Tag: muna barat

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat dan Kejaksaan Negeri Muna resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama dalam penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara. Acara penandatanganan yang berlangsung di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Muna pada Senin, 16 Juni 2025, ini dihadiri oleh sejumlah pejabat Pemkab Muna Barat dan pejabat fungsional Kejari Muna.

Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, yang mewakili Pemerintah Kabupaten Muna Barat, dan Kepala Kejaksaan Negeri Muna, Robin Abdi Ketaren, mewakili Kejaksaan Negeri Muna. Acara ini merupakan langkah strategis dan penting dalam meningkatkan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Muna Barat dan Kejaksaan Negeri Muna, khususnya dalam penanganan berbagai permasalahan hukum yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, menyampaikan, “Penandatanganan kesepakatan bersama ini merupakan momentum yang baik sebagai langkah tepat dan strategis bersama dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum, sebagai sarana untuk menjaga solidaritas dan mempererat hubungan antara Kejaksaan Negeri Muna dan Pemkab Kabupaten Muna Barat. Kami berharap kerjasama ini dapat berjalan dengan baik dan optimal, dan tentunya diperlukan komitmen setiap pihak secara terintegrasi agar tujuan dan cita-cita yang dibangun dalam kerjasama ini dapat terwujud.”

Bupati La Ode Darwin juga menegaskan bahwa kesepakatan ini diharapkan dapat memberikan dukungan hukum yang kuat dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ia menambahkan, “Kerjasama ini akan menjadi payung hukum yang kuat dalam menjalankan roda pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Muna Barat. Kami berharap kerjasama ini dapat memperkuat sinergitas antara eksekutif dan yudikatif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.”

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Muna, Robin Abdi Ketaren, dalam paparannya mengungkapkan bahwa kerjasama ini akan mendukung berbagai program strategis Pemerintah Kabupaten Muna Barat. “Kerjasama pendampingan program strategis ini mendukung Asta Cita Program, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis, Program Cetak Sawah dari Kementerian Pertanian, Program Peningkatan Layanan Kesehatan dari Kementerian Kesehatan, dan Program Tata Kelola, baik sebelum maupun setelah penanganan tindak pidana korupsi. Tujuannya agar setiap langkah kebijakan dalam pelaksanaan tetap berada dalam koridor hukum,” ujar Robin.

Kejari Muna juga berkomitmen untuk mendampingi Pemkab Muna Barat dalam berbagai aspek hukum, mulai dari penyelamatan aset daerah, pendampingan proyek strategis, penegakan kepatuhan terhadap regulasi, hingga penyelesaian sengketa yang merugikan negara. “Kami ingin tegaskan bahwa kerjasama ini bukan hanya sekedar simbolis atau seremonial, tetapi merupakan wujud nyata dari fungsi kejaksaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan taat hukum,” tegasnya.

Robin Abdi Ketaren juga menambahkan bahwa kehadiran pengacara negara dalam mendampingi Pemkab Muna Barat dapat berfungsi sebagai perisai hukum sekaligus menunjang pelaksanaan berbagai program prioritas daerah. “Kerjasama ini juga merupakan ruang edukasi hukum, baik kepada jajaran aparatur sipil negara maupun masyarakat luas, untuk semakin memahami pentingnya kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya.

Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini, diharapkan dapat tercipta sinergi yang semakin erat, konstruktif, dan bermanfaat bagi pembangunan daerah Muna Barat. Kejaksaan Negeri Muna siap mendukung secara profesional dan proporsional sesuai dengan kewenangan mereka, tanpa intervensi, tetapi hadir sebagai mitra strategis dalam berbagai penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pada hari Senin, 16 Juni 2025, Pemerintah Kabupaten Muna Barat meresmikan bangunan baru pasar Tongkoea yang terletak di Desa Lailangga, Kecamatan Wadaga. Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan fasilitas perdagangan di wilayah tersebut, sekaligus mendukung perekonomian lokal.

Dalam laporan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muna Barat, LM. Khairul Ashar, ST, M.Sc, dikatakan bahwa sebanyak 20 kios baru telah dibangun sebagai bagian dari pengembangan pasar, menjadikan total kios di pasar ini kini mencapai 86 kios yang dikelola oleh 113 pelaku usaha. Saat ini, terdapat 199 pedagang yang beroperasi di pasar, terdiri dari 173 pedagang tetap dan 26 pedagang tidak tetap.

Meski demikian, terdapat beberapa permasalahan yang masih menjadi perhatian, seperti pengelolaan sampah, penataan halaman pasar, dan jalur masuk kendaraan yang perlu perbaikan agar dapat memberikan kenyamanan lebih bagi para pedagang dan pengunjung.

Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, dalam sambutannya mengungkapkan, “Dengan adanya tambahan bangunan gedung pasar, kita memiliki tempat berbelanja yang lebih representatif yang pada gilirannya dapat menambah pendapatan bagi para pedagang kecil. Keberadaan pasar yang lebih baik ini diharapkan dapat mendorong minat masyarakat untuk berbelanja di pasar rakyat, sehingga kita dapat memperkuat perekonomian lokal.”

Lebih lanjut, Bupati La Ode Darwin juga memberikan himbauan kepada pengelola dan para pedagang pasar untuk menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang ada di lingkungan pasar. Ia berharap pasar ini dapat menjadi tempat yang aman, nyaman, bersih, dan asri bagi seluruh pengunjung.

Acara peresmian ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati Muna Barat dan penyerahan kunci secara simbolis yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke kios-kios pedagang. Selama kunjungan tersebut, Bupati menyapa langsung seluruh pedagang, memberikan dukungan, dan mendengarkan keluhan serta harapan mereka terkait pengembangan pasar yang lebih baik di masa depan.

Dengan adanya pasar Tongkoea yang lebih representatif, diharapkan dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih tertata, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah Kabupaten Muna Barat.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID 12 Ketua TP Posyandu Provinsi asal Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku mengikuti Sosialisasi Implementasi Posyandu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu. Sosialisasi juga diikuti oleh ketua dan pengurus TP Posyandu dari 141 Kabupaten/Kota.

Peserta mengikuti sosialisasi secara daring melalu aplikasi zoom pada Kamis (12/6/2025). Kegiatan ini bertujuan menyatukan persepsi dan pemahaman tentang transformasi Posyandu dengan pelayanan 6 Bidang SPM pasca diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu serta Penguatan Pembinaan Posyandu secara berjenjang pada setiap level tingkatan.

Wakil Ketua TP Posyandu Muna Barat Kadiani Ali Basa bersama sejumlah pengurus dan perwakilan OPD yang berkaitan dengan 6 bidang SPM (Standar Pelayanan Minimal) menyimak jalannya sosialisasi dari Ruang Rapat Dinas Kominfo Muna Barat. Materi pertama yang disampaikan bertajuk Urgensi Kebijakan Posyandu dalam Pelayanan 6 Bidang SPM berdasarkan Pertauran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.

Materi dibuka dengan penjelasan tentang dasar hukum pelaksanaan Posyandu. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 19 huruf b dinyatakan bahwa salah satu kewenangan desa adalah kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan ini mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa termasuk didalamnya Pos Pelayan Terpadu (Posyandu).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menandai transformasi posyandu yang sebelumnya hanya sebatas Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) menjadi mitra pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan. Kegiatan Posyandu tidak lagi hanya sebagai obyek melainkan subyek pembangunan di desa.

Peran Posyandu  dalam pemerintahan semakin dikuatkan dengan terbitnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 dimana Posyandu memberikan pelayanan 6 bidang SPM meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan trantibum linmas. Pelayanan ini dalam rangka mendukung tercapainya tujuan bernegara berdasarkan Pembukaan UUD 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan data Prodeskel Kemendagri pada Mei 2025, jumlah Posyandu di seluruh Indonesia sebanyak 206.283 dengan jumlah kader 1.378.937. Sebagian besar kader posyandu terkonsentrasi di Pulau Jawa, Bali, NTT (73%). Di Pulau Sumatera terdapat sebanyak 14,92 %, sedangkan Kalimantan dan Sulawesi memiliki 11,08% kader posyandu. Adapun Maluku dan Papua masih perlu optimalisasi dimana jumlah kader hanya sebesar 0,99% dari total kader.

Berdasarkan penjabaran tersebut, pengurus pusat TP Posyandu mengeluarkan rekomendasi dan tindak lanjut yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah provinsi maupun daerah. Adapun 5 rekomendasi tersebut yakni :

1. Pembentukan Kepengurusan Tim Pembina Posyandu di tiap jenjang ditindaklanjuti dengan intens melalui pembinaan kepada pengurus dan kader untuk merencanakan program/kegiatan/subkegiatan, sehingga dapat menjawab permasalahan riil di masyarakat melalui pelayanan 6 bidang SPM
2. Desa dan Kelurahan sebagai institusi yang paling dekat dengan Posyandu, memberikan dukungan dan memastikan pelayanan 6 bidang SPM di Posyandu serta melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu
3. DPMD mengoordinasikan dan memfasilitasi Desa/Kelurahan dalam menindaklanjuti Surat dari Ditjen Bina Pemdes terkait penataan lembaga Posyandu dan registrasi Posyandu. Hal ini penting mengingat sampai saat ini, berdasarkan rekapitulasi baru telah terdata 1.599 Desa/Kelurahan yang telah membentuk TP Posyandu Desa/Kelurahan dan 3.074 Posyandu yang telah di tetapkan SK Kepengurusannya
4. Bappeda membantu dalam perencanaan program/kegiatan/subkegiatan, serta memastikan rencana program/kegiatan/subkegiatan Posyandu ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD)
5. BPKAD membantu dan memastika perencanaan anggaran Posyandu di akomodasi dalam APBD

 

 

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat kembali lakukan penyegaran birokrasi guna mengoptimalkan kinerja pemerintah. Sebanyak 50 pejabat Eselon III dan IV resmi dilantik oleh Bupati Muna Barat Laode Darwin di Aula Kantor Bupati, Kamis (5/6/2025). Agenda pelantikan dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua TP PKK Muna Barat, Ketua Darma Wanita, serta segenap Kepala OPD.

Pelantikan didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Bupati Muna Barat Nomor 100.3.3.2/238/2025 tertanggal 4 April 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat. Laode Darwin mengucapkan selamat menjalankan tugas kepada seluruh pejabat yang dilantik.

“Saya mengucapkan selamat kepada baik ibu yang baru dilantik. Selamat menjalankan tugas. Saya percaya, orang-orang yang dilantik hari ini dapat membantu saya dan Pak Ali Basa menuju Muna Barat yang keren,” ujar Laode Darwin saat menyampaikan sambutan.

Bupati mengingatkan kepada Eselon III dan IV bahwa kondisi keuangan Muna Barat saat ini dalam kondisi memprihatinkan. Oleh sebab itu Laode Darwin menghimbau pejabat yang akan bertugas terutama dibidang keuangan dapat membantu pemerintah dalam upaya menstabilkan kondisi keuangan daerah.

“Hari ini kondisi keuangan kita sangat memprihatinkan. Saya tidak ingin tahun selanjutnya Muna Barat mengalami masa sulit. Saya himbau para pejabat yang baru dilantik utamanya yang bertugas di bidang keuangan  bisa menstabilkan kondisi sehingga tahun depan belanja dan penerimaan bisa seimbang,” lanjutnya.

Laode Darwin berharap para pejabat mampu mengikuti irama langkah Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat periode 2025-2030.  Bupati mengungkapkan bahwa pasca pelantikan hari ini, akan dilakukan evaluasi berkala setiap 3 bulan. Pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas akan diberhentikan dan kembali ke posisi staf.

“Saya berharap bapak ibu sekalian bisa mengikuti irama langkah kami. Jangan saya dan Pak Wakil lari 120, kalian lari 20. Lari saya sudah kencang. Setiap potensi yang saya miliki, saya sudah kerahkan. Jaringan yang saya miliki saya gunakan untuk memberi support pada Kabupaten Muna Barat,”

Pada akhir sambutannya Bupati mengingatkan bahwa seluruh ASN Muna Barat adalah keluarga yang harus saling mendukung. Seluruh perangkat pemerintahan harus bergerak seirama demi terwujudnya daerah yang dicita-citakan yakni masyarakat yang sejahtera dan ekonomi yang baik.

“Kita ini satu keluarga, maka dukunglah saya dan Pak Ali Basa. Kita harus seirama. Saya minta tolong, kita selamatkan daerah Muna Barat ini. Daerah yang kita cita-citakan, masyarakat sejahtera, ekonomi baik,” pungkasnya.

Daftar nama Pejabat Eselon III dan IV yang dilantik :

1. Agusalam Rua

Jabatan lama : Sekretaris Dinas PUPR Mubar
Jabatan baru :Kabag Pemerintahan Setda Mubar

2. Zuhdi Mulkian

Jabatan lama : Pengadministrasi Umum Setda Mubar
Jabatan baru : Kabag Pengadaan Barang dan Jasa

3. La Ode Muh Syawal

Jabatan lama : Kabid Trantib Satpol PP Mubar
Jabatan baru : Kabag Protokoler Setda Mubar.

4. Wa Impi Nur Santi

Jabatan lama : Analis Informasi Setda Mubar
Jabatan baru : Kasubag Protokoler Setda Mubar.

5. Syamsiar

Jabatan lama : Kasubag Program dan Keuangan BKPSDM Mubar
Jabatan baru : Kabag Umum Setda Mubar

6. Laode Muhammad Sazral Soliwunto

Jabatan lama : Analis Pengembangan Infrastruktur Setda Mubar
Jabatan baru : Kasubag Perencanaan, Aset, dan Evaluasi Setda Mubar.

7. Narti

Jabatan lama : Penelaah Teknis Kebijakan Disdikbud Mubar
Jabatan baru :  Kasubag Keuangan Setda Mubar.

8. Djafarudin Tambori

Jabatan lama : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Sekwan Mubar
Jabatan baru : Kabag Umum dan Keuangan Sekwan Mubar.

9. La Tompano

Jabatan lama : Perencana Ahli Muda Sekwan Mubar
Jabatan baru : Kasubag Keuangan Sekwan Mubar

10. Hartia

Jabatan lama : Pengadministrasi Umum Sekwan Mubar
Jabatan baru : Kasubag Perencanaan Sekwan Mubar.

11. Fahamuddin

Jabatan lama : Analis Kelembagaan Setda Mubar
Jabatan baru : Kabag Persidangan Sekwan Mubar.

12. Safarudin

Jabatan lama : Kabag Umum dan Keuangan Sekwan Mubar
Jabatan baru : Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekwan Mubar.

13. La Nsumala

Jabatan lama : Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda Inspektorat Mubar
Jabatan baru : Sekretaris Inspektorat Mubar.

14. La Umbas

Jabatan lama : Camat Kusambi
Jabatan baru : Sekretaris Disdikbud Mubar

15. Helmina Unsar

Jabatan lama : Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian
Jabatan baru : Kasubag Perencanaan Disdikbud Mubar

16. La Duho

Jabatan lama : Guru Ahli Madya
Jabatan baru : Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Disdikbud Mubar

17. Zamanudin Taba

Jabatan lama : Kasubag Perencanaan
Jabatan baru : Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Mubar.

18. La Ode Salmin

Jabatan lama : Kasubag Umum dan Kepegawaian Disdikbud Mubar
Jabatan baru : Kabid Ketenagaan Disdikbud Mubar

19. La Haji

Jabatan lama : Guru Ahli Madya
Jabatan baru : Kabid Kebudayaan Diknas Mubar.

20. Abdul Aziz Kolewora

Jabatan lama : Kabid Perindustrian Disperindag Mubar
Jabatan baru : Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mubar.

21. Jamaluddin

Jabatan lama : Sekcam Barangka
Jabatan baru : Sekretaris DPPKB Mubar.

22. Nasir

Jabatan lama : Kabid Pemberdayaan
Jabatan baru :  Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

23. Laode Abdul Mirad Tumada

Jabatan lama : Sekretaris Disnakertrans
Jabatan baru : Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM.

24. Husen Tasman

Jabatan lama : Kabid PAUD Disdikbud Mubar

Jabatan baru : Kabid Perindustrian Disperindag Mubar.

25. Sudarmawan

Jabatan lama : Sekretaris Diknas Mubar

Jabatan baru : Sekretaris Disnakertrans Mubar.

26. Hairil Samandi

Jabatan lama : Kabag Protokoler Setda Mubar

Jabatan baru : Sekretaris Dinas Kominfo.

27. Mahmed Milan Zulkifli

Jabatan lama : Kabag ULP

Jabatan baru : Sekretaris Dinas PUPR.

28. La Ode Mustafa

Jabatan lama : Kabid Angkutan dan Saran Dishub Mubar

Jabatan baru : Sekretaris Dinas Perhubungan

29. Ibrahim Bahar

Jabatan lama : Kasubag Protokol Setda Mubar

Jabatan baru : Kabid Angkutan Dishub Mubar.

30. Ucok Heriyadi Ridwan

Jabatan lama : Kabid Fisik Ekonomi dan Sosbud Bappeda Mubar

Jabatan baru : Kabid Prasarana Dishub Mubar.

31. Hajirun

Jabatan lama : Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Mubar

Jabatan baru : Kabid Pengelolaan Kearsipan Dispursip Mubar

32. Surachman

Jabatan lama : Kabid Pemukiman Dinas Perumahan

Jabatan baru :  Sekretaris Bappeda Mubar.

33. Malik Hussein

Jabatan lama : Analis Sistem Informasi Disparekraf Mubar

Jabatan baru : Kasubag Aset Bappeda Mubar.

34. La Ode Muh Syahruddin

Jabatan lama : Kabid Penagih Bapenda Mubar

Jabatan baru : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

35. Burhanuddin Wahid

Jabatan lama : Sekretaris Kelurahan Tiworo

Jabatan baru : Kasubag Perencanaan, Aset, dan Evaluasi BPKAD Mubar.

36. La Ode Irwansyah

Jabatan lama : Kepala Seksi ADM dan Evaluasi DPMD Mubar

Jabatan baru : Kabid Anggaran BPKAD Mubar.

37. Ikhfan

Jabatan lama : Analis Hukum Setda Mubar
Jabatan baru : Kasubid Anggaran BPKAD Mubar.

38. Sitti Marjai

Jabatan lama : Kasi Kasda BPKAD Mubar
Jabatan baru : Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKAD Mubar.

39. Junaedi

Jabatan lama : Kasubag Perencanaan Kec. Tiworo Tengah
Jabatan baru : Kasubid Belanja Langsung BPKAD Mubar.

40. Sugio Pranoto

Jabatan lama : Analis Dokumen Perizinan DPMPTSP Mubar
Jabatan baru : Kasubid Perencana Aset BPKAD.

41. Hairul Fitro Launi

Jabatan lama : Analis Dokumen Perizinan DPMPTSP Mubar
Jabatan baru : Kasubid Inventarisir BPKAD.

42. Juyati

Jabatan lama : Kasubag Keuangan Aset dan Evaluasi
Jabatan baru : Kasubid Akuntansi BPKAD.

43. Abdul Ahsan Weha

Jabatan lama : Analis Laporan Keuangan BPKAD
Jabatan baru : Kasubid Evaluasi dan Pelaporan BPKAD.

44. Wa Ode Fatimah

Jabatan lama : Kabag Umum Setda Mubar
Jabatan baru : Sekretaris Bapenda Mubar

45. La Ode Hasanu

Jabatan lama : Kabid Anggaran BPKAD
Jabatan baru : Kabid Pendapatan BPKAD

46. Nurma

Jabatan lama : Kasubag Umum dan Kepegawaian di BKPSDM Mubar
Jabatan baru : Kasubag Keuangan, Umum dan Kepegawaian di BKPSDM Mubar.

47. Muhammad Masnur Mansur

Jabatan lama : Pengadministrasi Perkantoran DP3A Mubar
Jabatan baru : Kasubag Perencanaan Aset BKPSDM.

48. Laode Rianta

Jabatan lama : Pengadministrasi Umum Sekwan Mubar
Jabatan baru : Kabid Mutasi BKPSDM.

49. Hasan

Jabatan lama : Kabid Ketenagaan Diknas Mubar
Jabatan baru : Sekretaris BPBD Mubar.

50. Idham Saputra

Jabatan lama : Kabag Persidangan Sekwan Mubar
Jabatan baru : Sekretaris Kesbangpol Mubar.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Kabupaten Muna Barat kembali mendapat kepercayaan dari Kementerian Kesehatan sebagai salah satu daerah penempatan dokter internship. Program dokter internship merupakan program Kemenkes yang dilaksanakan sebagai upaya pemahiran dan pemandirian dokter baru lulus pendidikan untuk penyelarasan hasil pendidikan dengan kondisi di lapangan.

Sejumlah dokter yang akan mengabdikan ilmunya di Muna Barat tersebut merupakan jebolan dari beberapa universitas diantaranya Universitas Haluoleo, Universitas Gadjah Muda, Universitas Padjadjaran, Universitas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Sebelas Maret, serta Universitas Diponegoro. Para dokter akan disebar ke beberapa fasilitas kesehatan di Muna Barat yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas Guali, Puskesmas Tondasi, dan Puskesmas Tiworo Selatan.

Kedatangan rombongan dokter muda tersebut disambut secara langsung oleh Bupati Muna Barat Laode Darwin, Ketua DPRD Laode Rafiudin, Sekda LM Husein Tali, dan disaksikan oleh beberapa Kepala OPD dan Kepala Bidang. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan agar para dokter memaksimalkan sumber daya ilmu yang dimiliki untuk membantu pemerintah Muna Barat.

“Saya berharap anda bisa memaksimalkan sumberdaya yang anda miliki untuk membangun Muna Barat,” ujarnya

Pemerintah Muna Barat berkomitmen memberikan insentif bagi dokter-dokter muda tersebut. Selain insentif, pemerintah juga menyediakan tempat tinggal berupa perumahan dokter. Bupati juga menyampaikan agar para dokter menjalin komunikasi dengan pemerintah setempat jika ada kendala selama menjalankan tugas.

“Kepada adik-adik dokter muda ini, kalau ada keluhan yang ingin disampaikan, bisa disampaiakan kepada Kepala Dinas Kesehatan atau Direktur RSUD. Nanti pemerintah akan membantu mencerikan solusi,” pungkasnya.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Bupati Muna Barat Laode Darwin menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2024 kepada 246 CPNS dan 2 Alumni STTD. Penyerahan SK berlangsung di Aula Kantor Bupati, Senin (2/6/2025). Dalam kesempatan tersebut, Bupati Muna Barat didampingi Ketua DPRD Laode Rafiudin, Sekda LM Husein Tali, dan disaksikan oleh beberapa Kepala OPD dan Kepala Bidang.

Laode Darwin berharap kehadiran CPNS tahun angkatan 2024 dapat memberikan kontribusi lebih bagi kemajuan Kabupaten Muna Barat. Bupati juga mengingatkan agar 248 CPNS patuh dan taat pada aturan kedisiplinan yang berlaku di Muna Barat.

“Saya harapkan kepada adik-adik semua dengan diangkatnya anda sebagai CPNS mudah-mudahan ini akan memberikan kontribusi yang lebih besar untuk kemajuan daerah Kabupaten Muna Barat,” ungkap Laode Darwin dalam sambutannya.

Selanjutnya, Laode Darwin juga menghimbau kepada CPNS agar berdomisili di Bumi Laworo. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi Muna Barat.

“Jumlah pegawai kita saat ini 2000 lebih. Akan masuk lagi PPPK sebanyak 1000 lebih sehingga total ASN Muna Barat sekitar 4000 lebih. Jika semua tinggal di Muna Barat maka Insya Allah ekonomi kita akan lebih baik,” lanjutnya.

Sebelum menutup sambutannya, Bupati menggaungkan kata Muna Barat dan disahut Liwu Mokesa secara antusias oleh hadirin. Laode Darwin menjabarkan secara singkat arti Liwu Mokesa yakni kampung yang bagus.

“Liwu Mokesa itu adalah mimpi saya bahwa 5 tahun ke depan Muna Barat akan menjadi kampung yang bagus, kampung yang keren. Liwo Mokesa dalam bahasa Muna sedangkan dalam Bahasa Arab, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mimpi saya, 5 tahun lagi Muna Barat sehat masyarakatnya, bersih lingkungannya, dan sejahtera masyarakatnya,” ucap Laode Darwin menutup sambutannya.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 01 Juni setiap tahunnya, diperingati secara khidmat di halaman Kantor Bupati Muna Barat pada Senin (01/6/2025). Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Muna Barat Laode Darwin.

Tema yang diusung pada Hari Lahir Pancasila 2025 yakni “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Menuju Indonesia Raya”. Bupati Muna Barat ketika didaulat menyampaikan amanat, terlebih dahulu menggaungkan salam Pancasila dengan mengangkat 5 jari sebagai simbol 5 poin Pancasila.

Dalam sambutannya Laode Darwin membacakan amanat Kepala BPIP Yudian Wahyudi. Melalui momen peringatan Hari Lahir Pancasila, Yudian Wahyudi mengingatkan bahwa Pancasila bukan sekedar dokumen historis atau teks normatif tetapi merupakan jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

“Pancasila bukan sekadar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” tuturnya

Lebih lanjut Kepala BPIP RI mengajak peserta upacara untuk merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia. Pancasila mempersatukan lebih dari 270 juta jiwa dengan latar belakang suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang berbeda. Yudian mengingatkan bahwa kebinekaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu.

“Dalam semangat memperkokoh ideologi Pancasila, izinkan saya mengajak kita semua merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia,” lanjutnya

Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menetapkan Asta Cita sebagai delapan agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini menjadi prioritas sebab kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah. Memperkokoh Ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan rakyat, dan keadilan sosial.

“Dalam konteks pembangunan nasional saat ini, pemerintah telah menetapkan Asta Cita sebagai delapan agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu yang paling fundamental dalam Asta Cita tersebut adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia,” ungkapnya.

Pada akhir amanat diserukan agar Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi dihidupi dan dijalankan dalam tindakan nyata. Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa dari pusat hingga daerah, dari pejabat hingga masyarakat, dari tokoh agama hingga pemuda, memiliki peran untuk menjadi pelaku utama pembumian Pancasila.

“Mari kita jadikan Hari Lahir Pancasila ini bukan sekadar seremonial, tetapi momen untuk memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Jadikan setiap langkah, setiap kebijakan, setiap ucapan dan tindakan kita sebagai cerminan dari semangat Pancasila,” pungkasnya

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pelatihan Penguatan Literasi 10 Program PKK menjadi agenda pertama usai pelantikan dan pengukuhan Tim Penggerak (TP) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) periode 2025-2030. TP PKK Muna Barat menghadirkan Pegiat Literasi Provinsi Sulawesi Tenggara Andi Diah Masyita Arsyad sebagai narasumber. Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Bupati pada Rabu, 28 Mei 2025 tersebut dibuka oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Muna Barat Muhammad Naazirun.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Staf Ahli Bidang Pemerintahan Ali Mochtar Jaya, Ketua Darma Wanita Muna Barat Muliati Husein Tali, serta jajaran pengurus TP PKK Muna Barat. Ketua Bidang 4 Waode Siti Amziah Ibrahim mewakili Ketua TP PKK Rika Purwaningsih Darwin menyampaikan bahwa literasi memiliki kedudukan sangat vital dalam pelaksanaan 10 Program PKK. Literasi tidak hanya berkaitan dengan proses membaca dan menulis tetapi melingkupi kemampuan berpikir kritis dan inovatif.

“Pelatihan Penguatan Literasi 10 Program PKK ini adalah kegiatan perdana dibawah kepemimpinan Ibu Rika Purwaningsih Darwin. Literasi menjadi sangat penting sebab bukan hanya tentang membaca dan menulis tetapi kemampuan berpikir kritis dan inovatif,” ujar Waode Sitti Amziah saat menyampaikan sambutan.

Ketua Bidang 4 ini juga mengharapkan agar pelatihan ini menghasilkan perencanaan kegiatan secara terstruktur sehingga program yang dijalankan dapat semakin efektif dan efisien menuju cita-cita Muna Barat Liwu Mokesa. Waode Sitti Amziah mengingatkan bahwa literasi mampu membangun sebuah masyarakat berbudaya dan berdaya saing.

“Diharapkan ibu-ibu pengurus dapat merencanakan kegiatan secara terstruktur agar program yang dijalankan bisa efektif dan lebih baik lagi. Mari kita ciptakan lingkungan yang mendukung literasi baik di rumah, sekolah, dan maupun lingkungan masyarakat. Dengan literasi bisa membangun masyarakat berbudaya dan berdaya saing. Semoga pelatihan ini bisa memberi inovasi khususnya bagi pengurus agar Muna Barat menjadi Liwu Mokesa,” pungkasnya

Selanjutnya, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Muna Barat Muhammad Naazirun menjabarkan tentang literasi yang harus dimiliki oleh pengurus PKK dalam menjalankan tugas. Asisten II menjelaskan bahwa pada dasarnya literasi merupakan kemampuan dasar manusia dalam menganalisa kondisi berbagai macam aspek dalam kehidupan.

“Saya akan menyampaikan seperti apa literasi yang harus dimiliki oleh pengurus PKK karena urutan 10 Program PKK bukan kata-kata kosong tapi urutan tugas yang harus dilaksanakan. Literasi pada prinsip dasarnya adalah kemampuan dasar manusia untuk menganalisa kondisi berbagai macam aspek,” ujarnya

Muhammad Naazirun mengingatkan bahwa PKK adalah mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan visi misi pemerintahan kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan peran penting perempuan dalam segala bidang baik ditinjau dari aspek agama, sosiologi, hingga psikologi.

“Yang paling penting bagi pengurus adalah memahami konteks dasar bahwa PKK merupakan mitra dalam menyampaikan visi misi pemerintah pada masyarakat. Dalam ilmu Psikologi, mengingatkan betapa pentingnya kedudukan ibu-ibu dalam sebuah tatanan. Dalam ilmu Sosiologi dikatakan bahwa kalau ingin menghancurkan negara, hancurkan perempuannya; kalau ingin menghancurkan pemerintah, hancurkan perempuannya; dan kalau ingin merusak keluarga, maka rusak lah perempuannya. Dalam aspek agama, kedudukan perempuan punya tingkatan yang lebih tinggi dari suami,” tuturnya.

Bertolak dari peran penting tersebut, Muhammad Naazirun berharap agar materi yang disampaikan tidak terbatas pada 10 Program PKK tetapi lebih luas lagi. Asisten II mengingatkan bahwa salah satu literasi yang penting saat ini adalah literasi digital sebab digitalisasi memilki dampak positif dan negatif. Dampak negatif inilah yang seyogyanya mampu diminimalisasi oleh pengurus PKK.

“Hari ini kita mencoba meningkatkan pemahaman. Saya berharap materi hari ini tidak terbatas pada 10 program PKK tapi secara luas. Literasi paling prinsip yang harus dipahami anggota PKK adalah 2 yaitu harus memahami literasi digital dan literasi psikologis. Pengaruh digitalisasi sudah meninggalkan norma kesantunan dalam budaya kita. Siapa penyaringnya? Ibu-ibu anggota PKK. Sedangkan literasi psikologis menjadi penting dalam sebuah hubungan untuk menjembatani berbagai perbedaan,” pungkasnya.

Usai sambutan, Andi Diah Masita selaku narasumber memaparkan materi pertama bertajuk Etika Kelompok. Pembahasan tentang etika menjadi penting sebab etika lah yang menjadi dasar dari norma berkehidupan. Tujuan dari pembahasan ini adalah membentuk sebuah kebiasaan yang baik sebagai gambaran kehidupan masyarakat berbudaya.

Pada akhir materi, Andi Diah membagi peserta dalam 5 kelompok. Masing-masing memiliki tugas untuk menunjuk ketua, sekretaris, dan seksi kesenian. Setelah itu kelompok menentukan nama kelompok dan membuat yel-yel yang mengandung unsur kebudayaan di Muna Barat. Para peserta antusias dan semakin bersemangat saat diminta untuk menampilkan yel-yel di hadapan seluruh peserta.

Narasumber menutup sesi pertama dengan kesimpulan singkat nan menggugah rasa, “Ternyata ketika kita menurunkan ego, satu karya akan dihasilkan. dari praktik kecil ini kita belajar untuk saling menghargai, menghormati, menunjuk, dan mempercayakan amanat kepada seseorang. Maka masing-masing harus menurunkan ego agar suatu hasil tercipta. Itulah etika berkelompok. Pintar menempatkan diri. Apa yang dikerjakan dari hati akan sampai ke hati.”

Adapun materi kedua yang disampaikan adalah tentang Literasi Dalam 10 Program PKK. Andi Diah Masita mengungkapkan bahwa literasi merupakan fondasi pemahaman yang akan menghasilkan solusi dan penyelesaian. Literasi dapat dimulai dari lingkungan terkecil dengan sasaran generasi penerus yang meliputi semua lini kehidupan sejak masa kanak-kanak hingga usia produktif. Subjek dari literasi adalah orang tua.

Penyiar TVRI tersebut menjelaskan bahwa literasi dan PKK memiliki keterkaitan tujuan dimana PKK bertujuan membentuk keluarga yang sejahtera sedangkan literasi bertujuan memperluas pengetahuan dan memperdalam pemahaman menuju kesejahteraan. Hal inilah yang membuat Tim Pengurus PKK harus memilki literasi yang kuat dalam menjalankan program-programnya.

Sebagai penutup sesi ke 2, narasumber meminta masing-masing Kelompok Kerja (Pokja) membentuk kelompok lalu mendiskusikan masalah-masalah pada bidangnya. Selanjutnya setiap Pokja diminta untuk menemukan solusi, membuat program, serta Rancangan Tindak Lanjut. Hasil dari pemaparan dan diskusi antar Pokja akan menjadi laporan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Muna Barat Rika Purwaningsih Darwin.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) resmi merilis hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024. Berdasarkan Surat Nomor B/259/RB.06/2025, Pemerintah Kabupaten Muna Barat meraih nilai 65,20 dengan kategori “B”, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2023 yang meraih nilai 44,65, juga dengan kategori B.

Evaluasi Reformasi Birokrasi ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi RB Tahun 2024. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk mengukur kemajuan pelaksanaan RB dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif, serta menciptakan budaya kerja ASN yang profesional dan berAKHLAK.

Di tingkat daerah, hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Kementerian PANRB mendorong seluruh pemerintah daerah, termasuk Muna Barat, untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi sebagai upaya konsisten dalam peningkatan kualitas reformasi birokrasi.

Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, menyambut baik hasil capaian ini dan menegaskan bahwa reformasi birokrasi adalah salah satu agenda prioritas dalam periode kepemimpinannya 2024–2029.

“Peningkatan indeks RB ini adalah hasil dari kerja keras seluruh perangkat daerah. Tapi ini baru awal. Komitmen kami adalah menjadikan birokrasi Muna Barat lebih responsif, sederhana, dan digital. Reformasi birokrasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi kunci untuk menciptakan pelayanan publik yang bermutu dan cepat,” ujar Bupati La Ode Darwin.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setda Muna Barat, Mukhtar,S.Pd, M.Sc., menjelaskan bahwa capaian ini diperoleh melalui sinergi lintas Perngkat Derah dalam membenahi area-area pengungkit reformasi birokrasi, mulai dari tata laksana, tematik, manajemen SDM ASN, hingga penguatan akuntabilitas dan pelayanan publik serta peningkatan nilai SAKIP.

“Nilai 65,20 ini bukan angka semata, melainkan gambaran dari arah kemajuan kita. Ke depan, kita akan menindaklanjuti rekomendasi evaluasi dan memperkuat sistem pemantauan internal agar semua perangkat daerah berperan aktif dalam peningkatan pengelolaan pemerintahan yang berimplikasi pada peningkatan perbaikan pelayanan publik di Kabupaten Muna Barat ,” kata Mukhtar.

Pemerintah Kabupaten Muna Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pendekatan yang lebih digital, kolaboratif, dan berorientasi hasil.

 

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat menggelar upacara dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2025 di halaman Kantor Bupati, Jumat (02/05/2025). Upacara dihadiri oleh Kepala OPD, Unsur Forkopimda, serta ASN dan honorer se-Muna Barat. Bertindak sebagai inspektur upacara, Wakil Bupati Muna Barat Ali Basa.

Hardiknas 2024 mengusung tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua”. Tema tersebut dijabarkan dalam sambutan tertulis Menteri Pendidikan Menengah dan Dasar (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti. Naskah ini dibacakan oleh Wakil Bupati Muna Barat di hadapan segenap peserta upacar Hardiknas 2025.

Mendikdasmen berharap Hari Pendidikan Nasional bukan sekadar seremonial tahunan yang ditandai dengan upacara bendera dan berbagai lomba. Hardiknas hendaknya menjadi momentum untuk meneguhkan dedikasi, komitmen, dan semangat memenuhi amanat konstitusi yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu.” ujarnya

Posisi vital pendidikan juga menjadi perhatian Presiden RI Prabowo Subianto dengan memasukannya dalam Asta Cita keempat. Prabowo bertekad membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur.

“Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualitas, kualifikasi, serta kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan.” lanjutnya

Diakhir sambutan nya, Abdul Mu’ti mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam rangka mengantarkan anak-anak bangsa menjadi generasi hebat dan kuat. Pemerintah selaku penyelenggara negara tidak akan mampu bekerja sendiri dalam upaya membangun pendidikan bermutu.

“Diperlukan kerja sama semua pihak baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Perlu dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi hebat dan kuat.” pungkasnya

Usai pembacaan sambutan, dilanjutkan dengan doa bersama. Pembaca doa mengajak seluruh hadirin untuk menghaturkan pinta kepada Sang Maha Kuasa agar memberikan kekuatan dalam mendidik anak-anak bangsa sehingga menjadi generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, kuat jiwa dan raga, cerdas, terampil, dan berdedikasi memajukan bangsa dan negara.

Pelaksanaan upacara juga dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas Penerimaan Siswa Baru. Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Bupati, Ketua IGI, Inspektur Muna Barat, Kadis Kominfo, Kadis Pendidikan, dan stakeholder terkait.