KOMINFO MUNA BARAT. GO. ID Laworoku merupakan akronim dari Lawa, Tiworo, Kusambi. Nama baru bagi ibukota kabupaten yang sebelumnya berjuluk Laworo. Laworoku menggambarkan keadilan pada tiga wilayah besar yang merajut sebuah daerah otonomi bernama Muna Barat. Satu diantara 17 kabupaten dalam wilayah administrasi Sulawesi Tenggara.
Nama ini merupakan buah pikir Dr. Bahri, S.STP, M.Si dimasa-masa awal mengemban amanah sebagai pemegang kemudi jalannya pemerintahan Kabupaten Muna Barat. Dr. Bahri merupakan kepala daerah kelima di Muna Barat pasca otorita ini mekar dari induknya di tahun 2014.
Alumni STPDN 07 ini juga menetapkan tanggal baru memperingati hari kelahiran Muna Barat yakni 23 Juli setiap tahunnya. Momen yang menjadi titik kulminasi dari perjalanan panjang lahirnya Muna Barat melalui pengesahan undang-undang nomor 14 tahun 2014 tentang pembentukan daerah otonomi baru yang disahkan pada 23 Juli 2014.
Hari ini tepat 9 tahun Muna Barat dideklarasikan atau 1 tahun jelang satu dasawarsa. Estafet kepemimpinan terus dipergilirkan. Diawali oleh Drs. Laode Muhammad Rajiun Tumada. Kemudian digantikan oleh, Dr. Rony Yakub Laute. Kembali dipimpin oleh Drs. Laode Muhammad Rajiun Tumada ketika menang dalam pemilihan bupati definitif pertama kalinya.
Dalam perjalanannya, Laode Muhammad Rajiun Tumada digantikan oleh wakilnya Drs Achmad Lamani, M.Pd. Masa bakti Achmad Lamani berakhir pada 22 Mei 2022. Pada saat bersamaan Gubernur Sulawesi Tenggara belum melantik Penjabat Bupati sehingga terjadi kekosongan kursi pimpinan.
Sebagai langkah sigap, diangkat Drs. La Ode Muhammad Husein Tali, M.Pd sebagai Pelaksana Harian (Plh). 5 x 24 jam setelahnya, tepatnya pada tanggal 27 Mei 2023, Gubernur Sulawesi Tenggara melantik Dr. Bahri, S.STP, M.Si sebagai Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat.
Dr. Bahri hadir dua tahun sebelum Muna Barat mencapai usia satu dasawarsa. Momen genting sebab semua pemerintah di dunia tengah bertempur dengan gempuran inflasi dan sederet masalah warisan pandemi Covid 19. Semua pemegang tampuk kekuasaan perlu mengeluarkan jurus-jurus terbaik agar tidak limbung.
Namun, hambatan yang ada tak menjadi penghalang untuk memformulasikan kebijakan-kebijakan terbaik demi kemajuan Kabupaten Muna Barat. Berbekal ilmu yang didapatkan selama menempuh pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan sederet pengalaman kepemimpinan, Dr. Bahri mampu memberdayakan seluruh jajaran pemerintah Muna Barat agar tetap bisa bekerja.
Bahkan dengan kondisi finansial terbatas, pada beberapa aspek Muna Barat berhasil melakukan manuver yang melampaui capaian kabupaten-kabupaten senior. Sebut saja dalam bidang Kesehatan, pemerintah Muna Barat nekat menggelontorkan dana besar demi bisa mengcover seluruh lapisan masyarakat untuk memiliki jaminan kesehatan.
Sebanyak 87.575 warga Muna Barat didaftarkan sebagai peserta BPJS dengan seluruh iuran dibayarkan dari APBD. Pemkab Mubar juga berkomitmen melindungi pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan. 10.424 jiwa ditambah 2.270 orang pegawai non ASN didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, pemerintah juga menganggarkan dana kesehatan bagi mereka yang tidak mendapat pelayanan BPJS seperti ODGJ, bayi baru lahir, dan disabilitas.
Langkah ini diganjar oleh pemerintah pusat dengan penganugerahan UHC Awards dan Patriana Awards. Keduanya merupakan penghargaan yang diberikan oleh Presiden kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki komitmen tinggi terhadap kualitas kesehatan masyarakatnya. Muna Barat mengungguli 16 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.
Di bidang pendidikan, pemerintah daerah menggelontorkan dana APBD untuk pendidikan dasar bebas biaya. Muna Barat juga menjadi yang pertama mengeksekusi arahan Presiden terkait Peningkatan Literasi Numerasi. Pemerintah juga memberikan beasiswa kepada putra-putri daerah berprestasi.
Direktur Keuangan Kementerian Dalam Negeri ini diawal kehadirannya ‘mengacak-acak’ APBD Muna Barat untuk kemudian dialihkan pada pos-pos krusial. Salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP).
Yang tidak kalah pentingnya, Dr. Bahri menganggarkan pembangunan Masjid Agung Muna Barat sebagai ikon daerah. Guna terlaksananya manajemen pemerintahan yang lebih baik, anggaran daerah juga diporsikan untuk membangun Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworoku, Kantor Bupati, Kantor DPRD.
Dibawah kepemimpinan Bahri, situs bersejarah Benteng Tiworo mendapatkan perhatian berupa revitalisasi Masjid Sangia Bharakati yang sebelumnya nampak terbengkalai. Di tahun yang sama terselenggara Kajian Naskah Sejarah guna menjernihkan asal-usul Kabupaten Muna Barat.
Pada aspek penanganan inflasi, pemerintah Muna Barat melaksanakan seluruhnya dari 6 langkah pengendalian inflasi yang diinstruksikan oleh Presiden. Enam langkah tersebut adalah operasi pasar murah, sidak pasar dan distributor, kerjasama antar daerah terkait suplai komoditas pangan, gerakan menanam cepat panen, merealisasikan BTT dan dukungan transportasi dari APBD.
Secara umum dalam aspek tata kelola pemerintahan, Dr. Bahri mencanangkan inovasi dan beberapa kebijakan strategis dalam enam bulan pertama masa pemerintahannya. Inovasi tersebut diantaranya percepatan implementasi system merit pada masajemen Sumber Daya Manusia ASN. Mendongkrak penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dari 41,8 % menjadi 51,13 %. Juga peningkatan penilaian MCP KPK dari 29,11 % menjadi 48 %.
Masih dalam aspek tata kelola pemerintahan, Dr Bahri melakukan penertiban asset-aset daerah agar bisa berfungsi maksimal dalam penyelenggaran pemerintahan. Dalam upaya pemberantasa korupsi, mewajibkan pelaporan harta kekayaan kepada seluruh pimpinana Organisasi Perangkat Daerah. Juga meluncurkan 8 aplikasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public.
Hal tersebut berimbas pada penilaian kepada Pemerintah Muna Barat dimana dari 22 item Indikator Kinerja Utama hampir seluruhnya mencapai target. Pada beberapa aspek, realisasinya bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Salah satunya pada indikator desa berkembang/ mandiri ditargetkan 71,6 %. Pada realisasi menjadi 74,07 %.
Jelang satu dasawarsa, Muna Barat telah bermetamorfosis sebagai daerah otonom yang layak diperhitungkan dalam kancah regional Sulawesi Tenggara. Angin perubahan akan datang seiring momen pemilihan bupati defenitif tahun 2024 nanti. Sungguh sebuah harapan besar bahwa diusia satu dasawarsa Muna Barat mendaptakn pemimpin yang akan meneruskan cita-cita leluhur menjadikan Muna Barat sebagai Wite Barakati.
Salah seorang guru manajemen Peter Ferdinand Druker mengungkapkan pentingnya seorang pemimpin dalam kalimatnya ‘leader is who that make things happen’. Pemimpin adalah seseorang yang menjadikan sesuatu mewujud nyata. Maka, Muna Barat sebagai Wite Barakati hanya akan menjadi sebuah angan kosong jika tampuk kepemimpinan berada pada tangan yang salah.
Sumber : Tim liputan Diskominfo
Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)
Editor : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wd.Rahmatia, SP)
Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)
