Berita

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat menyelenggarakan pembukaan sosialisasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Minggu (29/09/2024). Bertempat di Hotel Kubah 99 Kendari, evaluasi LPPD dibuka secara resmi oleh PJ Bupati Muna Barat Laode Butolo.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah. Sedangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Dalam sambutannya Laode Butolo menghimbau segenap peserta agar mengikuti kegiatan sosialisasi dengan serius sehingga akan berdampak pada perbaikan penyajian LPPD dan LPSPM pada tahun-tahun mendatang. Mantan Kepala Dinas PUPR ini juga mengingatkan kepada segenap kepala OPD untuk memantau utusannya selama kegiatan berlangsung

“Kami sangat menaruh harapan besar kepada seluruh hadirin peserta sosialisasi agar dapat komitmen untuk mengikuti kegiatan ini dengan serius.” ujarnya

Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama empat (4) hari ini diikuti oleh pimpinan dan staf perencana dari masing-masing OPD lingkup pemerintah Kabupaten Muna Barat. Pemkab menghadirkan pemateri kompeten dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Pada acara pembukaan, peserta menyimak sambutan yang disampaikan oleh Dra. Imelda selaku Plh. Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah. Imelda dalam paparannya mengungkapkan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) dimaksudkan untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otonomi Daerah.

Imelda juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah dengan kategori kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terrtinggi akan mendapatkan penghargaan dari presiden. Penghargaan tersebut berupa Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dan Parsamya Purnakarya Nugraha.

Evaluasi LPPD merupakan wujud kepatuhan atas amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Sumber : Tim Liputan Diskominfo

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md.Kom)

Editor : Kabid Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

 

 

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Tim Penggerak PKK Desa Wakontu Kecamatan Wadaga terpilih sebagai wakil Kabupaten Muna Barat pada Lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024. TP-PKK Sultra yang tergabung dalam tim penilaian lomba hadir melakukan penilaian pada Rabu (25/09/2024).

Kehadiran tim disambut langsung oleh Sekretaris Daerah LM Husein Tali didampingi Ketua TP-PKK Muna Barat bersama anggota, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, Camat, Kepala Desa, serta stakeholder terkait lainnya. Unsur-unsur dalam penilaian antara lain tertib administrasi PKK, Pokja I, Pokja II, Pokja III, Pokja IV, dan dasawisma. Selain itu tim penilai juga melihat program-program apa saja yang sudah dijalankan dan inovasi apa saja yang sudah dibuat oleh TP PKK Desa Wakontu.

Usai agenda penilaian, tim berkesempatan mencicipi aneka hidangan khas Muna Barat. Hidangan yang disajikan merupakan hasil pertanian dan perikanan Muna Barat. Aneka kuliner tersebut merupakan persembahan dari Tim PKK kecamatan se-Muna Barat yang sebelumnya telah mengikuti lomba kuliner

Adapun pemenang lomba yakni juara 1 diraih oleh Kecamatan Tiworo Tengah dengan nilai 93, juara 2 diraih oleh Kecamatan Tikep dengan nilai 89, serta juara 3 diraih oleh Kecamatan Lawa dengan nilai 86. Selain 3 besar ada pula juara 4 yang diduduki oleh Kecamatan Tiworo Selatan dengan nilai 85, juara 5 Kecamatan Barangka dengan nilai 83, serta juara 6 Kecamatan Tiworo Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Tim Media Kominfo berkesempatan melakukan wawancara kepada Kepala Desa Wakontu LM Acal Mansiri terkait persiapan yang dilakukan dalam menghadapi penilaian. Acal menyampaikan bahwa pemilihan Wakontu sebagai wakil Muna Barat membuat desa ini tampak berbeda dari yang sebelumnya. Meski waktu persiapan kurang dari satu bulan tetapi atas dukungan pemda dan masyarakat sehingga persiapan berjalan lancar.

“Penentuan Wakontu yang wakili kurang lebih 3 minggu lalu, makanya kita kerja full terutama persiapan kebersihan. Alhamdulillah dari Pemda Muna Barat bisa dibilang semua turut berpartisipasi disini. Selama kurang lebih satu minggu OPD turun lapangan untuk membantu.”

Kades Wakontu juga mengungkapkan alasan dibalik terpilihnya desa tersebut sebagai wakil Muna Barat. Pada awalnya Desa Wakontu menempati urutan ketiga dari seluruh desa di Muna Barat. Namun setelah melalui proses pengecekan administrasi, Desa Wakontu lebih lengkap dibanding desa lainnya.

“Alasan terpilih dari 11 kecamatan Wakontu urutan ketuga. Setelah dicek, desa lain yang ada banyak yang harus dibenahi makanya terpilih Wakontu karena administrasinya pada saat itu lebih lengkap. Juga dilihat dari kondisi desa dan administrasi, tidak terlalu repot kalau Wakontu”

LM Acal berharap agar kedepannya terkait lomba seperti ini diberi waktu lebih lama supaya kita di desa ini tidak terburu-buru. sebaiknya mungkin dua bulan atau tiga bulan agar bisa melakukan persiapkan dengan lebih matang.

Sumber : Tim liputan Doskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Konsistensi pemerintah Muna Barat dalam memperhatikan kesehatan pekerja rentan menjadikannya sebagai satu-satunya kabupaten dari Sulawesi Tenggara yang meraih penghargaan Patriana Award Tingkat Nasional Tahun 2024. Bersama Kabupaten Minahasa Tenggara, Muna Barat menjadi 1 diantara 2 penerima penghargaan yang berasal dari  BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sulama. Hal ini menjadi kebanggan tersendiri sebab kabupaten yang baru berusia 10 tahun tersebut mampu melampaui capaian kabupaten-kabupaten senior di wilayah Sulawesi dan Maluku.

Penyerahan penghargaan berlangsung di Gedung Plaza Jamsostek pada Kamis (12/09/2024). Hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Evendy, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, serta stakeholder terkait.

Sebelum penyerahan penghargaan, terlebih dahulu berlangung pembacaan laporan Dirut BPJS Ketenagakerjaan. Dalam laporannya, Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan bahwa sejak 2023 BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan manfaat kepada 3,7 juta pekerja atau ahli waris serta beasiswa kepada 160 ribu anak pekerja.

“Sejak 2023, kami telah menyalurkan manfaat sebesar Rp90 triliun rupiah untuk 3,7 juta pekerja atau ahli waris. Juga memberikan manfaat beasiswa pendidikan untuk 160 ribu anak pekerja dengan nilai Rp663 milyar.” ungkapnya

Dirut BPJS Ketenagakerjaan ini juga menyatakan bahwa kehadiran BPJS Jamsostek merupakan bentuk kepedulian negara kepada para pekerja demi mendukung terwujudnya visi besar Indonesia Emas Tahun 2045. Dengan adanya perlindungan tersebut diharapkan setiap masyarakat dapat bekerja dengan keras dan bebas cemas agar produktif dan lebih sejahtera.

“Dalam visi besar bangsa mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045, pekerja adalah elemen penting dan pendukung bagi pergerakan ekonomi kedepan. Salah satu cara menjamin pekerja bisa sejahtera, tentu saja pekerja harus memiliki jaminan sosial perlindungan ketenagakerjaan karena setiap pekerja memiliki resiko dalam bekerja.” lanjutnya

Paritrana diambil dari bahasa Sansekerta yang berarti perlindungan. Paritrana Award diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada pemda, pemerintah desa dan pelaku usaha yang telah mendukung implementasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk mewujudkan Universal Coverage Jamsostek. Program ini dimulai sejak 2017 sehingga tahun 2024 merupakan penganugerahan ke-7.

Tim Penilai Paritrana Award Nasional telah melakukan rangkaian kegiatan mulai dari seleksi administrasi sampai dengan wawancara kepada kandidat yang terdiri dari kategori Pemerintah Kabupaten/Kota terbaik, Usaha terbaik pada 5 sektor yaitu Keuangan, Perdagangan & Jasa, Pertambangan, Manufaktur & Konstruksi, Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan, Pendidikan dan Usaha Kecil Menengah (UKM) terbaik.

Dari segi cakupan kepesertaan, saat ini Muna Barat telah mencapai 100 % pasca mendaftarkan Korpri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten Muna Barat tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga kepastian dan dukungan bagi setiap pekerja dan keluarganya. Bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja akan mendapatkan pengobatan gratis. Jika terjadi kematian akibat kecelakaan kerja maka keluarga berhak menerima santunan sebesar Rp. 42.000.000.

Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md.Kom)

Editor : kabid Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

 

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemilihan Kepala Daerah serentak sebentar lagi akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Masing-masing calon kepala daerah berupaya mengambil atensi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Sekda Muna Barat LM Husein Tali kembali mengingatkan terkait netralitas ASN baik kepada PNS maupun PPPK. Tidak hanya itu, tenaga honorer juga dihimbau untuk tidak menjadi anggota maupun pengurus parpol.

“Untuk penegasan honorer kita, jangan sampai gagal PPPK karena terlibat disini. Untuk para tenaga honorer dan ASN baik PNS maupun PPPK agar tidak terlibat dan melibatkan diri secara aktif atau menjadi anggota atau pengurus partai politik. Juga tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik praktis sebagai mana tertuang dalam Kepmenpan 320 Tahun 2024.” ujarnya

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kepmenpan-RB) Nomor 320 tahun 2024 mengatur tentang mekanisme seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024. Dalam keputusan tersebut tertuang secara jelas bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi 10 persayartan. Salah satu persayaratan tersebut adalah tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.

Oleh sebab itu, bagi setiap calon ASN  dihimbau untuk tidak melibatkan diri secara aktif menjadi anggota maupun pengurus partai politik. Meski demikian, akhir-akhir ini terdapat banyak kasus dimana seseorang terdeteksi menjadi anggota parpol tanpa disadari oleh yang bersangkutan. Guna mengecek status keanggotaan parpol, KPU menyediakan laman resmi bernama Sistem Informasi Partai Politik.

Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md)

Editor  : Kabid Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

 

 

 

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat dan Pemerintah Kabupaten Bantaeng resmi menandatangani kesepakatan bersama mengenai kerja sama perdagangan komoditas unggulan antar daerah. Acara ini berlangsung di Baruga Longue, Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dengan dihadiri oleh berbagai pejabat dari kedua Kabupaten, Senin (26/08/2024).

Perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Bantaeng adalah Penjabat Bupati Bantaeng, Dr. Andi Abu Bakar, S.IP., M.Si., sementara Penjabat Bupati Muna Barat hadir didampingi Sekda dan beberapa Pejabat Eselon II   mewakili Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam acara penandatanganan tersebut. Kegiatan ini juga disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur bidang Kesejahteraan Rakyat, Abdul Hayat Gani.

Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Muna Barat, La Ode Butolo, S.P., S.T., M.M., menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah membantu memfasilitasi tempat untuk terselenggaranya kegiatan ini. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang telah mendukung program kerjasama daerah ini, yang diharapkan dapat membantu mengendalikan laju inflasi di Kabupaten Muna Barat.

Kerjasama ini akan mencakup pengadaan komoditas unggulan  dari Kabupaten Bantaeng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Muna Barat. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap gejolak inflasi dunia yang belum berakhir, sekaligus upaya untuk memperkuat sinergi antara berbagai stakeholder dalam mengendalikan inflasi daerah.

Perjanjian kerjasama ini secara resmi ditandatangani oleh Kepala Dinas   Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng, Dr. H. Muhammad Tafsir P., SS., M.AP dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muna Barat, La Ode Aka, SP, M.Si. Penandatanganan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kerjasama antar daerah, terutama dalam bidang perdagangan komoditas unggulan yang strategis untuk kedua wilayah.

Penjabat Bupati Bantaeng, Dr. Andi Abu Bakar, S.IP., M.Si., dalam pernyataannya menyampaikan bahwa kerjasama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat hubungan antar daerah dan memaksimalkan potensi komoditas unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Bantaeng. “Kami berharap kerjasama ini tidak berakhir dipenandatanganan saja dan hanya menguntungkan kedua belah pihak dalam hal perdagangan, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua kabupaten,” ujarnya. Beliau juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk terus mendukung langkah-langkah yang diperlukan guna memperlancar distribusi komoditas unggulan ke Kabupaten Muna Barat.

Penjabat Bupati Muna Barat, La Ode Butolo, juga menyampaikan harapannya agar kerjasama ini dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Beliau berharap, dengan adanya kerjasama ini, Muna Barat dapat memastikan ketersediaan komoditas pangan yang cukup untuk masyarakat dan menstabilkan harga di tengah tantangan ekonomi global yang sedang berlangsung. “Saya berharap kerjasama ini menjadi awal dari kolaborasi yang lebih luas di berbagai sektor, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua daerah,” ungkapnya.

Setelah penandatanganan kesepakatan bersama, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan di bawah komando Asisten II Setda Muna Barat Muh. Naazirun, S.Pd, M.Si, dengan tujuan melihat potensi daerah yang ada di Kabupaten Bantaeng.

Penandatanganan perjanjian kerjasama ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mempererat hubungan antar kedua daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua kabupaten.

Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Kabid Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Editor/ Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Intervensi penurunan kasus stunting secara terintegrasi terus diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Muna Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, pada Jumat (23/08/2024) dilaksanakan Evaluasi Audit Kasus Stunting semester 1. Agenda yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati ini menghadirkan segenap stakeholder yang berasal dari 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 2 puskesmas yakni Puskesmas Tondasi dan Puskesmas Kampobalano.

Audit Kasus Stunting merupakan program kerja dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  (DP2KB) Kabupaten Muna Barat. Kepala Dinas P2KB yang diwakili oleh Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Darmawati dalam sambutan nya menyatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan atas dasar Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 serta Peraturan BKKBN Nomor 12 dan 13 Tahun 2021. Identifikasi risiko pada audit kasus stunting bermaksud untuk menemukan atau mengetahui risiko potensial, penyebab langsung, dan penyebab tidak langsung terjadinya stunting pada calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, baduta dan balita.

Oleh sebab itu, dalam kesempatan tersebut dihadirkan dua tenaga medis spesialis sebagai pemateri yakni dr. Eva selaku Dokter Spesialis Anak dan dr. Lathifa Nadya Indraswari selaku Dokter Spesialis Kandungan. Diawal materi, dr. Eva menyitir defenisi stunting dari WHO Fact of Malnutrition 2020 bahwa stunting merupakan perawakan pendek (stunted) akibat malnutrisi kronik. Kondisi ini merupakan dampak dari asupan yang tidak adekuat disaat kebutuhan tubuh anak meningkat. Saat ini prevalensi stunting secara nasional adalah 21,6 %. Hal ini menjadikan stunting sebagai salah satu Program Prioritas Nasional menuju target 14%.

Peran pemerintah sangat krusial dalam menunjang keberhasilan program tersebut. Menurut dr. Eva, peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan merumuskan strategi percepatan penurunan stunting melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik terdiri dari 9 poin, sedangkan intervensi sensitif terbagi atas 4 poin.

Pada akhir pemaparannya, dokter yang sehari-hari menjalankan pelayanan di RSUD Muna Barat tersebut  memaparkan evaluasi terhadap kasus stunting seorang anak usia 9 bulan bernama NH. Hasil pemeriksaan antropometri pada bulan Mei 2024 didapatkan BB 4,2 kg dan TB 64 cm yang artinya anak tersebut masuk dalam kategori gizi buruk. Setelah dilakukan intervensi, Agustus 2024 BB anak NH menjadi 5 kg dan TB 67,2. Meski mengalami peningkatan tetapi nilai ini masih termasuk dalam kategori gizi buruk. Untuk itu akan dilakukan intervensi dengan memperhatikan penyebab masalah dan alternatif yang dapat ditempuh guna menyelesaikannya.

Selanjutnya, dr. Lathifa Nadya Indraswari memaparkan evaluasi kasus Kekurangan energi Kronis (KEK) pada 1 ibu hamil di wilayah kerja Puskemas Tondasi. Ibu berumur 27 tahun dengan hasil pemeriksaan Lila < 23.5 dan IMT <18,5. Diagnosis KEK didasarkan pada ukuran Lila yang berada dibawah 23,5. Dikatakan dr. Lathifa bahwa faktor predisposisi dari kondisi ini adalah asupan nutrisi yang kurang dan faktor medis. Intervensi yang akan dilakukan adalah pemantauan asupan makanan dan berat badan. Jika tidak terjadi kenaikan BB 1 kg/bulan pada trimester 1 dan 2 kg/bulan pada trimester 2 dan 3 maka akan dilakukan evaluasi ulang terkait kondisi klinis, asupan gizi, skrining faktor resiko, dan manajemen. Adapun setelah upaya tersebut tidak ada perubahan, akan dilakukanrujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

 

 

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Tepat satu bulan pemerintah Kabupaten Muna Barat melaksanakan serangkaian agenda dalam memperingati HUT Muna Barat ke-10 dan HUT RI ke-79. Diawali dengan jalan santai pada Sabtu (20/07/2024), diakhiri pula dengan jalan santai Selasa (20/08/2024). Rute yang ditempuh oleh peserta berawal dari Lapangan Sepak Bola Desa Nihi, Kecamatan Sawerigadi dan berakhir di Lapangan Sepak Bola Desa Guali, Kecamatan Kusambi.

Pj. Bupati Muna Barat Laode Butolo bersama Sekda Laode Muhammad Husein Tali hadir membersamai masyarakat dalam kegiatan tersebut. Para peserta tampak antusias menempuh track sejauh kurang lebih 4 km. Dititik akhir, panitia menyiapkan aneka hadiah hiburan seperti sepeda listrik, sepeda lipat, TV, dispenser, kulkas, rice cooker, dan lain-lain.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Bupati Muna Barat juga menyerahkan 45 unit mesin Pompa Air kepada sejumlah kelompok tani. Laode Butolo didampingi oleh Kadis Pertanian Nestor Jono saat menyerahkan bantuan secara simbolis. Pemberian bantuan dimaksudkan sebagai upaya menjaga ketahanan pangan dalam menghadapi fenomena El Nino.

Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : Kadis kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat kembali melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Berdasarkan pengumuman resmi Nomor P/810/004/PANSELDA/VIII/2024, Kabupaten Muna Barat mengalokasikan formasi CPNS sebanyak 260 formasi. Formasi terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga teknis.

Informasi lebih lengkap dapat dilihat pada link dibawah ini :

Download Pengumuman

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Kabupaten Muna Barat, Sabtu (17/08/2024) berlangsung khidmat. Pj. Bupati Muna Barat Laode Butolo bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara dilaksanakan di Lapangan Wamelai, Kecamatan Lawa. Hadir pada upacara peringatan HUT RI ke-79 segenap tamu undangan dari Forkopimda, Asisten, Staf Ahli, Ketua dan Anggota DPRD Kab.Muna Barat, Kepala OPD,  Tokoh Adat dan undangan lainnya.

Seluruh rangkaian upacara peringatan HUT RI ke-79 berjalan tertib dan lancar. Bertindak sebagai perwira upacara Kapten Infanteri Ruslan Diana selaku Danramil Lawa. Sedangkan tugas sebagai Komandan Upacara diemban oleh Danramil Tiworo Kepulauan Letnan Satu Infanteri Abdul Salam. Dalam rangkaian upacara, berlangsung pembacaan Teks Proklamasi oleh Wakil Ketua DPRD Muna Barat Uking Djasa dan raungan sirine peringatan Detik-Detik Proklamasi.

Selanjutnya, proses pengibaran Bendera Merah Putih dilakukan oleh pasukan pengibar bendera yang beranggotakan putra-putri terbaik Kabupaten Muna Barat. Anggota Polsek Lawa Novriyamin Baco dengan penuh semangat bertindak sebagai Komandan Pasukan. Pada saat pengibaran, Wa Ode Nurul Safaat Rada asal SMAN 1 Lawa mengemban amanah sebagai pembawa baki berisi Bendera Merah Putih yang diterima secara langsung dari Pj. Bupati Muna Barat. Sedangkan pada saat penurunan, Estiana Rahayu dipercaya sebagai pembawa baki dan bertugas mengembalikan bendera ke tempatnya semula.

Tim Kominfo Muna Barat berkesempatan melakukan wawancara singkat kepada beberapa petugas Paskibraka. Novriyamin Baco mengungkapkan rasa bangganya dapat terpilih sebagai Komandan Pasukan. Anggota Polsek lawa ini menitip pesan kepada calon-calon pasukan pengibar bendera kedepannya, “Tetap semangat, jangan cepat lelah dengan latihannya karena kita harus bangga untuk jadi anak Paskibraka.”

Selanjutnya, dara cantik asal SMAN 1 Lawa Estiana Rahayu juga membagikan tips hingga berhasil terpilih sebagai pembawa baki. Alumni Jambore Nasional ini mengungkapkan bahwa pemahaman tentang Peraturan Baris-Berbaris sangat penting, “Kalau dalam latihan itu cara PBB nya sama senyumnya juga yang dilihat.” Estiana mengungkapkan ada banyak hal yang didaptkan selama kurang lebih 15 hari menjalani latihan yakni disiplin, semangat, dan teman-teman baru.

Hal senada juga diungkapkan oleh Agus Pryono selaku anggota Paskibraka asal SMAN 1 Lawa. Agus yang menempati posisi pasukan 17 saat Pengibaran Sang Saka Merah Putih tersebut mengungkapkan bahwa selama proses berlatih, seluruh calon paskibra dididik untuk menjadi disiplin serta memiliki mental dan fisik yang kuat. Pemuda yang kini tengah duduk di kelas 10 ini juga mengemukakan tentang penanaman jiwa korsa selama proses latihan, “Kami diajarkan apa itu arti kebersamaan dan jiwa korsa. Seperti, salah satu orang berarti semua harus kena. Makan siang kalau belum lengkap putra ataupun putri berarti belum bisa makan.”

 

Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

 

 

 

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Menyongsong upacara peringatan HUT Republik Indonesia ke-79, pemerintah Kabupaten Muna Barat mengukuhkan 71 siswa dan siswi yang telah menjalani Diklat Paskibraka. Anggota Paskibraka Muna Barat berasal dari 3 sekolah yakni SMA 1 Tikep, SMA 1 Lawa, dan SMA 1 Kusambi. Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Muna Barat didaulat sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan Program Paskibraka.

Acara pengukuhan berlangsung di Tribun Utama Lapangan Wamelai Kecamatan Lawa pada Jumat (15/08/2024). Pj..Bupati Laode Butolo didampingi Sekretaris Daerah Laode Muhammad Husein Tali hadir secara langsung bersama sejumlah Kepala OPD se-Muna Barat. Pelatih yang terdiri dari unsur TNI dan Polri tampak khidmat mengikuti jalannya acara.

Program Paskibraka secara nasional diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022. Pada pasal 5 secara jelas dinyatakan bahwa pembentukan Paskibraka dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu rekrutmen dan seleksi, pemusatan pendidikan dan pelatihan, serta pengukuhan.

Dalam proses pengukuhan, calon Paskibraka diwajibkan mengucap Ikrar Putra Indonesia. Berikut lafadz  Ikrar Putra Indonesia .

Aku mengaku putra Indonesia.

Dan berdasarkan pengakuan itu, aku mengaku bahwa aku adalah mahluk Tuhan Sang Maha Pencipta dan bersumber padanya.

Aku mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia.

Aku mengaku berbangsa satu, Bangsa Indonesia.

Aku mengaku bernegara satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aku mengaku berjiwa dan berideologi satu, jiwa dan ideologi Pancasila, dan satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aku mengaku bertujuan satu, masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Aku mengaku kebinekaan dalam kesatuan budaya bangsa.

Aku mengaku sebagai generasi penerus perjuangan besar kemerdekaan dengan akhlak dan ihsan menurut rida Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini dan demi kehormatanku sebagai kader bangsa, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku untuk mengamalkan semua pengakuan ini dalam karya hidupku sehari-hari.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati niatku ini dengan taufik dan hidayah-Nya serta inayah-Nya,”

Tepat setelah ikrar selesai diucapkan, Pemimpin Upacara mencium Sang Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia.

Sumber : Tim Liputan Diskomimfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Opini dan Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahmn, S.Pd, M.Si)