Tag: mubar

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Masih dalam rangkaian semarak HUT Kabupaten Muna Barat ke-9, pemerintah daerah menggelar kompetisi Balap Perahu Nelayan. Kegiatan berlangsung di Desa Tondasi, Kecamatan Tiworo Utara pada Sabtu (05/08/2023).

Lomba ini terbagi atas tiga kategori yakni perahu bermesin 16 PK, 24 PK, dan 30 + PK. Pada kategori Balap Perahu 16 PK, peserta yang akan berlaga sejumlah 8 orang. Sedangkan pada kategori 24 PK, peserta berjumlah 48 orang yang terbagi dalam 10 grup. Selanjutnya, kategori perahu 30+ PK, diikuti oleh 36 peserta yang terbagi dalam 9 grup.

Untuk mengikuti lomba ini, peserta tidak dibebankan biaya pendaftaran alias gratis. Meski gratis tetapi pemerintah daerah telah menyediakan hadiah fantastis bagi para pemenang. Total hadiah yang diperebutkan senilai 45 juta rupiah.

Berdasarkan pantauan Tim Media Kominfo, mayoritas partisipan berasal dari wilayah Muna Barat kepulauan. Peserta berasal dari Pulau Maginti, Pulau Bangko, Pulau Santigi, Pulau Santiri, Pulau Tondasi, Pulau Tiga, Pulau Bero, dan Pulau Balu.

PJ Bupati Muna Barat, Dr. Bahri, S.STP, M.Si bersama jajarannya hadir menyaksikan jalannya pertandingan secara langsung. Masyarakat pun tampak berbondong-bondong memadati lokasi pertandingan baik di area pelelangan ikan sebagai titik start maupun di Pelabuhan Tondasi sebagai titik finish.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Muna Barat menyampaikan bahwa lomba Balap Perahu Nelayan mencerminkan mata pencaharian utama masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan. Lomba ini diadakan agar penduduk pesisir dan kepulauan turut merasakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Muna Barat.

“Lomba hari ini kita buat untuk saudara-saudara kita di wilayah kepulauan yaitu Lomba Balap Perahu Nelayan. Lomba ini mencerminkan bahwa lomba yang kita buat merupakan bagian dari mata pencaharian kita. Mata pencarian di wilayah pesisir dan kepulauan utamanya adalah nelayan. Hari ini kita buat lomba. Kita harapkan dapat memeriahkan masyarakat kita di pesisir dan daerah-daerah kepulauan. Ini kita lakukan agar mereka turut serta merasakan bagaimana pembangunan yang telah kita lakukan.” ujarnya

Dr. Bahri juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan jalannya pertandingan. Alumni STPDN 07 ini juga mengungkapkan terimakasih atas kehadiran masyarakat yang datang menyaksikan Lomba Balap Perahu Nelayan.

Pada kategori 16 PK masuk dalam tahap semifinal sebanyak 6 kapal yakni Don, ID88, Dis Manja, Nurjani, Master, dan Biru Laut. Dari enam peserta tampil sebagai pemenang lomba pada posis pertama ditempati oleh perahu ID88 asal Desa Santiri, Master dari Pulau Gala, Nurjani dari Desa Santiri Santiri, dan Don dari Desa Santiri.

Sedangkan Kategori 24 PK, juara pertama diraih oleh Citer dari Pulau Bangko, juara kedua diraih oleh Jusnajaya dari Desa Santiri, juara 3 oleh Tiger dari Pasipadangan, dan juara ke empat adalah Amfibi dari Pulau Bangko.

Pada kelas 30 PK, juara 1 ditempati oleh Kris asal Desa Tasipi. Menempati urutan kedua, Yamaha dari Pulau Bangko. Sedangkan posisi ketiga ditempati oleh dua kapal yakni Cyber dari Tondasi dan Pasar Jaya dari Maginyi.

Hadiah yang berhak didapatakn oleh para pemenang pada kategori 16 PK dan 24 PK  yakni juara 1 mendapatkan 10 juta, juara 2 berhak atas uang 4,5 juta, juara 3 uang sebesar 2,5 juta, dan juara 4 mendapatkan 1,5 juta.

Sedangkan kategori 30 PK, hadiah yang diterima oleh juara 1 sebesar 10 juta. Juara kedua mendapat uang 5 juta, dan juara 3 bersama masing-masing 3,5 juta.

Tidak hanya hadiah berupa uang tunai, pemerintah juga memberikan apresiasi kepada seluruh peserta berupa 10 liter solar untuk setiap perahhu yang bertanding.

Sumber : Tim liputan Diskominfo
Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)
Editor : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wd.Rahmatia, SP)
Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

KOMINFO MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat dipimpin oleh Pj Bupati Muna Barat melakukan lawatan ke Kantor Pusat Maskapai Lion Air pada Rabu (02/08/2023). Lawatan tersebut dalam rangka menginisiasi dukungan konektivitas dan permintaan tambahan rute penerbangan di Bandar Udara Sugimanuru.

Pj Bupati Muna Barat bersama Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala BPBD serta Kepala UPB Bandara Sugimanuru diterima oleh  Manajer Area Indonesia Barat, Muhammad Helmi. Bertempat di Lion Air Tower, para stakeholder membincangkan kondisi terkini transportasi udara  di Muna Barat.

Di awal pertemuan tersebut, Dr. Bahri memaparkan 6 arahan Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah terkait transportasi udara. Arahan pertama, pemda diminta untuk ikut serta dalam upaya menstabilkan harga tiket. Kedua, pemda diminta memberikan subsidi kepada penyedia jasa transportasi angkutan. Sedangkan pada arahan ketiga, pemda diharapkan ikut serta dalam mempromosikan atau memasarkan rute-rute penerbangan yang ada di wilayahnya.

Selanjutnya poin keempat, pemda diminta menerbitkan surat edaran agar mendukung dan mendorong partisipasi semua komponen masyarakat untuk menggunakan transportasi udara serta meminta forkopimda, pemda dan swasta berkomitmen untuk melaksanakan perjalanan dinas, bisnis, wisata dan usaha lainnya dengan mengutamakan penggunaan transportasi udara. Kemudian arahan kelima yaitu pemda mendukung penyiapan lahan dan sarana prasarana. Terakhir, pemda diminta melakukan upaya koordinasi dengan pihak pertamina dalam rangka menstabilkan harga avtur.

Arahan tersebut dikuatkan dengan keluarnya surat edaran Dirjen Perhubungan Udara atas nama Menteri Perhubungan kepada para Gubernur dan para Bupati/Wali Kota Nomor AU.001/1/1 PHB 2022pada  tanggal 11 Agustus 22. Surat edaran tersebut berisi instruksi untuk melakukan dukungan konektivitas transportasi udara.

Selanjutnya, Dr. Bahri mengajukan permintaan tambahan rute penerbangan dari Bandara Sugimanuru ke Bandara Haluoleo. Hal ini melihat tingginya angka mobilisasi masyarakat dari Muna ke Kendari maupun sebaliknya.

Menanggapi paparan tersebut, Muhammad Helmi menjelaskan perihal perubahan jadwal penerbangan Wings Air. Maskapai yang merupakan bagian dari Lion Group ini sebelumnya melayani rute Makassar-Muna Barat-Makassar sebanyak 3 kali seminggu. Namun, kini penerbangan hanya dapat dilakukan satu kali dalam seminggu.

Hal tersebut merupakan imbas atas ketidakpastian jumlah penumpang dalam setiap penerbangan sehingga pihak Lion Group melakukan efisiensi dengan menghentikan operasi pada hari dimana tingkat keterisian penumpang rendah.  Selanjutnya, kepastian penerbangan Wings Air memerlukan jaminan block seat sebanyak 50 seat dalam satu rangkaian penerbangan dengan harga terkini pasca naiknya harga avtur.

Berdasarkan penjelasan Muhammad Helmi, Pemkab Muna Barat mengajukan beberapa usulan kerjasama. Pertama, model pembiayaan. Terdapat  2 model pembiayaan yang ditawarkan yaitu model non stimulus/insentif  dan model stimulus/insentif.

Model stimulus artinya Forkopimda dan semua stakeholder berkomitmen melaksanakan perjalanan dengan menggunakan transportasi udara. Sedangkan model stimulus adalah pemda memberikan subsidi Biaya Operasi Pesawat (BOP) dengan menjamin sejumlah tertentu tempat duduk yang terjual (block seat).

Kedua, menentukan jumlah seat minimum untuk setiap trip/sektor. Ketiga, menentukan jaminan seat pada trip tunggal (one way/satu arah) atau trip gabungan (pulang/pergi).

Usulan keempat, pemda dan pihak maskapai menyepakati besaran tarif yang akan digunakan sebagai harga satuan subsidi. Kelima, menyepakati jumlah frekuensi penerbangan. Keenam, menyepakati besaran jaminan deposit dan besaran top up (tambahan jaminan deposit). Ketujuh, melakukan rekonsiliasi data manifest terhadap data aktual passanger board.

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan dari masing-masing pihak, terjadi kesepakatan bahwa pihak Lion Air akan menghitung kembali metode simulasi perhitungan penerbangan. Selanjutnya, Lion Air akan menghubungi pemerintah Kabupaten Muna Barat untuk kembali bertemu setelah tanggal 17 Agustus 2023.

Paralel, Pemda Muna Barat bersama Kepala UPB Sugimanuru akan menginisiasi rapat bersama 3 (tiga) pemda pengguna Bandara Sugimanuru. Pemerintah daerah yang dimaksud yakni Kabupaten Muna, Kabipaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, dan Kab Buton Utara. Rapat ini bertujuan untuk mengkoordinasikan kebijakan dukungan konektivitas transportasi udara.

Sumber : Tim liputan Diskominfo
Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)
Editor : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wd.Rahmatia, SP)
Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Pj Bupati Muna Barat, Dr. Bahri, S.STP, M.Si bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Muna Barat hadiri kegiatan ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercise (ARDEX) 2023. Dr. Bahri diundang sebagai salah satu observer atau pengamat dalam kegiatan tersebut. Sebagai observer, perwakilan dari daerah lain akan melihat dan belajar teknik kesiapsiagaan menghadapi bencana sesuai standar ASEAN.

ARDEX merupakan agenda dua tahunan yang digagas sebagai salah satu latihan simulasi tanggap darurat bencana se-ASEAN. Kegiatan ini akan berlangsung pada tanggal 31 Juli s.d 4 Agustus 2023 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembukaan dan konfrensi pers ARDEX-2023 berlangusng pada Selasa (1/8/2023) di Hotel Royal Ambarukmo. Pada hari yang sama juga berlangsung Academic Season dan Table Top Exercise (TTX).

Penyelenggaran ARDEX dilatarbelakangi oleh dampak yang kerap ditimbulkan oleh bencana alam.  Meskipun hal tersebut tidak dapat dihindari tetapi upaya untuk meminimalisir dampak dapat dilakukan melalui upaya tanggap bencana. Oleh sebab itu Indonesia menjalin kerjasama dengan ASEAN Regional Forum (ARF) dalam penyelenggaraan ARDEX-2023.

Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tempat pelaksanaan didasarkan pada hasil kajian potensi gempa bumi di daerah ini. D.I Yogyakarta secara geologis merupakan daerah rambatan gelombang/gaya sumber gempa darai runtuhan patahan yang sangat tua dengan kisaran usia 2 juta tahun. Patahan ini terletak  10 km di sebelah timur patahan Opak dengan oerientasi paralel.

Rangkaian kegiatan  ARDEX 2023 telah berlangsung sejak bulan Mei 2023. Tepatnya pada tanggal 08-12 Mei dilaksanakan kegiatan Final Exercise Planning Team (Final EPT). Selanjutnya pada tanggal 22-28 Juni berlangsung Geladi Ruang Nasional.  Terakhir akan dilakukan penyampaian hasil evaluasi dalam Workshop After Action Review pada pertengahan Agustus 2023.

Adapun pelaksanaan simulasi ARDEX-2023 secara efektif akan dilaksanakan dengan metode tatap muka/klasikal selama lima hari. Seluruh rangkaian kegiatan melibatkan tim perencanaan dari BNPB, Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, dan Organisasi Intenasional.

Sumber : Tim liputan Diskominfo
Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)
Editor : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wd.Rahmatia, SP)
Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

KOMINFO MUNA BARAT. GO. ID Sebanyak 25 instansi pemerintah di Muna dan Muna Barat mengutus perwakilan guna mengikuti workshop Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Workshop berlangsung di Ballroom Hotel Nes Inn, Raha pada Senin (31/07/2023). Rangkaian kegiatan berlangsung pada pukul 08.00-16.00 WITA.

Mengusung tema Peningkatan Kapasitas P4GN Menuju Daerah Tanggap dan Bersih Narkoba, kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh stakeholder terkait diantaranya Kepala BNNK Muna, Kapolres Muna, Kepala Kesbangpol Muna, serta Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kabupaten Muna.  Hal ini menjadi langkah strategis ditengah maraknya kasus penyalahgunaan narkoba yang kian mengkhawatirkan.

Dalam sambutannya, Kepala BNNK Muna, Muhammad Ridwan Zain, S.KM, M.Kes memaparkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN tahun 2022-2024. Instruksi tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mengikutsertakan masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui kebijakan, strategi, dan program kegiatan.

Lebih lanjut Muhammad Ridwan mengharapakn kepada segenap peserta untuk dapat mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh dan apa yang didaptkan dalam workshop menjadi rujukan dalam melakukan kebijakan P4GN di lingkungan kerja masing-masing. Sebagai langkah konkrit atas harapan tersebut, BNNK Muna menyiapkan empat pemateri selama workshop berlangsung.

Para peserta mendapatkan materi terkait tugas dan tanggung jawabnya sebagai penggiat P4GN. Pada sesi 1, materi dibawakan oleh Kepala BNN Kabupaten Muna. Muhammad Ridwan menjabarkan Pola Strategi Pencegahan dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Selanjutnya dari  Polres Muna yang diwakili oleh Kasat Narkoba Iptu Arman, SH  memaparkan materi ke-2.  Materi ini membahas seputar Aspek Hukum dalam Implementasi Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Pada Materi ke-3, para peserta mendapatkan rincian terkait Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pengembangan Potensi Diri Penggiat P4GN. Materi dibawakan oleh pakar dibidangnya yakni Kepala Badang Kesbangpol Kabupaten Muna, Hamse, S.Pd. MM.

Pada sesi ke 4 para peserta mendapatkan curahan ilmu dari Praktisi Kesehatan Jiwa dan Psikologi Keluarga, dr. Wa Ode Harniana, M.Kes., Sp.KJ. Materi yang dibawakan terkait Pengetahuan Dasar Adiksi, Konseling, dan Rehabilitasi.

Setiap akhir sesi berlangsung tanya jawab sebagai sarana memeprkuat pemahaman para peserta terkait materi yang telah diterima. Sebelum kegiatan berakhir, para peserta diminta untuk menuangkan rencana aksi P4GN yang akan dilaksanakan di lingkungan kerja masing-masing dalam format yang telah disediakan oleh panitia.

Sumber : Tim liputan Diskominfo
Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)
Editor : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wd.Rahmatia, SP)
Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Aksi kekerasan terhadap anak  kian mengkhawatirkan. Pada tahun 2022, berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 21.241 korban kekerasan anak. Atas kondisi tersebut, pemerintah pusat menggagas sebuah gerakan masyarakat guna memberikan perlindungan terhadap korban. Gerakan tersebut berupa Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Dilansir dari Pedoman PATBM yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia, PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

Menindaklanjuti gerakan nasional tersebut, PJ Bupati Muna Barat, Dr.Bahri, S.STP, M.Si melantik aktivis PATBM lingkup Kecamatan Barangka.  Acara pelantikan berlangsung di Balai Desa Wuna pada Kamis (27/07/2023). Kegiatan ini dihadiri oleh PJ Bupati Muna Barat, Ketua Tim PKK, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak dan sejumlah stakeholder terkait.

Dalam sambutannya, PJ Bupati mengharapkan agar langkah ini bisa mensejajarkan Kabupaten Muna Barat dengan kabupaten lainnya dalam upaya perlindungan anak. Juga sebagai upaya unTuk memastikan bahwa Muna Barat merupakan kabupaten layak anak.

“Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi langkah awal untuk kita melindungi anak. Saya sudah perintahkan Kadis Perlindungan Anak agar Kabupaten Muna Barat sejajar dengan kabupaten lain ataupun sejajar nasional.” ungkapnya

Para aktivis diharapkan akan menjadi garda terdepan yang memastikan tidak adanya kasus kekerasan terhadap anak. Jika terjadi tindak kekerasan, pelaku harus dilaporkan pada pihak berwajib. Pemerintah akan menempuh jalur advokasi dan melakukan pendampingan terhadap korban.

“Kita sangat mengharapkan, hari ini sudah dilantik volunteer. Garda terdepan yang ada di tiap desa yang memastikan bahwa tidak terjadi kekerasan terhadap anak. Kalau ada kekerasan, silahkan dilaporkan. Kita advokasi, kita dampingi dia.” ujar Alumni STPDN 07 ini.

Dr. Bahri juga mengungkapkan bahwa di setiap desa terdapat 8-10 orang aktivis. Saat ini para aktivis merupakan tenaga sukarelawan. Namun, kedepannya pemerintah akan memikirkan cara untuk memberikan dukungan bagi para aktivis.

“Hari ini kita sudah tetapkan PATBM. Yang kita tetapkan ada 8-10 orang perdesa. Tenaga-tenaga sukarela. Tenaga-tenaga yang bekerja ini sebagai aktivis akan kita pikirkan  bagaimana kedepannya ada dukungan Pemda.” pungkasnya

Sumber : Tim liputan Diskominfo
Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)
Editor : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wd.Rahmatia, SP)
Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Upaya pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Muna Barat terus dioptimalkan. Terbaru, pemerintah daerah akan melakukan pencetakan sawah di Desa Lawada dan Desa Lakabu. Hal ini sebagai upaya menjadikan Muna Barat sebagai sentra pertanian khususnya padi dan juga dalam rangka program pengendalian inflasi serta ketahanan pangan nasional.

Pemilihan Desa Lawada dan Desa Lakabu berdasarkan pertimbangan ketersediaan air dan saluran irigasi yang memadai. Kedua lokasi ini telah menjadi sentra produksi tanaman padi di Muna Barat.

Luas lahan yang akan digarap yakni 23 hektar di Desa Lawada dan 22 hektar di Desa Lakabu. Dua desa yang akan dijadikan areal persawahan tersebut telah melalui proses Survei Investigasi dan Desain (SID).

Sebanyak 1,2 miliar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan untuk biaya pencetakan sawah  baru seluas 45 hektar. Anggaran tersebut dipergunakan untuk pengolahan tanah dan pengadaan saprodi.  Guna mendukung terlaksananya agenda tersebut, pemerintah menganggarkan dana khusus untuk pengadaan alat-alat pertanian.

Hal ini menjadi pembuktian keseriusan pemerintah daerah dalam memajukan Muna Barat. Sebelumnya, pencetakan sawah dianggarkan melalui APBN Dana Tugas Pembantuan Provinsi. Namun, dibawah kepemimpian Dr. Bahri, pencetakan sawah juga dianggarkan melalui APBD.

Sumber : Tim liputan Diskominfo
Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)
Editor : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wd.Rahmatia, SP)
Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

KOMINFO MUNA BARAT. GO. ID Laworoku merupakan akronim dari Lawa, Tiworo, Kusambi. Nama baru bagi ibukota kabupaten yang sebelumnya berjuluk Laworo. Laworoku menggambarkan keadilan pada tiga wilayah besar yang merajut sebuah daerah otonomi bernama Muna Barat. Satu diantara 17 kabupaten dalam wilayah administrasi Sulawesi Tenggara.

Nama ini merupakan buah pikir Dr. Bahri, S.STP, M.Si dimasa-masa awal mengemban amanah sebagai pemegang kemudi jalannya pemerintahan Kabupaten Muna Barat. Dr. Bahri merupakan kepala daerah kelima di Muna Barat pasca otorita ini mekar dari induknya di tahun 2014.

Alumni STPDN 07 ini juga menetapkan tanggal baru memperingati hari kelahiran Muna Barat yakni 23 Juli setiap tahunnya. Momen yang menjadi titik kulminasi dari perjalanan panjang lahirnya Muna Barat melalui pengesahan undang-undang nomor 14 tahun 2014 tentang pembentukan daerah otonomi baru yang disahkan pada 23 Juli 2014.

Hari ini tepat 9 tahun Muna Barat dideklarasikan atau 1 tahun jelang satu dasawarsa. Estafet kepemimpinan terus dipergilirkan. Diawali oleh Drs. Laode Muhammad Rajiun Tumada. Kemudian digantikan oleh, Dr. Rony Yakub Laute. Kembali dipimpin oleh Drs. Laode Muhammad Rajiun Tumada ketika menang dalam pemilihan bupati definitif pertama kalinya.

Dalam perjalanannya, Laode Muhammad Rajiun Tumada digantikan oleh wakilnya Drs Achmad Lamani, M.Pd. Masa bakti Achmad Lamani berakhir pada 22 Mei 2022. Pada saat bersamaan Gubernur Sulawesi Tenggara belum melantik Penjabat Bupati sehingga terjadi kekosongan kursi pimpinan.

Sebagai langkah sigap, diangkat Drs. La Ode Muhammad Husein Tali, M.Pd sebagai Pelaksana Harian (Plh). 5 x 24 jam setelahnya, tepatnya pada tanggal 27 Mei 2023, Gubernur Sulawesi Tenggara melantik Dr. Bahri, S.STP, M.Si sebagai Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat.

Dr. Bahri hadir dua tahun sebelum Muna Barat mencapai usia satu dasawarsa. Momen genting sebab semua pemerintah di dunia tengah bertempur dengan gempuran inflasi dan sederet masalah warisan pandemi Covid 19. Semua pemegang tampuk kekuasaan perlu mengeluarkan jurus-jurus terbaik agar tidak limbung.

Namun, hambatan yang ada tak menjadi penghalang untuk memformulasikan kebijakan-kebijakan terbaik demi kemajuan Kabupaten Muna Barat. Berbekal ilmu yang didapatkan selama menempuh pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan sederet pengalaman kepemimpinan, Dr. Bahri mampu memberdayakan seluruh jajaran pemerintah Muna Barat agar tetap bisa bekerja.

Bahkan dengan kondisi finansial terbatas, pada beberapa aspek Muna Barat berhasil melakukan manuver yang melampaui capaian kabupaten-kabupaten senior.  Sebut saja dalam bidang Kesehatan, pemerintah Muna Barat nekat menggelontorkan dana besar demi bisa mengcover seluruh lapisan masyarakat untuk memiliki jaminan kesehatan.

Sebanyak 87.575 warga Muna Barat didaftarkan sebagai peserta BPJS dengan seluruh iuran dibayarkan dari APBD. Pemkab Mubar juga berkomitmen melindungi pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan. 10.424 jiwa ditambah 2.270 orang pegawai non ASN didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, pemerintah juga menganggarkan dana kesehatan bagi mereka yang tidak mendapat pelayanan BPJS seperti ODGJ, bayi baru lahir, dan disabilitas.

Langkah ini diganjar oleh pemerintah pusat dengan penganugerahan UHC Awards dan Patriana Awards. Keduanya merupakan penghargaan yang diberikan oleh Presiden kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki komitmen tinggi terhadap kualitas kesehatan masyarakatnya. Muna Barat mengungguli 16 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.

Di bidang pendidikan, pemerintah daerah menggelontorkan dana APBD untuk pendidikan dasar bebas biaya. Muna Barat juga menjadi yang pertama mengeksekusi arahan Presiden terkait Peningkatan Literasi Numerasi. Pemerintah juga memberikan beasiswa kepada putra-putri daerah berprestasi.

Direktur Keuangan Kementerian Dalam Negeri ini diawal kehadirannya ‘mengacak-acak’ APBD Muna Barat untuk kemudian dialihkan pada pos-pos krusial. Salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP).

Yang tidak kalah pentingnya, Dr. Bahri menganggarkan pembangunan Masjid Agung Muna Barat sebagai ikon daerah. Guna terlaksananya manajemen pemerintahan yang lebih baik, anggaran daerah juga diporsikan untuk membangun Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworoku, Kantor Bupati, Kantor DPRD.

Dibawah kepemimpinan Bahri, situs bersejarah Benteng Tiworo mendapatkan perhatian berupa revitalisasi Masjid Sangia Bharakati yang sebelumnya nampak terbengkalai. Di tahun yang sama terselenggara Kajian Naskah Sejarah guna menjernihkan asal-usul Kabupaten Muna Barat.

Pada aspek penanganan inflasi, pemerintah Muna Barat melaksanakan seluruhnya dari 6 langkah pengendalian inflasi yang diinstruksikan oleh Presiden. Enam langkah tersebut adalah operasi pasar murah, sidak pasar dan distributor, kerjasama antar daerah terkait suplai komoditas pangan, gerakan menanam cepat panen, merealisasikan BTT dan dukungan transportasi dari APBD.

Secara umum dalam aspek tata kelola pemerintahan, Dr. Bahri mencanangkan inovasi dan beberapa kebijakan strategis dalam enam bulan pertama masa pemerintahannya. Inovasi tersebut diantaranya percepatan implementasi system merit pada masajemen Sumber Daya Manusia ASN. Mendongkrak penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dari 41,8 % menjadi 51,13 %. Juga peningkatan penilaian MCP KPK dari 29,11 % menjadi 48 %.

Masih dalam aspek tata kelola pemerintahan, Dr Bahri melakukan penertiban asset-aset daerah agar bisa berfungsi maksimal dalam penyelenggaran pemerintahan. Dalam upaya pemberantasa korupsi, mewajibkan pelaporan harta kekayaan kepada seluruh pimpinana Organisasi Perangkat Daerah. Juga meluncurkan 8 aplikasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public.

Hal tersebut berimbas pada penilaian kepada Pemerintah Muna Barat dimana dari 22 item Indikator Kinerja Utama hampir seluruhnya mencapai target. Pada beberapa aspek, realisasinya bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Salah satunya pada indikator desa berkembang/ mandiri ditargetkan 71,6 %. Pada realisasi menjadi 74,07 %.

Jelang satu dasawarsa, Muna Barat telah bermetamorfosis sebagai daerah otonom yang layak diperhitungkan dalam kancah regional Sulawesi Tenggara. Angin perubahan akan datang seiring momen pemilihan bupati defenitif tahun 2024 nanti. Sungguh sebuah harapan besar bahwa diusia satu dasawarsa Muna Barat mendaptakn pemimpin yang akan meneruskan cita-cita leluhur menjadikan Muna Barat sebagai Wite Barakati.

Salah seorang guru manajemen Peter Ferdinand Druker mengungkapkan pentingnya seorang pemimpin dalam kalimatnya ‘leader is who that make things happen’. Pemimpin adalah seseorang yang menjadikan sesuatu mewujud nyata. Maka, Muna Barat sebagai Wite Barakati hanya akan menjadi sebuah angan kosong jika tampuk kepemimpinan berada pada tangan yang salah.

Sumber : Tim liputan Diskominfo
Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)
Editor : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wd.Rahmatia, SP)
Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Salah satu indikator keberhasilan pemerintah adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public yang diberikan. Oleh sebab itu, secara berkala dilaksanakan penilaian terhadap Indeks Pelayanan Publik. Tahun 2023 Kabupaten Muna Barat menghadapi dua ranah penilaian terkait implementasi Pelayanan Publik yakni penilaian oleh Menpan-RB dan Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tenggara.

Menpan-RB akan mengevaluasi tiga unit lokus yaitu Dinas Sosial, RSUD Muna Barat, dan Kecamatan Lawa. Sedangkan Ombudsman perwakilan Sulawesi Tenggara akan  melakukan penilaian pada Dinas PM-PTSP, Dinas DUKCAPIL, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Puskesmas Wuna, dan Puskesmas Guali.

Guna mendongkrak indek pelayanan publik di Kabupaten Muna Barat, pemerintah melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Proses Bisnis, Standar Pelayanan, dan Standar Operasional Prosedur Lingkup Kabupaten Muna Barat. Kegiatan direncanakan berlangsung selama tiga hari di Aula Kantor Bupati Muna Barat.

Pemkab Muna Barat menghadirkan dua narasumber dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia. Narasumber tersebut yakni Muhammad Asphin Arwin, SH. MH selaku Analis Kebijakan di LAN-RI dan Guido Armando, S. IP selaku Analis Kelembagaan LAN-RI.

Acara dibuka secara resmi oleh PJ Bupati Muna Barat didampingi Sekretaris Daerah, Laode Muhammad Husein Tali pada Senin (03/07/2022). Dalam sambutannya Dr Bahri meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar senantiasa membenahi tata kelola administrasi. Hal ini akan menjadi kekuatan dalam proses evaluasi atau pengawasan oleh Auditor.

“Saya tekankan kepada semua aparatur di setiap OPD, bahwa mari sennatiasa melakukan pembenahan di lingkungan organisasi kita. Terutama masalah administrasi pemerintahan yang selalu harus didokumentasikan dengan rapi.” Tuturnya

Imbauan tersebut juga sebagai implementasi atas amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dalam undang-undang tersebut tertuang bahwa setiap penyelenggara pelayanan public, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan. dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaran pelayanan di setiap organisasi.

Sumber : Tim liputan Diskominfo

Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wd.Rahmatia, SP)

Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

DISKOMINFO MUBAR GO. ID Tanggal 26 Juni setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Anti Narkotika Internasional atau International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Peringatan ini menjadi ajang memperkuat aksi dan kerja sama antar negara-negara di dunia guna mencapai dunia yang bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika membawa dampak bukan hanya pada pribadi pengguna tetapi juga secara general. Jika tidak dicegah dan diperangi akan menimbulkan efek loss generation. Dunia rawan kehilangan generasi-generasi terbaik yang akan melanjutkan roda peradaban.

Tema yang diusung secara internasional yakni “People first: stop stigma and discrimination, strengthen prevention”. Tema ini menyerukan agar melihat individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sebagai manusia yang membutuhkan empati, pemahaman, dan pendekatan. Menghentikan sikap menghakimi yang seringkali membuat penggguna mengisolasi diri, dikucilkan, dan sulit mengakses layanan Kesehatan yang dibutuhkan.

Adapun secara nasional, tema yang diusung adalah “Akselerasi War On Drugs Menuju Indonesia Bersinar”. Tema in menggaungkan semangat untuk bergerak cepat dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkotika.

Pemerintah Muna Barat mendukung penuh agenda tersebut sebagiamana yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah dalam peringatan HANI 2023 pada Senin (26/06/2023). Bertempat di Gedung Koni Muna Barat, Laode Muhammad Husein Tali menyatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Muna Barat siap mendukung implementasi program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

“Bertepatan dengan momentum Hari Anti Narkotika Internasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat menyatakan siap mendukung implementasi program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.di wilayah Kabupaten Muna Barat” ujarnya

Lebih lanjut, Laode Muhammad Husein Tali mengungkapkan upaya kolaborasi antara pemerintah Muna Barat dengan BNN Kabupaten Muna yang telah terjalin sejak tahun 2022. Secara bersama-sama melakukan program yang sejalan dengan upaya perang terhadap penyalahgunaan narkotika.

“Pada tahun 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat bekerja sama dengan BNN Kabupaten Muna telah melaksanakan kegiatan P4GN antara lain sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba, tes urin, pembentukan Satgas Anti Narkoba dan pembuatan regulasi P4GN.” lanjutnya

Sumber : Tim liputan Diskominfo

Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wd.Rahmatia, SP)

Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)