Penulis: Penulis Kominfo

DISKOMINFO MUBAR. GO. ID Ratusan anggota Pramuka se Kecamatan Kusambi berpartisipasi dalam ajang Gelanggang Pramuka Penggalang Tangguh 5. Ajang ini merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan oleh Kwartir Ranting (Kwarran) Kusambi. Lokasi kegiatan terletak di SMPN 2 Kusambi.

Momen pembukaan yang berlangsung pada Senin (19/06/2023) dihadiri oleh PJ Bupati Muna Barat, Dr Bahri. Selain itu hadir pula Ketua Tim Penggerak PKK, Camat Kusambi, Kepala Desa dan Lurah se kecamatan Kusambi, serta guru-guru tingkat SD dan SMP.

Sebanyak 137 peserta akan mengikuti perkemahan yang diadakan oleh Kwartir Ranting (Kwarran) Kusambi. Komposisi peserta terdiri dari 6 regu putra dan 11 regu putri. Regu putra terbagi atas 2 regu SMP/MTS dan 4 regu SD/MI. Sedangkan regu putri terbagi atas 7 regu SMP/MTS dan 4 regu  SD/MI.

Dalam rangkaian kegiatan perkemahan, peserta juga akan mengikuti  20 jenis perlombaan. Lomba tersebut diantaranya  LKBB, muadzin, hafalan surat pendek, menembak, pionering, tata rias, layang-layang, reportase, yel-yel, forum penggalang dan lain-lain.

Dalam sambutannya, Dr. Bahri mengingatkan tentang tujuan gerakan Pramuka yakni membentuk insan-insan berkualitas. Gugus depan dan kwartir ranting diharapkan mampu membentuk karakter peserta dari serangkaian pendidikan kepramukaan.

“Kita ketahui bersama bahwa gerakan pramuka mempunyai tujuan membentuk manusia untuk memiliki kepribadian yang beirman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, jiwa patriotik, taat hukum, disiplin, dan menjunjung tinggi peraturan.”  ujarnya

Alumni STPDN 07 ini juga menyampaikan dukungan pemerintah daerah pada kegiatan-kegiatan kepramukaan di Kabupaten Muna Barat. Dukungan yang diberikan dalam bentuk teknik, finansial, serta anggaran.

“Pemda Muna Barat tidak henti memberi dukungan baik bantuan teknik, finansial, maupun anggaran dalam setiap penyelenggaraan kegiatan kepramukaan di Kabupaten Muna Barat.” lanjutnya

Dr. Bahri selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Pramuka di Muna Barat juga menitip harapan kepada peserta kegiatan ini. Ia berharap agar peserta mengikuti kegiatan dengan tertib serta senantiasa mengedepankan sikap yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan.

“Saya selaku Ketua Mabicab mengharapkan agar adik-adik mengikuti kegiatan dengan baik. Melaksanakan apa yang telah disusun oleh panitia serta senantiasa memupuk kekeluargaan, toleransi, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan.” pungkasnya

DISKOMINFO MUBAR GO. ID Proses distribusi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) terlaksana secara merata hingga daerah-daerah yang jauh dari pusat ibu kota.  Kabupaten Muna Barat termasuk dalam penerima manfaat program tersebut.

Secara simbolis, PJ Bupati Muna Barat menyerahkan bantuan kepada Camat dan Kepala Desa yang hadir dalam apel gabungan pada Senin (19/06/2023). Selanjutnya sebanyak 126 ton beras akan disalurkan ke  seluruh kecamatan dalam wilayah administrasi Kabupaten Muna Barat.

Dalam sambutannya, Dr. Bahri menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dilansir oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional, terdapat 9.105 penerima bantuan di Kabupaten Muna Barat. Masing-masing akan mendapatkan 10 kg beras.

“Ini ada surat dari Kantor Pos berisi pemberitahuan penyaluran bantuan sosial sembako tahap 2. Penerima bantuan sesuai data dari Badan Ketahan Pangan Nasional sebanyak 9.105 KPM. Ini masuk dalam program prioritas nasional terkait penyaluran cadangan pangan nasional.” ujarnya

Pelaksaan distribusi ini berpedoman pada Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah No. 125 Tahun 2022.

Sumber : Tim liputan Diskominfo

Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wd.Rahmatia, SP)

Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

 

DISKOMINFO MUBAR GO. ID Profesor Yohanes Surya yang merupakan pendiri Yayasan Indonesia Maju menyambangi Muna Barat pada Senin (12/06/2023). Hal ini sebagai tindak lanjut atas penandatanganan kerjasama pelatihan pendidikan numerasi antara pemerintah Muna Barat dan Yayasan Indonesia Maju. Prof. Yohanes adalah pencetus Metode Gasing yang berimplikasi positif terhadap perkembangan literasi numerasi pada peserta didik.

Staf Ahli Menter Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Menko Marves) ini datang bersama tim dari Surya Center for Learning Excellence. Hadir pula beberapa guru dari berbagai daerah di Indonesia yang telah lebih dulu mengikuti pelatihan Metode Gasing.

Kedatangan rombongan ini sebagai ajang audiensi lanjutan terkait Metode Gasing. Mengusung tagline “Muna Barat Pande Melentu Melalui Metode Gasing”, kegiatan berlangsung di Aula Barugano Lawa. Metode Gasing adalah akronim dari gampang, asyik, dan menyenagkan. Sebuah metode yang diharapkan mampu menyulap pelajaran numerasi yang kerap dianggap sebagai momok menjadi hal yang disukai.

Prof. Yohanes dalam sambutannya memberikan komplimen atas upaya pemerintah Muna Barat dalam melaksanakan pelatihan numerasi. Gerak cepat pemerintah Muna Barat menjalin kerjasama dengan Yayasan Indonesia Maju menjadi role model bagi kabupaten lain di Sualwesi Tenggara.

“Muna barat pertama di Sulawesi Tenggara. Sekarang jadi contoh karena Muna Barat sudah mulai. Kemarin Buton baru mulai lalu minggu depan Kendari kemudian Buton Selatan. Semua kabupaten di Sulawesi Tenggara mengikuti kabupaten Muna Barat. Ini luar biasa sekali.” ujarnya

Staf Ahli Menko Marves ini juga menjabarkan peluang guru-guru asal Muna Barat bisa menjadi trainer di daerah lain. Terlebih dengan adanya instruksi presiden agar semua kabupaten di Indonesia mengadopsi Metode Gasing sebagai salah satu metode pembelajaran.

“Sekarang sudah 38 kabuapten dan presiden minta supaya seluruh kabupaten. Trainer yang hadir di sini dari Banyuwangi, Sumedang, Kepulauan Aru,  Kabupaten Dairi, Kabupaten Subang, dan Makassar. Nanti bapak ibu kita harapakn dari 32 guru ini nanti kita akan ambil 5-10 orang duta-duta Muna Barat untuk mengajar di daerah lain.”lanjutnya

Menyambung apa yang dijabarkan oleh Prof Yohanes, PJ Bupati Muna Barat mengungkapkan keinginannya agar dari Muna Barat lahir generasi yang siap bertarung di ajang-ajang nasional maupun internasional. Bukan hanya siswa tetapi juga para guru yang telah mengikuti pelatihan.

“Saya ingin dari sini anak-anak saya ada yang mengikuti  olimpiade  matematikan dan kimia. Bukan saja nasional tapi juga dunia. Termasuk guru-guru kita yang mengajar tadi semoga bisa mengikuti jejak senior-seniornya. Guru-guru SD malang melintang dikirim Prof. Yohanes mewakili kemana-mana.” tutur Dr. Bahri

Dr Bahri juga menuturkan tentang peluang 32 orang guru asal Muna Barat yang telah mengikuti pelatihan pendidikan numerasi untuk mentransfer ilmunya ke luar negeri.  Untuk itu, Dirketur Perencana Anggaran Daerah Kemendagri ini meminta para guru untuk meningkatkan kompetensi berbahasa asing.

“Prof menawarkan ini tidak saja di Indoensia tapi juga bisa ke luar negeri. Jadi saya minta guru-guru yang ikut pelatihan ini untuk belajar Bahasa Inggris. Nanti ibu dan bapak bisa mengajar di Arab, Kongo, itukan luar biasa. Ini peluang yang harus kita tangkap.” pungkasnya

 

Sumber : Tim liputan Diskominfo

Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Opini (Wd.Rahmatia, SP)

Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

 

KOMINFO.MUNABARAT.GO.ID Proses pemenuhan struktur Jabatan Tinggi Pratama (JPT) di tubuh pemerintah Kabupaten Muna Barat kembali terjadi. Bertempat di Aula Kantor Bupati Muna Barat, Dr Bahri melantik Laode Muhammad Amrin sebagai Kepala Dinas Perumahan.

Laode Muhammad Amrin yang sebelumnya menjadi Sekretaris Dinas Perumahan mengemban amanah baru melalui pembacaan Surat Keputusan Bupati Muna Barat No. 172 Tahun 2023. Acara pelantikan yang berlangsung pada Senin (12/06/2023) dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten Muna Barat.

Mengawali sambutan dalam acara pelantikan tersebut, Bahri meluruskan hal yang berpotensi menjadi kesalahpahaman yakni tidak dilantiknya Laode Muhammad Amrin pada pelantikan JPT Pratama sebelumnya. Alumni STPDN 07 ini menyitir Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dimana pada pasal 107 huruf c tertuang tentang salah satu syarat diangkat dalam JPT Pratama yakni berusia maksimal 56 tahun.

“Saya ingin meluruskan kesimpangsiuran berita mengapa Pak Muuri (sapaan akrab Laode Muhammad Amrin) tidak dilantik waktu pelantikan eselon II. Saya bekerja pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Hari ini tidak ada pejabat yang menabrak ketentuan perundangan. Persoalannya Pak Muuri, beliau ini kelahiran Maret 1967. Kalau kita merujuk Pasal 107 PP 11 Tahun 2017, pengangkatan dalam JPT Pratama usia paling tinggi 56 tahun. Waktu saya menerima persetujuan Mendagri itu kan sudah lewat.” jelasnya

Namun, keluarnya surat Mendagri belum dapat dijadikan rujukan akhir sebab Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengeluarkan hasil seleksi terbuka JPT Pratama yang memuat nama Laode Muhammad Amrin. Surat bertanggal 20 Februari 2023 merupakan legalisasi yang mengizinkan dilantiknya Laode Muhammad Amrin  untuk menduduki kursi JPT Pratama.

Menanggapi dua kondisi bersebrangan tersebut, PJ Bupati Muna Barat melayangkan surat kepada KASN guna mempertanyakan boleh atau tidaknya melantik Laode Muhammad Amrin. KASN melalui surat Nomor B1770 memberikan kewenangan kepada PJ Bupati Muna Barat untuk melantik yang bersangkutan.

 

 

Sumber : Tim liputan Diskominfo

Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Opini (Wd.Rahmatia, SP)

Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

 

 

DISKOMINFO MUBAR GO. ID Rintik hujan tak menghambat langkah para penerus semangat Baden Powell menuju ke Gedung KONI Muna Barat. Sabtu (10/06/2023) menjadi hari bersejarah bagi keberlangsungan Gerakan Praja Muda Karana (Pramuka) lingkup Kabupaten Muna Barat. Pada hari tersebut berlangsung pelantikan pengurus Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab), pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab) dan Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) Gerakan Pramuka Muna Barat.

Agenda pelantikan dihadiri oleh Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Tenggara, PJ Bupati Muna Barat, Sekretaris Daerah, dan sejumlah kepala OPD lingkup pemerintah Kabupaten Muna Barat. Jajaran pengurus Gerakan Pramuka Muna Barat tampak antusias menyukseskan agenda tersebut.

Acara pembukaan berlangsung khidmat dengan lantunan lagu Indonesia Raya dan Hening Cipta. Selanjutnya Irawan Laliasa selaku Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Tenggara melantik pengurus Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab). PJ Bupati Muna Barat, Dr. Bahri dilantik sebagai Ketua Mabicab. Pengurus Mabicab lainnya terdiri dari Sekretaris Daerah dan sejumlah pimpinan OPD Muna Barat.

Pasca dilantik sebagai Ketua Mabicab, Dr. Bahri melakukan pelantikan kepada pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab) dan Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) Gerakan Pramuka Muna Barat masa bakti 2022-2027. Prosesi pelantikan didahului tanya jawab pelantikan dan pembacaan naskah ikrar oleh Ketua Kwartir Cabang Muna Barat.

Dalam sambutannya, PJ Bupati Muna Barat menitip harap kepada pengurus yang telah dilantik agar memaksimalkan upaya dalam pembinaan kepramukaan sehingga dapat setara dengan daerah lain. Dr. Bahri juga menyatakan bahwa dalam waktu dekat Kabupaten Muna Barat akan mengirim utusan untuk mengikuti kegiatan Pramuka Tingkat Nasional yakni Karang Pamitran Nasional (KPN) dan Raimuna Nasional.

“Dalam waktu yang tidak terlalu lama Kabupaten Muna Barat akan mengutus anggota Pramuka khususnya para pembina Gudep untuk mengikuti Karang Pamitran Nasional (KPN) pada bulan Juli 2023 dan adik-adik Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega pada Kegiatan Raimuna Nasional pada bulan Agustus 2023 yang bertempat di Cibubur, Jakarta Timur.” ungkapnya

Dr. Bahri juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Muna Barat siap menggelontorkan anggaran guna membenahi infrastruktur Bumi Perkemahan Muna Barat. Pembenahan sarana prasarana meliputi lapangan upacara , area parkir, tapak kemah, jaringan listrik, dan sarana air bersih.

“Pemerintah Kabupaten Muna Barat di tahun 2023 telah menganggarkan secara bertahap dan bersinambungan anggaran pembenahan infrastruktur dan area bumi perkemahan.” tambahnya

Pada akhir sambutan, Dr. Bahri mengucapkan selamat kepada pengurus yang telah dilantik. Ia berharap agar segenap pengurus dapat mengemban amanah yang telah diberikan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 

Sumber : Tim liputan Diskominfo

Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Opini (Wd.Rahmatia, SP)

Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

DISKOMINFO MUBAR GO. ID Pasca penandatangan MoU antara pemerintah Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Bima, PJ Bupati Muna Barat melakukan kunjungan ke Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. Terik sinar matahari tak menghalangi langkah Dr. Bahri dan tim meninjau gudang penyimpanan hasil panen.

Keberadaan gudang penampungan menjadi solusi efektif penanganan pasca panen. Hasil panen yang disimpan digudang lebih tahan lama dan tidak cepat busuk. Hal ini berimplikasi pada stok yang terjaga sehingga lonjakan harga dipasaran dapat diantisipasi.

Rombongan pemerintah Muna Barat juga meninjau kebun persiapan tanam, kebun pembibitan, dan kebun yang telah ditanamai dengan usia tanaman 30 hari.

Keesokan harinya pada tanggal 07 Juni 2023, dibawah pimpinan asisten II rombongan bergeser ke Desa Kaleo, Kecamatan Lambu. Di desa ini terdapat tempat penangkaran bawang merah. Bibit bawang merah hasil penangkaran masayarakat Bima tidak hanya digunakan oleh petani lokal tetapi juga dikirim ke luar daerah.

Di Desa Kaleo, rombongan pemerintah Muna Barat juga berkesempatan melihat langsung kegiatan penanaman lahan dan berkunjung ke gudang penyimpanan hasil panen yang berada di desa tersebut.

 

Sumber : Tim liputan Diskominfo

Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Opini (Wd.Rahmatia, SP)

Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

DISKOMINFO.MUNABARAT.GO.ID – Pj Bupati Muna Barat Dr. Bahri, S.STP, M.Si membuka Rapat koordinasi Pendataan Awal Registrasi Ekonomi (REGSOSEK) se Kabupaten Muna Barat di Aula Sekretariat Daerah, Selasa (20/9/2022). Rapat Koordinasi ini digagas oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muna dan Pemda Kabupaten Muna Barat sebagai upaya untuk membangun data kependudukan tunggal atau satu data di Kabupaten Muna Barat.

Rapat Koordinasi tersebut mengambil tema Mencatat untuk Membangun Negeri, Satu Data Program perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pj Bupati Muna barat menyampaikan dukungan nya terkait pelaksanaan kegiatan tersebut karena kedepan bisa menjadi acuan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Muna Barat dalam penyaluran bantuan sosial ataupun perlindungan social ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut Pj Bupati Muna Barat dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden RI pada Sidang Kabinet Percepatan Penghapusan  Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Kabupaten Muna Barat Bersama BPS Kabupaten Muna melakukan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi guna mewujudkan Satu Data Nasional sebagai langkah dalam Reformasi Program Perlindungan Sosial.

Pj Bupati Muna Barat juga meminta kepada seluruh stakeholder untuk mengawal pelaksanaan Pendataan Awal Regsosek 2022 di Muna Barat agar data yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi dilapangan, meminimalisasi rekayasa serta terbebas dari kepentingan pribadi dan kelompok sehingga dengan demikian tidak ada lagi protes dan konflik ditengah masyarakat kita Ketika hadirnya program-program perlindungan sosial.

Rapat dilanjutkan dengan pemaparan 2 narasumber yaitu Kepala BPS Kabupaten Muna dan Kepala Bappeda Kabupaten Muna barat.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muna Ir. Kadir Pua, M.Si menjelaskan beberapa kendala terkait rendahnya akurasi data diantaranya yaitu data yang belum dimutakhirkan secara berkala. Validasi data ini nantinya bisa digunakan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, UMKM, data kependudukan, ketenagakerjaan, Pendidikan, pertanian dan lain-lain.

Lebih lanjut Kepala BPS Kabupaten Muna bahwa dalam pelaksanaan Regsosek nanti, BPS Kabupaten Muna telah melakukan beberapa persiapan mulai dari perekrutan petugas pendataan kurang lebih 167 petugas yang akan disebar ke Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Muna Barat. Keseluruhan  petugas tersebut nantinya juga akan mendapatkan pelatihan teknis pendataan oleh BPS Kabupaten Muna.

 

Sumber : Tim Liputan Diskominfostadi (Kabid Peng. Opini, Aspirasi Publik dan Informasi)

Penulis/ Editor : Kabid Pengelolaan Opini, Aspirasi Publik dan Informasi (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggung Jawab : Kadis Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian (Muh. Naazirun, S.Pd., M.Pd)

DISKOMINFO.MUNABARAT.GO.ID—Geliat digitalisasi kini merambah dalam segala lini kehidupan. Tak terkecuali, sistem pemerintahan. Seluruh instansi pemerintahan berlomba menjajaki dunia digital dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tak mau ketinggalan, Kabupaten Muna Barat yang kini roda pemerintahannya digerakkan oleh Dr. Bahri, S.STP, M.Si juga menempuh langkah-langkah strategis dalam pemanfaatan media digital. Salah satunya dengan melakukan kunjungan ke Kantor ANTARA Digital Media. Hal ini dimaskudkan sebagai upaya menjajaki kerjasama layanan informasi publik.

Langkah tersebut sangatlah tepat sebab “ANTARA Digital Media” merupakan program yang dilahirkan oleh Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA melalui anak perusahaannya PT.Indonesia Market Quotes (IMQ). Program ANTARA Digital Media dimaksudkan untuk memperluas jaringan kanal distribusi informasi.

Kehadiran Bahri disambut hangat oleh CEO Darmadi bersama Koordinator Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Helmi Hafid. Sistem perpajakan pintar Smartax 365 Antara Digital Media mendapatkan atensi tersendiri dari alumni STPDN 07 itu. Pasalnya sistem tersebut menyediakan berbagai kemudahan dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Kehadiran Smartax 365 juga memudahkan kepala daerah dalam mengkaji capaian pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak. Sebab setiap harinya dapat dilakukan pencatatan transaksi dan pelaporan secara real time.

Guna meningkatkan manfaat dari Smartax 365, orang nomor satu di Kabupaten Muna Barat tersebut memberikan saran agar Smartax 365 disinkronkan dengan Sistem Informasi Pendapatan Daerah milik Kementerian Dalam Negeri. Harapannya, sinkronisasi akan membuat  penerapannya bisa lebih baik.

“Sistem ini sangat bagus, karena juga telah tertuang dalam program Monitoring Centre for Prevention (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan tidak adanya kebocoran pendapatan asli daerah (PAD). Namun, saya memberikan saran Smartax 365 ini untuk diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang di dalamnya ada Sistem Informasi Pendapatan milik Kementerian Dalam Negeri,” ujar Bahri disela lawatannya di Kantor ANTARA Digital Media, Jakarta, Kamis (15/9/2022).

 

Sumber : Kadis Kominfostasi

Penulis : Staf Kominfo/ Teknisi Multimedia & Web (Wa Ode Hasrana, A.Md.Kom)

Editor : Kabid Pengelolaan Opini, Aspirasi Publik dan Informasi (Wa Ode Rahmatia, SP)

Penanggung Jawab : Kadis Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian (Muh. Naazirun, S.Pd., M.Pd)

 

Pemerintah Daerah (Pemda) Muna Barat (Mubar) menyerahkan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2022 di ruang sidang Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mubar, Rabu, 7 September 2022.

Agenda rapat sidang paripurna 1 dibuka langsung oleh Ketua DPRD Mubar Sitti Sariani Illaihi dan dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Mubar, Dr. Bahri serta unsur pimpinan lainnya Uking Djassa dan Agung Darma.

Selain itu, paripurna pertama penyerahan dokumen RAPBD-P tersebut juga dihadiri para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan anggota DPRD Mubar.

Dr Bahri mengatakan, RAPBD sudah disusun secara terstruktur dan direncanakan sesuai kesepakatan Baperda.

Berdasarkan hasil penetapan kebijakan umum perubahan APBD Mubar 2022, maka hasilnya ditindaklanjuti dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) tahun anggaran 2022 yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemda (TAPD) Mubar.

“Bahwa yang menjadi dasar penyusunan kita adalah PPAS-P,” jelas Bahri dalam sambutannya, Rabu, 7 September 2022.

Bahri menyebut, uraian target pendapatan belanja dan pembiayaan daerah Mubar 2022 untuk pendapatan daerah sebesar Rp 606 miliar lebih dan belanja daerah sebesar Rp 691 miliar. Penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 84. 942.958.039. Sementara pengeluaran pembiayaan daerah Rp 0.

Lebih lanjut Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuturkan, apabila terdapat pendapatan yang telah mempunyai dasar hukum tetap untuk dialokasikan dalam APBD-P Mubar 2022 yang belum termuat dalam PPAS-P 2022, maka pendapatan tersebut secara langsung dapat disesuaikan dalam rancangan APBD- P 2022 setelah mendapat persetujuan dari badan anggaran DPRD baik dalam item pendapatan maupun belanja dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Terkait agenda paripurna pertama, 4 pandangan fraksi yakni fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Nasdem dan Fraksi Amanat Pembangunan Indonesia Raya sepakat dan setuju akan dibahas lebih lanjut dalam paripurna tingkat 2.

“Setelah paripurna 2 akan di evaluasi di provinsi selama 14 hari. Setelah itu ditindaklanjuti lagi di daerah,” ucap Wakil Ketua II DPRD Mubar Agung Darma.

sumber:https://beritasultra.id/pemda-mubar-serahkan-dokumen-rapbd-p-2022-ke-dprd/

Pembangunan ring road (jalan lingkar) yang selama ini dibangga-banggakan pemerintahan sebelumnya di Muna Barat, mulai diabaikan oleh Pj Bupati, Bahri.

Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan itu dikarenakan masih banyak pembangunan infrastruktur yang lebih mendesak, ketimbang ring road.

“Jalanan, kita cukup satu jalur dulu. Kondisinya juga masih bagus,” kata Bahri, Rabu (7/9/2022).

Kebijakan anggaran jebolan STPDN 07 itu difokuskan untuk pembangunan kantor bupati, DPRD, Masjid Agung dan infrastruktur yang tersebar di tiga wilayah besar meliputi Lawa Raya, Tiworo Raya dan Kusambi Raya.

“Anggaran kita bagi merata. Khusus di wilayah kepulauan, kita genjot pembangunannya, karena selama 8 tahun tidak pernah tersentuh,” terangnya.

Dalam melakukan pembangunan, Bahri berpatokan pada rencana pembangunan daerah (RPD) 2022-2026 yang disesuaikan dengan visi misi Gubernur Sultra, Ali Mazi dan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pada rasionalisasi APBD tahun 2022, Bahri mengalokasikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana perkantoran pemerintah, peningkatan daya saing Infrastruktur daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Muna Barat, Uking Djassa mengapresiasi kebijakan anggaran yang dilakukan Pj Bupati Bahri. Kata dia, berdasarkan dokumen Perubahan APBD, anggaran difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, tambahan pengahasilan ASN dan peningakatan ekonomi masyarakat.

“Kita sangat apresiasi kebijakan anggarannya. Khusus di pulau-pulau, saat ini geliat pembangunan mulai dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Jubir Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat, Muhamad Fajar Fariki mengakatan, Pj bupati sangat peka terhadap problem yang terjadi di daerah. Karenanya, Pj bupati turun langsung melakukan pelisiran ke kecamatan dan desa melihat permasalahan yang ada untuk segera dilakukan tindakan sebagai solusi.

“Pj bupati hadir dalam melahirkan formulasi kebijakan strategis sebagai upaya pembenahan untuk mengatasi masalah,” katanya.

Mantan Kabag Humas Pemkab Muna itu menambahkan, pembenahan yang dilakukan oleh Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri itu, menyangkut hal vital dan urgen bagi kelayakan hidup masyarakat dan bagi kemajuan daerah tercinta di masa depan.

Dari hasil plesiran wilayah yang dilakukan oleh Dr Bahri selama ini, telah mampu memotret dengan jelas problem serius yang dihadapi rakyatnya untuk segera diambil langkah tindak sebagai solusi. Di antaranya pembenahan infrastruktur pelayanan publik, sarana dan prasarana pemerintahan berupa perkantoran, daya saing infrastruktur dan tingkat kesejateraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

“Berkaca dari kondisi ini, maka Pj Bupati Mubar melahirkan formulasi kebijakan strategis sebagai upaya pembenahan untuk mengatasi masalah,” katanya.

Sebagai pejabat di Kemendagri, konsep dan ide Pj bupati menunjukan  integritas dan kapasitas pemimpin daerah yang faham ilmu kewilayahan dan memahami kebutuhan rakyat. Karena itu pula, dibutuhkan energi dan partisipasi seluruh steakholder untuk  mengkonstruksi rencana dan mimpi besar dalam memajukan Bumi Laworoku.

“Saya perlu tegaskan, Pj bupati tidak alergi kritikan. Beliau butuh kritikan sebagai alat kontrol jalannnya pemerintahan. Namun, kritikannya bersifat membangun, bukan karena pesanan,” tukasnya.

sumber:https://telisik.id/news/abaikan-ring-road-anggaran-di-muna-barat-disebar-merata-di-tiga-wilayah-besar