Tag: la ode darwin

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat memperingati Hari Kesadaran Nasional dengan menggelar upacara bendera di Lapangan Kantor Bupati Muna Barat, Kamis (17/4/2025). Upacara ini dipimpin langsung oleh Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, didampingi Wakil Bupati Muna Barat, Drs. Ali Basa, M.Si, dan diikuti oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta jajaran ASN, serta Kepala Desa se-Kabupaten Muna Barat.

Dalam amanatnya, Bupati menyampaikan delapan poin penting sebagai arahan strategis pemerintah daerah. Poin pertama menyoroti peningkatan kedisiplinan ASN, yang menurutnya mengalami kemajuan signifikan sejak diterapkannya sistem absensi digital berbasis aplikasi SIM-ASN. Ia menyebut bahwa kedisiplinan adalah fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

“Dengan meningkatnya disiplin ASN, kita telah menunjukkan bahwa semangat perubahan itu dimulai dari internal birokrasi,” tegas Bupati.

Poin kedua, Bupati menyampaikan bahwa mulai 1 Mei 2025, seluruh pejabat eselon II, III, dan IV diwajibkan untuk menetap di wilayah Muna Barat sebagai bentuk tanggung jawab dan kedekatan dengan masyarakat. Ia menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Bupati akan melakukan pemantauan secara langsung terhadap implementasi kebijakan ini.

“Jangan anggap ini hanya himbauan, saya dan Pak Wakil Bupati akan memantau dengan cara kami sendiri,” ujarnya.

Poin ketiga adalah mengenai optimalisasi Gerakan Jumat Bersih yang akan dilaksanakan secara intensif selama enam bulan ke depan. Tujuannya adalah untuk menanamkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan, yang dinilai sebagai refleksi budaya hidup sehat dan tertib.

Poin keempat, Bupati menyoroti bahwa masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami visi dan misi pemerintahan periode 2025–2030. Ia mengajak seluruh ASN, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, untuk menjadi penyambung informasi dan aktif menyosialisasikan arah pembangunan yang telah dirancang bersama Wakil Bupati.

“ASN adalah ujung tombak komunikasi kebijakan, mari kita sampaikan secara masif kepada masyarakat tentang tujuan besar kita bersama,” ajaknya.

Pada poin kelima, Bupati menyampaikan target penyelesaian infrastruktur gedung pemerintahan. Ia menegaskan bahwa Kantor Bupati, Kantor DPRD, Rumah Jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD, serta Mal Pelayanan Publik ditargetkan rampung pada tahun 2025 dan mulai berfungsi pada 1 Januari 2026 di kawasan Kompleks Bumi Praja Laoworoku. Sementara 30 OPD lainnya akan menyusul hingga tuntas tahun 2026 dan resmi berkantor pada awal 2027.

Poin keenam, sebagai bagian dari evaluasi dan konsolidasi pasca 100 hari kerja, pemerintah daerah akan menggelar pembekalan terpadu bagi seluruh OPD di Pulau Indo, Muna Barat. Kegiatan ini bertujuan memperkuat solidaritas internal pemerintah serta memberikan pemahaman yang utuh terkait implementasi visi-misi Bupati dan Wakil Bupati.

Poin ketujuh, Bupati menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan konsolidasi pembangunan infrastruktur jalan, khususnya jalan-jalan yang mengalami kerusakan di berbagai wilayah kecamatan.

Terakhir, Bupati mengajak seluruh ASN untuk bersama-sama menyukseskan program strategis pemerintah, baik yang bersifat lokal maupun nasional, sebagai wujud loyalitas dan dedikasi kepada masyarakat dan bangsa.

“Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Kita harus bergerak bersama, disiplin bersama, dan sukses bersama demi Muna Barat yang maju dan bermartabat,” tutup Bupati dengan penuh semangat.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Setelah sebelumnya berdialog dengan petani padi di Desa Lawada, Bupati Muna Barat La Ode Darwin melanjutkan kegiatannya dengan melakukan Sosialisasi Penanaman Jagung Kuning bersama kelompok tani di Desa Lakanaha, Rabu (16/4/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari program “Muna Barat Liwu Mokesa” yang mendorong kemandirian dan produktivitas sektor pertanian.​

Acara ini dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Lakanaha sebagai tuan rumah. Dalam sambutannya, Kepala Desa menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kehadiran langsung Bupati di tengah masyarakat tani. Ia menyebut ini sebagai momen bersejarah karena untuk pertama kalinya Bupati turun langsung ke lokasi pertanaman dan berdialog dengan petani jagung guna menyerap langsung keluhan mereka.​

Turut hadir dalam kegiatan ini beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Muna Barat, Kapolres Muna AKBP Indra Sandy Purnama Sakti, Kepala Bulog Muna Hendra Dionosius, sejumlah kepala desa, serta kelompok tani dari berbagai wilayah.​

Dalam sambutannya, Kepala Bulog Muna, Hendra Dionosius, menjelaskan bahwa saat ini Bulog memiliki tugas menyerap hasil panen jagung masyarakat sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 18 Tahun 2025, yang menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk jagung di tingkat petani sebesar Rp 5.500 per kilogram. Ia memastikan bahwa petani tidak perlu khawatir terkait pemasaran jagung karena Bulog siap menampung hasil panen mereka.​

Sementara itu, Kapolres Muna, AKBP Indra Sandy Purnama Sakti, menegaskan komitmen kepolisian dalam mendukung program ketahanan pangan. “Polres Muna akan melakukan pendampingan dan mengawal pendistribusian bantuan bibit jagung hingga ke tangan kelompok tani, agar tepat sasaran dan transparan,” ungkapnya.​

Bupati Muna Barat La Ode Darwin dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diskusi sebelumnya dengan petani padi sawah. Tak hanya padi sawah perhatian pemerintah Muna barat  juga diarahkan kepada petani jagung, mengingat adanya keluhan masyarakat ketersediaan sarana prasarana produksi dan harga pasar. ​

“Saya hadir bersama Kepala Bulog karena saya mendengar langsung keluhan dari petani mengenai pemasaran jagung. Untuk itu, sebagai bentuk komitmen, tahun ini kami menyiapkan 22.500 kg benih jagung varietas BISI-2 yang akan didistribusikan ke kelompok tani,” terang Bupati.​

Setelah sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi terbuka antara Bupati dan masyarakat tani. Para petani dari berbagai desa menyampaikan kendala mereka, mulai dari kekurangan alat dan mesin pertanian untuk pengolahan tanah (pra panen), kebutuhan pengairan di musim kemarau, kondisi jalan usaha tani yang belum memadai, hingga minimnya alat pasca panen seperti mesin pengering jagung.​

Menanggapi hal tersebut, Bupati menegaskan bahwa Pemkab Muna Barat akan segera mengambil langkah-langkah strategis berdasarkan skala prioritas dan ketersediaan anggaran daerah. Ia menyebutkan bahwa pengadaan traktor roda empat (john deer) akan segera diupayakan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kerja petani.​

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah, petani, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun sektor pertanian yang produktif, berkelanjutan, dan mampu menunjang ketahanan pangan daerah secara nyata.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan dan memperkuat sektor pertanian. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Penanaman Padi yang dilaksanakan di Desa Lawada, Selasa sore (15/4/2025), sebagai bagian dari upaya meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian guna mewujudkan visi “Muna Barat Liwu Mokesa”.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Desa Lawada selaku tuan rumah. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kehadiran langsung Bupati Muna Barat di lokasi persawahan, yang dinilai sebagai langkah nyata dalam menyerap aspirasi serta permasalahan yang dihadapi oleh para petani di lapangan.

Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Muna Barat, perwakilan dari Kodim 1416/Muna, Bulog Kabupaten Muna, beberapa kepala desa dari wilayah sekitar, serta kelompok-kelompok tani yang menjadi bagian dari program penguatan pertanian lokal.

Dalam sambutannya, Bupati Muna Barat La Ode Darwin menegaskan bahwa Desa Lawada merupakan salah satu sentra produksi padi utama di wilayah Muna Barat, yang akan dikembangkan sebagai kawasan unggulan pertanian. Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Muna Barat akan menyalurkan bantuan bibit padi untuk lahan seluas 750 hektar, yang direncanakan mulai disalurkan pada awal Mei mendatang.

“Kehadiran kami di sini adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian, khususnya bagi para petani yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan. Kami ingin mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi, agar program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Bupati.

Bupati juga secara terbuka mengundang para petani untuk menyampaikan kendala-kendala yang mereka hadapi, baik terkait dengan bibit, pupuk, infrastruktur irigasi, maupun alat dan mesin pertanian. Diskusi yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan itu menghasilkan sejumlah catatan penting mengenai tantangan yang dihadapi petani dalam meningkatkan hasil panen dan efisiensi kerja.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Muna Barat menegaskan bahwa pemerintah daerah akan segera menyusun langkah-langkah strategis yang mengacu pada skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Salah satu bentuk intervensi yang akan dilakukan adalah pengadaan alat dan mesin pertanian, baik untuk keperluan pra-panen maupun pasca-panen, guna mendukung keberhasilan program swasembada pangan daerah.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata dari pendekatan kepemimpinan yang partisipatif dan responsif, serta sejalan dengan semangat pembangunan berbasis potensi lokal. Melalui kegiatan ini pula, diharapkan sinergi antara pemerintah, petani, dan pemangku kepentingan lainnya dapat terus ditingkatkan dalam rangka menciptakan pertanian yang berkelanjutan, mandiri, dan berdaya saing.

KOMINFO MUNA BARAT. GO. ID Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Pol. Dwi Irianto, S.I.K., M.Si., secara resmi meresmikan Markas Unit Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Muna Barat yang terletak di Pelataran Pelabuhan Tondasi, pada Selasa (15/4/2025). Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Muna Barat La Ode Darwin, Wakil Bupati Muna Barat, Sekretaris Daerah Muna Barat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Muna dan Muna Barat, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Muna Barat dan Ketua Tim Penggerak PKK Muna Barat.

Dalam sambutannya, Bupati Muna Barat La Ode Darwin menyampaikan bahwa Kabupaten Muna Barat terdiri dari 11 kecamatan yang meliputi 81 desa dan 5 kelurahan, dengan 33 desa memiliki akses langsung ke laut—terdiri atas 21 desa di pesisir barat dan 12 desa yang berada di pulau-pulau, serta terdapat 24 pulau tak berpenghuni di wilayah ini.

“Dengan kondisi geografis tersebut, keberadaan markas dan penempatan personel Polairud ini menjadi sangat strategis. Pemerintah daerah memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kepolisian atas inisiasi ini. Kami berharap keberadaan Polairud dapat berkontribusi nyata dalam penegakan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat kami di wilayah perairan, khususnya terhadap aktivitas ilegal seperti illegal fishing serta tindak pidana lainnya di wilayah laut,” ujar Bupati.

Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol. Dwi Irianto, S.I.K., M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa peresmian ini bukan sekadar seremonial belaka, melainkan mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah perairan.

“Markas ini adalah simbol kehadiran negara dalam menjamin rasa aman bagi masyarakat pesisir dan kepulauan. Saya mengajak seluruh jajaran Polairud untuk senantiasa mengedepankan profesionalitas dalam bertugas, menjaga sinergi lintas sektor, serta membangun hubungan harmonis dengan masyarakat. Keamanan laut bukan hanya tanggung jawab kepolisian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya kolektif bersama masyarakat dan pemerintah daerah,” tegas Kapolda.

Acara peresmian berlangsung khidmat dan dilanjutkan dengan peninjauan fasilitas markas serta demonstrasi kesiapsiagaan personel Polairud Muna Barat dalam mendukung pengamanan perairan wilayah hukum Polres Muna Barat.

Peresmian ini diharapkan menjadi tonggak awal peningkatan pengawasan, pelayanan, dan penegakan hukum di wilayah pesisir dan kepulauan Kabupaten Muna Barat, demi mewujudkan laut yang aman, bersih, dan berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat.