Penulis: diskominfo

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat kembali lakukan penyegaran birokrasi guna mengoptimalkan kinerja pemerintah. Sebanyak 50 pejabat Eselon III dan IV resmi dilantik oleh Bupati Muna Barat Laode Darwin di Aula Kantor Bupati, Kamis (5/6/2025). Agenda pelantikan dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua TP PKK Muna Barat, Ketua Darma Wanita, serta segenap Kepala OPD.

Pelantikan didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Bupati Muna Barat Nomor 100.3.3.2/238/2025 tertanggal 4 April 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat. Laode Darwin mengucapkan selamat menjalankan tugas kepada seluruh pejabat yang dilantik.

“Saya mengucapkan selamat kepada baik ibu yang baru dilantik. Selamat menjalankan tugas. Saya percaya, orang-orang yang dilantik hari ini dapat membantu saya dan Pak Ali Basa menuju Muna Barat yang keren,” ujar Laode Darwin saat menyampaikan sambutan.

Bupati mengingatkan kepada Eselon III dan IV bahwa kondisi keuangan Muna Barat saat ini dalam kondisi memprihatinkan. Oleh sebab itu Laode Darwin menghimbau pejabat yang akan bertugas terutama dibidang keuangan dapat membantu pemerintah dalam upaya menstabilkan kondisi keuangan daerah.

“Hari ini kondisi keuangan kita sangat memprihatinkan. Saya tidak ingin tahun selanjutnya Muna Barat mengalami masa sulit. Saya himbau para pejabat yang baru dilantik utamanya yang bertugas di bidang keuangan  bisa menstabilkan kondisi sehingga tahun depan belanja dan penerimaan bisa seimbang,” lanjutnya.

Laode Darwin berharap para pejabat mampu mengikuti irama langkah Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat periode 2025-2030.  Bupati mengungkapkan bahwa pasca pelantikan hari ini, akan dilakukan evaluasi berkala setiap 3 bulan. Pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas akan diberhentikan dan kembali ke posisi staf.

“Saya berharap bapak ibu sekalian bisa mengikuti irama langkah kami. Jangan saya dan Pak Wakil lari 120, kalian lari 20. Lari saya sudah kencang. Setiap potensi yang saya miliki, saya sudah kerahkan. Jaringan yang saya miliki saya gunakan untuk memberi support pada Kabupaten Muna Barat,”

Pada akhir sambutannya Bupati mengingatkan bahwa seluruh ASN Muna Barat adalah keluarga yang harus saling mendukung. Seluruh perangkat pemerintahan harus bergerak seirama demi terwujudnya daerah yang dicita-citakan yakni masyarakat yang sejahtera dan ekonomi yang baik.

“Kita ini satu keluarga, maka dukunglah saya dan Pak Ali Basa. Kita harus seirama. Saya minta tolong, kita selamatkan daerah Muna Barat ini. Daerah yang kita cita-citakan, masyarakat sejahtera, ekonomi baik,” pungkasnya.

Daftar nama Pejabat Eselon III dan IV yang dilantik :

1. Agusalam Rua

Jabatan lama : Sekretaris Dinas PUPR Mubar
Jabatan baru :Kabag Pemerintahan Setda Mubar

2. Zuhdi Mulkian

Jabatan lama : Pengadministrasi Umum Setda Mubar
Jabatan baru : Kabag Pengadaan Barang dan Jasa

3. La Ode Muh Syawal

Jabatan lama : Kabid Trantib Satpol PP Mubar
Jabatan baru : Kabag Protokoler Setda Mubar.

4. Wa Impi Nur Santi

Jabatan lama : Analis Informasi Setda Mubar
Jabatan baru : Kasubag Protokoler Setda Mubar.

5. Syamsiar

Jabatan lama : Kasubag Program dan Keuangan BKPSDM Mubar
Jabatan baru : Kabag Umum Setda Mubar

6. Laode Muhammad Sazral Soliwunto

Jabatan lama : Analis Pengembangan Infrastruktur Setda Mubar
Jabatan baru : Kasubag Perencanaan, Aset, dan Evaluasi Setda Mubar.

7. Narti

Jabatan lama : Penelaah Teknis Kebijakan Disdikbud Mubar
Jabatan baru :  Kasubag Keuangan Setda Mubar.

8. Djafarudin Tambori

Jabatan lama : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Sekwan Mubar
Jabatan baru : Kabag Umum dan Keuangan Sekwan Mubar.

9. La Tompano

Jabatan lama : Perencana Ahli Muda Sekwan Mubar
Jabatan baru : Kasubag Keuangan Sekwan Mubar

10. Hartia

Jabatan lama : Pengadministrasi Umum Sekwan Mubar
Jabatan baru : Kasubag Perencanaan Sekwan Mubar.

11. Fahamuddin

Jabatan lama : Analis Kelembagaan Setda Mubar
Jabatan baru : Kabag Persidangan Sekwan Mubar.

12. Safarudin

Jabatan lama : Kabag Umum dan Keuangan Sekwan Mubar
Jabatan baru : Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekwan Mubar.

13. La Nsumala

Jabatan lama : Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda Inspektorat Mubar
Jabatan baru : Sekretaris Inspektorat Mubar.

14. La Umbas

Jabatan lama : Camat Kusambi
Jabatan baru : Sekretaris Disdikbud Mubar

15. Helmina Unsar

Jabatan lama : Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian
Jabatan baru : Kasubag Perencanaan Disdikbud Mubar

16. La Duho

Jabatan lama : Guru Ahli Madya
Jabatan baru : Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Disdikbud Mubar

17. Zamanudin Taba

Jabatan lama : Kasubag Perencanaan
Jabatan baru : Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Mubar.

18. La Ode Salmin

Jabatan lama : Kasubag Umum dan Kepegawaian Disdikbud Mubar
Jabatan baru : Kabid Ketenagaan Disdikbud Mubar

19. La Haji

Jabatan lama : Guru Ahli Madya
Jabatan baru : Kabid Kebudayaan Diknas Mubar.

20. Abdul Aziz Kolewora

Jabatan lama : Kabid Perindustrian Disperindag Mubar
Jabatan baru : Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mubar.

21. Jamaluddin

Jabatan lama : Sekcam Barangka
Jabatan baru : Sekretaris DPPKB Mubar.

22. Nasir

Jabatan lama : Kabid Pemberdayaan
Jabatan baru :  Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

23. Laode Abdul Mirad Tumada

Jabatan lama : Sekretaris Disnakertrans
Jabatan baru : Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM.

24. Husen Tasman

Jabatan lama : Kabid PAUD Disdikbud Mubar

Jabatan baru : Kabid Perindustrian Disperindag Mubar.

25. Sudarmawan

Jabatan lama : Sekretaris Diknas Mubar

Jabatan baru : Sekretaris Disnakertrans Mubar.

26. Hairil Samandi

Jabatan lama : Kabag Protokoler Setda Mubar

Jabatan baru : Sekretaris Dinas Kominfo.

27. Mahmed Milan Zulkifli

Jabatan lama : Kabag ULP

Jabatan baru : Sekretaris Dinas PUPR.

28. La Ode Mustafa

Jabatan lama : Kabid Angkutan dan Saran Dishub Mubar

Jabatan baru : Sekretaris Dinas Perhubungan

29. Ibrahim Bahar

Jabatan lama : Kasubag Protokol Setda Mubar

Jabatan baru : Kabid Angkutan Dishub Mubar.

30. Ucok Heriyadi Ridwan

Jabatan lama : Kabid Fisik Ekonomi dan Sosbud Bappeda Mubar

Jabatan baru : Kabid Prasarana Dishub Mubar.

31. Hajirun

Jabatan lama : Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Mubar

Jabatan baru : Kabid Pengelolaan Kearsipan Dispursip Mubar

32. Surachman

Jabatan lama : Kabid Pemukiman Dinas Perumahan

Jabatan baru :  Sekretaris Bappeda Mubar.

33. Malik Hussein

Jabatan lama : Analis Sistem Informasi Disparekraf Mubar

Jabatan baru : Kasubag Aset Bappeda Mubar.

34. La Ode Muh Syahruddin

Jabatan lama : Kabid Penagih Bapenda Mubar

Jabatan baru : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

35. Burhanuddin Wahid

Jabatan lama : Sekretaris Kelurahan Tiworo

Jabatan baru : Kasubag Perencanaan, Aset, dan Evaluasi BPKAD Mubar.

36. La Ode Irwansyah

Jabatan lama : Kepala Seksi ADM dan Evaluasi DPMD Mubar

Jabatan baru : Kabid Anggaran BPKAD Mubar.

37. Ikhfan

Jabatan lama : Analis Hukum Setda Mubar
Jabatan baru : Kasubid Anggaran BPKAD Mubar.

38. Sitti Marjai

Jabatan lama : Kasi Kasda BPKAD Mubar
Jabatan baru : Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKAD Mubar.

39. Junaedi

Jabatan lama : Kasubag Perencanaan Kec. Tiworo Tengah
Jabatan baru : Kasubid Belanja Langsung BPKAD Mubar.

40. Sugio Pranoto

Jabatan lama : Analis Dokumen Perizinan DPMPTSP Mubar
Jabatan baru : Kasubid Perencana Aset BPKAD.

41. Hairul Fitro Launi

Jabatan lama : Analis Dokumen Perizinan DPMPTSP Mubar
Jabatan baru : Kasubid Inventarisir BPKAD.

42. Juyati

Jabatan lama : Kasubag Keuangan Aset dan Evaluasi
Jabatan baru : Kasubid Akuntansi BPKAD.

43. Abdul Ahsan Weha

Jabatan lama : Analis Laporan Keuangan BPKAD
Jabatan baru : Kasubid Evaluasi dan Pelaporan BPKAD.

44. Wa Ode Fatimah

Jabatan lama : Kabag Umum Setda Mubar
Jabatan baru : Sekretaris Bapenda Mubar

45. La Ode Hasanu

Jabatan lama : Kabid Anggaran BPKAD
Jabatan baru : Kabid Pendapatan BPKAD

46. Nurma

Jabatan lama : Kasubag Umum dan Kepegawaian di BKPSDM Mubar
Jabatan baru : Kasubag Keuangan, Umum dan Kepegawaian di BKPSDM Mubar.

47. Muhammad Masnur Mansur

Jabatan lama : Pengadministrasi Perkantoran DP3A Mubar
Jabatan baru : Kasubag Perencanaan Aset BKPSDM.

48. Laode Rianta

Jabatan lama : Pengadministrasi Umum Sekwan Mubar
Jabatan baru : Kabid Mutasi BKPSDM.

49. Hasan

Jabatan lama : Kabid Ketenagaan Diknas Mubar
Jabatan baru : Sekretaris BPBD Mubar.

50. Idham Saputra

Jabatan lama : Kabag Persidangan Sekwan Mubar
Jabatan baru : Sekretaris Kesbangpol Mubar.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Kabupaten Muna Barat kembali mendapat kepercayaan dari Kementerian Kesehatan sebagai salah satu daerah penempatan dokter internship. Program dokter internship merupakan program Kemenkes yang dilaksanakan sebagai upaya pemahiran dan pemandirian dokter baru lulus pendidikan untuk penyelarasan hasil pendidikan dengan kondisi di lapangan.

Sejumlah dokter yang akan mengabdikan ilmunya di Muna Barat tersebut merupakan jebolan dari beberapa universitas diantaranya Universitas Haluoleo, Universitas Gadjah Muda, Universitas Padjadjaran, Universitas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Sebelas Maret, serta Universitas Diponegoro. Para dokter akan disebar ke beberapa fasilitas kesehatan di Muna Barat yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas Guali, Puskesmas Tondasi, dan Puskesmas Tiworo Selatan.

Kedatangan rombongan dokter muda tersebut disambut secara langsung oleh Bupati Muna Barat Laode Darwin, Ketua DPRD Laode Rafiudin, Sekda LM Husein Tali, dan disaksikan oleh beberapa Kepala OPD dan Kepala Bidang. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan agar para dokter memaksimalkan sumber daya ilmu yang dimiliki untuk membantu pemerintah Muna Barat.

“Saya berharap anda bisa memaksimalkan sumberdaya yang anda miliki untuk membangun Muna Barat,” ujarnya

Pemerintah Muna Barat berkomitmen memberikan insentif bagi dokter-dokter muda tersebut. Selain insentif, pemerintah juga menyediakan tempat tinggal berupa perumahan dokter. Bupati juga menyampaikan agar para dokter menjalin komunikasi dengan pemerintah setempat jika ada kendala selama menjalankan tugas.

“Kepada adik-adik dokter muda ini, kalau ada keluhan yang ingin disampaikan, bisa disampaiakan kepada Kepala Dinas Kesehatan atau Direktur RSUD. Nanti pemerintah akan membantu mencerikan solusi,” pungkasnya.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Bupati Muna Barat Laode Darwin menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2024 kepada 246 CPNS dan 2 Alumni STTD. Penyerahan SK berlangsung di Aula Kantor Bupati, Senin (2/6/2025). Dalam kesempatan tersebut, Bupati Muna Barat didampingi Ketua DPRD Laode Rafiudin, Sekda LM Husein Tali, dan disaksikan oleh beberapa Kepala OPD dan Kepala Bidang.

Laode Darwin berharap kehadiran CPNS tahun angkatan 2024 dapat memberikan kontribusi lebih bagi kemajuan Kabupaten Muna Barat. Bupati juga mengingatkan agar 248 CPNS patuh dan taat pada aturan kedisiplinan yang berlaku di Muna Barat.

“Saya harapkan kepada adik-adik semua dengan diangkatnya anda sebagai CPNS mudah-mudahan ini akan memberikan kontribusi yang lebih besar untuk kemajuan daerah Kabupaten Muna Barat,” ungkap Laode Darwin dalam sambutannya.

Selanjutnya, Laode Darwin juga menghimbau kepada CPNS agar berdomisili di Bumi Laworo. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi Muna Barat.

“Jumlah pegawai kita saat ini 2000 lebih. Akan masuk lagi PPPK sebanyak 1000 lebih sehingga total ASN Muna Barat sekitar 4000 lebih. Jika semua tinggal di Muna Barat maka Insya Allah ekonomi kita akan lebih baik,” lanjutnya.

Sebelum menutup sambutannya, Bupati menggaungkan kata Muna Barat dan disahut Liwu Mokesa secara antusias oleh hadirin. Laode Darwin menjabarkan secara singkat arti Liwu Mokesa yakni kampung yang bagus.

“Liwu Mokesa itu adalah mimpi saya bahwa 5 tahun ke depan Muna Barat akan menjadi kampung yang bagus, kampung yang keren. Liwo Mokesa dalam bahasa Muna sedangkan dalam Bahasa Arab, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mimpi saya, 5 tahun lagi Muna Barat sehat masyarakatnya, bersih lingkungannya, dan sejahtera masyarakatnya,” ucap Laode Darwin menutup sambutannya.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 01 Juni setiap tahunnya, diperingati secara khidmat di halaman Kantor Bupati Muna Barat pada Senin (01/6/2025). Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Muna Barat Laode Darwin.

Tema yang diusung pada Hari Lahir Pancasila 2025 yakni “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Menuju Indonesia Raya”. Bupati Muna Barat ketika didaulat menyampaikan amanat, terlebih dahulu menggaungkan salam Pancasila dengan mengangkat 5 jari sebagai simbol 5 poin Pancasila.

Dalam sambutannya Laode Darwin membacakan amanat Kepala BPIP Yudian Wahyudi. Melalui momen peringatan Hari Lahir Pancasila, Yudian Wahyudi mengingatkan bahwa Pancasila bukan sekedar dokumen historis atau teks normatif tetapi merupakan jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

“Pancasila bukan sekadar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” tuturnya

Lebih lanjut Kepala BPIP RI mengajak peserta upacara untuk merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia. Pancasila mempersatukan lebih dari 270 juta jiwa dengan latar belakang suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang berbeda. Yudian mengingatkan bahwa kebinekaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu.

“Dalam semangat memperkokoh ideologi Pancasila, izinkan saya mengajak kita semua merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia,” lanjutnya

Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menetapkan Asta Cita sebagai delapan agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini menjadi prioritas sebab kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah. Memperkokoh Ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan rakyat, dan keadilan sosial.

“Dalam konteks pembangunan nasional saat ini, pemerintah telah menetapkan Asta Cita sebagai delapan agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu yang paling fundamental dalam Asta Cita tersebut adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia,” ungkapnya.

Pada akhir amanat diserukan agar Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi dihidupi dan dijalankan dalam tindakan nyata. Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa dari pusat hingga daerah, dari pejabat hingga masyarakat, dari tokoh agama hingga pemuda, memiliki peran untuk menjadi pelaku utama pembumian Pancasila.

“Mari kita jadikan Hari Lahir Pancasila ini bukan sekadar seremonial, tetapi momen untuk memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Jadikan setiap langkah, setiap kebijakan, setiap ucapan dan tindakan kita sebagai cerminan dari semangat Pancasila,” pungkasnya

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pelatihan Penguatan Literasi 10 Program PKK menjadi agenda pertama usai pelantikan dan pengukuhan Tim Penggerak (TP) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) periode 2025-2030. TP PKK Muna Barat menghadirkan Pegiat Literasi Provinsi Sulawesi Tenggara Andi Diah Masyita Arsyad sebagai narasumber. Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Bupati pada Rabu, 28 Mei 2025 tersebut dibuka oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Muna Barat Muhammad Naazirun.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Staf Ahli Bidang Pemerintahan Ali Mochtar Jaya, Ketua Darma Wanita Muna Barat Muliati Husein Tali, serta jajaran pengurus TP PKK Muna Barat. Ketua Bidang 4 Waode Siti Amziah Ibrahim mewakili Ketua TP PKK Rika Purwaningsih Darwin menyampaikan bahwa literasi memiliki kedudukan sangat vital dalam pelaksanaan 10 Program PKK. Literasi tidak hanya berkaitan dengan proses membaca dan menulis tetapi melingkupi kemampuan berpikir kritis dan inovatif.

“Pelatihan Penguatan Literasi 10 Program PKK ini adalah kegiatan perdana dibawah kepemimpinan Ibu Rika Purwaningsih Darwin. Literasi menjadi sangat penting sebab bukan hanya tentang membaca dan menulis tetapi kemampuan berpikir kritis dan inovatif,” ujar Waode Sitti Amziah saat menyampaikan sambutan.

Ketua Bidang 4 ini juga mengharapkan agar pelatihan ini menghasilkan perencanaan kegiatan secara terstruktur sehingga program yang dijalankan dapat semakin efektif dan efisien menuju cita-cita Muna Barat Liwu Mokesa. Waode Sitti Amziah mengingatkan bahwa literasi mampu membangun sebuah masyarakat berbudaya dan berdaya saing.

“Diharapkan ibu-ibu pengurus dapat merencanakan kegiatan secara terstruktur agar program yang dijalankan bisa efektif dan lebih baik lagi. Mari kita ciptakan lingkungan yang mendukung literasi baik di rumah, sekolah, dan maupun lingkungan masyarakat. Dengan literasi bisa membangun masyarakat berbudaya dan berdaya saing. Semoga pelatihan ini bisa memberi inovasi khususnya bagi pengurus agar Muna Barat menjadi Liwu Mokesa,” pungkasnya

Selanjutnya, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Muna Barat Muhammad Naazirun menjabarkan tentang literasi yang harus dimiliki oleh pengurus PKK dalam menjalankan tugas. Asisten II menjelaskan bahwa pada dasarnya literasi merupakan kemampuan dasar manusia dalam menganalisa kondisi berbagai macam aspek dalam kehidupan.

“Saya akan menyampaikan seperti apa literasi yang harus dimiliki oleh pengurus PKK karena urutan 10 Program PKK bukan kata-kata kosong tapi urutan tugas yang harus dilaksanakan. Literasi pada prinsip dasarnya adalah kemampuan dasar manusia untuk menganalisa kondisi berbagai macam aspek,” ujarnya

Muhammad Naazirun mengingatkan bahwa PKK adalah mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan visi misi pemerintahan kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan peran penting perempuan dalam segala bidang baik ditinjau dari aspek agama, sosiologi, hingga psikologi.

“Yang paling penting bagi pengurus adalah memahami konteks dasar bahwa PKK merupakan mitra dalam menyampaikan visi misi pemerintah pada masyarakat. Dalam ilmu Psikologi, mengingatkan betapa pentingnya kedudukan ibu-ibu dalam sebuah tatanan. Dalam ilmu Sosiologi dikatakan bahwa kalau ingin menghancurkan negara, hancurkan perempuannya; kalau ingin menghancurkan pemerintah, hancurkan perempuannya; dan kalau ingin merusak keluarga, maka rusak lah perempuannya. Dalam aspek agama, kedudukan perempuan punya tingkatan yang lebih tinggi dari suami,” tuturnya.

Bertolak dari peran penting tersebut, Muhammad Naazirun berharap agar materi yang disampaikan tidak terbatas pada 10 Program PKK tetapi lebih luas lagi. Asisten II mengingatkan bahwa salah satu literasi yang penting saat ini adalah literasi digital sebab digitalisasi memilki dampak positif dan negatif. Dampak negatif inilah yang seyogyanya mampu diminimalisasi oleh pengurus PKK.

“Hari ini kita mencoba meningkatkan pemahaman. Saya berharap materi hari ini tidak terbatas pada 10 program PKK tapi secara luas. Literasi paling prinsip yang harus dipahami anggota PKK adalah 2 yaitu harus memahami literasi digital dan literasi psikologis. Pengaruh digitalisasi sudah meninggalkan norma kesantunan dalam budaya kita. Siapa penyaringnya? Ibu-ibu anggota PKK. Sedangkan literasi psikologis menjadi penting dalam sebuah hubungan untuk menjembatani berbagai perbedaan,” pungkasnya.

Usai sambutan, Andi Diah Masita selaku narasumber memaparkan materi pertama bertajuk Etika Kelompok. Pembahasan tentang etika menjadi penting sebab etika lah yang menjadi dasar dari norma berkehidupan. Tujuan dari pembahasan ini adalah membentuk sebuah kebiasaan yang baik sebagai gambaran kehidupan masyarakat berbudaya.

Pada akhir materi, Andi Diah membagi peserta dalam 5 kelompok. Masing-masing memiliki tugas untuk menunjuk ketua, sekretaris, dan seksi kesenian. Setelah itu kelompok menentukan nama kelompok dan membuat yel-yel yang mengandung unsur kebudayaan di Muna Barat. Para peserta antusias dan semakin bersemangat saat diminta untuk menampilkan yel-yel di hadapan seluruh peserta.

Narasumber menutup sesi pertama dengan kesimpulan singkat nan menggugah rasa, “Ternyata ketika kita menurunkan ego, satu karya akan dihasilkan. dari praktik kecil ini kita belajar untuk saling menghargai, menghormati, menunjuk, dan mempercayakan amanat kepada seseorang. Maka masing-masing harus menurunkan ego agar suatu hasil tercipta. Itulah etika berkelompok. Pintar menempatkan diri. Apa yang dikerjakan dari hati akan sampai ke hati.”

Adapun materi kedua yang disampaikan adalah tentang Literasi Dalam 10 Program PKK. Andi Diah Masita mengungkapkan bahwa literasi merupakan fondasi pemahaman yang akan menghasilkan solusi dan penyelesaian. Literasi dapat dimulai dari lingkungan terkecil dengan sasaran generasi penerus yang meliputi semua lini kehidupan sejak masa kanak-kanak hingga usia produktif. Subjek dari literasi adalah orang tua.

Penyiar TVRI tersebut menjelaskan bahwa literasi dan PKK memiliki keterkaitan tujuan dimana PKK bertujuan membentuk keluarga yang sejahtera sedangkan literasi bertujuan memperluas pengetahuan dan memperdalam pemahaman menuju kesejahteraan. Hal inilah yang membuat Tim Pengurus PKK harus memilki literasi yang kuat dalam menjalankan program-programnya.

Sebagai penutup sesi ke 2, narasumber meminta masing-masing Kelompok Kerja (Pokja) membentuk kelompok lalu mendiskusikan masalah-masalah pada bidangnya. Selanjutnya setiap Pokja diminta untuk menemukan solusi, membuat program, serta Rancangan Tindak Lanjut. Hasil dari pemaparan dan diskusi antar Pokja akan menjadi laporan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Muna Barat Rika Purwaningsih Darwin.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat kembali mencetak preastasi luar biasa dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat tahun anggaran 2024 dinyatakan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara. Preastasi ini tidak hanya mengukuhkan Muna Barat sebagai daerah dengan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, tetapi juga mencatatkan rekor gemilang,    meraih predikat opini WTP untuk ke-9 kali nya secara berturut-turut.

Opini WTP diserahkan secara langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Dadek Nandemar kepada Bupati Muna Barat Laode Darwin. Dalam kesempatan tersebut, Laode Darwin mengungkapkan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran pemerintah Muna Barat dalam mengelola keuangan daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, Opini WTP menandakan bahwa bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

“Di usia memasuki ke-11 tahun Kabupaten Muna Barat, kami telah meraih WTP kesembilan berturut-turut. Ini adalah buah kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel,” ujar Laode Darwin saat konferensi pers.

Bupati Muna Barat berjanji akan menindaklanjuti rekomendasi dari BPK RI dan terus berupaya memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. Laode Darwin berkomitmen menjadikan Muna Barat sebagai contoh tata kelola keuangan yang bersih dan beritegritas.

“Kami akan terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan, terutama menyikapi rekomendasi dari BPK RI. Tujuannya agar opini WTP ini dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Kami bertekad menjadikan Muna Barat sebagai contoh tata kelola keuangan yang bersih dan berintegritas. Ini adalah komitmen kami untuk rakyat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Opini WTP merupakan penilaian tertinggi dalam keuangan negara yang diberikan ketika laporan tersebut sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Keberhasilan mempertahankan opini WTP berdampak positif pada anggaran daerah sebab Kementerian Keuangan RI akan memberikan dana insentif kepada daerah tersebut.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional dilaksanakan pada tanggal 20 Mei setiap tahunnya. Pada peringatan ke-117, pemerintah Kabupaten Muna Barat menggelar upacara bendera di halaman Kantor Bupati pada Selasa (20/05/2025). Pelaksanaan kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Muna Barat Ali Basa. Upacara juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Muna Barat, Pimpinan Forkopimda, Kepala OPD, ASN, Organisasi Masyarakat dan undangan  lainnya.

Hari Kebangkitan Nasional ke-117 menggaungkan tema Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat. Tema tersebut dijabarkan dalam sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia  Meutya Viada Hafid yang dibacakan oleh Wakil Bupati Muna Barat.

Mengawali sambutannya,  Menkomdigi menyatakan bahwa tanggal 20 Mei tidak sekedar memperingati sebuah tanggal dalam kalender nasional tetapi membuka kembali halaman penting dalam lembar sejarah perjuangan bangsa. Halaman yang ditulis bukan dengan tinta biasa tetapi dengan kebangkitan kesadaran, semangat persatuan, dan keberanian menolak untuk terus terjajah.

“117 tahun yang lalu, di tengah keterbatasan dan tekanan kolonialisme, lahirlah sebuah kesadaran baru yang menyalakan api perubahan. Melalui pendirian Budi Utomo, bangsa ini mulai membangun keyakinan bahwa nasib tidak boleh selamanya digantungkan kepada kekuatan asing; bahwa kemajuan hanya mungkin dicapai bila kita bangkit berdiri di atas kekuatan kita sendiri.” ucapnya

Selanjutnya Menkomdigi mengungkapkan bahwa kebangkitan adalah ikhtiar yang harus terus dihidupkan.  Di zaman yang terus berkembang, ujian yang hadir jauh lebih kompleks seperti disrupsi teknologi, ketegangan geopolitik, krisis pangan global, dan ancaman terhadap kedaulatan digital.

“Kita hidup di zaman ketika batas-batas geografis semakin kabur, dan peradaban
bergerak dalam kecepatan yang tak lagi ditentukan oleh jarak, melainkan oleh
kemampuan untuk beradaptasi dan memimpin perubahan. Di tengah arus besar itu, Indonesia tidak berdiri terombang-ambing, tidak pula berdiri di tepi sebagai penonton.” lanjutnya

Meutya Hafid mengingatkan sejak awal, para pendiri bangsa telah meletakkan
prinsip yang menjadi jangkar kita dalam menghadapi dunia yakni politik luar negeri yang bebas dan aktif. Dalam arus globalisasi yang semakin kuat, kita bersyukur bahwa Indonesia terus melangkah dengan tenang, menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan kemandirian.

Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117, Menkomdigi berharap kehadiran kita di pentas global bukan sekadar untuk menyuarakan kepentingan nasional, tetapi juga untuk membawa gagasan dan solusi yang memberi manfaat bersama. Di tengah dunia yang terus menghadapi ketidakpastian, Indonesia tampil sebagai mitra dialog yang mampu menjembatani kepentingan.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengundang pimpinan provinsi/kabupaten/kota untuk mengikuti Rapat Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025. Sosialisasi dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (19/5/2025).  Jajaran pemerintah Kabupaten Muna Barat yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Sekretaris Daerah LM Husein Tali, Asisten II Muhammad Naazirun, dan sejumlah Kepala Bagian Setda Muna Barat.

Materi disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Dalam paparannya, Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa anggaran yang akan mengalir ke Koperasi Desa sebesar Rp.250 Triliun. Pembangunan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan. Hal ini sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33 yang berbunyi perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Bidang Pangan juga menjelaskan tentang kehadiran Koperasi Desa Merah Putih yang akan menjawab keresahan masyarakat desa. Koperasi ini akan memangkas rantai pasok yang panjang menjadi lebih efisien. Koperasi juga akan menyerap tenaga kerja di desa melalui pengembangan usaha dan keterampilan lokal. Lembaga ini juga menawarkan mekanisme simpan pinjam berbunga rendah dengan sistem transparan.

Selanjutnya, Zulkifli Hasan menjabarkan tugas Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 9 Tahun 2025. Terdapat 5 tugas utama yang harus dijalankan oleh satuan tugas yakni :

• Merumuskan kebijakan/regulasi dengan Kementerian?Lembaga dan Pemerintah Daerah.
• Memastikan terbentuknya 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
• Mengoordinasikan pemetaan potensi desa/kelurahan untuk percepatan pembentukan koperasi.
• Memberikan pendampingan dari aspek kelembagaan, usaha, dan penguatan SDM
• Memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan yang menjadi kendala.

Adapun skema pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diawali dengan pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus)yang paling lambat dilaksanakan Tanggal 31 Mei 2025. Langkah selanjutnya adalah pengurusan pengesahan akta oleh notaris yang kemudian pengesahan koperasi oleh Kementerian Hukum. Target capaian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berbadan hukum paling lambat Tanggal 30 Juni 2025.

Kesimpulan dari rapat tersebut pembentukan Satgas harus segera dilaksanakan dimana Koordinator untuk Wilayah Sulawesi yang termasuk dalam Wilayah III adalah Wakil Menteri Desa PDT.  Salah satu tugas dari Satgas Percepatan adalah mengoordinasikan pengembangan rencana bisnis kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam bentuk kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, pergudangan (cold storage), dan logistik desa/kelurahan dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan dalam rangka ekonomi yang berkelanjutan.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Ketua Tim Pembinaan (TP) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Provinsi Sulawesi Tenggara, Arinta Andi Sumangerukka, melakukan kunjungan kerja ke tiga Posyandu di Kabupaten Muna Barat pada Minggu (18/5/2025). Adapun tiga lokasi yang dikunjungi adalah Posyandu Wanse di Kecamatan Kusambi, Posyandu Enggal Waras di Desa Sukadamai, dan Posyandu Abtakum di Desa Wamelai.

Dalam kunjungan tersebut, Arinta didampingi oleh Wakil Ketua TP Posyandu, Ratna Lada Hugua, serta jajaran tim pembina provinsi. Hadir dalam kegiatan ini Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat, Ketua TP PKK sekaligus Ketua TP Posyandu Muna Barat, unsur Forkopimda, staf ahli, pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa, serta masyarakat setempat.

Agenda pertama dimulai dengan peninjauan Posyandu Wanse, kemudian Posyandu Enggal waras dan terakhir di Posyandu Abtakum, diikuti dialog terbuka bersama kader Posyandu. Arinta menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan dan memperkuat kapasitas Posyandu di kabupaten, agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Arinta menjelaskan bahwa dahulu Posyandu hanya dikenal sebagai bagian dari Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang fokus pada ibu hamil dan balita. Namun, dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024, Posyandu mengalami transformasi menjadi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang tidak hanya melayani bidang kesehatan, tetapi juga melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan.

“Transformasi ini mengharuskan kita semua, baik pemerintah pusat, daerah, desa, dan seluruh pembina Posyandu untuk bersama-sama memperkuat peran Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat,” jelas Arinta.

Ia juga menyoroti enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang kini menjadi fokus utama Posyandu, yaitu: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibum), dan sosial.

Arinta memberikan catatan positif bahwa seluruh Posyandu yang dikunjunginya sudah memiliki layanan PAUD dan para kader telah memahami regulasi baru, hal yang menurutnya sangat di luar ekspektasi.

“Ini luar biasa. Saya sangat terkesan karena semua Posyandu sudah memiliki PAUD dan seluruh kader sudah memahami arah transformasi Posyandu sesuai regulasi terbaru. Ini menunjukkan kesiapan daerah untuk maju bersama,” ujarnya.

Salah satu kader Posyandu Wanse dalam sesi tanya jawab menanyakan prosedur pengajuan proposal untuk perluasan bangunan Posyandu. Menanggapi hal tersebut, Arinta menjelaskan bahwa pengajuan proposal dapat diajukan terlebih dahulu ke pemerintah kabupaten dan selanjutnya diteruskan ke pemerintah provinsi.

“Posyandu kini menjadi mitra OPD. Maka dari itu, proposal bisa disesuaikan dengan program OPD yang relevan. Bila OPD memiliki anggaran, maka sangat dimungkinkan untuk disalurkan ke Posyandu yang membutuhkan,” ujarnya.

Arinta juga menekankan beberapa poin penting dalam penguatan kelembagaan Posyandu, yakni:

1. Tim Pembina Posyandu secara intensif melakukan pembinaan dan pendampingan kader dalam merancang program yang menjawab kebutuhan riil masyarakat.

2. Dinas PMD dan OPD mitra Posyandu diminta untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi pelayanan 6 SPM.

3. Penguatan fungsi Posyandu sebagai pusat layanan terpadu agar program-program pemerintah tepat sasaran.

4. Sosialisasi Permendagri terbaru tentang Posyandu.

5. Sinkronisasi program Posyandu dengan penganggaran dan dukungan lintas sektor.

6. Pemberian penghargaan kepada kader dan tim pembina yang aktif dan berdampak di tingkat desa hingga kabupaten.

Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, dalam sambutannya menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Kabupaten Muna Barat untuk berkolaborasi bersama TP PKK, khususnya dalam pelaksanaan program-program strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Kami mendukung penuh gerakan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui Posyandu. Pemerintah daerah siap bekerja sama dengan ibu-ibu PKK untuk mewujudkan pelayanan yang merata, berkualitas, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ucap Bupati.

Ia menambahkan bahwa penguatan kelembagaan Posyandu dan keterlibatan aktif masyarakat desa dalam layanan sosial dan kesehatan merupakan bagian penting dari perwujudan visi Liwu Mokesa.

Sebagai bentuk komitmen nyata, TP PKK memberikan bantuan dana kepada tiga Posyandu yang dikunjungi, sebagai bagian dari dukungan terhadap transformasi kelembagaan dan penguatan layanan di tingkat desa. Selain itu, rombongan juga melakukan kunjungan ke tiga puskesmas dan memberikan bantuan berupa alat kesehatan, alat peraga edukatif, serta pembangunan jamban sehat.

Pada setiap kunjungan ke Posyandu, Ketua TP Posyandu Provinsi Sulawesi Tenggara menyerahkan bantuan secara simbolis berupa satu set alat permainan edukatif, timbangan bayi digital, timbangan dewasa IMT, tensimeter digital, termometer, doppler janin, pengukur lingkar perut, pengukur LILA, serta dana pembangunan jamban sehat. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk dukungan nyata untuk memperkuat sarana dan prasarana pelayanan Posyandu agar semakin siap dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat layanan terpadu berbasis masyarakat.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Muna Barat Rika Purwaningsih Darwin secara resmi dikukuhkan oleh Bupati Muna Barat Laode Darwin, Jumat (16/5/2025). Agenda pengukuhan yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati dihadiri oleh Wakil Bupati Muna Barat, Sekretaris Daerah, Jajaran Forkopimda, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Camat, Lurah se-Kabupaten Muna Barat.

Dalam kegiatan tersebut, La Ode Darwin juga melantik Pengurus PKK Kabupaten Muna Barat masa bakti 2025-2030. Pelantikan dan susunan pengurus tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Muna Barat Nomor 100.3.3.2/215/2025.

Buapti Muna Barat mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus TP PKK yang telah dilantik. Laode Darwin berharap agar seluruh pengurus menjalankan amanah dengan penuh tanggungjawab, semangat pengabdian dan keikhlasan dalam membangun masyarakat, rumah tangga, serta pelestarian lingkungan hidup. Dewan Pembina PKK Muna Barat ini juga  menitip pesan agar pengurus yang baru mampu berinovasi, berkolaborasi, serta bersinergi dengan OPD dan elemen masyarakat.

“Saya berharap kepengurusan yang baru ini mampu menghadirkan inovasi, semangat kolaborasi, serta memperkuat sinergi dengan OPD dan elemen masyarakat.” ujar Laode Darwin dalam sambutannya.

Bupati Muna Barat menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendukung dan mefasilitasi program strategis PKK baik dalam hal anggaran, pelatihan, maupun perluasan jaringan kemitraan. Laode Darwin mengajak segenap pengurus PKK untuk menjadikan momen pelantikan sebagai tonggak awal kerja-kerja produktif dan adaptif terhadap perkembangan zaman dengan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur Bumi Laworo.

“Mari kita jadikan momentum pelantikan ini sebagai langkah awal untuk menata kerja nyata, membangun kolaborasi yang produktif, dan mendorong lahirnya gerakan PKK yang adaptif terhadap perubahan zaman namun tetap berakar pada nilai-nilai luhur masyarakat kita.” lanjutnya

Pada akhir sambutannya, Laode Darwin menghaturkan terima kasih kepada segenap panitia yang telah bekerja maksimal demi suksesnya acara pengukuhan dan pelantikan TP PKK Muna Barat masa bakti 2025-2030. Bupati berharap apa yang dilaksanakan menjadi bagian dari ikhtiar menuju Muna Barat yang lebih berdaya, bermartabat, dan semakin membanggakan.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bupati Muna Barat, Ketua TP PKK Rika Purwaningsih Darwin juga menghimbau kepada segenap pengurus PKK yang telah dilantik untuk memperkuat peran PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan. Rika Purwaningsih mengingatkan bahwa kemakmuran suatu daerah dimulai dari elemen terkecil dalam masyarakat yakni keluarga.

“Saya berharap tim Pengerak PKK yang baru saja dilantik dapat menjalin komunikasi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat demi mensukseskan program pemerintah Kabupaten Muna Barat khususnya dalam mewujudkan Liwu Mokesa.” ungkap Ketua TP PKK dalam sambutannya.

Alumni Universitas Haluoleo ini berharap agar PKK dapat dijadikan mitra dalam berbagai kegiatan yang dilaksnakan oleh pemerintah daerah. Rika Purwaningsih menyitir filosofi sapu lidi yang mana jika hanya satu batang yang bekerja tidak akan memberikan hasil maksimal. Namun jika terdiri dari banyak batang yang disatukan maka akan memberikan dampak signifikan.

“Bapak bupati agar kami PKK bisa diikutsertakan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Jangan hanya karena kami sebuah organisasi yang sebagian besar beranggotakan ibu-ibu atau perempuan sehingga kami dianggap sebelah mata. Tanpa PKK daerah juga tidak bisa berkembang.” pungkasnya.