Tag: muna barat

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, menghadiri peresmian pendaratan perdana pesawat Wings Air di Bandara Sugimanuru, yang menandai kembalinya operasional penerbangan komersial di bandara tersebut setelah vakum selama hampir satu tahun. Kegiatan ini diawali dengan pendaratan pesawat Wings Air ATR 72-600 di landasan Bandara Sugimanuru. Kedatangan pesawat ini disambut langsung oleh Bupati Muna Barat bersama jajaran pejabat daerah, pihak bandara, serta perwakilan maskapai Wings Air pada Jumat, 21 Maret 2025.

Dalam sambutannya, Bupati La Ode Darwin menyatakan bahwa kembalinya penerbangan rute Sugimanuru – Sultan Hasanuddin ini merupakan langkah strategis dalam mendukung program 100 hari kerja kepemimpinannya.

“Dengan beroperasi kembali penerbangan Bandara Sugimanuru – Bandara Sultan Hasanuddin ini sejalan dengan visi dan misi kami untuk mewujudkan Muna Barat sebagai Liwu Mokesa, salah satunya melalui kemudahan konektivitas masyarakat, khususnya dalam transportasi udara,” ujar Bupati.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Muna Barat memberikan dukungan penuh terhadap keberlanjutan operasional bandara tersebut. Salah satu bentuk dukungan itu adalah melalui instruksi resmi yang mewajibkan seluruh ASN di Muna Barat menggunakan Bandara Sugimanuru untuk perjalanan dinas ke luar daerah.

“Jika instruksi ini tidak dipatuhi, maka biaya perjalanan dinas tidak akan dibayarkan,” tegasnya.

Kepala UPBU Bandara Sugimanuru, Muh. Khusnuddin, turut mengapresiasi langkah ini. “Kami sudah menandatangani MoU bersama Pemkab Mubar terkait instruksi Bupati. Ini adalah bentuk sinergi positif antara pemerintah daerah dan pengelola bandara,” ujarnya.

Sementara itu, Perwakilan Manajemen Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan dalam pendaratan perdana ini. “Kami berharap Wings Air terus dapat melayani masyarakat Muna Barat dan mendukung peningkatan perekonomian secara berkelanjutan,” tutup Danang.

Kembalinya Wings Air ke Bandara Sugimanuru diharapkan menjadi momentum kebangkitan konektivitas udara Muna Barat dan membuka pintu lebih lebar bagi sektor ekonomi dan pariwisata daerah.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Kesehatan merupakan salah satu pilar pendukung dalam pembangunan nasional. Masyarakat yang sehat akan menjadi motor penggerak jalannya kehidupan sosial berkualitas. Bupati Muna Barat Laode Darwin dan wakilnya Ali Basa menyadari sepenuhnya peran vital ini sehingga berbagai program strategis terkait pelayanan kesehatan dirancang dalam Program 100 Hari Kerja.

Langkah konkrit dari program tersebut adalah dengan melakukan Launching Program 100 Hari di Puskesmas Tiworo Tengah pada Jumat (21/3/2025). Program yang diluncurkan meliputi Pelayanan Dokter Keliling, Pelayanan UGD 24 jam, dan Penempatan 2 Tenaga Kesehatan di Pustu/Polindes.

Dalam sambutannya, Bupati Muna Barat menegaskan bahwa kesehatan adalah pelayanan nomor satu sebab sifatnya tidak bisa ditunda. Dengan adanya program dokter keliling dapat dipastikan tidak akan ada lagi keluhan masyarakat terkait tidak adanya pelayanan kesehatan. Program ini akan didahului dengan pendataan lapangan oleh bidan dan perawat terkait status kesehatan masyarakat di wilayah tugasnya. Data yang didapatkan akan menjadi rujukan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan.

“Sebelum dokter berkeliling untuk cek kesehatan masyarakat, yang akan duluan turun lapangan adalah perawat dan bidan. Masing-masing puskesmas punya tugas untuk turun langsung ke masyarakat melakukan pendataan. Sehingga saya berharap di hari ke 101 hari kita punya data dan pemetaan lapangan yang bisa menjelaskan bahwa di Desa Mekar Jaya  sekian yang potensi penyakit jantung, sekain potensi stroke dan lain-lain.” ujarnya

Lebih lanjut, Laode Darwin memaparkan tentang Program UGD 24 jam. Sebagai langkah awal, pelayanan 24 jam akan dilaksanakan di 3 puskesmas yakni Puskesmas Tiworo Tengah, Puskesmas Guali, dan Puskesmas Lawa. Adapun penempatan 2 tenaga kesehatan di setiap Pustu dan Polindes akan memaksimalkan PPPK Tenaga kesehatan yang telah dinyatakan lulus.

“Program saya ketiga adalah bahwa setiap desa dan kelurahan ada 1 bidan dan 1 perawat. Dengan pengangkatan PPPK maka akan ditempatkan di setiap desa. Tinggal disitu dan tidak boleh pulang selama hari kerja. Saya sangat mengharapkan ketika masyarakat mengeluh, ada pertolongan tercepat di desa masing-masing.” lanjutnya

Senada dengan yang disampaikan oleh Bupati Muna Barat, Kepala Dinas Kesehatan Laode Mahajaya berharap dengan adanya pelayanan dokter keliling, seluruh masyarakat Muna Barat dapat tersentuh layanan kesehatan. Layanan tidak hanya ditujukan pada mereka yang telah menderita penyakit  tetapi juga sebagai langkah antisipasi agar masyarakat sehat tidak terpapar penyakit.

Laode Mahajaya menjelaskan bahwa launching akan dilakukan di 3 lokasi yakni Tiworo Raya, Kusambi Raya, dan Lawa Raya. Meskipun launching dilaksanakan di Tiworo Raya tetapi puskesmas yang berada di Kusambi dan Lawa sudah akan melaksanakan pelayanan yang sama. Hal ini diharapkan menjadi loncatan menuju derajat kesehatan masyarakat Muna Barat yang semakin baik.

Sebagai tanda peresmian program kesehatan, Bupati Muna Barat didampingi Sekretaris Daerah, Ibu Ketua PKK, dan Kepala Dinas Kesehatan melakukan pemukulan gong. Selanjutnya dilakukan penyerahan SK resmi perawat dan bidan di setiap desa serta SK Tim UGD Puskesmas. Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan penyematan rompi tim petugas kesehatan keliling. Sebagai penutup rangkaian acara, Bupati Muna Barat melakukan pengguntingan pita sebagai bentuk peresmian beroperasinya pelayanan 24 jam UGD Puskesmas Tiworo Tengah.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Hari Bela Negara diperingati pada tanggal 19 Desember setiap tahunnya. Peringatan ini menjadi pengingat peristiwa bersejarah pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada tanggal 19 Desember 1948 di Sumatera Barat. Deklarasi PDRI merupakan respon atas jatuhnya Kota Yogyakarta pada saat Agresi Militer Belanda ke-2. Momen bersejarah tersebut kemudian diperingati sebagai hari penting nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006.

Guna memperingati Hari Bela Negara ke-76, pemerintah Kabupaten Muna Barat menyelenggarakan upacara secara khidmat di halaman Kantor Bupati Muna Barat pada Senin (05/06/2023). Sekda Muna Barat, LM Husein Tali memimpin secara langsung jalannya prosesi upacara. Turut hadir dalam peringatan tersebut jajaran Forkopimda, Kepala OPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa se Muna Barat.

Di hadapan seluruh peserta upacara, LM Husein Tali membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mengawali amanatnya, Presiden memaparkan sejarah singkat peristiwa Agresi Militer Belanda yang direspon oleh para pahlawan bangsa dengan kegigihan dan semangat bela negara. Deklarasi PDRI menjadi bukti ketangguhan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan RI.

Adapun tema yang diusung pada peringatan Hari Bela Negara 2024 yakni “Gelorakan Bela Negara untuk Indonesia Maju”. Presiden berharap tema ini menjadi cambuk bagi setiap warga Indonesia untuk terus menggelorakan bela negara dengan memberikan kontribusi terbaik dalam berbagai aspek kehidupan.

Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan tentang dinamika geoplitik yang semakin kompleks sehingga berpotensi membawa dampak signifikan diberbagai lini kehidupan. Dalam menghadapi hal tersebut pemerintah akan menerapkan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishnakamrata). Dijelaskan bahwa Sishnakamrata merupakan strategi pertahanan negara terbaik yang didukung oleh wilayah yang luas dan jumlah penduduk Indonesia yang besar.

Diakhir amanat, Presiden RI mengingatkan kepada segenap rakyat Indonesia bahwa tugas bela negara tidak hhanya diemban oleh Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri tetapi merupakan tugas dan kewajiban seluruh warga negara. Olehnya itu, Mantan Menteri Pertahan tersebut mengajak untuk bersama-sama mempersembahkan dedikasi terbaik dalam menjalankan peran dan profesi masing-masing.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Hari Kesehatan Nasional yang jatuh pada tanggal 12 November setiap tahunnya, diperingati secara khidmat di halaman Kantor Bupati Muna Barat pada Senin (18/11/2024). Upacara dipimpin langsung oleh PJ Bupati Muna Barat Laode Butolo. Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Forkopimda dan organisasi kesehatan se Muna Barat.

Tema yang diusung pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60 yakni “Gerak Bersama, Sehat Bersama”. PJ Bupati Muna Barat dalam sambutannya membacakan amanat Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Melalui momen peringatan HKN, Menteri Kesehatan mengamanatkan agar arah fokus bersama target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2045 yakni 1). Pendapatan per kapita setara negara maju, 2). Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang, 3). Kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat, 4). Daya saing sumber daya manusia meningkat, dan 5). lntensitas Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju Nef Zero Emissions (nol emisi GRK) .

Lebih lanjut diungkapkan bahwa pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah kini sedang menyusun Rencana Induk Bidang Kesehatan (atau RIBK). RIBK akan berfungsi sebagai haluan bersama dalam upaya pembangunan kesehatan di seluruh Indonesia.

“RIBK harus diacu oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merencanakan, menganggarkan, dan mengimplementasikan program kesehatan di wilayahnya.” lanjutnya

Pada akhir amanat, Menteri Kesehatan mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap insan kesehatan yang telah bahu membahu berjuang tanpa kenal lelah dalam pembangunan kesehatan Indonesia. Budi Gunadi Sadikin juga menyerukan agar seluruh elemen masyarakat berperan membangun kesehatan dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.

“Mari kita bangun bersama tubuh dan jiwa yang sehat dan kuat, demi Indonesia Emas 2045. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi ikhtiar kita dan memberkati kita semua dengan kesehatan dan kesuksesan. Selamat Hari Kesehatan Nasional, Sehat Negeriku, Maju Indonesiaku.” ujar Dr Bahri mengutip sambutan Menteri Kesehatan

Upacara Hari Kesehatan Nasional 2024 dirangkaikan penyerahan Mobil Perpustakaan Keliling dari Perpustakaan Nasional RI. Bantuan diserahkan secara langsung oleh Pj Bupati Muna Barat didampingi Sekretaris Daerah kepada Kepala Dinas Perpustakaan La Hafini. Mengusung tagline Perpustakaan datang untuk mengantarkan masyarakat menuju Indonesia Cerdas 2024.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Dalam rangka mengoptimalkan monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan pembanguna, pemerintah Kabupaten Muna Barat meluncurkan aplikasi Gesit Manja. Gesit Manja merupakan akronim dari Pengendalian dan Evaluasi Akuntabel, Optimalkan Kinerja Bappeda. Sebagai upaya diseminasi informasi terkait aplikasi tersebut, pemerintah daerah menggelar sosialisasi dengan menghadirkan perwakilan dari seluruh OPD dan kecamatan se-Kabupaten  Muna Barat. Sosisalisasi dilaksanakan di Kota Makassar sebab penyedia aplikasi berada di kota tersebut sehingga seluruh peserta mendapatkan bimbingan tehkis secara langsung dari pihak pengembang.

Pj. Bupati Muna Barat Laode Butolo hadir secara langsung membuka rangkaian kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Hotel Continent Centerpoint Makassar pada Rabu (30/10/2024). Dalam sambutannya Laode Butolo mengungkapkan bahwa kegiatan ini berangkat dari salah satu dari empat fokus reformasi tematik yakni digitalisasi administrasi pemerintahan yang memberikan kerangka kerja yang lebih akuntabel dan komprehensif untuk melakukan perubahan. Gesit Manja diharapkan mampu melakukan pengendalian dan evaluasi program pembangunan secara lebih efektif.

Oleh sebab itu, dalam kesempatan tersebut Pj Bupati Muna Barat berpesan agar seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, menggali ilmu dari narasumber, serta terlibat aktif dalam proses diskusi. Harapannya, setelah sosialisasi peserta dapat nenbawa perubahan positif dan lebih profesional dalam melakukan evaluasi pada setiap kegiatan pembangunan. Laode Butolo juga meminta kepala OPD dan perencana segera mengisi data pada platform Gesit Manja demi tercapainya optimalisasi kinerja pembangunan.

Selanjutnya, Raden Djamun Sunjoto selaku Kepala Bappeda Kabupaten Muna Barat menyampaikan presentasi terkait peran Gesit Manja dalam perencanaan daerah. Raden Djamun mengungkapkan bahwa kehadiran Gesit Manja dilatarbelakangi oleh tiga kondisi terkini di Bappeda yakni :

• Waktu pengumpulan data terkait realisasi program dan kegiatan saat ini mencapai 3 bulan untuk memperolehnya sementara kondisi yang diharapkan adalah dalam jangka waktu 2 minggu data yang diperlukan sudah harus tersedia.
• Jumlah data yang terkumpul tepat waktu untuk pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hanya 50% dari target seharusnya 100%.
• Kualitas konsistensi dokumen perencanaan dengan laporan triwulan hanya 65% dari target seharusnya 100%.

Berdasarkan hal tersebut, dilaksanakanlah pengendalian dan evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi banyak tenaga dan biaya dengan menggunakan inovasi digitalisasi. Jangka pendek adalah menyediakan akses untuk 6 OPD yang bertanggung jawab dalam urusan wajib pelayanan dasar untuk menggunakan sistem informasi pengendalian dan evaluasi. Pada jangka menengah, menyediakan akses untuk OPD yang bertanggung jawab dalam urusan wajib non pelayanan dasar dalam menggunakan sistem informasi pengendalian dan evaluasi. Sedangkan manfaat jangka panjang yang ingin dicapai adalah memperluas cakupan pengguna di platform Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi ke seluruh OPD lingkup Kabupaten Muna Barat.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat menyelenggarakan pembukaan sosialisasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Minggu (29/09/2024). Bertempat di Hotel Kubah 99 Kendari, evaluasi LPPD dibuka secara resmi oleh PJ Bupati Muna Barat Laode Butolo.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah. Sedangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Dalam sambutannya Laode Butolo menghimbau segenap peserta agar mengikuti kegiatan sosialisasi dengan serius sehingga akan berdampak pada perbaikan penyajian LPPD dan LPSPM pada tahun-tahun mendatang. Mantan Kepala Dinas PUPR ini juga mengingatkan kepada segenap kepala OPD untuk memantau utusannya selama kegiatan berlangsung

“Kami sangat menaruh harapan besar kepada seluruh hadirin peserta sosialisasi agar dapat komitmen untuk mengikuti kegiatan ini dengan serius.” ujarnya

Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama empat (4) hari ini diikuti oleh pimpinan dan staf perencana dari masing-masing OPD lingkup pemerintah Kabupaten Muna Barat. Pemkab menghadirkan pemateri kompeten dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Pada acara pembukaan, peserta menyimak sambutan yang disampaikan oleh Dra. Imelda selaku Plh. Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah. Imelda dalam paparannya mengungkapkan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) dimaksudkan untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otonomi Daerah.

Imelda juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah dengan kategori kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terrtinggi akan mendapatkan penghargaan dari presiden. Penghargaan tersebut berupa Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dan Parsamya Purnakarya Nugraha.

Evaluasi LPPD merupakan wujud kepatuhan atas amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Sumber : Tim Liputan Diskominfo

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md.Kom)

Editor : Kabid Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Konsistensi pemerintah Muna Barat dalam memperhatikan kesehatan pekerja rentan menjadikannya sebagai satu-satunya kabupaten dari Sulawesi Tenggara yang meraih penghargaan Patriana Award Tingkat Nasional Tahun 2024. Bersama Kabupaten Minahasa Tenggara, Muna Barat menjadi 1 diantara 2 penerima penghargaan yang berasal dari  BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sulama. Hal ini menjadi kebanggan tersendiri sebab kabupaten yang baru berusia 10 tahun tersebut mampu melampaui capaian kabupaten-kabupaten senior di wilayah Sulawesi dan Maluku.

Penyerahan penghargaan berlangsung di Gedung Plaza Jamsostek pada Kamis (12/09/2024). Hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Evendy, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, serta stakeholder terkait.

Sebelum penyerahan penghargaan, terlebih dahulu berlangung pembacaan laporan Dirut BPJS Ketenagakerjaan. Dalam laporannya, Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan bahwa sejak 2023 BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan manfaat kepada 3,7 juta pekerja atau ahli waris serta beasiswa kepada 160 ribu anak pekerja.

“Sejak 2023, kami telah menyalurkan manfaat sebesar Rp90 triliun rupiah untuk 3,7 juta pekerja atau ahli waris. Juga memberikan manfaat beasiswa pendidikan untuk 160 ribu anak pekerja dengan nilai Rp663 milyar.” ungkapnya

Dirut BPJS Ketenagakerjaan ini juga menyatakan bahwa kehadiran BPJS Jamsostek merupakan bentuk kepedulian negara kepada para pekerja demi mendukung terwujudnya visi besar Indonesia Emas Tahun 2045. Dengan adanya perlindungan tersebut diharapkan setiap masyarakat dapat bekerja dengan keras dan bebas cemas agar produktif dan lebih sejahtera.

“Dalam visi besar bangsa mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045, pekerja adalah elemen penting dan pendukung bagi pergerakan ekonomi kedepan. Salah satu cara menjamin pekerja bisa sejahtera, tentu saja pekerja harus memiliki jaminan sosial perlindungan ketenagakerjaan karena setiap pekerja memiliki resiko dalam bekerja.” lanjutnya

Paritrana diambil dari bahasa Sansekerta yang berarti perlindungan. Paritrana Award diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada pemda, pemerintah desa dan pelaku usaha yang telah mendukung implementasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk mewujudkan Universal Coverage Jamsostek. Program ini dimulai sejak 2017 sehingga tahun 2024 merupakan penganugerahan ke-7.

Tim Penilai Paritrana Award Nasional telah melakukan rangkaian kegiatan mulai dari seleksi administrasi sampai dengan wawancara kepada kandidat yang terdiri dari kategori Pemerintah Kabupaten/Kota terbaik, Usaha terbaik pada 5 sektor yaitu Keuangan, Perdagangan & Jasa, Pertambangan, Manufaktur & Konstruksi, Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan, Pendidikan dan Usaha Kecil Menengah (UKM) terbaik.

Dari segi cakupan kepesertaan, saat ini Muna Barat telah mencapai 100 % pasca mendaftarkan Korpri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten Muna Barat tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga kepastian dan dukungan bagi setiap pekerja dan keluarganya. Bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja akan mendapatkan pengobatan gratis. Jika terjadi kematian akibat kecelakaan kerja maka keluarga berhak menerima santunan sebesar Rp. 42.000.000.

Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md.Kom)

Editor : kabid Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat dan Pemerintah Kabupaten Bantaeng resmi menandatangani kesepakatan bersama mengenai kerja sama perdagangan komoditas unggulan antar daerah. Acara ini berlangsung di Baruga Longue, Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dengan dihadiri oleh berbagai pejabat dari kedua Kabupaten, Senin (26/08/2024).

Perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Bantaeng adalah Penjabat Bupati Bantaeng, Dr. Andi Abu Bakar, S.IP., M.Si., sementara Penjabat Bupati Muna Barat hadir didampingi Sekda dan beberapa Pejabat Eselon II   mewakili Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam acara penandatanganan tersebut. Kegiatan ini juga disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur bidang Kesejahteraan Rakyat, Abdul Hayat Gani.

Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Muna Barat, La Ode Butolo, S.P., S.T., M.M., menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah membantu memfasilitasi tempat untuk terselenggaranya kegiatan ini. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang telah mendukung program kerjasama daerah ini, yang diharapkan dapat membantu mengendalikan laju inflasi di Kabupaten Muna Barat.

Kerjasama ini akan mencakup pengadaan komoditas unggulan  dari Kabupaten Bantaeng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Muna Barat. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap gejolak inflasi dunia yang belum berakhir, sekaligus upaya untuk memperkuat sinergi antara berbagai stakeholder dalam mengendalikan inflasi daerah.

Perjanjian kerjasama ini secara resmi ditandatangani oleh Kepala Dinas   Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng, Dr. H. Muhammad Tafsir P., SS., M.AP dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muna Barat, La Ode Aka, SP, M.Si. Penandatanganan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kerjasama antar daerah, terutama dalam bidang perdagangan komoditas unggulan yang strategis untuk kedua wilayah.

Penjabat Bupati Bantaeng, Dr. Andi Abu Bakar, S.IP., M.Si., dalam pernyataannya menyampaikan bahwa kerjasama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat hubungan antar daerah dan memaksimalkan potensi komoditas unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Bantaeng. “Kami berharap kerjasama ini tidak berakhir dipenandatanganan saja dan hanya menguntungkan kedua belah pihak dalam hal perdagangan, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua kabupaten,” ujarnya. Beliau juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk terus mendukung langkah-langkah yang diperlukan guna memperlancar distribusi komoditas unggulan ke Kabupaten Muna Barat.

Penjabat Bupati Muna Barat, La Ode Butolo, juga menyampaikan harapannya agar kerjasama ini dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Beliau berharap, dengan adanya kerjasama ini, Muna Barat dapat memastikan ketersediaan komoditas pangan yang cukup untuk masyarakat dan menstabilkan harga di tengah tantangan ekonomi global yang sedang berlangsung. “Saya berharap kerjasama ini menjadi awal dari kolaborasi yang lebih luas di berbagai sektor, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua daerah,” ungkapnya.

Setelah penandatanganan kesepakatan bersama, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan di bawah komando Asisten II Setda Muna Barat Muh. Naazirun, S.Pd, M.Si, dengan tujuan melihat potensi daerah yang ada di Kabupaten Bantaeng.

Penandatanganan perjanjian kerjasama ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mempererat hubungan antar kedua daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua kabupaten.

Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Kabid Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Editor/ Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pj Bupati Muna Barat, Dr. Bahri, S.STP., M.Si melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Kambara, Kecamatan Tiworo. Sidak berlangsung pada Selasa (21/11/2023). Didampingi Kadis Kominfo dan Kabag Ekonomi Setda Muna Barat, Dr. Bahri berinteraksi dengan para pedagang di salah satu pasar tradisional terbesar di Muna Barat tersebut. Alumni STPDN 07 ini tampak mengenakan seragam olahraga saat melakukan sidak sebab kegiatan dilakukan diluar jam kerja.

Sidak dilaksanakan guna memantau harga beberapa komoditas di pasaran. Berdasarkan pantauan khusus yang dilaksanakan di Pasar Kambara, harga komoditas beras premium adalah Rp13.400. Sedangkan beras medium dipasarkan dengan harga Rp13.000. Komoditas bawang merah perliter dijual seharga Rp30.000 dan cabe rawit Rp120.000.

Pantauan ini sekaligus sebagai langkah penanganan inflasi sebab harga beras tertinggi di Sulawesi Tenggara ada di Kabupaten Muna Barat. Usai sidak, Dr. Bahri mengungkapkan akan melaksanakan dua langkah strategis.

Langkah pertama yakni mengundang distributor dan pengecer untuk rapat bersama Pemda. Pemerintah akan mengumpulkan data stok beras yang tersedia baik di penampung maupun pengecer. Juga akan dilakukan pemeriksaan stok beras di gudang masing-masing. Selanjutnya, pemerintah akan membayar selisih harga beras sesuai harga pemerintah dengan harga pasar saat ini. Hal itu dilakukan agar harga beras bisa turun menjadi harga normal yakni 10.900,00 rupiah

Kedua, menjalin kerjasama dengan Perum Bulog.  Pemerintah mengupayakan agar seluruh pedagang dijadikan mitra Bulog. Bulog akan mendrop beras dengan biaya transportasi ditanggung oleh Pemda. Langkah ini ditempuh agar distributor dan pengecer menjual beras sesuai harga pemerintah.

Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md)

Editor : kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Hari Kesehatan Nasional yang jatuh pada tanggal 12 November setiap tahunnya, diperingati secara khidmat di halaman Kantor Bupati Muna Barat pada Senin (13/11/2023). Upacara dipimpin langsung oleh PJ Bupati Muna Barat, Dr. Bahri, S.STP., M.Si. Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Forkopimda dan organisasi kesehatan se Muna Barat.

Tema yang diusung pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59 yakni “Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global”. PJ Bupati Muna Barat dalam sambutannya membacakan amanat Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Melalui momen peringatan HKN, Menteri Kesehatan mengamanatkan agar enam pilar transformasi kesehatan sebagai penopang kesehatan Indonesia harus dibangun bersama secara serius dan terus menerus.

“Setip orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, sebagaimana amanat UUD 1945. Berdasar mandat itulah, enam pilar transformasi kesehatan penopang sistem kesehatan Indonesia harus kita bangun bersama dengan serius dan terus menerus.” tuturnya

Enam pilar kesehatan yang dimaksud adalah transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan.

Lebih lanjut diungkapkan bahwa pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah kini sedang menyusun Rencana Induk Bidang Kesehatan (atau RIBK). RIBK akan berfungsi sebagai haluan bersama dalam upaya pembangunan kesehatan di seluruh Indonesia..

“RIBK harus diacu oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merencanakan, menganggarkan, dan mengimplementasikan program kesehatan di wilayahnya.” lanjutnya

Pada akhir amanat, Menteri Kesehatan mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap insan kesehatan yang telah bahu membahu berjuang tanpa kenal lelah dalam pembangunan kesehatan Indonesia. Budi Gunadi Sadikin juga menyerukan agar seluruh elemen masyarakat berperan membangun kesehatan dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.

“Mari kita bangun bersama tubuh dan jiwa yang sehat dan kuat, demi Indonesia Emas 2045. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi ikhtiar kita dan memberkati kita semua dengan kesehatan dan kesuksesan. Selamat Hari Kesehatan Nasional, Sehat Negeriku, Maju Indonesiaku.” ujar Dr Bahri mengutip sambutan Menteri Kesehatan

Upacara Hari Kesehatan Nasional 2023 dirangkaikan dengan pengambilan sumpah dan pelantikan Pegawai Pemerintan dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebanyak 17 orang yang dilantik melafal sumpah di bawah kitab suci. Pelantikan PPPK tertuang dalam Surat Keputusan Bupati bernomor 249 Tahun 2023 dan 202 Tahun 2023.

Selanjutnya, Pj Bupati Muna Barat didampingi Sekretaris Daerah menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran dan angin puting beliung. Jumlah santunan yang diberikan bervariasi yakni 25 juta, 15 juta, dan 5 juta. Penerima santunan berasal dari beberapa desa di wilayaha Muna Barat.

Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Pengelolaan Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)