kota Kendari.

General Manager ASDP Cabang Baubau, Jamaluddin, memberikan apresiasi atas percepatan yang dilakukan oleh Bupati Muna Barat, La Ode Darwin.

“Kami sangat mengapresiasi gerak cepat Bupati Muna Barat yang hari ini telah membuktikan komitmennya melalui pelayaran perdana KMP Rubiah, lengkap dengan subsidi tarif penumpang sebesar 50%. Ini merupakan proses pengurusan paling cepat yang pernah kami tangani—pengajuan izin berlayar tidak sampai 60 menit langsung disetujui,” ungkap Jamaluddin.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, M. Rajiulan, juga menyampaikan pujian atas inisiatif cepat dari Bupati.

“Sehari setelah dilantik, beliau langsung menghubungi saya untuk membuka jalur pelayaran Torobulu–Tondasi. Biasanya butuh waktu hingga tiga bulan, tapi ini hanya 22 hari. Saya optimis jalur ini akan membawa dampak positif bagi perekonomian Muna Barat,” ucapnya.

Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung percepatan pembukaan jalur ini.

“Ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja kami, sekaligus mendukung program 100 hari kerja Gubernur Sulawesi Tenggara. Ke depan, kami akan mengundang Bapak Gubernur untuk meresmikan langsung pelayaran ini,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan rencana untuk mengaktifkan kembali jalur penyebrangan Tondasi–Bombana dan Tondasi–Bira, serta pengembangan Pelabuhan Bongkar Muat di Tondasi melalui peralihan aset dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

“Saya yakin jika semua berjalan dengan baik, lima tahun ke depan Muna Barat bisa menjadi Liwu Mokesa—kampung yang indah dan keren,” tutupnya.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah Bupati Muna Barat, La Ode Darwin menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada Jumat (21/3/2025). Penandatanganan MoU berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat dan dihadiri oleh jajaran pejabat daerah serta petinggi ASDP yang diwakili oleh Senior General Manager Regional III, Capt. Solikin.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari tindak lanjut program 100 hari kerja dimana salah satu fokus utamanya adalah membuka akses penyeberangan dari Tondasi (Mubar) ke Torobulu (Kendari).

“Kami targetkan lintasan Ferry Tondasi–Torobulu sudah bisa beroperasi pada tanggal 25 atau 26 Maret, atau sebelum lebaran. Sejak awal saya memang memiliki keinginan kuat agar rute penyeberangan ini segera dibuka karena sangat strategis dalam mendukung mobilitas dan kemajuan ekonomi masyarakat Muna Barat,” jelas La Ode Darwin.

Ia juga menekankan bahwa kehadiran ferry ini diharapkan bisa membuka peluang ekonomi baru, menurunkan biaya logistik, dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, ia telah menginstruksikan Dinas Perhubungan Kabupaten Muna Barat agar segera melengkapi seluruh persyaratan administratif seperti izin lintasan, izin operasional, dan penetapan tarif.

Sementara itu, Capt. Solikin dari ASDP menyampaikan apresiasi atas langkah cepat dan komitmen tinggi Bupati Muna Barat dalam membuka jalur penyeberangan strategis ini.

“Kalau semua persyaratan sudah lengkap, Insya Allah lintasan Tondasi–Torobulu bisa mulai beroperasi sebelum Lebaran, sesuai target dari Pak Bupati. Armada kapal untuk rute ini juga sudah kami siapkan, dan ke depannya akan kami tambah satu armada lagi agar layanan makin optimal,” ujarnya.

Kerja sama ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dan BUMN dalam mendorong pembangunan daerah terluar melalui peningkatan aksesibilitas dan layanan transportasi yang merata.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, menghadiri peresmian pendaratan perdana pesawat Wings Air di Bandara Sugimanuru, yang menandai kembalinya operasional penerbangan komersial di bandara tersebut setelah vakum selama hampir satu tahun. Kegiatan ini diawali dengan pendaratan pesawat Wings Air ATR 72-600 di landasan Bandara Sugimanuru. Kedatangan pesawat ini disambut langsung oleh Bupati Muna Barat bersama jajaran pejabat daerah, pihak bandara, serta perwakilan maskapai Wings Air pada Jumat, 21 Maret 2025.

Dalam sambutannya, Bupati La Ode Darwin menyatakan bahwa kembalinya penerbangan rute Sugimanuru – Sultan Hasanuddin ini merupakan langkah strategis dalam mendukung program 100 hari kerja kepemimpinannya.

“Dengan beroperasi kembali penerbangan Bandara Sugimanuru – Bandara Sultan Hasanuddin ini sejalan dengan visi dan misi kami untuk mewujudkan Muna Barat sebagai Liwu Mokesa, salah satunya melalui kemudahan konektivitas masyarakat, khususnya dalam transportasi udara,” ujar Bupati.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Muna Barat memberikan dukungan penuh terhadap keberlanjutan operasional bandara tersebut. Salah satu bentuk dukungan itu adalah melalui instruksi resmi yang mewajibkan seluruh ASN di Muna Barat menggunakan Bandara Sugimanuru untuk perjalanan dinas ke luar daerah.

“Jika instruksi ini tidak dipatuhi, maka biaya perjalanan dinas tidak akan dibayarkan,” tegasnya.

Kepala UPBU Bandara Sugimanuru, Muh. Khusnuddin, turut mengapresiasi langkah ini. “Kami sudah menandatangani MoU bersama Pemkab Mubar terkait instruksi Bupati. Ini adalah bentuk sinergi positif antara pemerintah daerah dan pengelola bandara,” ujarnya.

Sementara itu, Perwakilan Manajemen Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan dalam pendaratan perdana ini. “Kami berharap Wings Air terus dapat melayani masyarakat Muna Barat dan mendukung peningkatan perekonomian secara berkelanjutan,” tutup Danang.

Kembalinya Wings Air ke Bandara Sugimanuru diharapkan menjadi momentum kebangkitan konektivitas udara Muna Barat dan membuka pintu lebih lebar bagi sektor ekonomi dan pariwisata daerah.