Penulis: Penulis Kominfo

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Tinginya angka inflasi Kabupaten Muna Barat diawal tahun 2024 disikapi oleh pemerintah dengan beberapa program strategis. Dua diantara program tersebut yakni pemberian bantuan modal usaha kepada Rumah Pangan Kita dan bantuan bibit cabai. Bantuan diserahkan secara langsung oleh Pj. Bupati Muna Barat, Laode Butolo, SP., S.T., MM di halaman Kantor Bupati pada Rabu (17/01/2023).

Rumah Pangan Kita (RPK) merupakan program kemitraan antara Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dan masyarakat dalam pendistribusian bahan pangan. Program RPK telah dilaksanakan sejak tahun 2016 di lima provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Kini,  sebanyak 13 Rumah Pangan Kita akan  segera beroperasi di Muna Barat.

Guna mendukung kelancaran operasional 13 RPK tersebut, pemerintah memberikan bantuan modal usaha sebesar 21 juta rupiah kepada setiap RPK. Total anggaran yang akan disalurkan mencapai 273 juta rupiah. Sekretaris Daerah Muna Barat yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengungkapkan bahwa modal usaha akan dipergunakan untuk membeli dua ton beras ke Perum Bulog. Beras yang telah dibeli kemudian akan dijual kepada masyarakat dengan harga lebih rendah dari harga pasar.

“Program RPK untuk menjamin harga beras di 13 pasar. Ini untuk beli beras dua ton. Dia jual, menghasilkan, beli lagi di Bulog. Pemerintah menjamin di RPK harus ada beras murah.” ujarnya

Dalam kesempatan yang sama, Pj. Bupati Muna Barat juga menyerahkan bantuan bibit cabai kepada perwakilan PKK Kecamatan Kusambi. Bantuan secara simbolis diterima oleh PKK Kecamatan Kusambi didampingi Tim PKK Kabupaten dan Darma Wanita. Jumlah keseluruhan bibit yang diberikan sebanyak 56 ribu. Selanjutnya, bibit cabai akan  diedarkan ke seluruh kelurahan dan desa se-Kabupaten Muna barat.

Sumber : Tim liputan diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Peng. Opini dan Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) jatuh pada tanggal 10 Desember setiap tahunnya. Dalam rangkaian peringatan hari HAM 2023, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota peduli HAM.

Kabupaten Muna Barat bersama sembilan kabupaten lain di Sulawesi Tenggara termasuk dalam daerah yang memenuhi kriteria penilaian. Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Sekda Sultra, Asrun Lio di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra pada Kamis (28/12/2023).

Dalam sambutannya, Sekda Sultra mengucapkan selamat kepada sepuluh daerah yang mendapatkan penghargaan.  Asrun Lio berpesan agar kabupaten/kota terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khusunya pada Rencana Aksi Nasional HAM.

“Berdasarkan hasil pemantauan usul penilaian kriteria kabupaten/kota peduli HAM tahun 2023 dari 17 kabupaten/kota lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah menyampaikan usul penilaiannya hanya 15 kabupaten/kota. Dari 15 kabupaten/kota yang mengusul ada 10 kabupaten/kota yang memenuhi kriteria.” ujarnya

Asrun Lio juga mengungkapkan bahwa Peduli HAM merupakan upaya pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggungjawabnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Tolak ukur daerah yang mendapat penghargaan adalah pelayanan disabilitas serta  pelayanan ramah anak dan perempuan.

Penyerahan penghargaan dirangkaikan dengan pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM. Pembentukan Gugus Tugas Daerah merupakan perwujudan komitmen Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara  dalam menciptakan dunia bisnis ramah HAM.

 

Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

 

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Dharma Wanita Persatuan (DWP) memperingati perjalanan 24 tahun pengabdian pada tanggal 07 Desember 2023.  Organisasi yang beranggotakan istri-istri PNS ini berdiri sejak 05 Agustus 1974 dengan nama Dharma Wanita. Namun, pada tanggal 07 Desember 1999 ditetapkan nama baru yakni Dharma Wanita Persatuan. Hal inilah yang melatarbelakangi peringatan HUT DWP jatuh pada tanggal 07 Desember setiap tahunnya.

Pemerintah Muna Barat turut menyemarakkan HUT DWP ke-24. Bertempat di halaman kantor Bupati Muna Barat, upacara pembukaan berlangsung pada Senin (19/12/2023). Upacara dipimpin langsung oleh Pj. Bupati Muna Barat, Dr. Bahri, S.STP, M.Si. Agenda tersebut dihadiri pula oleh Ketua PKK Muna Barat dan segenap anggota Dharma Wanita Persatuan Muna Barat.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Muna Barat membacakan amanat Ketua Umum DWP Pusat, Franka Makarim. Isi amanat tersebut secara garis besar mengingatkan tentang urgensi peran perempuan dalam pembangunan.  Seorang ibu merupakan madrasah pertama bagi keluarganya.

“Pendidikan, khususnya pendidikan dalam keluarga, menempatkan perempuan sebagai aktor kunci di dalamnya. Pendidikan merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan berkelanjutan. Perempuan memiliki andil besar dalam proses perwujudannya.” tuturnya

Selanjutnya, Ketua Umum DWP berpesan agar organisasi ini dianggap sebagai rumah bagi para anggotanya. Menjadi ruang yang aman bagi seluruh anggota untuk saling mendukung satu sama lain sehingga potensi masing- masing anggota dapat berkembang secara optimal. Franka Makarim juga mengingatkan tentang peran perempuan sebagai pilar pembangunan.

“Ibu-ibu pengurus dan anggota DWP merupakan kekuatan yang luar biasa besar dalam membangun keluarga, masyarakat, dan bangsa. Bersama-sama kita senantiasa memberikan kontribusi yang bermakna dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, ekonomi, sampai sosial budaya.” ujarnya

Dr. Bahri menambahkan bawah sosok ibu sepatutnya menjadi pendukung utama dalam pekerjaan suami. Keberhasilan seorang suami berkaitan erat dengan peran dan motifasi istri. Selain itu, Pj. Bupati Muna Barat juga mengingatkan bahwa karir seorang suami tergantung doa istri.

“Ibu harus mendukung kerja dan tugas suami. Keberhasilan suami sangat tergantung peran motifasi para istri. Karir suami, tergantung doa istri.” uangkapnya

Usai upacara, peringatan HUT DWP dilanjutkan dengan senam dan aneka lomba yang diikuti oleh anggota Dharma Wanita dari OPD dan Kecamatan se Muna Barat. Lomba yang diselenggarakan yakni e-reporting antar OPD, mewarnai antar TK binaan DWP Muna Barat, estafet balon, memasukkan paku dalam botol, fashion show, dan karoke.

Anggota DWP dari berbagai instansi pemerintah, organisasi wanita, DWP OPD, dan DWP kecamatan antusias mengikuti lomba demi lomba. Pengumuman pemenang dirangkaikan degan acara penutupan yang berlangsung di Kantor Bupati Muna Barat pada Kamis (21/12/2023).

Adapun pemenang dari berbagai cabang lomba adalah :

1. Lomba E-reporting, juara 1 diraih oleh Dinas Kesehatan, juara 2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan juara 3 DWP Kabupaten Muna Barat.
2. Lomba Mewarnai, juara 1 diraih oleh perwakilan TK Kuncup Mekar, Juara 2 TK DWP Maperaha, dan juara 3 TK Kuncup Mekar Lombu Jaya.
3. Lomba Fashion Show antar OPD, juara 1 diraih oleh BAPPEDA, juara 2 Dinas Perhubungan, dan juara 3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedangkan Fashion Show antar kecamatan, juara 1 diraih oleh Kecamatan Lawa, juara 2 Kecamatan Sawerigadi, dan juara 3 Kecamatan Barangka.
4. Lomba Karaoke antar OPD, juara 1 diraih oleh Dinas PUPR, juara 2 BPMD, dan juara 3 RSUD Muna barat. Sedangkan Lomba Karaoke antar kecamatan, juara 1 diraih oleh Kecamatan Wadaga, juara 2 Kecamatan Kusambi, dan juara 3 Kecamatan Lawa.
5. Lomba Memasukkan Paku ke dalam Botol antar OPD, juara 1 diraih oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, juara 2 BPMD, dan juara 3 Dinas Pariwisata. Sedangkan antar kecamatan, juara 1 diraih oleh Kecamatan Lawa, juara 2 Kecamatan Tikep, dan juara 3 Kecamatan Barangka.
6. Lomba Estafet Balon antar OPD, juara 1 diraih oleh Sekretariat Dewan, juara 2 Sekretariat Daerah, dan juara 3 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan Estafet Balon antar kecamatan, juara 1 diraih oleh Kecamatan Lawa, juara 2 Kecamatan Barangka, dan juara 3 Kecamatan Kusambi.

 

Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (wa Ode Hasrana, A.Md)

Edtor : Kabid. peng. opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Hari Bela Negara diperingati pada tanggal 19 Desember setiap tahunnya. Latar belakang peringatan ini adalah peristiwa bersejarah pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada tanggal 19 Desember 1948 di Sumatera Barat. Deklarasi PDRI merupakan respon atas jatuhnyaKota Yogyakarta pada saat agresi militer Belanda ke-2. Momen bersejarah tersebut kemudian diperingati sebagai hari penting nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006.

Guna memperingati Hari Bela Negara ke-75, pemerintah Kabupaten Muna Barat menyelenggarakan upacara secara khidmat di halaman Kantor Bupati Muna Barat pada Senin (05/06/2023). PJ Bupati Muna Barat, Dr. Bahri, S.STP, M.Kes memimpin secara langsung jalannya prosesi upacara.

Tema yang diusung pada Hari Bela Negara 2023 yakni “Kobarkan Bela Negara untuk Indonesia Maju”.  PJ Bupati Muna Barat membacakan amanat Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto. Melalui momen peringatan Hari Bela Negara, Menhan mengamanatkan agar tema yang diusung menjadi panggilan untuk bersatu dan berkontribusi positif dalam rangka mencapai Indonesia Maju.

“Peringatan Hari Bela Negara Tahun ini mengambil tema ‘Kobarkan Bela Negara untuk Indonesia Maju’. Tema ini dinilai sangat strategis sebagai panggilan untuk bersatu dan berkontribusi positif dalam rangka mencapai Indonesia Maju.” tuturnya

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan Hari Bela Negara hendaknya tidak sekedar dirayakan sebagai sebuah hari peringata saja, namun harus menjadi momentum untuk komitmen bersama dalam mengobarkan semangat Bela Negara. Hal ini sangat diperlukan mengingat dinamika kehidupan global yang semakin kompleks.

Diakhir amanat, Prabowo Subianto meminta kepada segenap rakyat Indonesia untuk terus mengobarkan semangat Bela Negara. Semangat yang akan membawa Indonesia menjadi negara maju, berdaulat, adil dan makmur.

Peringatan hari Bela Negara dirangkaikan dengan penyerahan hibah keagamaan. Hibah yang diberikan berupa kendaraan operasional untuk KUA dan pemberian dana pembangunan bagi beberapa rumah ibadah yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Muna Barat.

 

Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

 

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Dinas Pertanian Kabupaten Muna Barat menggelar Rapat Koordinasi Pembangunan Pertanian pada Kamis (07/12/2023). Rapat berlangsung di halaman Kantor Dinas Pertanian Muna Barat. Kegiatan Rakor dihadiri oleh Pj Bupati Muna Barat, Kepala UPTD KPP, Koordinator Penyuluh Pertanian se-Kabupaten Muna Barat, dan perwakilan dari beberapa kelompok tani.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Muna Barat, Dr. Bahri mengungkapkan bahwa sektor pertanian menjadi perhatian dalam rencana pembangunannya. Pada tahun 2024, anggaran pertanian tiga kali lebih besar dibanding tahun 2023. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian, pembelian bibit, serta demplot padi dan bawang.

Rapat koordinasi dirangkaikan dengan penyerahan alat dan mesin pertanian kepada beberapa kelompok pertanian. Satu unit Jonder diberikan kepada kelompok tani Manggopa asal Desa Lindo, Kecamatan Wadaga. Selanjutnya, tujuh unit Traktor Roda Dua (hand tractor) diserahkan kepada tujuh kelompok tani yang berasal dari empat kecamatan.

Kelompok tani penerima traktor roda dua terdiri dari Poktan Tunas Mekar dari Desa Momuntu, Poktan Tunas Mekar Desa Sidomakmur, Poktan Sunda Mekar Desa Wulangan Jaya, Poktan Soliwuku Desa Wandoke, Poktan Sumber Rejeki Desa Abadi Jaya, Poktan Tunas Harapan Desa Parura Jaya, dan Poktan Damai Sejahtera dari Desa Katangana. Alsintan diserahkan secara langsung oleh Pj. Bupati Muna Barat didampingi Kepala Dinas Pertanian, Ir. Nestor Jono, M.Si kepada masing-masing ketua kelompok.

Selanjutnya, Dr. Bahri melakukan pertemuan bersama seluruh penyuluh pertanian Muna Barat. Dalam pertemuan tersebut, Alumni STPDN 07 ini mengungkapkan akan melakukan revitalisasi berupa penguatan penyuluh baik dari sisi kelembagaan maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Kedepan, kantor-kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) akan dibangun di setiap kecamatan.

“Saya ada rencana akan melakukan revitalisasi berupa penguatan penyuluh baik dari sisi kelembagaan maupun SDM. Berangkat dari kondisi fakta hari ini, kinerja pertanian Muna Barat sangat tergantung  kinerja bapak ibu sekalian. Kita melihat fakta, SDM ada, kelembagaan ada, tetapi secara kantor  seharusnya kita punya kantor penyuluh di setiap kecamatan.” Ungkapnya

Pj Bupati juga mewacanakan pembangunan SDM penyuluh pertanian melalui peningkatan kapasitas. Hal ini berkaitan dengan perkembangan ilmu pertanian dan peternakan dari metode konvensional ke metode-metode berbasis teknologi. Rencananya, program revitalisasi akan mulai dilakukan pada tahun 2024.

Sejalan dengan hal tersebut, revitalisasi juga akan menyasar perbaikan kesejahteraan para penyuluh. Saat ini penyuluh disetarakan dengan staf dimana jumlah TPP sebesar 1,2 juta rupiah. Oleh sebab itu, Dr. Bahri meminta kepada penyuluh senior untuk membicarakan perhitungan TPP bagi penyuluh bersama Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Muna Barat. Sebagaimana diketahui, besaran TPP disesuaikan dengan beban kerja, kelangkaan profesi, dan tempat bertugas.

“Rencana program revitalisasi BPP insya allah saya akan buat mulai tahun 2024. Ujung-ujung revitalisasi termasuk perbaikan kesejahteraan. Saya sudah mendapat masukkan, saat ini penyuluh disetarakan dengan staf dengan TPP 1,2. Saya tugaskan peyuluh senior bertemu pak mukhtar untuk menyusun perhitungan TPP bagi penyuluh. Pilihannya  eselon 3 atau eselon 4.” Pungkasnya

 

Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggung jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

 

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) bersama Inklusi ‘Aisyiyah Muna Barat menggelar workshop final Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan Perkawinan Anak. Lokasi kegiatan bertempat di Dinas Kominfo Muna Barat.  Kegiatan ini merupakan lanjutan dari workshop dua yang diselenggarakan pada bulan Oktober 2023.

Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris DP3A, Kepala Dinas Komifo, perwakilan Kementerian Agama Muna Barat, perwakilan Pengadilan Negeri Raha, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, dan perwakilan dari beberapa instansi terkait. Hadir pula secara daring Heny Hikmawati SE selaku Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah dan Rita Pranawati S.S., MA selaku Komisioner KPAI.

Kegiatan diawali sambutan yang disampaikan oleh Hj. Suprihatin, M.Kes selaku Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna Barat.  Hj. Suprihatin mengungkapkan bahwa kasus kekerasan anak, pelecahan seksual, dan perkawinan anak sedang marak terjadi. Mirisnya, seringkali pelaku merupakan kerabat dekat korban.

Lebih lanjut, Hj. Suprihatin berharap melalui kegiatan workshop ini kekerasan dan pelecahan seksual tidak lagi terjadi. Selain itu, pertemuan final ini diharapkan dapat menjadi upaya menghilangkan perkawinan anak di Kabupaten Muna Barat atau minimal terjadi penurunan jumlah kasus. Baik perkawinan tercatat maupun yang tidak tercatat.

Usai sambutan Sekretaris DP3A, kegiatan perlanjut pada acara diskusi. Bertindak sebagai moderator, Sitti Marwah yang merupakan Pendamping Lapangan Tim Inklusi ‘Aisyiyah Muna Barat. Diskusi membahas lima strategi yang tertuang dalam matriks RAD Pencegahan Perkawinan Anak.

Pada strategi satu membahas tentang optimalisasi kapasitas anak dengan fokus peningkatan kesadaran dan sikap terkait hak kesehatan reproduksi seksual yang komprehensif. Hal ini mengacu pada UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Poin ini juga menekankan pentingnya peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan anak. Guna menyelesaikan permasalahan pada strategi satu, terdapat sembilan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat aksi diantaranya edukasi PPA, edukasi HKSR, pembentukan forum anak, dan program literasi digital.

Strategi dua berkaitan dengan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak. Startegi ini akan dicapai melalui dua fokus strategi yaitu perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap perkawinan anak, serta penguatan peran orang tua dalam perlindungan anak. Terdapat empat permasalahan yang tertuang dalam strategi dua. Penyeleaian permasalahan tersebut diurai melalui tujuh rencana kegiatan.

Selanjutnya, strategi tiga membahas aksesibilitas dan perluasan layanan. Fokus strategi yang menjadi bahan diskusi adalah ketersediaan akses dan layanan sebelum terjadi perkawinan anak serta ketersediaan akses dan layanan setelah terjadi perkawinan anak. Hal ini menjadi bahan perhatian sebab terbatasnya layanan pencegahan perkawinan anak dan kurangnya layanan pendampingan pada korban perkawinan anak.

Strategi empat menekankan pada penguatan regulasi dan kelembagaan. Pada poin ini, fokus strategi terbagi menjadi tiga yakni penguatan komitmen Aparat Penegak Hukum, petugas KUA, penyuluh dan guru; penguatan proses pembuatan dan perbaikan regulasi; dan penegakan regulasi. Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya MoU dengan multi pihak terkait mekanisme proses dispensasi kawin dan optimalisasi pelaksanaan peraturan bupati tentang KLA terkait pencegahan perkawinan anak.

Sedangkan strategi lima membahas upaya penguatan koordinasi pemangku kepentingan. Strategi ini akan dicapai melalui peningkatan kerjasama lintas sektor, bidang, dan wilayah; penguatan sistem data dan informasi; pengawasan, pemantauan, dan evaluasi. Adapun rencana kegiatan pada strategi lima terdiri dari delapan kegiatan. Tiga diantaranya yakni penyediaan sistem dan informasi layanan rujukan bagi korban Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) dan perkawinan anak, pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Perkawinan Anak, dan optimalisasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA).

Diskusi berlangsung lancar dan kondusif. Pihak-pihak terkait berkomitmen untuk menjalin kolaborasi guna mensukseskan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak. Sebelum kegiatan berakhir, Rita Pranawati S.S., MA memberikan apresiasi atas antusiasme seluruh peserta workshop. Melalui media Zoom, komisioner KPAI ini menyempaikan bahwa apa yang menjadi bahan diskusi sudah komprehensif.

 

Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

 

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) di beberapa wilayah Kabupaten Muna Barat telah siap beroperasi. Mengusung tagline Reduce, Reuse, Recycle (3R), fasilitas ini diresmikan secara langsung oleh Pj, Bupati Muna Barat, Dr. Bahri, S.STP., M.Si. Acara peresmian dirangkaikan dengan prosesi serah terima sarana TPS 3R yang berlangsung di KMP Tiworo Jaya, Kelurahan Tiworo pada Selasa, (28/11/2023).

Bangunan TPS 3R tersebar di tiga wilayah yakni Kelurahan Waumere, Kecamatan Sawerigadi; Kelurahan Tiworo, Kecamata Tiworo; dan Desa Sidamangura, Kecamatan Kusambi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempersiapkan penilaian Kalpataru. Kalpataru merupakan penghargaan kepada daerah yang mampu mengelola pembangunan dengan berbasis lingkungan hidup.

Dalam sambutannya, Dr. Bahri mengungkapkan bahwa masalah lingkungan terutama pengelolaan sampah merupakan amanat yang tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang tersebut mengatur tentang urusan wajib pemerintah daerah yakni urusan wajib terkait pelayan dasar dan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.

“Lingkungan khususnya pengelolaan sampah merupakan urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Ini wajib kita laksanakan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB). Sebagaimana kita ketahui sebagai DOB salah satu fasilitas yang harus kita siapkan adalah TPS dan TPA.” tuturnya

Dr. Bahri juga mengungkapkan tentang perlunya belajar dari daerah lain terkait pengelolaan sampah. Salah satu daerah yang dapat dijadikan referensi adalah Kabupaten Banyumas. Kabupaten yang termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah ini berhasil mengolah sampah menjadi barang-barang bernilai ekonomis. Keberhasilan tersebut berbuah penghargaan dan insentif dari pemerintah pusat.

“Terkait pengelolaan sampah dijadikan barang yang bernilai ekonomis kita bisa belajar dari Kabupaten Banyumas. Banyumas itu mendapatkan penghargaan luar biasa dari pemerintah pusat. Tidak saja mendapat penghargaan dalam konteks lingkungan hidup tapi juga mendapatkan insentif dari pemerintah pusat karena mampu mengelola sampah dengan baik.” ujarnya

Selain pengadaan TPS, pemerintah juga telah mengupayakan pegadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Sawerigadi. Namun, walaupun dalam konteks administrasi TPA sudah lengkap tetapi sampai hari ini masih ada penolakan dari masyararkat. Sehingga

“Untuk meminimalisir kita perbanyak TPS 3R sehingga sampah yang masuk di sini kita pilah mana organik dan mana anorganik. Yang sampah organik salah satu outputnya adalah kompos. Mana yang bisa didaur ulang.” pungkas Dr. Bahri

 

Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md)

Editor ; Kabid Penge. Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Hari Kesehatan Nasional yang jatuh pada tanggal 12 November setiap tahunnya, diperingati secara khidmat di halaman Kantor Bupati Muna Barat pada Senin (13/11/2023). Upacara dipimpin langsung oleh PJ Bupati Muna Barat, Dr. Bahri, S.STP., M.Si. Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Forkopimda dan organisasi kesehatan se Muna Barat.

Tema yang diusung pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59 yakni “Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global”. PJ Bupati Muna Barat dalam sambutannya membacakan amanat Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Melalui momen peringatan HKN, Menteri Kesehatan mengamanatkan agar enam pilar transformasi kesehatan sebagai penopang kesehatan Indonesia harus dibangun bersama secara serius dan terus menerus.

“Setip orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, sebagaimana amanat UUD 1945. Berdasar mandat itulah, enam pilar transformasi kesehatan penopang sistem kesehatan Indonesia harus kita bangun bersama dengan serius dan terus menerus.” tuturnya

Enam pilar kesehatan yang dimaksud adalah transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan.

Lebih lanjut diungkapkan bahwa pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah kini sedang menyusun Rencana Induk Bidang Kesehatan (atau RIBK). RIBK akan berfungsi sebagai haluan bersama dalam upaya pembangunan kesehatan di seluruh Indonesia..

“RIBK harus diacu oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merencanakan, menganggarkan, dan mengimplementasikan program kesehatan di wilayahnya.” lanjutnya

Pada akhir amanat, Menteri Kesehatan mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap insan kesehatan yang telah bahu membahu berjuang tanpa kenal lelah dalam pembangunan kesehatan Indonesia. Budi Gunadi Sadikin juga menyerukan agar seluruh elemen masyarakat berperan membangun kesehatan dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.

“Mari kita bangun bersama tubuh dan jiwa yang sehat dan kuat, demi Indonesia Emas 2045. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi ikhtiar kita dan memberkati kita semua dengan kesehatan dan kesuksesan. Selamat Hari Kesehatan Nasional, Sehat Negeriku, Maju Indonesiaku.” ujar Dr Bahri mengutip sambutan Menteri Kesehatan

Upacara Hari Kesehatan Nasional 2023 dirangkaikan dengan pengambilan sumpah dan pelantikan Pegawai Pemerintan dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebanyak 17 orang yang dilantik melafal sumpah di bawah kitab suci. Pelantikan PPPK tertuang dalam Surat Keputusan Bupati bernomor 249 Tahun 2023 dan 202 Tahun 2023.

Selanjutnya, Pj Bupati Muna Barat didampingi Sekretaris Daerah menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran dan angin puting beliung. Jumlah santunan yang diberikan bervariasi yakni 25 juta, 15 juta, dan 5 juta. Penerima santunan berasal dari beberapa desa di wilayaha Muna Barat.

 

Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Pengelolaan Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pembangunan Bumi Praja Laworoku hingga kini masih menyisakan polemik. Hal ini terkait segelintir masyarakat yang menuntut ganti rugi lahan. Guna menyelesaikan masalah tersebut, Pj Bupati Muna Barat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan masyarakat terdampak menggelar diskusi terbatas. Diskusi berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Muna Barat pada Selasa (07/11/2023).

Dalam kesempatan tersebut hadir Letkol Inf. Gilles R.B. Hogendorp, S.I.P selaku DANDIM 1416 Muna, AKBP Mulkaifin, S.I.K selaku Kapolres Muna, dan Puput Wijaya Putra, SH., MH mewakili Kepala Kejaksaan Raha. Hadir pula Firman Prahara, SH selaku pengacara dari pihak masyarakat. Sedangkan masyarakat yang mengikuti diskusi antara lain Safar Pou, Jen Andri, La Dasa, dan Asmarianton.

Firman Prahara, SH mengungkapkan bahwa masyarakat meminta komitmen Pj. Bupati Muna Barat terkait ganti rugi lahan sebagaimana yang pernah diungkapkan dihadapan awak media. Ganti rugi yang dimaksud sebesar 8,1 M untuk lahan 163 hektar dengan asumsi 5000 rupiah per meter.

Selanjutnya, Safar Pou yang merupakan warga Lakalamba mempertanyakan klaim oknum pemda yang menyatakan lahan tersebut sebagai hutan lindung. Padahal lahan tersebut telah digunakan berkebun oleh orang tua mereka. Sebagian lahan bahkan sudah memiliki produk hukum berupa sertifikat.

Setelah mendengarkan paparan tersebut, Kapolres Muna selaku inisiator pertemuan angkat bicara. Mulkaifin mengungkapkan bahwa pertemuan diinisiasi oleh Polres Muna setelah mendapatkan aduan dari masyarakat terkait pemasangan portal dilokasi pembangunan kawasan Bumi Praja Laworoku. Masyarakat menuntut agar diadakan diskusi dengan pihak Pemda.

Tuntutan tersebut disanggupi oleh pihak Polres  Muna. Kapolres juga telah meminta untuk membuka portal agar pekerjaan tetap berlanjut. Namun, hingga hari ini portal tersebut belum dibuka. Oleh sebab itu diskusi digelar untuk mendapatkan solusi berdasarkan hukum yang berlaku. Pihak-pihak yang tidak menerima dapat mencari penyeselesain melalui pengadilan atau jalur hukum lainnya.

Selanjutnya, Puput Wijaya Putra, SH., MH selaku perwakilan dari Kejaksaan Negeri Raha mengungkapkan bahwa pihak Kejaksaan telah meninjau lokasi Bumi Praja Laworoku. Peninjauan dilakukan usai penandatanganan MOU terkait pendampingan pelaksanaan kegiatan strategis. Pihak kejaksaan berharap agar masyarakat tidak menghalangi proses pekerjaan yang dilaksanakan oleh PPK dan kontraktor sebab kegiatan tersebut resmi setelah melalui tahapan lelang.

Pj. Bupati Muna Barat mengungkapkan bahwa dalam perkara ganti rugi lahan telah mengacu pada Perpres Nomor 62 Tahun 2018 mengenai penanganan dampak sosial. Namun, jika secara hukum pemda terbukti melakukan kesalahan maka ganti rugi lahan akan dilaksanakan.

Diskusi diakhiri dengan penandatangan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Masalah Tuntutan Ganti Rugi Lahan Bumi Praja Laworoku. Berita acara memuat empat poin kesepakatan yang harus ditaati oleh semua pihak. Empat poin tersebut yakni :

1. Pemerintah daerah menyatakan bahwa status kepemilikan lahan Bumi Praja Laworoku adalah milik Pemda berdasarkan penyerahan dari pemerintah Kabupaten Muna sesuai penurunan status APL, sehingga pemanfaatan tanah dikenakan ketentuan mengenai penanganan dampak sosial dengan mengacu pada Perpres 62 tahun 2018 dengan aturan teknis adalah Peraturan Menteri ATR/BPN No.6 Tahun 2020.

2. Untuk menguji status kepemilikan pemda agar pihak masyarakat yang tetap mengklaim kepemilikan tanah, agar dipersilahkan menggugat atau menempuh jalur hukum;

3. Dipersilahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme penyampaian pendapat dimuka umum secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menutup jalan yang merupakan fasilitas pelayanan umum dan tidak menyuruh atau menghambat pekerjaan pembangunan proyek prioritas daerah dalam kawasan Bumi Praja Laworoku.

4. Dalam hal melaksanakan kegiatan yang dapat mengganggu proyek prioritas maka pihak penegak hukum akan memproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Peng. Opini dan Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Sebanyak 257 putra putri Kabupaten Muna Barat dinyatakan lolos seleksi beasiswa prestasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Daftar nama yang berhasil  lolos tercantum dalam Surat Pengumuman bernomor 400.1.1/1229/2023. Beasiswa tersebut diserahkan secara simbolis oleh Pj. Bupati, Dr. Bahri, S.STP., M.Si saat apel rutin di halaman Kantor Bupati Muna Barat pada Senin (06/11/2023).

Penerima beasiswa terdiri dari 204 mahasiswa Strata Satu (S1), 25 orang mahasiswa Strata Dua (S2) dan 28 orang mahasiswa berprestasi bidang agama dan olahraga. Besaran beasiswa untuk masing-masing kategori yakni  5 juta rupiah untuk jenjang S1, 7 juta rupiah jenjang S2, pemilik hafalan 30 juz 7 juta rupiah, penghafal Al-Qur’an 20 juz sebesar 5 juta rupiah. Sedangkan pada bidang olahraga, peraih medali pada ajang Sea Games mendapatkan beasiswa sebesar 20 juta  rupiah dan juara pada kejuaraan daerah mendapatkan 5 juta rupiah.

Total anggaran beasiswa yang disiapkan oleh pemerintah Muna Barat sebesar 1,5 miliar rupiah. Jumlah tersebut mengalami penambahan dari rencana awal sebesar 800 juta rupiah. Hal ini diungkapkan oleh Pj. Bupati  saat menghadiri kegiatan tatap muka bersama para penerima beasiswa di Aula Kantor Bupati Muna Barat.

“Pendidikan berhubung dengan prestasi. Pemberian beasiswa ini tergantung IPK. Standarnya IPK 3,55. Alokasi anggaran pertama 800 juta. Ternyata pas pendaftaran banyak yang diatas 3,55 bahkan banyak yang 4,0 sehingga ditambah 700 juta.” ungkapnya

Dr. Bahri berpesan kepada para penerima beasiswa untuk terus meningkatkan prestasi yang telah diraih. Tidak hanya dalam bidang akademik tetapi juga hafalan Al-Qur’an, seni, dan budaya. Dalam bidang keagamaan, pemerintah tengah membangun Masjid Agung yang akan menjadi pusat kegiatan keislaman di Muna Barat.

“Saya berpesan , tolong tingkatkan prestasinya.  Tingkatkan hafalan Al-Qur’an, prestasi akademik, seni dan budaya. Saat ini kita sedang membangun masjid agung yang akan menjadi kebanggaan masyarakat Muna Barat. Masjid ini akan kita jadikan pusat seluruh kegiatan keIslaman.” tuturnya

Alumni STPDN 07 ini juga mengungkapkan bahwa pemberian beasiswa sebagai bentuk nyata dari konsep pembangunan yang diusungnya yakni Wite Barakati. Barakati merupakan akronim dari berakhlak, religius, beradat, kekeluargaan, dan inovatif. Salah satu langkah inovatif tersebut adalah dengan memaksimalkan pemanfaatan dana APBD yang kecil.

“APBD kita kecil, tapi dengan uang kecil itu kita harus bisa berinovasi membangun daerah. Konsep membangun saya adalah mewujudkan wite barakati. Barakati artinya berakhlak, religius, beradat, kekeluargaan, dan inovatif.” pungkasnya

 

Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Pengelolaan Opini & Aspirasi Pubik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggung jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)