Tag: inflasi

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Komoditas beras terpantau mengalami kenaikan harga secara nasional. Menurut data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik, inflasi beras kembali mengalami kenaikan menjadi 1,43 persen pada Agustus 2023. Hal ini berimbas secara nasional hingga ke daerah-daerah.

Dilansir dari website resmi pemerintah, Presiden menginstruksikan kepada para pemangku kepentingan seperti Perum Bulog dan pemerintah daerah agar dapat menggunakan anggarannya untuk mengintervensi pasar jika harga beras masih belum stabil. Hal tersebut dimaksudkan agar angka inflasi daerah dapat terkendali, bahkan menurun secara bertahap.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Muna Barat dalam waktu dekat akan melakukan operasi pasar dan pasar murah di seluruh wilayah Muna Barat. Pemerintah menjalin kerjasama dengan pihak Bulog dalam hal penyediaan stok beras. Hal ini diungkapkan oleh PJ Bupati Muna Barat dalam rapat rutin bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah pada Senin (11/09/2023).

“Kita akan melakukan operasi pasar di seluruh wilayah Muna Barat bekerjasama dengan Bulog.” tuturnya

Bulog menyediakan 22 ton beras yang akan disalurkan merata ke 11 pasar di wilayah Muna Barat. Masing-masing pasar akan mendaptkan 2 ton beras.  Demi ketertiban penyelenggaraan operasi pasar dan pasar murah, pemerintah menggandeng pihak TNI dan Kepolisian.

 

Sumber : Tim liputan Diskominfo

Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Dinilai memiliki inovasi dalam pengendalian Inflasi, Kementerian Dalam Negeri mengundang Pemerintah Kabupaten Muna Barat untuk mengikuti Rakornas Pengendalian Inflasi  dalam rangka memperkuat sinergi dan meningkatkan inovasi untuk mengendalikan inflasi daerah menuju ketahanan Pangan Nasional yang berkelanjutan di Istana Negara Jakarta, Kamis, (31/8/2023).

Kegiatan Rakornas akan dirangkaikan dengan penganugerahan Tim Pengendalian Inflasi daerah (TPID) Awards. Muna Barat menjadi salah satu dari 30 daerah yang masuk nominasi TPID Awards. TPID Awards adalah ajang Kemenko Perekonomian untuk memberikan apresiasi/ penghargaan kepada daerah yang berhasil mengendalikan inflasi dengan beberapa parameter.

TPID adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi didaerahnya. TPID berfungsi untuk memonitor dan menganalisis pergerakan harga dipasar, serta melakukan tindkan-tindakan preventif dan korektif untuk mengendalikan inflasi.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Muna Barat diketuai oleh Sekda Muna Barat Dr. LM. Husein Tali, M.Si beranggotakan Asisten II, Inspektorat Daerah, Bagian Ekonomi Setda Mubar, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas Perindag, Bulog, BUMD serta pihak terkait lainnya.

Sekda Muna Barat menyatakan bahwa TPID Muna Barat telah melaksanakan seluruh intruksi dari Presiden 6 upaya konkrit dalam rangka pengendalian inflasi.

“ kami telah melaksanakan operasi pasar murah dibeberapa titik, melaksanakan sidak pasar dan distributor, kerjasama antar daerah dalam hal ini Kab. Enrekang dan Bima, Gerakan menanam tanaman panen cepat seperti  cabai dan bawang, merealisasikan BTT dan dukungan subsidi transportasi dari APBD yaitu subsidi angkutan umum darat dan laut, tuturnya.

Lebih lanjut Husein Tali menyatakan bahwa keberhasilan TPID Kabupaten Muna Barat tidak terlepas dari arahan dan dukungan dari Penjabat Bupati Muna Barat Dr. Bahri, S.STP, M.Si “Dengan pengalaman beliau sehingga walaupun kemampuan finansial daerah yang terbatas beliau bisa melahirkan  kebijakan-kebijakan untuk mengoptimalkan kinerja seluruh jajaran Pemerintah Muna Barat termasuk kinerja TPID” sambungnya.

Kabag Ekonomi Setda Nurtin, SP  menjelaskan bahwa pengukuran kinerja TPID didasarkan atas pembobotan dari beberapa aspek penilaian.  Pemenang TPID nantinya ditetapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Tim pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).

“Mengenai Muna Barat masuk dalam kategori apa nanti diumumkan saat Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2023 besok” ungkapnya.

 

Sumber : Tim liputan Diskominfo

Penulis  : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wd.Rahmatia, SP)

Editor &Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Bertempat di Aula Kantor Bupati Muna Barat, Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar) Dr. bahri, S.STP, M.Si menyerahkan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) Tahun 2023, Senin (28/8/2023).

Dengan didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Muna Barat Dr. LM. Husein Tali, M.Si dan Kepala Badan Pendapatan daerah (bapenda) La Samahu, S.Pd, M.Pd SPPT PBB-P2 diserahkan kepada 86 desa/ kelurahan.

SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan atau bangunan.

Dr. Bahri dalam sambutanya menyatakan bahwa saat ini beban pemerintah sangatlah berat salah satu harapan pemerintah untuk membiayai pembangunan adalah penerimaan dari sector pajak.

“Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak Bumi dan Bangunan atau yang lebih dikenal PBB juga berperan besar sebagai salah satu sumber pendapatan negara” ungkapnya.

Lebih lanjut beliau mengatakan saat ini diketahui jumlah SPPT tahun 2023 sejumlah 35.487 lembar dengan nilai nominal Rp. 1.476.255.695,-. Luas bumi yang terdata di Kabupaten Muna Barat sebesar 19.243 ha atau sebesar 21 % dari total luas bumi 90.630 Ha. Masih ada 71.387 ha yang belum terdata.

“Untuk itu kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk selalu melakukan pemantauan terhadap petugas PBB, serta koordinasi dengan perangkat desa dan Kelurahan dalam penyampaian SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak agar SPPT tersebut benar-benar sampai kewajib pajak serta mengintensifkan pemungutan sehingga penerimaan yang telah ditetapkan pada setiap desa dan kelurahan dapat terus meningkat dari tahun sebelum nya,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Bapenda, La Samahu, S.Pd, M.Pd mengatakan bahwa keterlambatan penyerahan ini disebabkan karena pihaknya harus memferifikasi terlebih dahulu obyek-obyek pajak seluruh desa dan kelurahan.

“Saat ini seperti diketahui masih ada 71.387 ha luas bumi yang belum terdata. Apabila semua sudah terdata maka dimungkinkan kenaikan penerimaan dari sector pajak hingga 80%” ucapnya.

Setelah penyerahan SPPT PBB P-2 hari ini dalam kurun 1 bulan kedepan akan diadakan evaluasi Kembali untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dilapangan agar pendapatan PBB-P2 ini dapat lebih dioptimalkan melebihi pencapaian pada tahun sebelumnya.

Sumber : Tim liputan Diskominfo

Penulis  : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wd.Rahmatia, SP)

Editor &Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

DISKOMINFO MUBAR GO. ID Pasca penandatangan MoU antara pemerintah Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Bima, PJ Bupati Muna Barat melakukan kunjungan ke Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. Terik sinar matahari tak menghalangi langkah Dr. Bahri dan tim meninjau gudang penyimpanan hasil panen.

Keberadaan gudang penampungan menjadi solusi efektif penanganan pasca panen. Hasil panen yang disimpan digudang lebih tahan lama dan tidak cepat busuk. Hal ini berimplikasi pada stok yang terjaga sehingga lonjakan harga dipasaran dapat diantisipasi.

Rombongan pemerintah Muna Barat juga meninjau kebun persiapan tanam, kebun pembibitan, dan kebun yang telah ditanamai dengan usia tanaman 30 hari.

Keesokan harinya pada tanggal 07 Juni 2023, dibawah pimpinan asisten II rombongan bergeser ke Desa Kaleo, Kecamatan Lambu. Di desa ini terdapat tempat penangkaran bawang merah. Bibit bawang merah hasil penangkaran masayarakat Bima tidak hanya digunakan oleh petani lokal tetapi juga dikirim ke luar daerah.

Di Desa Kaleo, rombongan pemerintah Muna Barat juga berkesempatan melihat langsung kegiatan penanaman lahan dan berkunjung ke gudang penyimpanan hasil panen yang berada di desa tersebut.

 

Sumber : Tim liputan Diskominfo

Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Opini (Wd.Rahmatia, SP)

Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)