Berita

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Rangkaian Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 yang berlangsung di Plenary Hall Convention Center Sempaja, Gelora Kadrie Oening, Samarinda, Kalimantan Timur, juga dirangkaikan dengan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK Tahun 2025. Kegiatan strategis ini menjadi forum tertinggi untuk menyelaraskan arah kebijakan dan program Gerakan PKK dengan dinamika pembangunan nasional.

Rakernas X dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Pelindung TP-PKK Pusat, Selvi Ananda Gibran, Ketua Umum TP-PKK, Tri Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, serta Ketua dan Pengurus TP-PKK dari seluruh Indonesia, termasuk Ketua TP-PKK Kabupaten Muna Barat, Ny. Rhika Purwaningsih Darwin bersama jajaran.

Dalam sesi penutupan, Staf Ahli Bidang Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga TP-PKK Pusat, Yane Bima Arya, membacakan hasil rumusan akhir Rakernas yang telah disusun secara kolektif oleh TP-PKK Pusat dan perwakilan dari seluruh provinsi. Dokumen tersebut akan menjadi panduan pelaksanaan Gerakan PKK periode 2025–2029, yang disusun dengan mengacu pada kebutuhan aktual masyarakat serta selaras dengan arah pembangunan nasional.

TP-PKK menegaskan komitmennya dalam mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI, melalui penguatan program yang berfokus pada pemberdayaan keluarga dan pencapaian kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Gerakan PKK selama lima tahun ke depan akan berfokus pada pencapaian visi besar:
“Terwujudnya keluarga berdaya dan sejahtera untuk mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045.”

Visi tersebut akan dijabarkan ke dalam misi strategis dan program unggulan yang bersifat lintas sektor dan menjangkau seluruh jenjang kelembagaan PKK, mulai dari pusat hingga desa. Sebagai pijakan pelaksanaan, Rakernas X menetapkan tiga dokumen utama:

1. Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2025–2029

2. Strategi Gerakan PKK

3. Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan PKK

Ketiga dokumen ini diusulkan untuk disahkan oleh Ketua Umum TP-PKK dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pembina TP-PKK Pusat. Selain menjadi pedoman kelembagaan, dokumen ini juga akan dijadikan rujukan resmi dalam integrasi program PKK ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan desa.

Rakernas X PKK 2025 juga menghasilkan sejumlah rekomendasi penguatan struktur organisasi, termasuk usulan revisi terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020. Beberapa poin utama dalam usulan revisi tersebut mencakup:

• Penyesuaian masa jabatan Ketua TP-PKK Desa agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

• Penambahan unsur Wakil Ketua dan Sekretaris dalam struktur TP-PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota

• Integrasi Kelompok Dasawisma ke dalam struktur kelembagaan resmi sebagai upaya memperkuat peran masyarakat di tingkat paling bawah

Rakernas juga menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan program, baik dengan pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, lembaga pendidikan, media, hingga organisasi kemasyarakatan. Strategi tahunan akan terus dikembangkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi jangka panjang.

Dalam tanggapannya, Ketua TP-PKK Kabupaten Muna Barat, Rhika Purwaningsih Darwin, menyampaikan bahwa semangat kolaborasi multipihak sebagaimana ditekankan dalam Rakernas X telah terlebih dahulu diinisiasi oleh pihaknya.

“Sebelum penekanan ini muncul di Rakernas, kami di TP-PKK Muna Barat sudah lebih dahulu membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Di antaranya dengan Ikatan Guru Indonesia (IGI) dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan keluarga, serta dengan Ikatan Mubaligh Muna Barat untuk penguatan nilai spiritual dan ketahanan keluarga,” ungkap Rhika.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi tersebut menjadi pendekatan penting untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas dan menyentuh kebutuhan yang spesifik di tingkat lokal.

“Kami percaya bahwa kemajuan PKK tidak bisa berjalan sendiri. Melibatkan banyak pihak adalah kunci agar program-program kami tidak hanya hadir di atas kertas, tapi benar-benar memberi dampak positif di tengah masyarakat,” lanjutnya.

Dengan ditetapkannya hasil Rakernas X ini, TP-PKK di semua tingkatan diharapkan dapat segera melakukan penyesuaian program, memperkuat sinergi lintas sektor, dan memastikan bahwa seluruh kegiatan PKK menjawab tantangan nyata dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 digelar meriah pada Selasa, 8 Juli 2025 di Plenary Hall Convention Center Sempaja,  Samarinda, Kalimantan Timur. Kegiatan nasional tahunan ini menjadi momen penting dalam menguatkan peran keluarga sebagai pilar utama pembangunan bangsa.

Acara secara resmi dibuka oleh Pelindung TP-PKK Pusat, Selvi Ananda Gibran, yang hadir didampingi oleh Ketua Umum TP-PKK Tri Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta Ketua dan Pengurus TP-PKK dari seluruh daerah di Indonesia, termasuk Ketua TP-PKK Kabupaten Muna Barat, Rhika Purwaningsih Darwin, bersama jajaran pengurusnya.

Kehadiran Selvi Ananda Gibran menjadi magnet utama dalam perhelatan ini. Dalam sambutannya, Selvi menegaskan bahwa HKG PKK bukan hanya ajang seremonial, namun wujud nyata dari kekuatan perempuan dalam membangun negeri.

“HKG bukan hanya seremonial, tapi bukti nyata kekuatan perempuan dalam membangun negeri,” ujar Selvi.
Ia juga menyoroti kiprah para kader PKK yang telah bekerja keras mendampingi masyarakat, mulai dari isu kesehatan, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga penurunan angka stunting yang berhasil ditekan hingga 19,8 persen pada tahun 2024.

Selvi juga memberikan apresiasi khusus kepada para kader yang datang dari berbagai pelosok tanah air, termasuk daerah-daerah terpencil.

“Mereka menempuh perjalanan darat dan laut berjam-jam, namun semangatnya tidak pernah surut. Kader PKK adalah pahlawan tanpa pamrih,” katanya dengan penuh penghargaan.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menegaskan bahwa PKK adalah mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional.

“PKK bukan sekadar organisasi kemasyarakatan, tetapi mitra penting pemerintah dalam mengatasi isu-isu utama masyarakat seperti stunting, kemiskinan, hingga transformasi digital,” ujar Ribka.
Ia menekankan perlunya penguatan program-program seperti literasi keluarga, edukasi kesehatan, keterampilan teknologi, serta inklusi sosial dan kesetaraan gender.

Ketua Umum TP-PKK, Tri Tito Karnavian, turut menyampaikan bahwa kader PKK harus menjadi garda terdepan dalam membina usaha rumah tangga. Menurutnya, pelaku usaha skala rumah tangga memiliki potensi besar yang perlu terus didampingi agar mampu naik kelas dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

“Kami terus mendorong TP-PKK di seluruh daerah untuk fokus pada pembinaan UMKM dan usaha rumah tangga. Ini adalah fondasi ekonomi keluarga sekaligus bangsa,” tegas Tri Tito.

Kegiatan HKG ke-53 ini juga diramaikan oleh pameran UMKM dari seluruh daerah, yang menampilkan beragam produk unggulan lokal. Stand dari berbagai provinsi menyajikan makanan khas, kerajinan tangan, produk herbal, dan busana etnik yang menggambarkan kekayaan budaya nusantara.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua TP-PKK Kabupaten Muna Barat, Ny. Rhika Purwaningsih Darwin, menyatakan dukungannya terhadap gerakan pemberdayaan ekonomi keluarga yang diusung dalam peringatan HKG ini.

“Kami di Muna Barat terus berupaya agar para pelaku usaha perempuan, khususnya yang berasal dari rumah tangga, mendapat pendampingan dan akses pemasaran yang lebih luas. Semangat dari HKG ke-53 ini akan kami bawa pulang untuk memperkuat gerakan di daerah,” ujar Rhika.

Acara puncak ditandai dengan pemotongan tumpeng, penyerahan penghargaan Adhi Bakti Utama kepada kader berprestasi, serta suguhan budaya berupa tari kolosal khas Kalimantan Timur dan fashion show wastra daerah bertema “Kerlap Puja Semesta” yang memukau para tamu undangan.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Komando Distrik Militer (Kodim) 1416 Muna menggelar acara pisah sambut Komandan Kodim dari Letkol Inf Gilles R.B Hogendorp kepada Letkol Inf Salman Habibu. Acara tersebut berlangsung di Aula Gedung Galampano Kantolalo Raha pada Senin (7/1/2025). Acara pisah sambut ini digelar usai serah terima jabatan yang dilaksanakan oleh Komando Resor Militer (Korem) 143/Halu Oleo di Aula Tamalaki Makorem 143/HO sepekan sebelumnya.

Letkol Inf Salman Habibu yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Divisi Teritorial 3 Kostrad Makassar resmi menggantikan Letkol Inf Gilles R.B Hogendorp yang telah menjabat sebagai Komandan Kodim 1416 Muna sejak tahun 2022. Letkol Inf Gilles kini mendapatkan tugas baru sebagai Kepala Bagian Cyber dan Sandi di Kodam XIV Hasanuddin. Dalam acara pisah sambut tersebut, Letkol Inf Gilles R.B Hogendorp mengucapkan selamat datang kepada Letkol Inf Salman Habibu di Pulau Muna. Ia juga menceritakan perjalanan karirnya selama bertugas di Pulau Muna, yang telah berlangsung selama hampir tiga tahun.

“Perjalanan karir saya di Pulau Muna, dimulai pada 30 Juni 2022, dan hari ini saya dilepas dengan penuh kehangatan. Tugas saya di sini akan berakhir pada 30 Juni 2025, sesuai dengan masa jabatan yang telah ditentukan. Selama waktu tersebut, saya banyak belajar dan mendapatkan dukungan luar biasa dari seluruh elemen masyarakat di Muna dan Muna Barat,” ujar Letkol Inf Gilles dengan penuh rasa haru.

Alumni Akmil tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Muna dan Muna Barat atas sambutan hangat yang diberikan selama masa tugasnya, serta kepada pemerintah daerah yang telah bekerja sama dengan baik dalam mendukung pembangunan di wilayah ini.

“Kepada Pemerintah Kabupaten Muna dan Muna Barat, saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan. Kami sangat menghargai kerja sama yang telah terjalin, baik dalam mendukung pembangunan material maupun non-material. Kolaborasi kita sangat berarti dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Pulau Muna,” tambahnya.

Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, yang hadir dalam acara tersebut, juga memberikan sambutan hangat dan apresiasi terhadap kepemimpinan Letkol Inf Gilles R.B Hogendorp. Bupati La Ode Darwin menyampaikan rasa terima kasih kepada Letkol Inf Gilles R.B Hogendorp atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendukung pembangunan di Muna Barat.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Letkol Inf Gilles atas segala pengabdian dan kerja kerasnya dalam mendukung pemerintah daerah. Sinergi antara TNI dan pemerintah daerah sangat penting dalam mempercepat pembangunan dan menjaga stabilitas keamanan. Semoga pengganti beliau, Letkol Inf Salman Habibu, dapat melanjutkan tugas ini dengan baik dan tetap menjaga kolaborasi yang telah terbina,” ujar Bupati La Ode Darwin.

Tak ketinggalan, Bupati Muna, Bahrun Labuta, juga menyampaikan sambutan yang penuh penghargaan. Ia mengungkapkan rasa bangga atas kerjasama yang telah terjalin antara Kodim 1416 Muna dan pemerintah daerah, serta berharap hubungan tersebut terus berkembang demi kemajuan wilayah Muna dan Muna Barat.

“Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Letkol Inf Salman Habibu. Semoga kehadiran beliau membawa energi baru dan semangat yang lebih besar untuk kemajuan daerah ini,” kata Bupati Muna, Bahrun Labuta.

Letkol Inf Salman Habibu dalam sambutannya juga mengungkapkan harapannya agar mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait dalam menjalankan tugas barunya. “Saya mohon bantuan dan dukungannya kepada semua pihak, baik pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat, agar kita dapat bersama-sama menjaga keamanan dan mendukung pembangunan di wilayah ini. Tanpa dukungan kalian, tugas kami sebagai pengabdi bangsa akan lebih berat,” ujar Letkol Inf Salman.

Dengan acara ini, diharapkan dapat terus terjalin kerjasama yang solid antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Muna dan Muna Barat.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Hari lahir Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diperingati setiap tanggal 1 Juli. Peringatan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946. HUT Bhayangkara ke-79 mengusung tema “Polri Untuk Masyarakat”.  Logo HUT Bhayangkara 2025 didominasi oleh warna merah dan putih yang melambangkan nasionalisme dan keberanian.

Polres Muna yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat memperingati HUT Bhayangkara ke-79 di Lapangan Wamelai, Kecamatan Lawa. Bertindak sebagai Inspektur upacara, Bupati Muna Barat La Ode Darwin memimpin jalannya upacara dengan khidmat. Turut hadir dalam upacara tersebut Bupati Muna, Wakil Bupati Muna dan Muna Barat, Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, staf ahli, kepala OPD, serta seluruh personel Polri dari jajaran Polres Muna.

Dalam pelaksanaan upacara, personil Polri mengucapkan Tribrata yakni 3 sumpah yang menjadi kompas dalam menjalankan tugas sebagai anggota Bhayangkara. Upacara juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada terhadap anggota Polres Muna berprestasi, satpam terbaik, serta masyarakat yang membantu tugas Polri. Selanjutnya, lantunan Andhika Bhayangkari dan hymne Polri mengalun di Lapangan Wamelai Kecamatan Lawa.

Sambutan Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol. Dwi Irianto  dibacakan oleh Bupati Muna Barat Laode Darwin selaku komandan upacara. Laode Darwin menyatakan bahwa tema ‘Polri Untuk Masyarakat’ bukan sekedar slogan semata tetapi hendaknya menjadi panduan moral dan operasional dalam mengemban tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. 

Laode Darwin mengungkapkkan bahwa kondsi Kamtibmas di wilayah Sulawesi Tenggara secara umum relatif kondusif. Namun, peningkatan investasi di sektor industri dan pertambangan, serta dinamika sosial yang tinggi menjadi tantangan tersendiri yang harus dikelola secara bijaksana dan responsif.

Bupati Muna Barat menghimbau agar pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, TNI, stakeholder terkait dan seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dan berkolaborasi menghadapi berbagai tantangan keamanan sebab anggota Polri tidak dapat bekerja sendiri. Semangat gotong royong dan kolaborasi harsu terus dipelihara dalam setiap lini tugas dan pelayanan.

Laode Darwin menyampaikan pesan Kapolda Sulawesi Tenggara agar diusia ke-79 ini, anggota Polri terus berbenah dan menigkatkan profesionalisme. Setiap anggota Polri dari tingkat Polda hingga Babinkamtibmas harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, merespon cepat keluhan masyarakat, serta bersikap adil dalam setiap proses penegakan hukum.

Usai upacara, acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada Forkopimda Muna dan Muna Barat. Penghargaan diterima oleh Bupati Muna, Bupati Muna Barat, Ketua DPRD Muna dan Muna Barat, Dandim 1416 Muna, Kepala Kejaksaan Negeri Muna, Ketua Pengadilan Negeri Raha, Ketua Pengadilan Agama Raha, serta Kepala BNNK Muna.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Usai memimpin apel gabungan lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat pada Senin pagi 30 Juni 2025, Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, langsung melakukan kunjungan lapangan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muna Barat. Kunjungan ini dilaksanakan sebagai respons cepat atas insiden yang sempat viral beberapa hari terakhir terkait pelayanan RSUD dan bertujuan menyerap langsung masukan dari tenaga kesehatan serta mencari solusi terbaik terhadap permasalahan yang ada.

Pertemuan yang berlangsung di salah satu ruang terbuka di lingkungan RSUD tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Muna Barat, Alibasa,  Sekretaris Daerah LM Husein Tali, Kepala Dinas Kesehatan La Ode Mahajaya, Direktur RSUD Dr. Syahril Fitrah, Inspektur Daerah Agustamin Sudjono, serta jajaran dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya dan beberapa pejabat terkait.

Direktur RSUD Muna Barat, Dr. Syahril Fitrah dalam laporannya menyampaikan bahwa insiden yang terjadi telah ditindaklanjuti dengan investigasi internal oleh Inspektorat Kabupaten Muna Barat. Ia menegaskan tidak ada niat sedikit pun dari pihak tenaga kesehatan untuk menelantarkan pasien. “Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami terus berupaya memperbaiki pelayanan. Kejadian ini menjadi pelajaran besar bagi kami agar tidak terulang lagi,” ujarnya.

Ia juga memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi RSUD saat ini, seperti minimnya personel keamanan dan keterbatasan infrastruktur. Namun demikian, proses pembangunan gedung RSUD baru tetap berjalan. “Insya Allah pada Agustus mendatang proses lelang dimulai. Tim dari Kementerian Kesehatan sudah meninjau lahan untuk menentukan apakah akan menggunakan fondasi biasa atau tiang pancang. Pembangunan dilakukan secara multiyears selama dua tahun,” jelas Dr. Syahril.

Dalam sambutannya, Bupati La Ode Darwin mengawali dengan menjelaskan bahwa ia memperoleh informasi langsung dari keluarga pasien dan turut melihat video kejadian yang beredar luas. “Selama empat bulan terakhir, nama Muna Barat banyak mendapat perhatian positif bahkan sampai ke tingkat nasional. Tapi hanya dengan satu kejadian, semuanya bisa terganggu. sumsi publik kemudian terbentuk seolah-olah RSUD kita lebih berorientasi pada aspek administratif  daripada kebutuhan pelayanan masyarakat. Saya sebagai Bupati sangat terpukul,” ungkapnya dengan nada tegas namun reflektif.

Bupati menegaskan bahwa dirinya tidak menyalahkan tenaga kesehatan, namun ia prihatin atas dampak psikologis yang dialami nakes akibat insiden kekerasan yang terjadi. Ia menekankan perlunya komunikasi dan kepekaan dalam kondisi darurat. “Saya mengakui terjadi miskomunikasi, baik soal informasi ke keluarga pasien maupun kondisi di lapangan. Maka ke depan, jika pasien mendesak ingin dirujuk sementara sistem belum menyetujui, rumah sakit bisa membuat surat pernyataan dari keluarga bahwa mereka paham dan tidak akan menuntut. Format ini harus segera disiapkan,” jelasnya.

Terkait perlindungan terhadap tenaga medis, Bupati menyampaikan bahwa tindakan kekerasan tidak bisa ditoleransi. Untuk itu, pihaknya akan menempatkan personel Satpol PP di RSUD sebagai upaya antisipasi. “Kita tidak ingin pelayanan publik terkesan otoriter, tapi kekerasan terhadap petugas adalah hal serius. Kita harus punya langkah taktis,” imbuhnya.

Wakil Bupati Muna Barat, Alibasa, dalam sambutannya mengajak seluruh elemen RSUD agar menjadikan peristiwa ini sebagai evaluasi bersama. Ia mengingatkan bahwa pelayanan kesehatan menyangkut nyawa dan emosi masyarakat, sehingga kepekaan dan kecepatan respons menjadi sangat penting. “Kita semua harus introspeksi. Yang kurang kita perbaiki, yang sudah baik kita tingkatkan. Tetap semangat dan jaga kekompakan,” tuturnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi terbuka. Tiga perwakilan tenaga kesehatan menyampaikan keluhannya, yakni Taslim (perawat poli) yang mengeluhkan kurangnya pemahaman masyarakat soal prosedur BPJS, seorang perawat rujukan yang selama ini biaya operasionalnya ditanggung keluarga pasien, dan Dr. Juan, dokter spesialis bedah yang menyampaikan bahwa ia bersama rekan-rekannya tetap melayani pasien meski di luar jam piket demi keselamatan bahkan apa yang mereka berikan bersama tim seluruh RSUD sudah overload untuk Rumah Sakit Tipe D.

Menanggapi hal tersebut, Bupati menginstruksikan beberapa langkah strategis. Pertama, akan diupayakan kehadiran petugas BPJS yang standby di RSUD guna memberikan informasi dan layanan kepada pasien. Kedua, akan disusun mekanisme pemberian SPPD khusus bagi perawat yang menangani rujukan, terpisah dari pejabat. Ketiga, Bupati mengapresiasi tinggi dedikasi para dokter spesialis yang tetap melayani pasien di luar jam kerja. “Apa yang dilakukan dokter di sini, saya tahu, bahkan mungkin tidak dilakukan di tempat lain. Saya sangat menghargai itu. Maka kejadian kemarin sangat tidak wajar, mengingat pengabdian yang selama ini diberikan,” ujarnya.

Pertemuan ditutup oleh Direktur RSUD Muna Barat yang menyampaikan bahwa insiden beberapa hari lalu tidak menyurutkan kepercayaan publik. “Buktinya pada tanggal 25 kemarin, RSUD tetap melayani rujukan dari Kabupaten Muna dan Buton Tengah. Kami bahkan melakukan operasi hingga pukul tiga dini hari. Kami akan terus berbenah dan menjaga amanah pelayanan kepada masyarakat,” tutup Dr. Syahril.

 KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat menggelar apel gabungan yang dipimpin langsung oleh Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, didampingi oleh Wakil Bupati, Drs. Alibasa, M.Si., pada Senin pagi 30 Juni 2025 di halaman kantor bupati. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk menyampaikan sejumlah arahan strategis sekaligus memperkuat sinergi antarpimpinan daerah dan aparatur sipil negara menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Muna Barat yang ke-11. Apel gabungan diikuti oleh OPD beserta jajaran serta Kades dan perangkat Desa.

Dalam amanatnya, Bupati menyampaikan bahwa kebersamaan dirinya bersama Wakil Bupati dalam berbagai momen apel menunjukkan kekompakan dan keharmonisan unsur pimpinan di Muna Barat. Ia menyebut bahwa kekompakan pimpinan menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan menyatukan arah kebijakan. “Kami ingin menunjukkan bahwa tidak ada sekat antara pimpinan. Kami solid, dan kami ingin birokrasi juga bekerja dalam satu semangat yang sama,” ujarnya.

Terkait HUT Muna Barat yang jatuh pada 23 Juli mendatang, Bupati mengungkapkan bahwa peringatan tahun ini akan dipusatkan di salah satu desa, antara Desa Mekar Jaya atau Sukadamai, yang penentuannya masih menunggu finalisasi. Menurutnya, usia ke-11 merupakan fase pertumbuhan yang penting bagi kabupaten muda seperti Muna Barat. “Kita ingin Muna Barat di usia sebelas tahun ini tumbuh sehat, bukan tumbuh stunting. Semoga memasuki usia dua belas, daerah kita makin maju dan berkembang,” ungkapnya.

Untuk memeriahkan perayaan HUT, akan digelar sejumlah kegiatan seperti lomba kebersihan antar-desa dan antar-OPD, serta lomba jalan santai. Menariknya, hadiah untuk lomba kebersihan kantor berasal langsung dari dana pribadi Bupati. “Ini bentuk dukungan saya pribadi untuk mendorong semangat bersih dan tertib sebagai bagian dari budaya kerja kita,” tambahnya.

Bupati juga menanggapi situasi yang sempat menjadi perhatian publik beberapa hari lalu, terkait insiden pelayanan kesehatan yang viral secara nasional. Ia menegaskan pentingnya keseimbangan antara prosedur administrasi dan kepekaan dalam menghadapi kondisi darurat pasien. “Saya tidak menyalahkan rumah sakit, juga tidak menyalahkan keluarga pasien. Tapi saya tersinggung dengan tindakan kekerasan. Jika ada kasus serupa, kita harus lebih peka. Buatkan rujukan darurat apabila ada keluarga pasien yang terburu-buru meminta rujukan disertai surat pernyataan tidak menuntut apabila nantinya ditolak oleh Rumah Sakit tujuan.  Ia menegaskan bahwa kebijakan ini berlaku bagi seluruh layanan publik, tidak hanya di rumah sakit.

Di bidang pembangunan, Bupati menjelaskan bahwa pinjaman daerah yang awalnya direncanakan sebesar Rp180 miliar, kemudian turun menjadi Rp150 miliar dan terakhir hanya disetujui Rp50 miliar, akhirnya diputuskan untuk ditunda karena ketidakmampuan daerah dalam melakukan cicilan tahun depan. “Situasi fiskal belum memungkinkan. Maka, pembangunan kantor bupati dan beberapa OPD harus ditunda sambil kita perbaiki kondisi keuangan daerah,” jelasnya.

Ia juga menanggapi pertanyaan publik mengenai intensitas kunjungannya ke Jakarta dalam beberapa waktu terakhir. Bupati menyatakan bahwa kunjungan tersebut adalah bagian dari upaya serius untuk memperjuangkan stabilitas fiskal Muna Barat melalui jalur pemerintah pusat. “Saya ke Jakarta bukan untuk jalan-jalan. Saya sedang memperjuangkan keuangan daerah agar kita tidak perlu memotong TPP. Mohon doa dan dukungan agar ikhtiar ini membuahkan hasil terbaik,” katanya.

Menutup amanatnya, Bupati meminta kepada seluruh pemerintah desa untuk mulai mengidentifikasi lahan tidur di wilayah masing-masing agar ke depan dapat diolah secara produktif demi mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Lahan-lahan yang tidak terpakai harus mulai kita manfaatkan. Jangan biarkan aset kita tidur. Ini tanggung jawab bersama,” pungkasnya.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat provinsi. Dalam acara resmi yang diselenggarakan di Aula Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Tenggara pada Kamis, 26 Juni 2025, Muna Barat menerima penghargaan sebagai daerah dengan capaian tertinggi dalam tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan penyelesaian kerugian daerah Semester I Tahun 2025.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Dadek Nandemar, kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat, Drs. LM Husein Tali, M.Si., yang mewakili Bupati Muna Barat. Berdasarkan data resmi BPK, Muna Barat mencatat persentase tindak lanjut rekomendasi sebesar 91,47%, tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Sultra menyampaikan apresiasi tinggi terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara cepat, tepat, dan akuntabel. “Muna Barat telah menunjukkan kesungguhan luar biasa dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi pemeriksaan kami. Ini menunjukkan integritas tata kelola keuangan daerah yang patut menjadi contoh bagi daerah lain,” ujar Dadek.

Sekretaris Daerah Muna Barat, LM. Husein Tali, dalam keterangannya usai menerima penghargaan, menyampaikan bahwa prestasi ini adalah hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya Inspektorat, OPD teknis, serta dukungan penuh Bupati Muna Barat. “Alhamdulillah, ini adalah buah dari konsistensi kami dalam memperkuat sistem pengawasan internal, membangun budaya kerja yang responsif terhadap hasil audit, dan menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ucap Sekda Husein Tali.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa Pemkab Muna Barat akan terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas tindak lanjut tersebut, demi menjaga kepercayaan publik dan menjamin keberlangsungan tata kelola keuangan yang bersih dan bertanggung jawab.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Muna Barat, Agustamin Sudjono, yang turut hadir dalam acara tersebut, menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi Inspektorat untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan secara intensif terhadap seluruh perangkat daerah. “Kami bekerja tidak hanya sebagai pengawas, tapi juga sebagai mitra pembina yang membantu perangkat daerah menutup celah kelemahan sistem, mempercepat penyelesaian rekomendasi, dan menyelesaikan temuan kerugian daerah sesuai mekanisme,” ujar Agustamin.

Ia juga menyampaikan apresiasi khusus kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Muna Barat. “Saya secara pribadi, sebagai Ketua Tim PTL-TGR, mengucapkan terima kasih kepada seluruh OPD yang telah bersinergi dan membantu kami dalam menyelesaikan setiap rekomendasi yang ada. Sinergi ini menjadi kunci keberhasilan kita bersama dalam membangun sistem pemerintahan yang akuntabel,” pungkasnya.

Capaian 91,47% merupakan hasil dari sistem monitoring tindak lanjut  yang diterapkan secara berkala serta komunikasi aktif antara Inspektorat dan OPD, termasuk evaluasi rutin yang dilakukan setiap triwulan.

Acara ini dihadiri oleh para kepala daerah, sekretaris daerah, dan inspektur dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Keberhasilan Muna Barat menjadi sorotan positif dan dijadikan sebagai salah satu best practice dalam forum diskusi teknis tindak lanjut pemeriksaan BPK.

Dengan capaian ini, Muna Barat menegaskan komitmennya sebagai daerah yang terus bertransformasi menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan profesional, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan penguatan pengawasan internal di seluruh level pemerintahan daerah.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pada Kamis, 26 Juni 2025, suasana penuh kehormatan dan kebanggaan menyelimuti Sasana Karaton Kasunanan Surakarta Hardiningrat Solo. Dalam rangka perayaan upacara sakral Kirab Pusaka & Kebo Kyai Slamet Hari Besar 1 Suro Tahun Baru Islam 1447 Hijriyah, Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, dan Ibu Ketua TP PKK Muna Barat, Rhika Purwaningsih Darwin, S.H., menerima penghargaan bergengsi berupa Gelar Ningrat Kehormatan yang disematkan langsung oleh Raja Keraton Surakarta Hadiningrat, Paku Buwono XIII.

Upacara pemberian penghargaan ini berlangsung dengan khidmat, di hadapan berbagai tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan, budayawan, serta pengusaha yang telah memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan budaya dan pembangunan nasional. Dalam acara tersebut, selain pemberian gelar kehormatan, juga dilakukan wisuda pemberian sertifikat penghargaan bagi sejumlah tokoh yang dianggap berjasa dalam memperkuat kerjasama antara budaya tradisional dan modern, serta pengembangan masyarakat.

Bupati Muna Barat, menerima gelar Kanjeng Raden Tumenggung La Ode Darwin Darmodipuro sebagai bentuk pengakuan atas kepemimpinannya yang membawa Muna Barat menuju kemajuan, baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, maupun pelestarian budaya lokal. Sedangkan Ibu Ketua TP PKK Muna Barat,  menerima gelar Kanjeng Mas Tumenggung Rhika Purwaningsih Darwin Murtiningtyas, S.H, yang mencerminkan kontribusinya yang luar biasa dalam pemberdayaan perempuan dan keluarga, serta perannya dalam mengembangkan berbagai program sosial di daerahnya.

La Ode Darwin, Bupati Muna Barat menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Keraton Kasunanan Surakarta atas pemberian gelar kehormatan tersebut. “Ini adalah sebuah kehormatan besar bagi kami. Saya merasa terinspirasi untuk terus memimpin Muna Barat menuju masa depan yang lebih baik, dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai budaya yang luhur. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk dengan Keraton Surakarta, untuk membangun masyarakat yang lebih sejahtera,” ungkap La Ode Darwin.

Sementara itu, Rhika Purwaningsih Darwin, S.H., Ketua TP PKK Muna Barat, juga mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan tersebut. “Sebagai Ketua TP PKK, saya merasa sangat terhormat dan berterima kasih atas pengakuan ini. Penghargaan ini tidak hanya untuk saya, tetapi juga untuk seluruh keluarga besar TP PKK Muna Barat yang telah bekerja keras dalam menjalankan program-program pemberdayaan perempuan dan keluarga. Semoga penghargaan ini menjadi pendorong semangat bagi kami untuk terus mengabdi kepada masyarakat dan negara,” ujar Rhika dengan penuh rasa bangga.

Pemberian gelar Ningrat Kehormatan ini menjadi momen penting dalam mempererat hubungan budaya antara Muna Barat dan Keraton Surakarta, sekaligus sebagai langkah penting dalam memperkenalkan potensi budaya lokal Muna Barat ke tingkat nasional. Dengan diterimanya gelar kehormatan ini, Muna Barat diharapkan dapat semakin dikenal di kalangan masyarakat luas sebagai daerah yang tidak hanya maju dalam bidang pemerintahan dan pembangunan, tetapi juga kaya akan warisan budaya yang patut dilestarikan dan dikembangkan.

Dalam upacara yang penuh khidmat tersebut, selain pemberian penghargaan kepada Bupati dan Ibu Ketua TP PKK Muna Barat, terdapat pula penyerahan sertifikat penghargaan kepada sejumlah tokoh masyarakat, yang telah berjasa dalam pengembangan berbagai sektor, baik di bidang pemerintahan, budaya, pendidikan, maupun sektor ekonomi. Upacara ini juga diwarnai dengan berbagai ritual tradisional, yang semakin mempertegas nilai-nilai budaya yang menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat Keraton Surakarta.

Ke depan, diharapkan kolaborasi antara Muna Barat dan Keraton Surakarta dapat terus berlanjut, dengan berbagai program yang dapat memberikan manfaat positif bagi kedua belah pihak, khususnya dalam rangka pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Muna Barat.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Muna Barat memulai rangkaian kegiatan supervisi ke seluruh kecamatan se-Kabupaten Muna Barat, dengan Kecamatan Wadaga sebagai titik pertama pelaksanaan pada hari Jumat 20 Juni 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua TP-PKK Muna Barat, Ibu Rhika Purwaningsih Darwin, S.H., dan diikuti oleh jajaran pengurus TP-PKK Kabupaten dan segenap pengurus PKK kecamatan Wadaga.

Supervisi merupakan salah satu agenda penting dalam sistem pembinaan kelembagaan PKK yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di tingkat kecamatan. Selain sebagai sarana peninjauan lapangan, kegiatan ini juga menjadi wahana pembinaan langsung kepada para kader agar dapat memahami, mengelola, dan melaksanakan program-program secara optimal.

Ketua TP-PKK Muna Barat, Rhika Purwaningsih Darwin, S.H., menyampaikan bahwa kegiatan supervisi tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi administratif, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kapasitas kader di lapangan. “Kegiatan supervisi ini menjadi jembatan penting untuk memastikan pelaksanaan program PKK berjalan sesuai arah dan tujuan. Kami ingin para kader tidak hanya menjalankan tugas, tetapi juga memahami esensi dari setiap program sehingga bisa menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar beliau.

Ibu Wakil Ketua TP PKK, Kadiani Ali Basa, S.Pd juga menambahkan bahwa sinergi antara TP-PKK kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan sangat diperlukan untuk memperkuat implementasi program secara berjenjang. “Supervisi ini juga menjadi ruang komunikasi yang produktif untuk menyelaraskan program-program pemerintah daerah, sehingga kegiatan PKK mampu menjadi bagian integral dari pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga,” imbuhnya.

Selain memberikan arahan dan motivasi, tim supervisi melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dan kebenaran administrasi PKK, termasuk dokumen laporan kegiatan, data kader, dan dokumentasi pelaksanaan program. Hal ini penting guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas program di setiap jenjang organisasi PKK.

Kegiatan supervisi di Kecamatan Wadaga diwarnai dengan antusiasme para kader PKK setempat yang berkomitmen untuk terus belajar dan berbenah demi kemajuan organisasi dan masyarakat. Setelah Kecamatan Wadaga, kegiatan serupa akan dilanjutkan ke kecamatan-kecamatan lainnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh TP-PKK Muna Barat.

Melalui kegiatan ini, TP-PKK Muna Barat berharap dapat memperkuat peran kader sebagai ujung tombak gerakan pemberdayaan keluarga, sekaligus memastikan bahwa seluruh program PKK berjalan searah dengan visi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.