KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Usai memimpin apel gabungan lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat pada Senin pagi 30 Juni 2025, Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, langsung melakukan kunjungan lapangan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muna Barat. Kunjungan ini dilaksanakan sebagai respons cepat atas insiden yang sempat viral beberapa hari terakhir terkait pelayanan RSUD dan bertujuan menyerap langsung masukan dari tenaga kesehatan serta mencari solusi terbaik terhadap permasalahan yang ada.
Pertemuan yang berlangsung di salah satu ruang terbuka di lingkungan RSUD tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Muna Barat, Alibasa, Sekretaris Daerah LM Husein Tali, Kepala Dinas Kesehatan La Ode Mahajaya, Direktur RSUD Dr. Syahril Fitrah, Inspektur Daerah Agustamin Sudjono, serta jajaran dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya dan beberapa pejabat terkait.
Direktur RSUD Muna Barat, Dr. Syahril Fitrah dalam laporannya menyampaikan bahwa insiden yang terjadi telah ditindaklanjuti dengan investigasi internal oleh Inspektorat Kabupaten Muna Barat. Ia menegaskan tidak ada niat sedikit pun dari pihak tenaga kesehatan untuk menelantarkan pasien. “Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami terus berupaya memperbaiki pelayanan. Kejadian ini menjadi pelajaran besar bagi kami agar tidak terulang lagi,” ujarnya.
Ia juga memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi RSUD saat ini, seperti minimnya personel keamanan dan keterbatasan infrastruktur. Namun demikian, proses pembangunan gedung RSUD baru tetap berjalan. “Insya Allah pada Agustus mendatang proses lelang dimulai. Tim dari Kementerian Kesehatan sudah meninjau lahan untuk menentukan apakah akan menggunakan fondasi biasa atau tiang pancang. Pembangunan dilakukan secara multiyears selama dua tahun,” jelas Dr. Syahril.
Dalam sambutannya, Bupati La Ode Darwin mengawali dengan menjelaskan bahwa ia memperoleh informasi langsung dari keluarga pasien dan turut melihat video kejadian yang beredar luas. “Selama empat bulan terakhir, nama Muna Barat banyak mendapat perhatian positif bahkan sampai ke tingkat nasional. Tapi hanya dengan satu kejadian, semuanya bisa terganggu. sumsi publik kemudian terbentuk seolah-olah RSUD kita lebih berorientasi pada aspek administratif daripada kebutuhan pelayanan masyarakat. Saya sebagai Bupati sangat terpukul,” ungkapnya dengan nada tegas namun reflektif.
Bupati menegaskan bahwa dirinya tidak menyalahkan tenaga kesehatan, namun ia prihatin atas dampak psikologis yang dialami nakes akibat insiden kekerasan yang terjadi. Ia menekankan perlunya komunikasi dan kepekaan dalam kondisi darurat. “Saya mengakui terjadi miskomunikasi, baik soal informasi ke keluarga pasien maupun kondisi di lapangan. Maka ke depan, jika pasien mendesak ingin dirujuk sementara sistem belum menyetujui, rumah sakit bisa membuat surat pernyataan dari keluarga bahwa mereka paham dan tidak akan menuntut. Format ini harus segera disiapkan,” jelasnya.
Terkait perlindungan terhadap tenaga medis, Bupati menyampaikan bahwa tindakan kekerasan tidak bisa ditoleransi. Untuk itu, pihaknya akan menempatkan personel Satpol PP di RSUD sebagai upaya antisipasi. “Kita tidak ingin pelayanan publik terkesan otoriter, tapi kekerasan terhadap petugas adalah hal serius. Kita harus punya langkah taktis,” imbuhnya.
Wakil Bupati Muna Barat, Alibasa, dalam sambutannya mengajak seluruh elemen RSUD agar menjadikan peristiwa ini sebagai evaluasi bersama. Ia mengingatkan bahwa pelayanan kesehatan menyangkut nyawa dan emosi masyarakat, sehingga kepekaan dan kecepatan respons menjadi sangat penting. “Kita semua harus introspeksi. Yang kurang kita perbaiki, yang sudah baik kita tingkatkan. Tetap semangat dan jaga kekompakan,” tuturnya.
Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi terbuka. Tiga perwakilan tenaga kesehatan menyampaikan keluhannya, yakni Taslim (perawat poli) yang mengeluhkan kurangnya pemahaman masyarakat soal prosedur BPJS, seorang perawat rujukan yang selama ini biaya operasionalnya ditanggung keluarga pasien, dan Dr. Juan, dokter spesialis bedah yang menyampaikan bahwa ia bersama rekan-rekannya tetap melayani pasien meski di luar jam piket demi keselamatan bahkan apa yang mereka berikan bersama tim seluruh RSUD sudah overload untuk Rumah Sakit Tipe D.
Menanggapi hal tersebut, Bupati menginstruksikan beberapa langkah strategis. Pertama, akan diupayakan kehadiran petugas BPJS yang standby di RSUD guna memberikan informasi dan layanan kepada pasien. Kedua, akan disusun mekanisme pemberian SPPD khusus bagi perawat yang menangani rujukan, terpisah dari pejabat. Ketiga, Bupati mengapresiasi tinggi dedikasi para dokter spesialis yang tetap melayani pasien di luar jam kerja. “Apa yang dilakukan dokter di sini, saya tahu, bahkan mungkin tidak dilakukan di tempat lain. Saya sangat menghargai itu. Maka kejadian kemarin sangat tidak wajar, mengingat pengabdian yang selama ini diberikan,” ujarnya.
Pertemuan ditutup oleh Direktur RSUD Muna Barat yang menyampaikan bahwa insiden beberapa hari lalu tidak menyurutkan kepercayaan publik. “Buktinya pada tanggal 25 kemarin, RSUD tetap melayani rujukan dari Kabupaten Muna dan Buton Tengah. Kami bahkan melakukan operasi hingga pukul tiga dini hari. Kami akan terus berbenah dan menjaga amanah pelayanan kepada masyarakat,” tutup Dr. Syahril.
