Tag: muna barat

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pembangunan Bumi Praja Laworoku hingga kini masih menyisakan polemik. Hal ini terkait segelintir masyarakat yang menuntut ganti rugi lahan. Guna menyelesaikan masalah tersebut, Pj Bupati Muna Barat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan masyarakat terdampak menggelar diskusi terbatas. Diskusi berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Muna Barat pada Selasa (07/11/2023).

Dalam kesempatan tersebut hadir Letkol Inf. Gilles R.B. Hogendorp, S.I.P selaku DANDIM 1416 Muna, AKBP Mulkaifin, S.I.K selaku Kapolres Muna, dan Puput Wijaya Putra, SH., MH mewakili Kepala Kejaksaan Raha. Hadir pula Firman Prahara, SH selaku pengacara dari pihak masyarakat. Sedangkan masyarakat yang mengikuti diskusi antara lain Safar Pou, Jen Andri, La Dasa, dan Asmarianton.

Firman Prahara, SH mengungkapkan bahwa masyarakat meminta komitmen Pj. Bupati Muna Barat terkait ganti rugi lahan sebagaimana yang pernah diungkapkan dihadapan awak media. Ganti rugi yang dimaksud sebesar 8,1 M untuk lahan 163 hektar dengan asumsi 5000 rupiah per meter.

Selanjutnya, Safar Pou yang merupakan warga Lakalamba mempertanyakan klaim oknum pemda yang menyatakan lahan tersebut sebagai hutan lindung. Padahal lahan tersebut telah digunakan berkebun oleh orang tua mereka. Sebagian lahan bahkan sudah memiliki produk hukum berupa sertifikat.

Setelah mendengarkan paparan tersebut, Kapolres Muna selaku inisiator pertemuan angkat bicara. Mulkaifin mengungkapkan bahwa pertemuan diinisiasi oleh Polres Muna setelah mendapatkan aduan dari masyarakat terkait pemasangan portal dilokasi pembangunan kawasan Bumi Praja Laworoku. Masyarakat menuntut agar diadakan diskusi dengan pihak Pemda.

Tuntutan tersebut disanggupi oleh pihak Polres  Muna. Kapolres juga telah meminta untuk membuka portal agar pekerjaan tetap berlanjut. Namun, hingga hari ini portal tersebut belum dibuka. Oleh sebab itu diskusi digelar untuk mendapatkan solusi berdasarkan hukum yang berlaku. Pihak-pihak yang tidak menerima dapat mencari penyeselesain melalui pengadilan atau jalur hukum lainnya.

Selanjutnya, Puput Wijaya Putra, SH., MH selaku perwakilan dari Kejaksaan Negeri Raha mengungkapkan bahwa pihak Kejaksaan telah meninjau lokasi Bumi Praja Laworoku. Peninjauan dilakukan usai penandatanganan MOU terkait pendampingan pelaksanaan kegiatan strategis. Pihak kejaksaan berharap agar masyarakat tidak menghalangi proses pekerjaan yang dilaksanakan oleh PPK dan kontraktor sebab kegiatan tersebut resmi setelah melalui tahapan lelang.

Pj. Bupati Muna Barat mengungkapkan bahwa dalam perkara ganti rugi lahan telah mengacu pada Perpres Nomor 62 Tahun 2018 mengenai penanganan dampak sosial. Namun, jika secara hukum pemda terbukti melakukan kesalahan maka ganti rugi lahan akan dilaksanakan.

Diskusi diakhiri dengan penandatangan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Masalah Tuntutan Ganti Rugi Lahan Bumi Praja Laworoku. Berita acara memuat empat poin kesepakatan yang harus ditaati oleh semua pihak. Empat poin tersebut yakni :

1. Pemerintah daerah menyatakan bahwa status kepemilikan lahan Bumi Praja Laworoku adalah milik Pemda berdasarkan penyerahan dari pemerintah Kabupaten Muna sesuai penurunan status APL, sehingga pemanfaatan tanah dikenakan ketentuan mengenai penanganan dampak sosial dengan mengacu pada Perpres 62 tahun 2018 dengan aturan teknis adalah Peraturan Menteri ATR/BPN No.6 Tahun 2020.

2. Untuk menguji status kepemilikan pemda agar pihak masyarakat yang tetap mengklaim kepemilikan tanah, agar dipersilahkan menggugat atau menempuh jalur hukum;

3. Dipersilahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme penyampaian pendapat dimuka umum secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menutup jalan yang merupakan fasilitas pelayanan umum dan tidak menyuruh atau menghambat pekerjaan pembangunan proyek prioritas daerah dalam kawasan Bumi Praja Laworoku.

4. Dalam hal melaksanakan kegiatan yang dapat mengganggu proyek prioritas maka pihak penegak hukum akan memproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Peng. Opini dan Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggungjawab : kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Sebanyak 257 putra putri Kabupaten Muna Barat dinyatakan lolos seleksi beasiswa prestasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Daftar nama yang berhasil  lolos tercantum dalam Surat Pengumuman bernomor 400.1.1/1229/2023. Beasiswa tersebut diserahkan secara simbolis oleh Pj. Bupati, Dr. Bahri, S.STP., M.Si saat apel rutin di halaman Kantor Bupati Muna Barat pada Senin (06/11/2023).

Penerima beasiswa terdiri dari 204 mahasiswa Strata Satu (S1), 25 orang mahasiswa Strata Dua (S2) dan 28 orang mahasiswa berprestasi bidang agama dan olahraga. Besaran beasiswa untuk masing-masing kategori yakni  5 juta rupiah untuk jenjang S1, 7 juta rupiah jenjang S2, pemilik hafalan 30 juz 7 juta rupiah, penghafal Al-Qur’an 20 juz sebesar 5 juta rupiah. Sedangkan pada bidang olahraga, peraih medali pada ajang Sea Games mendapatkan beasiswa sebesar 20 juta  rupiah dan juara pada kejuaraan daerah mendapatkan 5 juta rupiah.

Total anggaran beasiswa yang disiapkan oleh pemerintah Muna Barat sebesar 1,5 miliar rupiah. Jumlah tersebut mengalami penambahan dari rencana awal sebesar 800 juta rupiah. Hal ini diungkapkan oleh Pj. Bupati  saat menghadiri kegiatan tatap muka bersama para penerima beasiswa di Aula Kantor Bupati Muna Barat.

“Pendidikan berhubung dengan prestasi. Pemberian beasiswa ini tergantung IPK. Standarnya IPK 3,55. Alokasi anggaran pertama 800 juta. Ternyata pas pendaftaran banyak yang diatas 3,55 bahkan banyak yang 4,0 sehingga ditambah 700 juta.” ungkapnya

Dr. Bahri berpesan kepada para penerima beasiswa untuk terus meningkatkan prestasi yang telah diraih. Tidak hanya dalam bidang akademik tetapi juga hafalan Al-Qur’an, seni, dan budaya. Dalam bidang keagamaan, pemerintah tengah membangun Masjid Agung yang akan menjadi pusat kegiatan keislaman di Muna Barat.

“Saya berpesan , tolong tingkatkan prestasinya.  Tingkatkan hafalan Al-Qur’an, prestasi akademik, seni dan budaya. Saat ini kita sedang membangun masjid agung yang akan menjadi kebanggaan masyarakat Muna Barat. Masjid ini akan kita jadikan pusat seluruh kegiatan keIslaman.” tuturnya

Alumni STPDN 07 ini juga mengungkapkan bahwa pemberian beasiswa sebagai bentuk nyata dari konsep pembangunan yang diusungnya yakni Wite Barakati. Barakati merupakan akronim dari berakhlak, religius, beradat, kekeluargaan, dan inovatif. Salah satu langkah inovatif tersebut adalah dengan memaksimalkan pemanfaatan dana APBD yang kecil.

“APBD kita kecil, tapi dengan uang kecil itu kita harus bisa berinovasi membangun daerah. Konsep membangun saya adalah mewujudkan wite barakati. Barakati artinya berakhlak, religius, beradat, kekeluargaan, dan inovatif.” pungkasnya

 

Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Pengelolaan Opini & Aspirasi Pubik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggung jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

 

 

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID PJ Bupati Muna Barat, Dr. Bahri, S.STP, M.Si didampingi stakeholder terkait hadir dalam agenda panen komoditas bawang merah di Desa Abadi Jaya dan Desa Kasimpa Jaya pada  Senin (09/10/2023).  Komoditas bawang merah yang di panen merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kabupaten Muna Barat dengan pemerintah Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Bima.

Sebanyak enam ton bibit bawang merah yang didatangkan secara langsung dari Kabupaten Bima dibudidayakan oleh enam kelompok tani di wilayah Muna Barat. Dua kelompok tani yang melaksanakan panen pada hari ini menuai hasil maksimal. Sebagian hasil panen tersebut akan dijadikan bibit untuk penanaman selanjutnya. Sedangkan sisanya akan dijual.

“Setelah kerja sama dengan Enrekang dan Bima, kita datangkan bibitnya dari Bima. Hari ini kita panen. Dalam 1 hektar menghasilkan 9,2 ton. Masyarakat nanti akan dibuatkan lagi untuk bibit. Sebagian lagi dijual. Kelompok tani akan dapat bantuan bibit bawang merah dari kita.” ujar Dr Bahri.

Lebih lanjut, Dr Bahri menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan demplot yang dilaksanakan di Muna Barat. Panen perdana ini menghasilkan komoditas bawang sebanyak sembilan ton. Benih bawang merah yang disuplai dari Bima merek Tajuk.

“Ini ternyata setelah kita uji coba demplot ini ternyata berhasil di Kabupaten Muna Barat. dan ini hasilnya luar biasa, sembilan ton. Oleh karena itu kita jadikan ikon bantuan bibit dari Pemda. Merek tajuk bibitnya. Insya allah bisa jadi komoditas unggulan. Tahun 2024 kita siapkan anggaran untuk bantuan bibit. Jadi kaya kelompok ini kan kita sudah bantu.” pungkasnya

Kepala Dinas Pertanian Muna Barat, Nestor Jono yang turut hadir dalam panen tersebut menyatakan bahwa ditengah anomali iklim, bawang merah di Muna Barat masih bisa bertahan . Keberhasilan penanaman bawang merah di tengah kemarau panjang, bisa mendongkrak penghasilan ekonomi terus berjalan. instruksi bupati, lepas panen padi langsung sambung bawang karena bawang kurang baik musim hujan.

 

Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mubar

Penulis : Staf Kominfo (Wa Ode Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggun jawab: Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd, M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Selasa (29/8/2023), dalam rangka Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Tiworo Tengah, Dinas PUPR Kabupaten Muna Barat mengadakan Forum Group Discussion (FGD) I Penyusunan RDTR dan Rencana Zonasi (RZ)  Kecamatan Tiworo Tengah dan sekitarnya untuk menjaring aspirasi dan masukan dari tokoh masyarakat, instansi dan berbagai pihak dalam tahapan pengumpulan data penyusunan RDTR. Acara ini dihadiri oleh beberapa instansi terkait seperti Bappeda, Dinas Pariwisata, DPMPTSP,  Kecamatan Tiworo Tengah serta perwakilan dari seluruh desa yang berada di lingkup Kecamatan Tiworo Tengah dan dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar) Dr. Bahri, S.STP, M.Si.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun konsep pengembangan wilayah melalui Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Wapae dan sekitarnya yang memuat pola pengaturan tata guna lahan, tata ruang dan tata kelola lingkungan pada wilayah Kawasan wapae dan sekitarnya sehingga dapat mendukung dalam tercapainya visi pengembangan daerah Kabupaten Muna Barat secara terpadu dan berkelanjutan.

Dalam sambutan nya Dr. Bahri menyatakan bahwa RDTR merupakan amanat Perpu Cipta kerja Pasal 14 ayat (2) dimana pemerintah daerah wajib menyusun dan menyediakan Rencana Detail Tata Ruang yang sesuai standar yang nantinya akan diintegrasikan oleh Pemerintah Pusat kaitannya dengan Sistem Perizinan Berusaha Secara Online yang dikenal dengan Online Single Submission (OSS).

“Dengan adanya RDTR yang terintegrasi dengan OSS dapat mendorong kemudahan berinvestasi karena mempercepat pengurusan perizinan dasar bagi perusahaan yang hanya membutuhkan 1 hari kerja masyarakat sudah bisa mengurus perizinan. Investor bisa dari mana saja dan kapan saja tidak perlu datang ke Muna Barat untuk mengurus perizinan. Disamping itu pengurusan bisa lebih singkat, efisien,  transparan dalam hal ini mencegah terjadi nya korup  ” tuturnya.

Lebih lanjut beliau menjelaskan  bahwa RDTR memegang peran penting untuk memastikan suatu izin usaha sejalan dengan prinsip tata ruang,  keberlanjutan lingkungan dan sosial di daerah. Ketika suatu daerah tidak punya RDTR, konfirmasi atas izin lokasinya harus diurus terpisah ke pemerintah pusat, yang akan memberi persetujuan berdasarkan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) dan membutuhkan waktu sekitar 2 bulan.

” Dengan adanya RDTL hanya butuh 1 hari untuk menyelesaikan semua perysaratan dasar perizinan” tambahnya.

Dikesempatan yang sama Kepala Dinas PUPR Unding menyatakan bahwa kegiatan Forum Group Discussion (FGD) ini  merupakan tindak lanjut dari Perda Kab. Muna Barat No. 10 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengembangan Wilayah Kabupaten.

 

Sumber: Tim Liputan Diskomimfo Mubar

Penulis : Wa Ode Rahmatia, SP (Kabid Peng. Opini dan Aspirasi Publik)

Editor/ Penanggungjawab : Al Rahman, S.Pd, M.Si (Kadis Kominfo)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Bertempat di Aula Kantor Bupati Muna Barat, Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar) Dr. bahri, S.STP, M.Si menyerahkan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) Tahun 2023, Senin (28/8/2023).

Dengan didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Muna Barat Dr. LM. Husein Tali, M.Si dan Kepala Badan Pendapatan daerah (bapenda) La Samahu, S.Pd, M.Pd SPPT PBB-P2 diserahkan kepada 86 desa/ kelurahan.

SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan atau bangunan.

Dr. Bahri dalam sambutanya menyatakan bahwa saat ini beban pemerintah sangatlah berat salah satu harapan pemerintah untuk membiayai pembangunan adalah penerimaan dari sector pajak.

“Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak Bumi dan Bangunan atau yang lebih dikenal PBB juga berperan besar sebagai salah satu sumber pendapatan negara” ungkapnya.

Lebih lanjut beliau mengatakan saat ini diketahui jumlah SPPT tahun 2023 sejumlah 35.487 lembar dengan nilai nominal Rp. 1.476.255.695,-. Luas bumi yang terdata di Kabupaten Muna Barat sebesar 19.243 ha atau sebesar 21 % dari total luas bumi 90.630 Ha. Masih ada 71.387 ha yang belum terdata.

“Untuk itu kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk selalu melakukan pemantauan terhadap petugas PBB, serta koordinasi dengan perangkat desa dan Kelurahan dalam penyampaian SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak agar SPPT tersebut benar-benar sampai kewajib pajak serta mengintensifkan pemungutan sehingga penerimaan yang telah ditetapkan pada setiap desa dan kelurahan dapat terus meningkat dari tahun sebelum nya,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Bapenda, La Samahu, S.Pd, M.Pd mengatakan bahwa keterlambatan penyerahan ini disebabkan karena pihaknya harus memferifikasi terlebih dahulu obyek-obyek pajak seluruh desa dan kelurahan.

“Saat ini seperti diketahui masih ada 71.387 ha luas bumi yang belum terdata. Apabila semua sudah terdata maka dimungkinkan kenaikan penerimaan dari sector pajak hingga 80%” ucapnya.

Setelah penyerahan SPPT PBB P-2 hari ini dalam kurun 1 bulan kedepan akan diadakan evaluasi Kembali untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dilapangan agar pendapatan PBB-P2 ini dapat lebih dioptimalkan melebihi pencapaian pada tahun sebelumnya.

Sumber : Tim liputan Diskominfo

Penulis  : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wd.Rahmatia, SP)

Editor &Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Euforia peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Muna Barat yang ke-9 masih terus berlanjut. Setelah sukses menggelar Lomba Balap Perahu Nelayan di awal bulan Agustus, kini pemerintah daerah menggelar Lomba Seni dan Budaya. Jenis lomba yang dipertandingkan terdiri dari Salawat, Mars dan Himne Muna Barat, Tari Kreasi, Tari Modero, Rambi Wuna, dan Gambus.

Lomba Seni dan Budaya dijadwalkan berlangsung selama delapan hari sejak  tanggal 08 sampai 15 Agustus 2023. Lomba ini juga dalam rangka menyambut HUT Republik Indonesia ke-78. Peserta lomba berasal seluruh OPD, kecamatan dan desa se-Muna Barat.

Acara pembukaan diselenggarakan di Lapangan Wamelai, Kecamatan Lawa pada Senin (07/08/2023). Pj Bupati Muna Barat, Dr. Bahri, S.STP, M.Si hadir memberikan sambutan sekaligus membuka rangkaian kegiatan Lomba Seni dan Budaya.

Dalam sambutannya, Dr. Bahri menyampaikan bahwa lomba ini sebagai partisipasi dalam konteks peringatan HUT Muna Barat ke-9 dan HUT RI ke-78. Rangkaian acara yang diselenggarakan ini menjadi bagian menterjemahkan visi misi ataupun tujuan pemekaran. Dimana visi besar yang diemban adalah agar Laworoku menjadi Wite Barakati.

“Setiap tanggal 23 Juli ada rangkaian acara yang kita selenggarakan. Ini menjadi bagian dari kita menterjemahkan visi misi ataupun tujuan pemekara. Juga sebagai wujud penghargaan terhadap tokoh-tokoh pemekaran kita.” ujarnya

Lebih lanjut Dr. Bahri memaparkan akronim dari Barakati yakni berakhlak, beragama, beradat, kekeluargaan, dan inovatif. Semua itu tercermin dalam agenda kegiatan yang dilaksanakan. Beragama ditunjukkan dengan pelaksanaan Muna Barat bershalawat yang dirangkaikan dengan Tabligh Akbar. Beradat tampak pada upaya melestarikan adat istiadat yang telah dibangun oleh para leluhur.

“Visi misi kita yang terdepan adalah menciptakan Muna Barat beragama. Kita menghormati adat istiadat yang dibangun leluhur. Kita pertahankan. Seperti Tari Modero ini, kewajiban kita untuk mencari apa filosofinya. Adat istiadat ini harus terus ada di masyarakat kita sebagai bukti bahwa kita memiliki kearifan lokal yang tidak ada di daerah lain.” lanjutnya

Sosok nomor satu di Muna Barat ini juga menghimbau agar juri dalam setiap perlombaan bersikap adil dan berintegritas. Sebab lomba ini juga menjadi ajang untuk mencetak kader-kader terbaik yang akan jadi referensi ketika dibutuhkan untuk tampil dalam acara-acara besar di Muna Barat.

Sumber : Tim liputan Diskominfo
Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)
Editor : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wd.Rahmatia, SP)
Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

 

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Jelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78, Kecamatan Barangka menggelar aneka perlombaan. Lomba akan diikuti oleh desa dan kelurahan yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Barangka. Desa/Kelurahan yang berada di wilayah administrasi kecamatan Barangka yaitu Barangka, Sawerigadi, Bungkolo, Lapolea, Walelei, Waulai, Lafinde dan Wuna. 

Terdapat 5 cabang lomba yang akan dipertandingkan yakni Sepak Bola, Bola Gotong, Tarik Tambang,  Gerak Jalan, dan Bulu Tangkisi khusus untuk siswa SD. Sepak Bola akan diikuti oleh 14 klub dimana Desa Lapolea dan Sawerigadi akan menurunkan 2 tim untuk berlaga. Tarik Tambang diikuti oleh 8 tim. Sedangkan  Bola Gotong 12 tim.

Pembukaan kegiatan berlangsung pada Minggu (06/08/2023) di Lapangan Lapolea Kecamatan Barangka. Ketua Panitia HUT Muna Barat melaporkan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang selalu ditunggu oleh masyarakat tetapi 3 tahun ini tidak terlaksana karena wabah Covid-19. Biaya kegiatan bersumber dari swadaya ASN Kecamatan Barangka, pemerintah desa, dan para pecinta olahraga. Namun, biaya tersebut masih belum mencukupi sehingga membutuhkan bantuan dari pihak pemerintah.

Hadir dalam kegiatan tersebut, PJ Bupati Muna Barat bersama Sekretaris Daerah. Dalam sambutannya, PJ Bupati Muna Barat mengungkapkan bahwa partisipasi penuh dalam memeriahkan HUT merupakan wujud syukur atas kemerdekaan. Hal ini juga sebagai upaya mengenang para pahlawan yang telah berjuang.

“Sebagai bangsa besar sudah jadi kewajiban kita untuk memeriahkan dan berpartisipasi penuh. Ini juga jadi wujud syukur kita atas kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau mau besar kita harus mengenang para pahlawan yang telah berjuang. Tugas kita sebagai generasi pelanjut adalah bagaimana berpartisipasi. Salah satu partisipasinya adalah memeriahkan HUT.” paparnya

Pj Bupati juga memberikan apresiasi kepada pemerintah kecamatan dan seluruh pihak yang terlibat dalam agenda HUT ini. Ia juga meminta dukungan dari aparat keamanan untuk menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Selain itu masyarakat juga dihimbau untuk tertib, aman, dan terkendali. Terkait persoalan hadiah yang dikemukakan oleh panitia, Dr. Bahri secara pribadi menyumbang 10 juta rupiah untuk tambahan hadiah. 

 

Sumber : Tim liputan Diskominfo
Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)
Editor : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wd.Rahmatia, SP)
Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

 

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Ikatan Pemuda Kreatif Desa Nihi (IPKDN) kembali menggelar Festival Budaya Muna. Pergelaran ini merupakan agenda tahunan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021. Tema yang diusung dalam ajang Festival Budaya Muna 2023 adalah Bangkitkan Semangat Berkarya Dalam Pelestarian Seni Budaya Muna.

Acara pembukaan berlangsung di Lapangan Desa Nihi, Kecamatan Sawerigadi pada Sabtu (05/08/2023). Pj Buapti Muna Barat, Dr. Bahri, S. STP, M.Si hadir menyampaikan sambutan sekaligus membuka Festival Budaya Muna ke-III. Seremoni pembukaan ditandai dengan pemukulan gong.

Dalam sambutannya, PJ Bupati Muna Barat memberikan apresiasi kepada IPKDN atas terselenggaranya kegiatan ini. Dr. Bahri menyitir kalimat fenomenal dari founding fathers Indonesia yang berbunyi ‘Beri aku 1000 orang tua niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka aku akan mengguncang dunia.’ Kalimat ini menginterpretasikan besarnya perubahan yang dapat dilakukan oleh pemuda.

“Kita harus mendukung kegiatan pengembangan kreatifitas pemuda. Saking pentingnya pemuda, ia melaksanakan tiga peran penting yaitu sebagai agen perubahan, agen pembangunan, dan agen pembaharuan. Kita harus menyiapkan pemuda sebagai generasi penerus kita.” ujarnya

Alumni STPDN 07 ini juga mengungkapkan bahwa budaya menjadi bagian dari visi Wite Barakati. Hal ini tercermin dalam rangkaian kegiatan HUT Kabupaten Muna Barat. Dimana dalam konteks budaya digelar perlombaan Tari Modero. Tarian khas suku Muna yang hampir punah. Selain itu ada pula lomba Rambi Wuna dan Kalego.

“Bicara budaya, budaya juga menjadi bagian dari visi kita kedepan. Bagaimana membangun Muna Barat tidak saja beragama tapi juga beradat. Maka dalam konteks HUT Muna Barat saya tidak meninggalkan beragama dan berdadat. Dalam konteks budaya, kita gelar lomba tari Modero, pertandingan Rambi Wuna dan Kalego.” paparnya

Usai acara pembukaan, tamu undangan dijamu dengan hidangan tradisional yang telah disediakan oleh panitia. Selanjutnya, berlangsung pertunjukan Posawu Adhara. Tradisi perkelahian kuda yang merupakan tradisi dari leluhur suku Muna.

Rangkaian acara berlangsung hingga malam hari. Kegiatan malam dirangkaikan dengan penutupan Festival Budaya Muna ke III. Dalam kegiatan tersebut masyarakat disajikan penampilan pidato Bahasa Daerah Muna, Tari Kreasi, Tari Modero serta hiburan lainnya.

 

Sumber : Tim liputan Diskominfo
Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)
Editor : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wd.Rahmatia, SP)
Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

 

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Masih dalam rangkaian semarak HUT Kabupaten Muna Barat ke-9, pemerintah daerah menggelar kompetisi Balap Perahu Nelayan. Kegiatan berlangsung di Desa Tondasi, Kecamatan Tiworo Utara pada Sabtu (05/08/2023).

Lomba ini terbagi atas tiga kategori yakni perahu bermesin 16 PK, 24 PK, dan 30 + PK. Pada kategori Balap Perahu 16 PK, peserta yang akan berlaga sejumlah 8 orang. Sedangkan pada kategori 24 PK, peserta berjumlah 48 orang yang terbagi dalam 10 grup. Selanjutnya, kategori perahu 30+ PK, diikuti oleh 36 peserta yang terbagi dalam 9 grup.

Untuk mengikuti lomba ini, peserta tidak dibebankan biaya pendaftaran alias gratis. Meski gratis tetapi pemerintah daerah telah menyediakan hadiah fantastis bagi para pemenang. Total hadiah yang diperebutkan senilai 45 juta rupiah.

Berdasarkan pantauan Tim Media Kominfo, mayoritas partisipan berasal dari wilayah Muna Barat kepulauan. Peserta berasal dari Pulau Maginti, Pulau Bangko, Pulau Santigi, Pulau Santiri, Pulau Tondasi, Pulau Tiga, Pulau Bero, dan Pulau Balu.

PJ Bupati Muna Barat, Dr. Bahri, S.STP, M.Si bersama jajarannya hadir menyaksikan jalannya pertandingan secara langsung. Masyarakat pun tampak berbondong-bondong memadati lokasi pertandingan baik di area pelelangan ikan sebagai titik start maupun di Pelabuhan Tondasi sebagai titik finish.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Muna Barat menyampaikan bahwa lomba Balap Perahu Nelayan mencerminkan mata pencaharian utama masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan. Lomba ini diadakan agar penduduk pesisir dan kepulauan turut merasakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Muna Barat.

“Lomba hari ini kita buat untuk saudara-saudara kita di wilayah kepulauan yaitu Lomba Balap Perahu Nelayan. Lomba ini mencerminkan bahwa lomba yang kita buat merupakan bagian dari mata pencaharian kita. Mata pencarian di wilayah pesisir dan kepulauan utamanya adalah nelayan. Hari ini kita buat lomba. Kita harapkan dapat memeriahkan masyarakat kita di pesisir dan daerah-daerah kepulauan. Ini kita lakukan agar mereka turut serta merasakan bagaimana pembangunan yang telah kita lakukan.” ujarnya

Dr. Bahri juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan jalannya pertandingan. Alumni STPDN 07 ini juga mengungkapkan terimakasih atas kehadiran masyarakat yang datang menyaksikan Lomba Balap Perahu Nelayan.

Pada kategori 16 PK masuk dalam tahap semifinal sebanyak 6 kapal yakni Don, ID88, Dis Manja, Nurjani, Master, dan Biru Laut. Dari enam peserta tampil sebagai pemenang lomba pada posis pertama ditempati oleh perahu ID88 asal Desa Santiri, Master dari Pulau Gala, Nurjani dari Desa Santiri Santiri, dan Don dari Desa Santiri.

Sedangkan Kategori 24 PK, juara pertama diraih oleh Citer dari Pulau Bangko, juara kedua diraih oleh Jusnajaya dari Desa Santiri, juara 3 oleh Tiger dari Pasipadangan, dan juara ke empat adalah Amfibi dari Pulau Bangko.

Pada kelas 30 PK, juara 1 ditempati oleh Kris asal Desa Tasipi. Menempati urutan kedua, Yamaha dari Pulau Bangko. Sedangkan posisi ketiga ditempati oleh dua kapal yakni Cyber dari Tondasi dan Pasar Jaya dari Maginyi.

Hadiah yang berhak didapatakn oleh para pemenang pada kategori 16 PK dan 24 PK  yakni juara 1 mendapatkan 10 juta, juara 2 berhak atas uang 4,5 juta, juara 3 uang sebesar 2,5 juta, dan juara 4 mendapatkan 1,5 juta.

Sedangkan kategori 30 PK, hadiah yang diterima oleh juara 1 sebesar 10 juta. Juara kedua mendapat uang 5 juta, dan juara 3 bersama masing-masing 3,5 juta.

Tidak hanya hadiah berupa uang tunai, pemerintah juga memberikan apresiasi kepada seluruh peserta berupa 10 liter solar untuk setiap perahhu yang bertanding.

Sumber : Tim liputan Diskominfo
Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)
Editor : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wd.Rahmatia, SP)
Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

KOMINFO MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat dipimpin oleh Pj Bupati Muna Barat melakukan lawatan ke Kantor Pusat Maskapai Lion Air pada Rabu (02/08/2023). Lawatan tersebut dalam rangka menginisiasi dukungan konektivitas dan permintaan tambahan rute penerbangan di Bandar Udara Sugimanuru.

Pj Bupati Muna Barat bersama Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala BPBD serta Kepala UPB Bandara Sugimanuru diterima oleh  Manajer Area Indonesia Barat, Muhammad Helmi. Bertempat di Lion Air Tower, para stakeholder membincangkan kondisi terkini transportasi udara  di Muna Barat.

Di awal pertemuan tersebut, Dr. Bahri memaparkan 6 arahan Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah terkait transportasi udara. Arahan pertama, pemda diminta untuk ikut serta dalam upaya menstabilkan harga tiket. Kedua, pemda diminta memberikan subsidi kepada penyedia jasa transportasi angkutan. Sedangkan pada arahan ketiga, pemda diharapkan ikut serta dalam mempromosikan atau memasarkan rute-rute penerbangan yang ada di wilayahnya.

Selanjutnya poin keempat, pemda diminta menerbitkan surat edaran agar mendukung dan mendorong partisipasi semua komponen masyarakat untuk menggunakan transportasi udara serta meminta forkopimda, pemda dan swasta berkomitmen untuk melaksanakan perjalanan dinas, bisnis, wisata dan usaha lainnya dengan mengutamakan penggunaan transportasi udara. Kemudian arahan kelima yaitu pemda mendukung penyiapan lahan dan sarana prasarana. Terakhir, pemda diminta melakukan upaya koordinasi dengan pihak pertamina dalam rangka menstabilkan harga avtur.

Arahan tersebut dikuatkan dengan keluarnya surat edaran Dirjen Perhubungan Udara atas nama Menteri Perhubungan kepada para Gubernur dan para Bupati/Wali Kota Nomor AU.001/1/1 PHB 2022pada  tanggal 11 Agustus 22. Surat edaran tersebut berisi instruksi untuk melakukan dukungan konektivitas transportasi udara.

Selanjutnya, Dr. Bahri mengajukan permintaan tambahan rute penerbangan dari Bandara Sugimanuru ke Bandara Haluoleo. Hal ini melihat tingginya angka mobilisasi masyarakat dari Muna ke Kendari maupun sebaliknya.

Menanggapi paparan tersebut, Muhammad Helmi menjelaskan perihal perubahan jadwal penerbangan Wings Air. Maskapai yang merupakan bagian dari Lion Group ini sebelumnya melayani rute Makassar-Muna Barat-Makassar sebanyak 3 kali seminggu. Namun, kini penerbangan hanya dapat dilakukan satu kali dalam seminggu.

Hal tersebut merupakan imbas atas ketidakpastian jumlah penumpang dalam setiap penerbangan sehingga pihak Lion Group melakukan efisiensi dengan menghentikan operasi pada hari dimana tingkat keterisian penumpang rendah.  Selanjutnya, kepastian penerbangan Wings Air memerlukan jaminan block seat sebanyak 50 seat dalam satu rangkaian penerbangan dengan harga terkini pasca naiknya harga avtur.

Berdasarkan penjelasan Muhammad Helmi, Pemkab Muna Barat mengajukan beberapa usulan kerjasama. Pertama, model pembiayaan. Terdapat  2 model pembiayaan yang ditawarkan yaitu model non stimulus/insentif  dan model stimulus/insentif.

Model stimulus artinya Forkopimda dan semua stakeholder berkomitmen melaksanakan perjalanan dengan menggunakan transportasi udara. Sedangkan model stimulus adalah pemda memberikan subsidi Biaya Operasi Pesawat (BOP) dengan menjamin sejumlah tertentu tempat duduk yang terjual (block seat).

Kedua, menentukan jumlah seat minimum untuk setiap trip/sektor. Ketiga, menentukan jaminan seat pada trip tunggal (one way/satu arah) atau trip gabungan (pulang/pergi).

Usulan keempat, pemda dan pihak maskapai menyepakati besaran tarif yang akan digunakan sebagai harga satuan subsidi. Kelima, menyepakati jumlah frekuensi penerbangan. Keenam, menyepakati besaran jaminan deposit dan besaran top up (tambahan jaminan deposit). Ketujuh, melakukan rekonsiliasi data manifest terhadap data aktual passanger board.

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan dari masing-masing pihak, terjadi kesepakatan bahwa pihak Lion Air akan menghitung kembali metode simulasi perhitungan penerbangan. Selanjutnya, Lion Air akan menghubungi pemerintah Kabupaten Muna Barat untuk kembali bertemu setelah tanggal 17 Agustus 2023.

Paralel, Pemda Muna Barat bersama Kepala UPB Sugimanuru akan menginisiasi rapat bersama 3 (tiga) pemda pengguna Bandara Sugimanuru. Pemerintah daerah yang dimaksud yakni Kabupaten Muna, Kabipaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, dan Kab Buton Utara. Rapat ini bertujuan untuk mengkoordinasikan kebijakan dukungan konektivitas transportasi udara.

 

Sumber : Tim liputan Diskominfo
Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)
Editor : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wd.Rahmatia, SP)
Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)