Tag: muna barat

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Hari lahir Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diperingati setiap tanggal 1 Juli. Peringatan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946. HUT Bhayangkara ke-79 mengusung tema “Polri Untuk Masyarakat”.  Logo HUT Bhayangkara 2025 didominasi oleh warna merah dan putih yang melambangkan nasionalisme dan keberanian.

Polres Muna yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat memperingati HUT Bhayangkara ke-79 di Lapangan Wamelai, Kecamatan Lawa. Bertindak sebagai Inspektur upacara, Bupati Muna Barat La Ode Darwin memimpin jalannya upacara dengan khidmat. Turut hadir dalam upacara tersebut Bupati Muna, Wakil Bupati Muna dan Muna Barat, Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, staf ahli, kepala OPD, serta seluruh personel Polri dari jajaran Polres Muna.

Dalam pelaksanaan upacara, personil Polri mengucapkan Tribrata yakni 3 sumpah yang menjadi kompas dalam menjalankan tugas sebagai anggota Bhayangkara. Upacara juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada terhadap anggota Polres Muna berprestasi, satpam terbaik, serta masyarakat yang membantu tugas Polri. Selanjutnya, lantunan Andhika Bhayangkari dan hymne Polri mengalun di Lapangan Wamelai Kecamatan Lawa.

Sambutan Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol. Dwi Irianto  dibacakan oleh Bupati Muna Barat Laode Darwin selaku komandan upacara. Laode Darwin menyatakan bahwa tema ‘Polri Untuk Masyarakat’ bukan sekedar slogan semata tetapi hendaknya menjadi panduan moral dan operasional dalam mengemban tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. 

Laode Darwin mengungkapkkan bahwa kondsi Kamtibmas di wilayah Sulawesi Tenggara secara umum relatif kondusif. Namun, peningkatan investasi di sektor industri dan pertambangan, serta dinamika sosial yang tinggi menjadi tantangan tersendiri yang harus dikelola secara bijaksana dan responsif.

Bupati Muna Barat menghimbau agar pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, TNI, stakeholder terkait dan seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dan berkolaborasi menghadapi berbagai tantangan keamanan sebab anggota Polri tidak dapat bekerja sendiri. Semangat gotong royong dan kolaborasi harsu terus dipelihara dalam setiap lini tugas dan pelayanan.

Laode Darwin menyampaikan pesan Kapolda Sulawesi Tenggara agar diusia ke-79 ini, anggota Polri terus berbenah dan menigkatkan profesionalisme. Setiap anggota Polri dari tingkat Polda hingga Babinkamtibmas harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, merespon cepat keluhan masyarakat, serta bersikap adil dalam setiap proses penegakan hukum.

Usai upacara, acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada Forkopimda Muna dan Muna Barat. Penghargaan diterima oleh Bupati Muna, Bupati Muna Barat, Ketua DPRD Muna dan Muna Barat, Dandim 1416 Muna, Kepala Kejaksaan Negeri Muna, Ketua Pengadilan Negeri Raha, Ketua Pengadilan Agama Raha, serta Kepala BNNK Muna.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Usai memimpin apel gabungan lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat pada Senin pagi 30 Juni 2025, Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, langsung melakukan kunjungan lapangan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muna Barat. Kunjungan ini dilaksanakan sebagai respons cepat atas insiden yang sempat viral beberapa hari terakhir terkait pelayanan RSUD dan bertujuan menyerap langsung masukan dari tenaga kesehatan serta mencari solusi terbaik terhadap permasalahan yang ada.

Pertemuan yang berlangsung di salah satu ruang terbuka di lingkungan RSUD tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Muna Barat, Alibasa,  Sekretaris Daerah LM Husein Tali, Kepala Dinas Kesehatan La Ode Mahajaya, Direktur RSUD Dr. Syahril Fitrah, Inspektur Daerah Agustamin Sudjono, serta jajaran dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya dan beberapa pejabat terkait.

Direktur RSUD Muna Barat, Dr. Syahril Fitrah dalam laporannya menyampaikan bahwa insiden yang terjadi telah ditindaklanjuti dengan investigasi internal oleh Inspektorat Kabupaten Muna Barat. Ia menegaskan tidak ada niat sedikit pun dari pihak tenaga kesehatan untuk menelantarkan pasien. “Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami terus berupaya memperbaiki pelayanan. Kejadian ini menjadi pelajaran besar bagi kami agar tidak terulang lagi,” ujarnya.

Ia juga memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi RSUD saat ini, seperti minimnya personel keamanan dan keterbatasan infrastruktur. Namun demikian, proses pembangunan gedung RSUD baru tetap berjalan. “Insya Allah pada Agustus mendatang proses lelang dimulai. Tim dari Kementerian Kesehatan sudah meninjau lahan untuk menentukan apakah akan menggunakan fondasi biasa atau tiang pancang. Pembangunan dilakukan secara multiyears selama dua tahun,” jelas Dr. Syahril.

Dalam sambutannya, Bupati La Ode Darwin mengawali dengan menjelaskan bahwa ia memperoleh informasi langsung dari keluarga pasien dan turut melihat video kejadian yang beredar luas. “Selama empat bulan terakhir, nama Muna Barat banyak mendapat perhatian positif bahkan sampai ke tingkat nasional. Tapi hanya dengan satu kejadian, semuanya bisa terganggu. sumsi publik kemudian terbentuk seolah-olah RSUD kita lebih berorientasi pada aspek administratif  daripada kebutuhan pelayanan masyarakat. Saya sebagai Bupati sangat terpukul,” ungkapnya dengan nada tegas namun reflektif.

Bupati menegaskan bahwa dirinya tidak menyalahkan tenaga kesehatan, namun ia prihatin atas dampak psikologis yang dialami nakes akibat insiden kekerasan yang terjadi. Ia menekankan perlunya komunikasi dan kepekaan dalam kondisi darurat. “Saya mengakui terjadi miskomunikasi, baik soal informasi ke keluarga pasien maupun kondisi di lapangan. Maka ke depan, jika pasien mendesak ingin dirujuk sementara sistem belum menyetujui, rumah sakit bisa membuat surat pernyataan dari keluarga bahwa mereka paham dan tidak akan menuntut. Format ini harus segera disiapkan,” jelasnya.

Terkait perlindungan terhadap tenaga medis, Bupati menyampaikan bahwa tindakan kekerasan tidak bisa ditoleransi. Untuk itu, pihaknya akan menempatkan personel Satpol PP di RSUD sebagai upaya antisipasi. “Kita tidak ingin pelayanan publik terkesan otoriter, tapi kekerasan terhadap petugas adalah hal serius. Kita harus punya langkah taktis,” imbuhnya.

Wakil Bupati Muna Barat, Alibasa, dalam sambutannya mengajak seluruh elemen RSUD agar menjadikan peristiwa ini sebagai evaluasi bersama. Ia mengingatkan bahwa pelayanan kesehatan menyangkut nyawa dan emosi masyarakat, sehingga kepekaan dan kecepatan respons menjadi sangat penting. “Kita semua harus introspeksi. Yang kurang kita perbaiki, yang sudah baik kita tingkatkan. Tetap semangat dan jaga kekompakan,” tuturnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi terbuka. Tiga perwakilan tenaga kesehatan menyampaikan keluhannya, yakni Taslim (perawat poli) yang mengeluhkan kurangnya pemahaman masyarakat soal prosedur BPJS, seorang perawat rujukan yang selama ini biaya operasionalnya ditanggung keluarga pasien, dan Dr. Juan, dokter spesialis bedah yang menyampaikan bahwa ia bersama rekan-rekannya tetap melayani pasien meski di luar jam piket demi keselamatan bahkan apa yang mereka berikan bersama tim seluruh RSUD sudah overload untuk Rumah Sakit Tipe D.

Menanggapi hal tersebut, Bupati menginstruksikan beberapa langkah strategis. Pertama, akan diupayakan kehadiran petugas BPJS yang standby di RSUD guna memberikan informasi dan layanan kepada pasien. Kedua, akan disusun mekanisme pemberian SPPD khusus bagi perawat yang menangani rujukan, terpisah dari pejabat. Ketiga, Bupati mengapresiasi tinggi dedikasi para dokter spesialis yang tetap melayani pasien di luar jam kerja. “Apa yang dilakukan dokter di sini, saya tahu, bahkan mungkin tidak dilakukan di tempat lain. Saya sangat menghargai itu. Maka kejadian kemarin sangat tidak wajar, mengingat pengabdian yang selama ini diberikan,” ujarnya.

Pertemuan ditutup oleh Direktur RSUD Muna Barat yang menyampaikan bahwa insiden beberapa hari lalu tidak menyurutkan kepercayaan publik. “Buktinya pada tanggal 25 kemarin, RSUD tetap melayani rujukan dari Kabupaten Muna dan Buton Tengah. Kami bahkan melakukan operasi hingga pukul tiga dini hari. Kami akan terus berbenah dan menjaga amanah pelayanan kepada masyarakat,” tutup Dr. Syahril.

 KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat menggelar apel gabungan yang dipimpin langsung oleh Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, didampingi oleh Wakil Bupati, Drs. Alibasa, M.Si., pada Senin pagi 30 Juni 2025 di halaman kantor bupati. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk menyampaikan sejumlah arahan strategis sekaligus memperkuat sinergi antarpimpinan daerah dan aparatur sipil negara menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Muna Barat yang ke-11. Apel gabungan diikuti oleh OPD beserta jajaran serta Kades dan perangkat Desa.

Dalam amanatnya, Bupati menyampaikan bahwa kebersamaan dirinya bersama Wakil Bupati dalam berbagai momen apel menunjukkan kekompakan dan keharmonisan unsur pimpinan di Muna Barat. Ia menyebut bahwa kekompakan pimpinan menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan menyatukan arah kebijakan. “Kami ingin menunjukkan bahwa tidak ada sekat antara pimpinan. Kami solid, dan kami ingin birokrasi juga bekerja dalam satu semangat yang sama,” ujarnya.

Terkait HUT Muna Barat yang jatuh pada 23 Juli mendatang, Bupati mengungkapkan bahwa peringatan tahun ini akan dipusatkan di salah satu desa, antara Desa Mekar Jaya atau Sukadamai, yang penentuannya masih menunggu finalisasi. Menurutnya, usia ke-11 merupakan fase pertumbuhan yang penting bagi kabupaten muda seperti Muna Barat. “Kita ingin Muna Barat di usia sebelas tahun ini tumbuh sehat, bukan tumbuh stunting. Semoga memasuki usia dua belas, daerah kita makin maju dan berkembang,” ungkapnya.

Untuk memeriahkan perayaan HUT, akan digelar sejumlah kegiatan seperti lomba kebersihan antar-desa dan antar-OPD, serta lomba jalan santai. Menariknya, hadiah untuk lomba kebersihan kantor berasal langsung dari dana pribadi Bupati. “Ini bentuk dukungan saya pribadi untuk mendorong semangat bersih dan tertib sebagai bagian dari budaya kerja kita,” tambahnya.

Bupati juga menanggapi situasi yang sempat menjadi perhatian publik beberapa hari lalu, terkait insiden pelayanan kesehatan yang viral secara nasional. Ia menegaskan pentingnya keseimbangan antara prosedur administrasi dan kepekaan dalam menghadapi kondisi darurat pasien. “Saya tidak menyalahkan rumah sakit, juga tidak menyalahkan keluarga pasien. Tapi saya tersinggung dengan tindakan kekerasan. Jika ada kasus serupa, kita harus lebih peka. Buatkan rujukan darurat apabila ada keluarga pasien yang terburu-buru meminta rujukan disertai surat pernyataan tidak menuntut apabila nantinya ditolak oleh Rumah Sakit tujuan.  Ia menegaskan bahwa kebijakan ini berlaku bagi seluruh layanan publik, tidak hanya di rumah sakit.

Di bidang pembangunan, Bupati menjelaskan bahwa pinjaman daerah yang awalnya direncanakan sebesar Rp180 miliar, kemudian turun menjadi Rp150 miliar dan terakhir hanya disetujui Rp50 miliar, akhirnya diputuskan untuk ditunda karena ketidakmampuan daerah dalam melakukan cicilan tahun depan. “Situasi fiskal belum memungkinkan. Maka, pembangunan kantor bupati dan beberapa OPD harus ditunda sambil kita perbaiki kondisi keuangan daerah,” jelasnya.

Ia juga menanggapi pertanyaan publik mengenai intensitas kunjungannya ke Jakarta dalam beberapa waktu terakhir. Bupati menyatakan bahwa kunjungan tersebut adalah bagian dari upaya serius untuk memperjuangkan stabilitas fiskal Muna Barat melalui jalur pemerintah pusat. “Saya ke Jakarta bukan untuk jalan-jalan. Saya sedang memperjuangkan keuangan daerah agar kita tidak perlu memotong TPP. Mohon doa dan dukungan agar ikhtiar ini membuahkan hasil terbaik,” katanya.

Menutup amanatnya, Bupati meminta kepada seluruh pemerintah desa untuk mulai mengidentifikasi lahan tidur di wilayah masing-masing agar ke depan dapat diolah secara produktif demi mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Lahan-lahan yang tidak terpakai harus mulai kita manfaatkan. Jangan biarkan aset kita tidur. Ini tanggung jawab bersama,” pungkasnya.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat provinsi. Dalam acara resmi yang diselenggarakan di Aula Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Tenggara pada Kamis, 26 Juni 2025, Muna Barat menerima penghargaan sebagai daerah dengan capaian tertinggi dalam tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan penyelesaian kerugian daerah Semester I Tahun 2025.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Dadek Nandemar, kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat, Drs. LM Husein Tali, M.Si., yang mewakili Bupati Muna Barat. Berdasarkan data resmi BPK, Muna Barat mencatat persentase tindak lanjut rekomendasi sebesar 91,47%, tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Sultra menyampaikan apresiasi tinggi terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara cepat, tepat, dan akuntabel. “Muna Barat telah menunjukkan kesungguhan luar biasa dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi pemeriksaan kami. Ini menunjukkan integritas tata kelola keuangan daerah yang patut menjadi contoh bagi daerah lain,” ujar Dadek.

Sekretaris Daerah Muna Barat, LM. Husein Tali, dalam keterangannya usai menerima penghargaan, menyampaikan bahwa prestasi ini adalah hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya Inspektorat, OPD teknis, serta dukungan penuh Bupati Muna Barat. “Alhamdulillah, ini adalah buah dari konsistensi kami dalam memperkuat sistem pengawasan internal, membangun budaya kerja yang responsif terhadap hasil audit, dan menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ucap Sekda Husein Tali.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa Pemkab Muna Barat akan terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas tindak lanjut tersebut, demi menjaga kepercayaan publik dan menjamin keberlangsungan tata kelola keuangan yang bersih dan bertanggung jawab.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Muna Barat, Agustamin Sudjono, yang turut hadir dalam acara tersebut, menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi Inspektorat untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan secara intensif terhadap seluruh perangkat daerah. “Kami bekerja tidak hanya sebagai pengawas, tapi juga sebagai mitra pembina yang membantu perangkat daerah menutup celah kelemahan sistem, mempercepat penyelesaian rekomendasi, dan menyelesaikan temuan kerugian daerah sesuai mekanisme,” ujar Agustamin.

Ia juga menyampaikan apresiasi khusus kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Muna Barat. “Saya secara pribadi, sebagai Ketua Tim PTL-TGR, mengucapkan terima kasih kepada seluruh OPD yang telah bersinergi dan membantu kami dalam menyelesaikan setiap rekomendasi yang ada. Sinergi ini menjadi kunci keberhasilan kita bersama dalam membangun sistem pemerintahan yang akuntabel,” pungkasnya.

Capaian 91,47% merupakan hasil dari sistem monitoring tindak lanjut  yang diterapkan secara berkala serta komunikasi aktif antara Inspektorat dan OPD, termasuk evaluasi rutin yang dilakukan setiap triwulan.

Acara ini dihadiri oleh para kepala daerah, sekretaris daerah, dan inspektur dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Keberhasilan Muna Barat menjadi sorotan positif dan dijadikan sebagai salah satu best practice dalam forum diskusi teknis tindak lanjut pemeriksaan BPK.

Dengan capaian ini, Muna Barat menegaskan komitmennya sebagai daerah yang terus bertransformasi menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan profesional, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan penguatan pengawasan internal di seluruh level pemerintahan daerah.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pada Kamis, 26 Juni 2025, suasana penuh kehormatan dan kebanggaan menyelimuti Sasana Karaton Kasunanan Surakarta Hardiningrat Solo. Dalam rangka perayaan upacara sakral Kirab Pusaka & Kebo Kyai Slamet Hari Besar 1 Suro Tahun Baru Islam 1447 Hijriyah, Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, dan Ibu Ketua TP PKK Muna Barat, Rhika Purwaningsih Darwin, S.H., menerima penghargaan bergengsi berupa Gelar Ningrat Kehormatan yang disematkan langsung oleh Raja Keraton Surakarta Hadiningrat, Paku Buwono XIII.

Upacara pemberian penghargaan ini berlangsung dengan khidmat, di hadapan berbagai tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan, budayawan, serta pengusaha yang telah memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan budaya dan pembangunan nasional. Dalam acara tersebut, selain pemberian gelar kehormatan, juga dilakukan wisuda pemberian sertifikat penghargaan bagi sejumlah tokoh yang dianggap berjasa dalam memperkuat kerjasama antara budaya tradisional dan modern, serta pengembangan masyarakat.

Bupati Muna Barat, menerima gelar Kanjeng Raden Tumenggung La Ode Darwin Darmodipuro sebagai bentuk pengakuan atas kepemimpinannya yang membawa Muna Barat menuju kemajuan, baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, maupun pelestarian budaya lokal. Sedangkan Ibu Ketua TP PKK Muna Barat,  menerima gelar Kanjeng Mas Tumenggung Rhika Purwaningsih Darwin Murtiningtyas, S.H, yang mencerminkan kontribusinya yang luar biasa dalam pemberdayaan perempuan dan keluarga, serta perannya dalam mengembangkan berbagai program sosial di daerahnya.

La Ode Darwin, Bupati Muna Barat menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Keraton Kasunanan Surakarta atas pemberian gelar kehormatan tersebut. “Ini adalah sebuah kehormatan besar bagi kami. Saya merasa terinspirasi untuk terus memimpin Muna Barat menuju masa depan yang lebih baik, dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai budaya yang luhur. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk dengan Keraton Surakarta, untuk membangun masyarakat yang lebih sejahtera,” ungkap La Ode Darwin.

Sementara itu, Rhika Purwaningsih Darwin, S.H., Ketua TP PKK Muna Barat, juga mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan tersebut. “Sebagai Ketua TP PKK, saya merasa sangat terhormat dan berterima kasih atas pengakuan ini. Penghargaan ini tidak hanya untuk saya, tetapi juga untuk seluruh keluarga besar TP PKK Muna Barat yang telah bekerja keras dalam menjalankan program-program pemberdayaan perempuan dan keluarga. Semoga penghargaan ini menjadi pendorong semangat bagi kami untuk terus mengabdi kepada masyarakat dan negara,” ujar Rhika dengan penuh rasa bangga.

Pemberian gelar Ningrat Kehormatan ini menjadi momen penting dalam mempererat hubungan budaya antara Muna Barat dan Keraton Surakarta, sekaligus sebagai langkah penting dalam memperkenalkan potensi budaya lokal Muna Barat ke tingkat nasional. Dengan diterimanya gelar kehormatan ini, Muna Barat diharapkan dapat semakin dikenal di kalangan masyarakat luas sebagai daerah yang tidak hanya maju dalam bidang pemerintahan dan pembangunan, tetapi juga kaya akan warisan budaya yang patut dilestarikan dan dikembangkan.

Dalam upacara yang penuh khidmat tersebut, selain pemberian penghargaan kepada Bupati dan Ibu Ketua TP PKK Muna Barat, terdapat pula penyerahan sertifikat penghargaan kepada sejumlah tokoh masyarakat, yang telah berjasa dalam pengembangan berbagai sektor, baik di bidang pemerintahan, budaya, pendidikan, maupun sektor ekonomi. Upacara ini juga diwarnai dengan berbagai ritual tradisional, yang semakin mempertegas nilai-nilai budaya yang menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat Keraton Surakarta.

Ke depan, diharapkan kolaborasi antara Muna Barat dan Keraton Surakarta dapat terus berlanjut, dengan berbagai program yang dapat memberikan manfaat positif bagi kedua belah pihak, khususnya dalam rangka pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Muna Barat.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Perumusan Brand Daerah “Liwu Mokesa” yang dilangsungkan di ZZ Resto & Coffee. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Muna Barat, Drs. Ali Basa, M.Si, dan dihadiri oleh pejabat OPD se-Kabupaten Muna Barat, pelaku usaha pariwisata, tokoh masyarakat, serta insan media (Kamis, 19 Juni 2025)

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa FGD ini menjadi langkah awal dalam merumuskan makna dan arah Liwu Mokesa, sebagai brand daerah yang mencerminkan identitas dan visi besar pemerintahan Darwin–Ali Basa dalam lima tahun ke depan. “Implementasi dari semua sektor pembangunan harus bermuara pada pencapaian Liwu Mokesa. Oleh karena itu, forum ini harus mampu menghasilkan rumusan yang komprehensif, mudah dipahami, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” ujar beliau.

Lebih lanjut, Drs. Ali Basa mengungkapkan bahwa Liwu Mokesa merupakan representasi filosofis atas harapan bersama untuk menjadikan Muna Barat sebagai wilayah yang nyaman, indah, keren, dan berdaya saing. Untuk memperkuat substansi diskusi, panitia menghadirkan dua pakar dari Universitas Halu Oleo (UHO) guna memberikan masukan ilmiah terhadap konstruksi makna brand tersebut.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muna Barat, Ali Kadirun, dalam laporannya menyampaikan bahwa “Liwu Mokesa” diharapkan tidak hanya menjadi identitas visual, namun mampu menggambarkan nilai filosofis, budaya, serta arah pembangunan daerah secara menyeluruh. Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak agar rumusan brand ini menjadi milik bersama, bukan segelintir kelompok. “Kita ingin agar masyarakat merasa memiliki dan memahami bahwa produk Liwu Mokesa adalah cerminan jati diri Muna Barat,” tegasnya.

Ali Kadirun juga menyampaikan kabar gembira bahwa Desa Pajala sebagai salah satu destinasi wisata di Muna Barat, berhasil masuk nominasi harapan III tingkat nasional dalam seleksi desa wisata yang diikuti oleh 256 desa se-Indonesia oleh Kementerian Pariwisata.

Sesi FGD kemudian diisi oleh pemaparan lima narasumber dengan keahlian lintas bidang:

1. La Ode Aris – Rebranding Wisata Muna Barat dan Penguatan Identitas Lokal

2. Rahmat Sewa Soraya – Nilai Filosofi, Warisan Budaya, dan Identitas sebagai Keunggulan Muna Barat

3. Surachman – Relevansi Brand Liwu Mokesa dengan Visi-Misi Pembangunan Daerah

4. Andi Yuwono – Konsep City Branding untuk Pariwisata Muna Barat

5. Desy Sriwulan – Strategi Komunikasi dan Pemasaran Pariwisata Muna Barat

Diskusi berjalan aktif dan penuh antusiasme. Peserta memberikan berbagai masukan strategis untuk memperkuat posisi Liwu Mokesa sebagai brand daerah yang mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata sekaligus memperkuat karakter lokal Muna Barat.

Di akhir sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan harapan Bupati La Ode Darwin agar hasil FGD ini dapat dirumuskan secara paripurna sebagai panduan dalam pelaksanaan program-program unggulan, khususnya di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata. “Melalui Liwu Mokesa, kita ingin mewujudkan Muna Barat yang sejahtera dan berkarakter,” pungkasnya.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pada Rabu, 18 Juni 2025, bertempat di Aula Kantor Bupati Muna Barat, telah dilangsungkan acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Ketua TP PKK Muna Barat, Rhika Purwaningsih Darwin, SH, Ketua Ikatan Mubaligh Muna Barat, La Muhibi, S.Pd.i, dan Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muna Barat, Muhammad Azan, S.Pd., M.Pd. Penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan karakter anak di Kabupaten Muna Barat.

Dalam MoU yang ditandatangani, terdapat empat poin kesepakatan utama yang menjadi fokus kolaborasi ketiga organisasi ini, yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas guru dan orang tua dalam pendidikan berbasis karakter dan keagamaan.

2. Menyukseskan program Mubar Bertasbih, Mubar Mengaji, dan Mubar Berjamaah.

3. Menguatkan peran keluarga sebagai pusat pembelajaran pertama bagi anak.

4. Menyebarkan nilai-nilai keimanan dan akhlak mulia melalui pendekatan yang komunikatif, menyenangkan, dan kontekstual.

Ketua TP PKK Muna Barat, Rhika Purwaningsih Darwin, SH, mengungkapkan harapannya agar MoU ini dapat memperkuat sinergi antara TP PKK, Ikatan Mubaligh, dan Ikatan Guru Indonesia dalam rangka menciptakan generasi yang berkualitas. “Kami berharap kolaborasi ini dapat memberikan dampak positif bagi pendidikan anak di Kabupaten Muna Barat. Dengan menguatkan peran orang tua, guru, dan tokoh agama, kami yakin anak-anak kita akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas tetapi juga berakhlak mulia,” ujar Rhika.

Ketua Ikatan Mubaligh Muna Barat, La Muhibi, S.Pd.i, juga menyampaikan bahwa sinergi ini sangat penting untuk menguatkan pendidikan berbasis keagamaan. “Pendidikan karakter dan agama harus menjadi dasar dalam pembentukan kepribadian anak. Melalui program-program seperti Mubar Bertasbih dan Mubar Mengaji, kami berharap dapat memperkenalkan nilai-nilai spiritual dan moral yang kuat sejak dini,” jelas La Muhibi.

Sementara itu, Ketua Ikatan Guru Indonesia Muna Barat, Muhammad Azan, S.Pd., M.Pd., menambahkan pentingnya peran guru dalam pengembangan karakter anak. “Guru tidak hanya berperan dalam aspek akademik, tetapi juga dalam pembentukan karakter. Melalui MoU ini, kami akan bersama-sama mendukung upaya peningkatan kapasitas guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan karakter dalam setiap pembelajaran,” ungkap Muhammad Azan.

Penandatanganan MoU ini diharapkan dapat mempererat kerjasama antara lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara holistik. Dengan kolaborasi ini, Kabupaten Muna Barat diharapkan dapat menghasilkan generasi muda yang tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga memiliki akhlak yang baik, sehingga dapat menjadi pribadi yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.

Setelah penandatanganan MoU, acara dilanjutkan dengan penyampaian berbagai program dan rencana aksi dari masing-masing pihak, serta diskusi terkait langkah-langkah implementasi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat memperingati Hari Kesadaran Nasional dengan menggelar apel gabungan di Lapangan Kantor Bupati Muna Barat, Selasa (17/6/2025). Upacara ini dipimpin langsung oleh Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, didampingi Wakil Bupati Ali Basa dan diikuti oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta jajaran ASN, serta Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Muna Barat.

Pelaksanaan apel dirangkaikan dengan pelepasan kontingen STQH Muna Barat yang akan berkompetisi pada tingkat provinsi. Perwakilan dari 40 kafilah yang diberangkatkan menerima bendera STQH sebagai simbol pelepasan dari Pemerintah Kabupaten Muna Barat. Bupati berharap, Muna Barat bisa menjadi juara di tingkat provinsi.

Apel juga dirangkaikan dengan pelepasan program magang ke Jepang yang ditandai dengan penyerahan kontrak kerja dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Laus. Didaulat menjadi perwakilan masyarakat asal Desa Umba atas nama Jumadil. Bupati mengungkapkan bahwa kedepan, program ini akan mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah agar semakin banyak masyarakat Muna Barat yang mendapatkan kesempatan kerja di luar negeri.

“Tadi kita melepaskan masyarakat Muna Barat dari LPK Laus yg bertempat di Desa Lahaji. Masyarakat dari Desa Umba tadi terpilih sebagai pekerja magang di Jepang. Insyaallah mudah-mudahan kedepan akan dapat perhatian penuh dari Pemkab Muna Barat agar masyarakat kita bisa mendapatkan lapangan pekerjaan di luar negeri dan bisa jadi kebanggaan bagi Muna Barat.” ujarnya

Selanjutnya, Bupati menyampaikan terima kasih kepada seluruh ASN yang telah menjalankan instruksi terkait disiplin tempat tinggal. Disiplin tempat tinggal ditekankan agar dalam menjalankan tugas bisa lebih fokus dan tidak terburu-buru saat akan hadir di kantor.

Laode Darwin juga kembali mengingatkan kepada seluruh ASN agar memaksimalkan kinerja terutama dalam hal-hal prioritas. Semua unsur dihimbau untuk bekerjasama agar tercapai keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran.

“Mari maksimalkan kinerja untuk sama-sama memikirkan apa yang menjadi prioritas kita. Saya himbau kepada kita semua terutama ujung tombak, para kepala desa yang membantu tugas-tugas pemerintahan agar komunikasi dan hubungan kerjasama terus dimaksimalkan,” pungkasnya.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Muna Barat resmi diundangkan pada hari Senin, 16 Juni 2025, dalam Sidang Paripurna yang berlangsung di Aula Kantor DPRD Kabupaten Muna Barat. Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muna Barat, Rafudin, dan dihadiri oleh anggota DPRD serta sejumlah pejabat terkait dari Pemerintah Kabupaten Muna Barat.

Ketiga Raperda yang disahkan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Kedua Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

2. Raperda tentang Transformasi Digital

3. Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

Dalam sambutannya, Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, mengungkapkan bahwa dengan perubahan kedua Perda tentang pembentukan OPD, ada penambahan dua OPD baru, yaitu BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) dan Dinas Peternakan. “Namun, kami akan terus mengevaluasi perkembangan kedepan terkait jumlah OPD yang sudah ada di Kabupaten Muna Barat sesuai dengan penyampaian teman-teman anggota DPRD,” ujar Bupati La Ode Darwin.

Bupati juga menjelaskan bahwa penambahan OPD tersebut tidak serta merta akan menambah beban pemerintah daerah. Ia menegaskan, “Dengan efisiensi anggaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat, hari ini kami sedang memaksimalkan potensi yang ada. Apabila kedepan BRIDA dan Dinas Peternakan lebih efektif dibandingkan OPD lainnya yang mungkin dirasa tidak efektif, bisa jadi dalam beberapa bulan kedepan akan dilakukan evaluasi untuk menggabungkan beberapa OPD yang tidak maksimal dalam melakukan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Muna Barat.”

Bupati juga mengingatkan bahwa meskipun penambahan OPD bukan berarti akan menambah beban, namun jika tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi daerah, beberapa OPD dapat digabungkan untuk mengurangi biaya operasional. “Kami akan mengontrol dan memaksimalkan penggunaan anggaran di masing-masing OPD, dan jika OPD bisa memberikan dampak yang positif untuk pembangunan Kabupaten Muna Barat, kami akan tetap pertahankan,” lanjutnya.

Terkait dengan Raperda tentang Transformasi Digital, Bupati berharap bahwa regulasi ini akan mendukung kemajuan teknologi di Kabupaten Muna Barat, sesuai dengan kebutuhan daerah kedepan. “Kami akan maksimalkan Raperda tentang transformasi digital ini agar dapat memberikan manfaat besar untuk kemajuan daerah kita,” ujarnya.

Mengenai Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati La Ode Darwin menyatakan bahwa perubahan ini akan dimanfaatkan untuk memaksimalkan PAD Kabupaten Muna Barat. “Semoga, dengan adanya perubahan ini, kita dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kita. Dengan dukungan dari semua anggota DPRD, saya yakin kita bisa lebih maksimal lagi dalam 5 tahun kedepan,” tambahnya.

Bupati juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari anggota DPRD, “Saya atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dari anggota DPRD, karena kita sudah berjalan bersama selama 4 bulan ini, alhamdulillah tidak ada kendala dan tidak ada hal yang diperdebatkan.”

Dengan disahkannya ketiga Raperda tersebut, diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang lebih baik dalam mendukung perkembangan dan pembangunan di Kabupaten Muna Barat, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan akuntabel.