Tag: liwu mokesa

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Sektor UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, sebagai penyumbang  terhadap PDB dan lapangan kerja di seluruh daerah. Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan pemberdayaan pelaku usaha, Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, melakukan pertemuan dengan Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, di Kantor Kementerian UMKM pada hari ini, Kamis (8/5/2025). Dalam pertemuan tersebut, Bupati Muna Barat mengajukan permohonan bantuan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik untuk sektor UMKM di Kabupaten Muna Barat, dengan harapan dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Saat ini, pelaku UMKM di Muna Barat tercatat berjumlah 6.174 UMKM yang terdiri dari 6.116 pelaku usaha mikro, 49 pelaku usaha kecil, dan 9 pelaku usaha menengah, yang tersebar di 11 kecamatan. Potensi sektor UMKM ini diharapkan dapat lebih berkembang dengan adanya bantuan dari Kementerian UMKM.

Bupati La Ode Darwin menyampaikan bahwa sektor UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Muna Barat, terutama untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa dan daerah yang masih tertinggal dalam hal infrastruktur dan akses pasar. Dalam pertemuan tersebut, Bupati berharap agar pemerintah pusat melalui Kementerian UMKM dapat memberikan bantuan yang dapat meningkatkan daya saing pelaku UMKM di Muna Barat.

“Sektor UMKM adalah salah satu tulang punggung ekonomi daerah kami. Kami sangat berharap agar bantuan ini bisa menguatkan pelaku UMKM kami, baik dalam aspek modal usaha maupun pengembangan kapasitas produksi. Dengan bantuan ini, kami yakin ekonomi lokal akan semakin tumbuh dan berkembang,” ujar Bupati La Ode Darwin.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, berkomitmen untuk memberikan dukungan lebih lanjut, termasuk penambahan porsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Muna Barat. Ia juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat program KUR Padat Karya yang dialokasikan sebesar Rp 20 Triliun secara nasional, dan Muna Barat juga akan menjadi salah satu daerah yang menerima manfaat dari program tersebut.

“Kami memahami pentingnya dukungan untuk pelaku UMKM di daerah-daerah seperti Muna Barat. Oleh karena itu, kami akan mengalokasikan tambahan porsi KUR untuk daerah ini, dan Muna Barat juga akan mendapatkan bagian dari program KUR Padat Karya ini. Meski anggaran saat ini terbatas karena kebijakan efisiensi, kami akan terus berupaya agar Muna Barat menjadi prioritas dalam program-program selanjutnya,” jelas Menteri Maman Abdurrahman.

Selain itu, Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Muna Barat, Djamudin, S.Pd, MM, yang turut mendampingi Bupati dalam pertemuan tersebut, menambahkan bahwa pihaknya terus mendorong agar para pelaku UMKM di Muna Barat memanfaatkan berbagai peluang yang ada untuk mengembangkan usaha mereka.

“Kami berharap agar bantuan ini dapat memperkuat daya saing para pelaku UMKM di Muna Barat, terutama dalam memperluas akses pasar dan meningkatkan kualitas produk. Kami juga berterima kasih atas perhatian dan komitmen Kementerian UMKM dalam mendukung pengembangan sektor ini,” ungkap La Ode Djamudin.

Dengan adanya dukungan dari Kementerian UMKM, diharapkan UMKM di Muna Barat akan semakin berkembang dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas teknologi dan informasi di wilayah Muna Barat, Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, melakukan audiensi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi) pada hari ini, Rabu (7/5/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Staf Khusus Menteri Komdigi, Arnanto Nurprabowo, turut hadir dalam audiensi tersebut Bupati Muna, Bupati Wakatobi, Wakil Bupati Konawe Kepulaun, Wakil Ketua DPRD Buton Utara, Kadis Kominfo Muna Barat, Kadis Kominfo Wakatobi dan Kadis Kominfo Muna, para Dirjen dan Direktur Bakti Kominfo.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Muna Barat menyerahkan proposal usulan pembangunan BTS (Base Transceiver Station) dan penyediaan internet sekolah gratis di Muna Barat sebagai upaya untuk mendukung pemerataan akses informasi dan pendidikan digital bagi masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil.

Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, dalam pernyataannya mengungkapkan bahwa keterbatasan akses internet di beberapa wilayah Muna Barat, terutama di pulau-pulau dan daerah pedalaman, sangat menghambat perkembangan pendidikan, ekonomi, dan sektor lainnya.

“Peningkatan infrastruktur komunikasi, terutama pembangunan BTS dan penyediaan internet gratis di sekolah-sekolah, adalah langkah penting dalam mewujudkan pemerataan akses informasi dan layanan pendidikan yang lebih baik. Ini adalah bagian dari upaya Pemkab Muna Barat untuk mewujudkan Liwu Mokesa – kampung yang keren, di mana teknologi menjadi bagian integral dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Bupati La Ode Darwin.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Muna Barat, Al Rahman, S.Pd, M.Si, juga menyampaikan bahwa usulan ini akan memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Muna Barat, terutama untuk sekolah-sekolah yang terletak di wilayah yang sulit dijangkau oleh jaringan internet.

“Usulan ini kami ajukan dengan harapan agar sekolah-sekolah di daerah terpencil di Muna Barat dapat memperoleh akses internet gratis yang stabil dan cepat. Ini akan membuka peluang bagi anak-anak di desa-desa untuk mengakses berbagai materi pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah kami,” ungkap Al Rahman.

Dalam audiensi tersebut, Staf Khusus Menteri Komdigi, Arnanto Nurprabowo, memberikan apresiasi terhadap usulan yang diajukan oleh Pemkab Muna Barat dan menyatakan akan menindaklanjuti dengan pembahasan lebih lanjut bersama pihak terkait untuk mempercepat realisasi pembangunan BTS dan penyediaan akses internet untuk sekolah-sekolah di Muna Barat.

“Kami menyambut baik usulan dari Pemerintah Kabupaten Muna Barat. Kami akan melihat lebih lanjut potensi dan kebutuhan daerah, dan pastinya akan mendukung upaya untuk mempercepat akses komunikasi dan informasi di wilayah-wilayah yang membutuhkan,” jelas Arnanto Nurprabowo.

Dengan usulan ini, diharapkan Muna Barat dapat memperkuat konektivitas dan mempercepat proses digitalisasi yang akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan dan ekonomi masyarakat setempat.

Penulis : Wa Ode Rahmatia, SP (Kabid Peng. opini & Aspirasi Publik)

Penanggungjawab : Al Rahman, S,Pd, M.Si (Kadis Kominfo-SP)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Bupati Muna Barat Laode Darwin melaksanakan kunjungan kerja di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta pada Selasa (6/5/2025). Kedatangan pimpinan Muna Barat ini diterima secara langsung oleh Menteri PU Dody Hanggodo. Pertemuan tersebut membahas dukungan infrastruktur dalam pembangunan Kabupaten Muna Barat.

Dilansir dari Biro Komunikasi Publik Kementerian PU, Dody Hanggodo menyatakan dukungannya dalam upaya meningkatkan infrastruktur di Kabupaten Muna Barat. Pembangunan irigasi menjadi pekerjaan awal yang dapat dilaksanakan sebab telah mengantongi Instruksi Presiden (inpres). Sedangkan pembangunan jalan akan dimasukkan kedalam skema Inpres Infrastruktur Daerah.

“Insya Allah kita support untuk infrastruktur di Muna Barat, yang paling cepat bisa kita kerjakan irigasi karena sudah ada Inpresnya. Sementara untuk jalan direncanakan masuk dalam skema Inpres Infrastruktur Daerah, tetapi ini masih dalam tahap awal,” ungkap Menteri Dody.

Selain irigasi, pembangunan Sekolah Rakyat (SR) juga menjadi program Kementerian PU dalam rangka pembangunan pendidikan berbasis pemerataan. Menteri Dody meminta agar Bupati Muna Barat menyiapkan lahan untuk Sekolah Rakyat.

“Saya minta ke Pak Bupati siapkan lahan untuk SR yang masuk ke pembangunan Tahap 2A.  Sekolah ini akan memberikan pendidikan gratis dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Kita akan sekolah kan anak-anak Muna Barat,” tambahnya

Bupati Muna Barat Laode Darwin menyanggupi apa yang menjadi permintaan Menteri Dody. Lahan seluas 8 hektar telah disiapkan beserta sejumlah dokumen pendukung pembangunan Sekolah Rakyat.

“Kami sudah siapkan lahan seluas 8 hektar dan seluruh dokumen pendukung pembangunan Sekolah Rakyat sudah lengkap. Semoga ini segera terealisasi,” ungkap Laode Darwin.

Dalam kesempatan tersebut, Laode Darwin juga menjabarkan potensi Muna Barat di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Ironisnya, potensi ini belum didukung dengan infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu, Bupati Muna Barat meminta dukungan Kementerian PU dalam pengadaan irigasi.

“Potensi sawah kami mencapai 5.000 ha, tapi belum ada irigasi teknis. Beberapa desa bahkan terputus saluran airnya, sehingga terpaksa dialihkan ke tanaman nilam. Tapi kalau ini dibiarkan, tanah akan rusak dalam 2–3 tahun ke depan. Untuk itu saya mohon dukungan Pak Menteri untuk membangun irigasi.” pungkasnya.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat menggelar upacara dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2025 di halaman Kantor Bupati, Jumat (02/05/2025). Upacara dihadiri oleh Kepala OPD, Unsur Forkopimda, serta ASN dan honorer se-Muna Barat. Bertindak sebagai inspektur upacara, Wakil Bupati Muna Barat Ali Basa.

Hardiknas 2024 mengusung tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua”. Tema tersebut dijabarkan dalam sambutan tertulis Menteri Pendidikan Menengah dan Dasar (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti. Naskah ini dibacakan oleh Wakil Bupati Muna Barat di hadapan segenap peserta upacar Hardiknas 2025.

Mendikdasmen berharap Hari Pendidikan Nasional bukan sekadar seremonial tahunan yang ditandai dengan upacara bendera dan berbagai lomba. Hardiknas hendaknya menjadi momentum untuk meneguhkan dedikasi, komitmen, dan semangat memenuhi amanat konstitusi yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu.” ujarnya

Posisi vital pendidikan juga menjadi perhatian Presiden RI Prabowo Subianto dengan memasukannya dalam Asta Cita keempat. Prabowo bertekad membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur.

“Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualitas, kualifikasi, serta kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan.” lanjutnya

Diakhir sambutan nya, Abdul Mu’ti mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam rangka mengantarkan anak-anak bangsa menjadi generasi hebat dan kuat. Pemerintah selaku penyelenggara negara tidak akan mampu bekerja sendiri dalam upaya membangun pendidikan bermutu.

“Diperlukan kerja sama semua pihak baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Perlu dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi hebat dan kuat.” pungkasnya

Usai pembacaan sambutan, dilanjutkan dengan doa bersama. Pembaca doa mengajak seluruh hadirin untuk menghaturkan pinta kepada Sang Maha Kuasa agar memberikan kekuatan dalam mendidik anak-anak bangsa sehingga menjadi generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, kuat jiwa dan raga, cerdas, terampil, dan berdedikasi memajukan bangsa dan negara.

Pelaksanaan upacara juga dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas Penerimaan Siswa Baru. Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Bupati, Ketua IGI, Inspektur Muna Barat, Kadis Kominfo, Kadis Pendidikan, dan stakeholder terkait.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh DPR RI Nomor B/5400/PW.01/04/2024, Komisi II DPR RI mengundang Gubernur seluruh provinsi di Indonesia untuk hadir secara fisik dalam Rapat Kerja dan rapat Dengar Pendapat bersama Menteri Dalam Negeri RI. Bertempat di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, rapat berlangsung selama 3 hari berturut-turut sejak 28-30 April 2025.

Selain para gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia juga diundang untuk hadir secara daring melalui zoom meeting. Kabupaten Muna Barat yang mendapatkan jadwal pada Rabu (30/4/2025), diwakili oleh Wakil Bupati Ali Basa dan Sekretaris Daerah LM Husein Tali. Terdapat empat topik yang menjadi fokus pembahasan rapat yakni penyelenggaraan pemerintah daerah, dana transfer pusat ke daerah, BUMD dan BULD, serta pengelolaan kepegawaian.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka memaparkan kondisi terkini beserta masalah-masalah yang terjadi di wilayah yang dipimpinnya. Sosok yang akrab disapa ASR ini menjelaskan bahwa wilayah Bumi Anoa yang terdiri dari 70 % kepulauan dan 30 % daratan menunjukkan tentang besarnya potensi kelautan yang dimiliki.

“Kalau liat dari ciri seperti ini, kekayaan Sulawesi Tenggara itu adanya dilaut. Bukan di nikel.” ujarnya

Lebih lanjut ASR mengingatkan bahwa 10-15 tahun kedepan nikel di Sulawesi Tenggara diperkirakan habis dan akan menyebabkan kondisi yang konstan. Oleh sebab itu, purnawirawan TNI ini memaparkan langkah strategis yang harus disiapkan seperti hilirisasi perikanan, pertanian, dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Selanjutnya ASR memaparkan capaian 5 indikator makro Provinsi Sulawesi Tenggara. Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2024 sebesar 73,62; tingkat kemiskinan 11,21; tingkat pengangguran terbuka 3,09; pertumbuhan ekonomi 5,40; dan GINI ratio sebesar 0,365. Indikator ini membawa Sulawesi Tenggara berada di urutan ke 23 dari 34 provinisi dengan skor 2,81 dan status kinerja SEDANG pada hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) tahun 2024 terhadap LPPD Tahun anggaran 2023.

Terkait Dana Transfer, ASR menyoroti tentang ketergantungan yang tinggi pada dana pusat. Berdasarkan data kapasitas fiskal daerah APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, pendapatan daerah sebesar Rp.5,009 triliun yang terdiri dari PAD Rp.1,706 triliun dan pendapatan transfer senilai Rp.3,302 triliun. Hal ini menyebabkan Kemendagri menilai kapasitas fiskal Provinsi Sulawesi Tenggara berada pada kategori fiskal lemah.

“Ironis, daerah kaya tapi ketergantungan dengan pusat itu 65 %. Kita punya kekuatan daerah hanya 34 %. Posisi sekarang saja seperti itu, bagaimana 15 tahun lagi?” tanyanya

Andi Sumangerukka menyebutkan bahwa kondisi fiskal lemah disebabkan oleh pengelolaan PAD yang tidak maksimal. ASR bertekad dalam dua tahun masa kepemimpinannya, dana transfer 65% akan turun menjadi 30 %. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan lebih tegas dalam mengatur tata kelola kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bumi Anoa. Gubernur menyebutkan bahwa jika setiap perusahaan menyelesaikan kewajibannya, Sultra tidak akan ketergantungan lagi pada dana transfer.

“Kalau itu semua kewajibannya diselesaikan, maka Sulawesi Tenggara tidak akan lagi ketergantungan. Kalau saya hitung-hitung, minimal dapat saja 600-700 milyar maka semua kewenangannya akan jalan. Infrastruktur dan kewenangan provinsi akan selesai. Insya Allah saya akan tegas walaupun  nanti pasti saya akan diprotes.” sambungnya

Selanjutnya, ASR menjabarkan tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Di Sulawesi Tenggara terdapat 14 BUMD yang terdiri dari 13 BUMD jasa keuangan dan 1 BUMD bidang aneka usaha yaitu Perumda Utama Sultra. Sedangkan BLUD sebanyak 28 yang terdiri dari 3 rumah sakit dan 25 sekolah.

Masalah utama yang dialami yaitu belum seluruhnya SMKN menerapkan pola tata kelola BLUD dikarenakan masih belum memenuhi syarat antara lain jumlah siswa yang tersedia belum terpenuhi. Tindak lanjut yang akan dilakukan pemerintah adalah menjalin koordinasi ke Pemerintah Pusat berkaitan dengan sarana dan prasarana pada sekolah yang belum memenuhi syarat tersebut.

Poin terakhir yang dipaparkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara adalah tentang kepegawaian. Tahun 2025 jumlah ASN di Sultra sebanyak 17.385 orang yang terdiri dari 11.803 PNS dan 5.582 PPPK. Untuk usulan CPNS dalam rentang 2024-2028, Kemenpan-RB menyetujui 1.509 formasi CPNS yang terdiri dari 1.067 tenaga teknis dan 442 tenaga kesehatan serta 5.988 formasi PPPK dengan rincian 981 tenaga guru, 4.305 tenaga teknis, dan 702 tenaga kesehatan.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Usai menerima penghargaan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik se-Sulawesi Tenggara, nama Kabupaten Muna Barat kembali menggema saat pengumuman pemenang Lomba Musik Dua Warna dalam Festival Harmoni Sultra. Penampilan dua musisi asal Muna Barat, Rut Medin Hutajalu dan Uce Sasrianti dinobatkan sebagai juara ke-3 dari 8 kabupaten/kota yang berlaga.

Keduanya tampil memukau dengan membawakan lagu berbahasa Indonesia dan Bahasa Daerah Muna. Lagu berbahasa Indonesia merupakan karya dari Ketua Tim Penggerak PKK Muna Barat Rika Purwaningsih Darwin berjudul Jayalah Muna Barat. Sedangkan lagu berbahasa Muna berjudul Benteno Tiworo karya Marwan SE.

Pengumuman dan penyerahan piagam penghargaan dilaksanakan saat penutupan Harmoni Sultra 2025 di Lapangan Gelora Kolaka pada Minggu (27/4/2025). Piagam diserahkan oleh Wakil Gubernur Ir. Hugua dan diterima oleh Ibu Wakil Bupati Muna Barat Kadiani Runa Ali Basa.

Juara 1 diraih Kota Kendari yang disusul oleh Kota Bau-Bau pada posisi ke-2. Pada kategori harapan, Kabupaten Konawe menempati posisi Harapan 1. Selanjutnya, Harapan 2 diraih oleh Kabupaten Buton Selatan dan menyusul Kabupaten Wakatobi sebagai juara Harapan 3.

Adapun delapan kabupaten/kota yang mengikuti Lomba Musik Dua Warna yakni Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Konawe, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Konawe Kepulauan, serta Kabupaten Buton Tengah. Musik Dua Warna merupakan pergelaran seni yang memadukan antara musik tradisional dan musik modern.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID 27 April menjadi momentum bersejarah bagi Provinsi Sulawesi Tenggara. Almanak tersebut menjadi pengingat akan eksistensi Bumi Anoa sejak 27 April 1964. Tahun 2025, provinsi beribu kota Kendari ini genap berusia 61 tahun. Pertambahan usia yang diperingati secara khidmat di Lapangan 19 November Kolaka.

Bumi Mekongga menjadi saksi lantunan rasa syukur atas nikmat pertambahan usia. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka dalam sambutannya.

“Kita bersyukur hari ini Provinsi Sulawesi Tenggara genap berusia 61 tahun. Kita bersyukur eksistensi Sultra mulai terbentuk hingga usia sekarang. Senantiasa terjaga dan terus bergerak maju dengan berbagai pencapaian pembangunan di segala bidang meskipun dihadapkan pada tantangan lokal, nasional, dan global.” ujarnya

Atas berbagai capaian pembangunan yang berimplikasi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sultra, Gubernur mengajak segenap hadirin menghaturkan hormat dan terima kasih kepada para pejuang terbentuknya Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Sudah sepatutnya dengan penuh rasa hormat kita menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada tokoh pejuang dan mantan pimpinan daerah serta tokoh-tokoh pendahulu. Semoga segala jasa pengabdian tercatat sebagai amal ibadah dan diridhoi oleh Tuhan.” lanjutnya

Selanjutnya, sosok yang akrab disapa ASR ini menyampaikan tentang Sumber Daya Alam berlimpah serta keberagaman masyarakat yang dimiliki oleh Sulawesi Tenggara. Dua hal yang menjadi potensi besar dalam pembangunan daerah maupun nasional. Oleh sebab itu ASR mengajak seluruh masyarakat Sultra untuk tidak mempertentangkan perbedaan tetapi mengelolanya sebagai harmoni agar tercapai kemajuan dalam segala bidang.

“Sebagaimana diketahui bersama, Sultra dikaruniai Sumber Daya Alam melimpah dan beragam. Baik yang ada di permukaan maupun di perut bumi. Kita juga menyadari bahwa Sultra adalah daerah yang masyarakatnya hidup dalam keberagaman agama, suku, bahasa, budaya adat istiadat, status sosial, dan pandangan politik. Hal tersebut merupakan potensi besar bagi pembangunan daerah dan nasional.” sambungnya

Sang Jenderal Purnawirawan mengingatkan agar upacara HUT Sulawesi Tenggara ke-61 tidak sekadar seremonial belaka tetapi menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran kolektif dalam menjalankan pemerintahan yang bertanggung jawab. ASR juga mengajak segenap unsur pembangunan untuk meningkatkan integritas dan melaksanakan tugas yang telah diamanahkan.

“Upacara HUT Sultra ke-61 ini jangan hanya seremonial tetapi jadi momentum meningkatkan kesadaran kolektif kita semua bahwa membangun Sultra sebagai daerah otonomi adalah tanggung jawab pemerintah dan segenap komponen pembangunan. Dari Bumi Mekongga, saya mengajak kita semua mari konsisten jaga kerukunan dan persatuan dalam keberagaman.” pungkasnya

Sebelum mengakhiri sambutannya, Gubernur Sultra ke-13 ini menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, Anggota DPR, Anggota DPD, DPRD, pemerintah kabupaten, TNI, POLRI, Organisasi Kemasyarakatan, Pihak Swasta, akademisi, media, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan seluruh masyarakat Sultra serta semua pihak yang telah berperan dan berkontribusi dalam pembangunan Bumi Anoa.

Andi Sumangerukka mengakhiri sambutannya dengan menyitir falsafah hidup suku-suku yang mendiami Provinsi Sulawesi Tenggara. Warisan leluhur yang mengandung nilai-nilai tentang menjaga adat, saling menghargai,  dan bijak dalam bertindak. Falsafah Suku Tolaki ”Inae kosara ie pinesara. Inae lia sara ie pinekasara”  memiliki makna Siapa yang menghargai adat ia akan dihormati. Siapa yang melanggar adat ia akan diberi sanksi. Falsafah Buton “Po-binci-binciki kuli” berarti “saling mencubit kilit (kulit) sendiri”. Falsafah Suku Muna”Pomoa-moasigho, Popia-piara, Poangka-angkatau dan Poadha-adhati “, yang artinya saling menyayangi, saling menyantuni, saling kerjasama, dan saling menghargai”. Serta falsafah Suku Moronene “Koniantou” bermakna berjalan di jalan yang baik.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Muna Barat, Rhika Purwaningsih Darwin, S.H., tampil memukau dalam ajang fashion show budaya Sultra yang digelar di Panggung Utama Harmoni Sultra  Lapangan Gelora Kolaka (Kamis, 24 April 2025) . Acara ini menjadi ajang bergengsi yang menampilkan kekayaan busana daerah dari seluruh Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara.

Kabupaten Muna Barat mendapat kehormatan sebagai penampil pembuka dalam parade peragaan busana, dengan nomor urut 1. Rhika Purwaningsih tampil anggun dalam balutan busana tenun bermotif Otumpe,  yang merupakan hasil karya penenun lokal dan sarat makna budaya serta filosofi kehidupan masyarakat Muna Barat.

“Pemilihan Motif Otumpe dalam peragaan busana ini merupakan bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal Muna Barat yang kaya makna. Motif ini saya pilih karena mencerminkan semangat syukur, harmoni, dan keberagaman masyarakat yang sederhana, berani, dan teguh menjaga nilai adat. Lebih dari itu, Otumpe adalah simbol filosofi hidup kami yang selaras dengan visi Liwu Mokesa – kampung yang keren,” ujar Rhika Purwaningsih.

Motif Otumpe, berasal dari kata Tumpeng dalam bahasa Muna, merupakan representasi visual dari doa, syukur, dan kekuatan kolektif masyarakat Muna Barat. Dalam budaya lokal, Otumpe menggambarkan keharmonisan hidup, keterhubungan dengan alam, dan semangat menjaga warisan leluhur.

Warna-warna dalam busana tenun Otumpe—coklat, merah, dan hitam—mewakili unsur filosofi yang kuat : Coklat melambangkan kedekatan dengan alam dan ketulusan, merah melambangkan keberanian dan semangat dan hitam melambangkan kewibawaan dan keteguhan menjaga adat

Motif ini juga disusun berdasarkan falsafah hidup masyarakat Muna Barat:
“Hansuru hansuru badha sumano kono hansuru liwu, hansuru hansuru ana liwu sumano kono hansuru adhati, hansuru hansuru ana adhati, sumano tangka agama.”

Lewat penampilan ini, Dekranasda Muna Barat berhasil menunjukkan bahwa pembangunan bukan hanya infrastruktur, tetapi juga tentang membangun jati diri, karakter, dan keberlanjutan budaya lokal. Otumpe bukan sekadar motif estetika, tetapi narasi visual dari nilai, harapan, dan identitas masyarakat Muna Barat.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, memimpin Rapat Koordinasi dengan tema “Dana Desa Mendukung Program Ketahanan Pangan untuk Mewujudkan Muna Barat Liwu Mokesa” yang digelar pada Kamis (17/4/2025) di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat. Rapat ini dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Muna Barat, Aswin, S.STP, M.Si, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Muna Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat, Inspektur Kabupaten Muna Barat, beberapa Kepala OPD Instansi teknis terkait, serta seluruh Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Muna Barat.

Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan Dana Desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Dasar pelaksanaan program ini mengacu pada Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Desa PDT Nomor 3 Tahun 2025 yang memberikan panduan lebih lanjut mengenai penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan.

Bupati Muna Barat La Ode Darwin dalam sambutannya menyoroti beberapa hal penting terkait pengelolaan Dana Desa. Pertama, ia mengingatkan tentang jalur koordinasi yang tepat antara Kepala Desa, Camat, dan Bupati. Menurutnya, apabila ada permasalahan di desa yang tidak bisa diselesaikan di tingkat desa, maka masalah tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu di tingkat kecamatan sebelum diteruskan ke tingkat kabupaten.

“Jangan langsung dari kepala desa ke Bupati. Semua harus sesuai dengan hierarki yang ada. Kami siap membantu, tapi permasalahan harus diselesaikan terlebih dahulu di tingkat yang lebih rendah,” jelas Bupati.

Selanjutnya, Bupati menyampaikan bahwa Dana Desa yang 20 persen akan dialokasikan untuk program ketahanan pangan, dengan mengacu pada peraturan yang ada. Ia menegaskan bahwa meskipun APBDes 2025 telah disepakati, penyesuaian untuk penggunaan Dana Desa ini tetap bisa dilakukan untuk mendukung program ketahanan pangan yang lebih luas.

“Bantuan dari Dana Desa akan digunakan untuk mendukung program unggulan kami di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Misalnya, jika ada desa yang menerima bantuan sapi, maka Dana Desa bisa digunakan untuk pembuatan kandang. Begitu juga dengan bantuan ayam petelur dan sektor lainnya. Hasil dari usaha ini, kita akan suplai ke program Makanan Bergizi Gratis dari pemerintah pusat yang saat ini sudah dinikmati oleh sekitar 2060 siswa melalui 7 dapur umum yang dikelola secara mandiri,” tambah Bupati.

Bupati juga menekankan bahwa penggunaan Dana Desa akan ditransfer langsung ke rekening yang terdaftar, dan diharapkan dapat menghasilkan perkembangan ekonomi baru yang positif, meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat desa.

Terkait dengan BUMDes, Bupati meminta agar BUMDes yang tidak aktif atau pailit segera diambil langkah tegas untuk dicut-off dan diganti dengan BUMDes yang baru yang dikelola secara profesional. Semua ini bertujuan agar sumber daya manusia unggul di desa dapat diberdayakan dengan maksimal.

Untuk memastikan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, Bupati juga memerintahkan Inspektur Kabupaten Muna Barat untuk melakukan pendampingan yang intensif. Inspektur akan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh desa dalam penggunaan Dana Desa tidak melanggar hukum dan peraturan yang ada, serta agar pelaksanaannya lebih efektif dan transparan.

Wakil Bupati Muna Barat, Drs. Ali Basa, M.Si, dalam kesempatan yang sama, mengingatkan para Kepala Desa untuk menghilangkan mindset pribadi terkait program ini. “Jangan ada lagi pemikiran ‘apa yang akan saya dapatkan?’ Semua harus fokus pada keberlanjutan program ketahanan pangan. Semua kebijakan dan implementasi harus terukur dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Wakil Bupati.

Sebelum rapat ditutup, Bupati Muna Barat kembali menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengintervensi penggunaan Dana Desa secara langsung, namun akan mengawal proses dan mekanismenya agar sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. “Saya tidak intervensi penggunaannya, saya hanya intervensi prosesnya. Bantu kami mensukseskan program ini, agar manfaatnya sampai ke masyarakat,” tegas Bupati di hadapan seluruh peserta rapat. Ia juga memerintahkan Kepala Dinas DPMD untuk segera melakukan verifikasi pembentukan kelembagaan pengelola Dana Desa 20 persen, baik melalui BUMDes maupun lembaga lainnya, agar pelaksanaan program ketahanan pangan dapat berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat memperingati Hari Kesadaran Nasional dengan menggelar upacara bendera di Lapangan Kantor Bupati Muna Barat, Kamis (17/4/2025). Upacara ini dipimpin langsung oleh Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, didampingi Wakil Bupati Muna Barat, Drs. Ali Basa, M.Si, dan diikuti oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta jajaran ASN, serta Kepala Desa se-Kabupaten Muna Barat.

Dalam amanatnya, Bupati menyampaikan delapan poin penting sebagai arahan strategis pemerintah daerah. Poin pertama menyoroti peningkatan kedisiplinan ASN, yang menurutnya mengalami kemajuan signifikan sejak diterapkannya sistem absensi digital berbasis aplikasi SIM-ASN. Ia menyebut bahwa kedisiplinan adalah fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

“Dengan meningkatnya disiplin ASN, kita telah menunjukkan bahwa semangat perubahan itu dimulai dari internal birokrasi,” tegas Bupati.

Poin kedua, Bupati menyampaikan bahwa mulai 1 Mei 2025, seluruh pejabat eselon II, III, dan IV diwajibkan untuk menetap di wilayah Muna Barat sebagai bentuk tanggung jawab dan kedekatan dengan masyarakat. Ia menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Bupati akan melakukan pemantauan secara langsung terhadap implementasi kebijakan ini.

“Jangan anggap ini hanya himbauan, saya dan Pak Wakil Bupati akan memantau dengan cara kami sendiri,” ujarnya.

Poin ketiga adalah mengenai optimalisasi Gerakan Jumat Bersih yang akan dilaksanakan secara intensif selama enam bulan ke depan. Tujuannya adalah untuk menanamkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan, yang dinilai sebagai refleksi budaya hidup sehat dan tertib.

Poin keempat, Bupati menyoroti bahwa masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami visi dan misi pemerintahan periode 2025–2030. Ia mengajak seluruh ASN, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, untuk menjadi penyambung informasi dan aktif menyosialisasikan arah pembangunan yang telah dirancang bersama Wakil Bupati.

“ASN adalah ujung tombak komunikasi kebijakan, mari kita sampaikan secara masif kepada masyarakat tentang tujuan besar kita bersama,” ajaknya.

Pada poin kelima, Bupati menyampaikan target penyelesaian infrastruktur gedung pemerintahan. Ia menegaskan bahwa Kantor Bupati, Kantor DPRD, Rumah Jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD, serta Mal Pelayanan Publik ditargetkan rampung pada tahun 2025 dan mulai berfungsi pada 1 Januari 2026 di kawasan Kompleks Bumi Praja Laoworoku. Sementara 30 OPD lainnya akan menyusul hingga tuntas tahun 2026 dan resmi berkantor pada awal 2027.

Poin keenam, sebagai bagian dari evaluasi dan konsolidasi pasca 100 hari kerja, pemerintah daerah akan menggelar pembekalan terpadu bagi seluruh OPD di Pulau Indo, Muna Barat. Kegiatan ini bertujuan memperkuat solidaritas internal pemerintah serta memberikan pemahaman yang utuh terkait implementasi visi-misi Bupati dan Wakil Bupati.

Poin ketujuh, Bupati menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan konsolidasi pembangunan infrastruktur jalan, khususnya jalan-jalan yang mengalami kerusakan di berbagai wilayah kecamatan.

Terakhir, Bupati mengajak seluruh ASN untuk bersama-sama menyukseskan program strategis pemerintah, baik yang bersifat lokal maupun nasional, sebagai wujud loyalitas dan dedikasi kepada masyarakat dan bangsa.

“Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Kita harus bergerak bersama, disiplin bersama, dan sukses bersama demi Muna Barat yang maju dan bermartabat,” tutup Bupati dengan penuh semangat.