Penulis: Wa Ode Rahmatia

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Selasa (29/8/2023), dalam rangka Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Tiworo Tengah, Dinas PUPR Kabupaten Muna Barat mengadakan Forum Group Discussion (FGD) I Penyusunan RDTR dan Rencana Zonasi (RZ)  Kecamatan Tiworo Tengah dan sekitarnya untuk menjaring aspirasi dan masukan dari tokoh masyarakat, instansi dan berbagai pihak dalam tahapan pengumpulan data penyusunan RDTR. Acara ini dihadiri oleh beberapa instansi terkait seperti Bappeda, Dinas Pariwisata, DPMPTSP,  Kecamatan Tiworo Tengah serta perwakilan dari seluruh desa yang berada di lingkup Kecamatan Tiworo Tengah dan dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar) Dr. Bahri, S.STP, M.Si.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun konsep pengembangan wilayah melalui Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Wapae dan sekitarnya yang memuat pola pengaturan tata guna lahan, tata ruang dan tata kelola lingkungan pada wilayah Kawasan wapae dan sekitarnya sehingga dapat mendukung dalam tercapainya visi pengembangan daerah Kabupaten Muna Barat secara terpadu dan berkelanjutan.

Dalam sambutan nya Dr. Bahri menyatakan bahwa RDTR merupakan amanat Perpu Cipta kerja Pasal 14 ayat (2) dimana pemerintah daerah wajib menyusun dan menyediakan Rencana Detail Tata Ruang yang sesuai standar yang nantinya akan diintegrasikan oleh Pemerintah Pusat kaitannya dengan Sistem Perizinan Berusaha Secara Online yang dikenal dengan Online Single Submission (OSS).

“Dengan adanya RDTR yang terintegrasi dengan OSS dapat mendorong kemudahan berinvestasi karena mempercepat pengurusan perizinan dasar bagi perusahaan yang hanya membutuhkan 1 hari kerja masyarakat sudah bisa mengurus perizinan. Investor bisa dari mana saja dan kapan saja tidak perlu datang ke Muna Barat untuk mengurus perizinan. Disamping itu pengurusan bisa lebih singkat, efisien,  transparan dalam hal ini mencegah terjadi nya korup  ” tuturnya.

Lebih lanjut beliau menjelaskan  bahwa RDTR memegang peran penting untuk memastikan suatu izin usaha sejalan dengan prinsip tata ruang,  keberlanjutan lingkungan dan sosial di daerah. Ketika suatu daerah tidak punya RDTR, konfirmasi atas izin lokasinya harus diurus terpisah ke pemerintah pusat, yang akan memberi persetujuan berdasarkan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) dan membutuhkan waktu sekitar 2 bulan.

” Dengan adanya RDTL hanya butuh 1 hari untuk menyelesaikan semua perysaratan dasar perizinan” tambahnya.

Dikesempatan yang sama Kepala Dinas PUPR Unding menyatakan bahwa kegiatan Forum Group Discussion (FGD) ini  merupakan tindak lanjut dari Perda Kab. Muna Barat No. 10 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengembangan Wilayah Kabupaten.

 

Sumber: Tim Liputan Diskomimfo Mubar

Penulis : Wa Ode Rahmatia, SP (Kabid Peng. Opini dan Aspirasi Publik)

Editor/ Penanggungjawab : Al Rahman, S.Pd, M.Si (Kadis Kominfo)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Bertempat di Aula Kantor Bupati Muna Barat, Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar) Dr. bahri, S.STP, M.Si menyerahkan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) Tahun 2023, Senin (28/8/2023).

Dengan didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Muna Barat Dr. LM. Husein Tali, M.Si dan Kepala Badan Pendapatan daerah (bapenda) La Samahu, S.Pd, M.Pd SPPT PBB-P2 diserahkan kepada 86 desa/ kelurahan.

SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan atau bangunan.

Dr. Bahri dalam sambutanya menyatakan bahwa saat ini beban pemerintah sangatlah berat salah satu harapan pemerintah untuk membiayai pembangunan adalah penerimaan dari sector pajak.

“Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak Bumi dan Bangunan atau yang lebih dikenal PBB juga berperan besar sebagai salah satu sumber pendapatan negara” ungkapnya.

Lebih lanjut beliau mengatakan saat ini diketahui jumlah SPPT tahun 2023 sejumlah 35.487 lembar dengan nilai nominal Rp. 1.476.255.695,-. Luas bumi yang terdata di Kabupaten Muna Barat sebesar 19.243 ha atau sebesar 21 % dari total luas bumi 90.630 Ha. Masih ada 71.387 ha yang belum terdata.

“Untuk itu kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk selalu melakukan pemantauan terhadap petugas PBB, serta koordinasi dengan perangkat desa dan Kelurahan dalam penyampaian SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak agar SPPT tersebut benar-benar sampai kewajib pajak serta mengintensifkan pemungutan sehingga penerimaan yang telah ditetapkan pada setiap desa dan kelurahan dapat terus meningkat dari tahun sebelum nya,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Bapenda, La Samahu, S.Pd, M.Pd mengatakan bahwa keterlambatan penyerahan ini disebabkan karena pihaknya harus memferifikasi terlebih dahulu obyek-obyek pajak seluruh desa dan kelurahan.

“Saat ini seperti diketahui masih ada 71.387 ha luas bumi yang belum terdata. Apabila semua sudah terdata maka dimungkinkan kenaikan penerimaan dari sector pajak hingga 80%” ucapnya.

Setelah penyerahan SPPT PBB P-2 hari ini dalam kurun 1 bulan kedepan akan diadakan evaluasi Kembali untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dilapangan agar pendapatan PBB-P2 ini dapat lebih dioptimalkan melebihi pencapaian pada tahun sebelumnya.

Sumber : Tim liputan Diskominfo

Penulis  : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wd.Rahmatia, SP)

Editor &Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Dalam rangka  mempererat sinergitas hubungan antara Pemerintah Daerah dan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dalam penataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya peningkatan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Muna Barat maka Pemerintah Kabupaten Muna Barat  dan Polda Sultra  melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman bersama antara Pj.Bupati Muna Barat Dr. Bahri, SSTP.,MSi. dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Sultra, Kombes Danang Beny K,S.I.K, MH,  Kamis(24/8/2023).

Kerja sama ini tentang pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat pencari kerja berdasarkan klaster kompetisi di Kabupaten Muna barat Tahun 2023 yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan perjanjian Kerjasama ataupun kertas kerja dengan OPD teknis dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kerjasama ini merupakan amanat Peraturan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama daerah serta Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata Cara Kerjasama Daerah dengan daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Dr. Bahri  menyatakan  bahwa kondisi daerah dan masyarakat Muna Barat selain daratan juga tersebar pada daerah-daerah pesisir dan kepulauan seperti halnya didaerah lain masyarakat Muna Barat memiliki animo yang tinggi untuk mengikuti penjaringan sebagai calon anggota POLRI, namun keterjangkauan informasi dan kesempatan yang terbatas sehingga peluang itu sangat kecil.

“ini adalah wujud nyata kehadiran pemerintah daerah untuk menjembatani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kami” ungkapnya.

Sehubungan dengan itu, Pj. Bupati Dr. Bahri  menegaskan  bahwa kesepakatan Bersama akan ditekankan pada program bimbingan dan pelatihan yang terdiri atas bimbingan dan pelatihan kemampuan jasmani, kemampuan akademik, kemampuan psikologi dan Kesehatan yang nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat Muna Barat bukan hanya untuk mendaftarkan diri sebagai salon anggota POLRI namun pada sekolah-sekolah kedinasan lainnya yang memiliki metode penerimaan yang mirip dengan seleksi masuk anggota POLRI.

Sementara itu, Karo SDM Polda Sultra, Kombes Danang Beny K. mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pemkab Mubar yang menjado mitra Kerjasama. “Kami (Polda Sultra) siap mendukung pemerintah daerah Muna Barat dalam mewujudkan masyarakat Mubar yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing sesuai dengan amanat UUD yakni mencerdaskan kehidupan bangsa,” ungkapnya.

 

Sumber : Tim liputan Diskominfo

Penulis  : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wd.Rahmatia, SP)

Editor &Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

 

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Masjid Munawir Al-Munajat merupakan salah satu rumah ibadah yang terletak di Desa Nihi, Kecamatan Barangka. Masjid ini diresmikan oleh Pj Bupati Muna Barat pada Sabtu (05/08/20230. Hadir dalam kegiatan tersebut tokoh adat, tokoh agama, tokoh Perempuan dan masyarakat Desa Nihi.

Rangkaian kegiatan peresmian diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Pj Bupati Muna Barat, Dr. Bahri, S.STP, M. Si. Dalam sambutannya, Dr. Bahri menyampaikan bahwa bidang keagamaan menjadi salah sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Muna Barat. Hal ini tercermin dari kucuran dana hibah untuk rumah-rumah ibadah yang sedang dalam proses pembangunan maupun renovasi.

“Kami pemerintah Kabupaten Muna Barat bersyukur dengan dibangun dan diresmikannya masjid karena masjid adalah fasilitas prasarana umum yang harus ada di setiap kompleks perumahan atau lingkungan. Dalam konteks ini, setiap tahun saya menganggarkan kurang lebih 2,5 Milyar untuk bantuan masjid.” ujarnya

Lebih lanjut, Bahri menghimbau kepada segenap masyarakat agar berupaya untuk memakmurkan masjid. Kemakmuran masjid menjadi satu persoalan yang harus dipikirkan secara bersama-sama sebab selama ini gencar dilakukan pembangunan masjid tetapi jumlah jamaah masih sangat minim.

“Sekarang masjid kita resmikan. Tapi yakinkah ada jamaahnya? Dari shalat subuh hingga maghrib dan isya. Ini yang patut jadi perhatian kita. Bagaimana masjid ini bisa makmur yang ditandai dengan banyaknya jamaah dan banyaknya kegiatan keisalaman.”

Sebelum mengakhir sambutannya Direktur Bina Keuangan Daerah Kemendagri ini memberikan apresiasi kepada pemerintah Desa Nihi dan panitia pelaksanaan pembangunan Masjid Munawir Al-Munajat. Juga kepada segenap masyarakat yang telah memberikan sumbangsih baik dalam bentuk materi maupun non materi. Ia mengungkapkan bahwa pembangunan masjid sejalan dengan slogan Wite Barakati yang diusungnya.

Sumber : Tim liputan Diskominfo
Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)
Editor : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wd.Rahmatia, SP)
Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

KOMINFO. MUNA BARAT. GO. ID Masih dalam rangkaian semarak HUT Kabupaten Muna Barat ke-9, pemerintah daerah menggelar kompetisi Balap Perahu Nelayan. Kegiatan berlangsung di Desa Tondasi, Kecamatan Tiworo Utara pada Sabtu (05/08/2023).

Lomba ini terbagi atas tiga kategori yakni perahu bermesin 16 PK, 24 PK, dan 30 + PK. Pada kategori Balap Perahu 16 PK, peserta yang akan berlaga sejumlah 8 orang. Sedangkan pada kategori 24 PK, peserta berjumlah 48 orang yang terbagi dalam 10 grup. Selanjutnya, kategori perahu 30+ PK, diikuti oleh 36 peserta yang terbagi dalam 9 grup.

Untuk mengikuti lomba ini, peserta tidak dibebankan biaya pendaftaran alias gratis. Meski gratis tetapi pemerintah daerah telah menyediakan hadiah fantastis bagi para pemenang. Total hadiah yang diperebutkan senilai 45 juta rupiah.

Berdasarkan pantauan Tim Media Kominfo, mayoritas partisipan berasal dari wilayah Muna Barat kepulauan. Peserta berasal dari Pulau Maginti, Pulau Bangko, Pulau Santigi, Pulau Santiri, Pulau Tondasi, Pulau Tiga, Pulau Bero, dan Pulau Balu.

PJ Bupati Muna Barat, Dr. Bahri, S.STP, M.Si bersama jajarannya hadir menyaksikan jalannya pertandingan secara langsung. Masyarakat pun tampak berbondong-bondong memadati lokasi pertandingan baik di area pelelangan ikan sebagai titik start maupun di Pelabuhan Tondasi sebagai titik finish.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Muna Barat menyampaikan bahwa lomba Balap Perahu Nelayan mencerminkan mata pencaharian utama masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan. Lomba ini diadakan agar penduduk pesisir dan kepulauan turut merasakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Muna Barat.

“Lomba hari ini kita buat untuk saudara-saudara kita di wilayah kepulauan yaitu Lomba Balap Perahu Nelayan. Lomba ini mencerminkan bahwa lomba yang kita buat merupakan bagian dari mata pencaharian kita. Mata pencarian di wilayah pesisir dan kepulauan utamanya adalah nelayan. Hari ini kita buat lomba. Kita harapkan dapat memeriahkan masyarakat kita di pesisir dan daerah-daerah kepulauan. Ini kita lakukan agar mereka turut serta merasakan bagaimana pembangunan yang telah kita lakukan.” ujarnya

Dr. Bahri juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan jalannya pertandingan. Alumni STPDN 07 ini juga mengungkapkan terimakasih atas kehadiran masyarakat yang datang menyaksikan Lomba Balap Perahu Nelayan.

Pada kategori 16 PK masuk dalam tahap semifinal sebanyak 6 kapal yakni Don, ID88, Dis Manja, Nurjani, Master, dan Biru Laut. Dari enam peserta tampil sebagai pemenang lomba pada posis pertama ditempati oleh perahu ID88 asal Desa Santiri, Master dari Pulau Gala, Nurjani dari Desa Santiri Santiri, dan Don dari Desa Santiri.

Sedangkan Kategori 24 PK, juara pertama diraih oleh Citer dari Pulau Bangko, juara kedua diraih oleh Jusnajaya dari Desa Santiri, juara 3 oleh Tiger dari Pasipadangan, dan juara ke empat adalah Amfibi dari Pulau Bangko.

Pada kelas 30 PK, juara 1 ditempati oleh Kris asal Desa Tasipi. Menempati urutan kedua, Yamaha dari Pulau Bangko. Sedangkan posisi ketiga ditempati oleh dua kapal yakni Cyber dari Tondasi dan Pasar Jaya dari Maginyi.

Hadiah yang berhak didapatakn oleh para pemenang pada kategori 16 PK dan 24 PK  yakni juara 1 mendapatkan 10 juta, juara 2 berhak atas uang 4,5 juta, juara 3 uang sebesar 2,5 juta, dan juara 4 mendapatkan 1,5 juta.

Sedangkan kategori 30 PK, hadiah yang diterima oleh juara 1 sebesar 10 juta. Juara kedua mendapat uang 5 juta, dan juara 3 bersama masing-masing 3,5 juta.

Tidak hanya hadiah berupa uang tunai, pemerintah juga memberikan apresiasi kepada seluruh peserta berupa 10 liter solar untuk setiap perahhu yang bertanding.

Sumber : Tim liputan Diskominfo
Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)
Editor : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wd.Rahmatia, SP)
Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

KOMINFO MUNA BARAT. GO. ID Laworoku merupakan akronim dari Lawa, Tiworo, Kusambi. Nama baru bagi ibukota kabupaten yang sebelumnya berjuluk Laworo. Laworoku menggambarkan keadilan pada tiga wilayah besar yang merajut sebuah daerah otonomi bernama Muna Barat. Satu diantara 17 kabupaten dalam wilayah administrasi Sulawesi Tenggara.

Nama ini merupakan buah pikir Dr. Bahri, S.STP, M.Si dimasa-masa awal mengemban amanah sebagai pemegang kemudi jalannya pemerintahan Kabupaten Muna Barat. Dr. Bahri merupakan kepala daerah kelima di Muna Barat pasca otorita ini mekar dari induknya di tahun 2014.

Alumni STPDN 07 ini juga menetapkan tanggal baru memperingati hari kelahiran Muna Barat yakni 23 Juli setiap tahunnya. Momen yang menjadi titik kulminasi dari perjalanan panjang lahirnya Muna Barat melalui pengesahan undang-undang nomor 14 tahun 2014 tentang pembentukan daerah otonomi baru yang disahkan pada 23 Juli 2014.

Hari ini tepat 9 tahun Muna Barat dideklarasikan atau 1 tahun jelang satu dasawarsa. Estafet kepemimpinan terus dipergilirkan. Diawali oleh Drs. Laode Muhammad Rajiun Tumada. Kemudian digantikan oleh, Dr. Rony Yakub Laute. Kembali dipimpin oleh Drs. Laode Muhammad Rajiun Tumada ketika menang dalam pemilihan bupati definitif pertama kalinya.

Dalam perjalanannya, Laode Muhammad Rajiun Tumada digantikan oleh wakilnya Drs Achmad Lamani, M.Pd. Masa bakti Achmad Lamani berakhir pada 22 Mei 2022. Pada saat bersamaan Gubernur Sulawesi Tenggara belum melantik Penjabat Bupati sehingga terjadi kekosongan kursi pimpinan.

Sebagai langkah sigap, diangkat Drs. La Ode Muhammad Husein Tali, M.Pd sebagai Pelaksana Harian (Plh). 5 x 24 jam setelahnya, tepatnya pada tanggal 27 Mei 2023, Gubernur Sulawesi Tenggara melantik Dr. Bahri, S.STP, M.Si sebagai Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat.

Dr. Bahri hadir dua tahun sebelum Muna Barat mencapai usia satu dasawarsa. Momen genting sebab semua pemerintah di dunia tengah bertempur dengan gempuran inflasi dan sederet masalah warisan pandemi Covid 19. Semua pemegang tampuk kekuasaan perlu mengeluarkan jurus-jurus terbaik agar tidak limbung.

Namun, hambatan yang ada tak menjadi penghalang untuk memformulasikan kebijakan-kebijakan terbaik demi kemajuan Kabupaten Muna Barat. Berbekal ilmu yang didapatkan selama menempuh pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan sederet pengalaman kepemimpinan, Dr. Bahri mampu memberdayakan seluruh jajaran pemerintah Muna Barat agar tetap bisa bekerja.

Bahkan dengan kondisi finansial terbatas, pada beberapa aspek Muna Barat berhasil melakukan manuver yang melampaui capaian kabupaten-kabupaten senior.  Sebut saja dalam bidang Kesehatan, pemerintah Muna Barat nekat menggelontorkan dana besar demi bisa mengcover seluruh lapisan masyarakat untuk memiliki jaminan kesehatan.

Sebanyak 87.575 warga Muna Barat didaftarkan sebagai peserta BPJS dengan seluruh iuran dibayarkan dari APBD. Pemkab Mubar juga berkomitmen melindungi pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan. 10.424 jiwa ditambah 2.270 orang pegawai non ASN didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, pemerintah juga menganggarkan dana kesehatan bagi mereka yang tidak mendapat pelayanan BPJS seperti ODGJ, bayi baru lahir, dan disabilitas.

Langkah ini diganjar oleh pemerintah pusat dengan penganugerahan UHC Awards dan Patriana Awards. Keduanya merupakan penghargaan yang diberikan oleh Presiden kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki komitmen tinggi terhadap kualitas kesehatan masyarakatnya. Muna Barat mengungguli 16 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.

Di bidang pendidikan, pemerintah daerah menggelontorkan dana APBD untuk pendidikan dasar bebas biaya. Muna Barat juga menjadi yang pertama mengeksekusi arahan Presiden terkait Peningkatan Literasi Numerasi. Pemerintah juga memberikan beasiswa kepada putra-putri daerah berprestasi.

Direktur Keuangan Kementerian Dalam Negeri ini diawal kehadirannya ‘mengacak-acak’ APBD Muna Barat untuk kemudian dialihkan pada pos-pos krusial. Salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP).

Yang tidak kalah pentingnya, Dr. Bahri menganggarkan pembangunan Masjid Agung Muna Barat sebagai ikon daerah. Guna terlaksananya manajemen pemerintahan yang lebih baik, anggaran daerah juga diporsikan untuk membangun Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworoku, Kantor Bupati, Kantor DPRD.

Dibawah kepemimpinan Bahri, situs bersejarah Benteng Tiworo mendapatkan perhatian berupa revitalisasi Masjid Sangia Bharakati yang sebelumnya nampak terbengkalai. Di tahun yang sama terselenggara Kajian Naskah Sejarah guna menjernihkan asal-usul Kabupaten Muna Barat.

Pada aspek penanganan inflasi, pemerintah Muna Barat melaksanakan seluruhnya dari 6 langkah pengendalian inflasi yang diinstruksikan oleh Presiden. Enam langkah tersebut adalah operasi pasar murah, sidak pasar dan distributor, kerjasama antar daerah terkait suplai komoditas pangan, gerakan menanam cepat panen, merealisasikan BTT dan dukungan transportasi dari APBD.

Secara umum dalam aspek tata kelola pemerintahan, Dr. Bahri mencanangkan inovasi dan beberapa kebijakan strategis dalam enam bulan pertama masa pemerintahannya. Inovasi tersebut diantaranya percepatan implementasi system merit pada masajemen Sumber Daya Manusia ASN. Mendongkrak penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dari 41,8 % menjadi 51,13 %. Juga peningkatan penilaian MCP KPK dari 29,11 % menjadi 48 %.

Masih dalam aspek tata kelola pemerintahan, Dr Bahri melakukan penertiban asset-aset daerah agar bisa berfungsi maksimal dalam penyelenggaran pemerintahan. Dalam upaya pemberantasa korupsi, mewajibkan pelaporan harta kekayaan kepada seluruh pimpinana Organisasi Perangkat Daerah. Juga meluncurkan 8 aplikasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public.

Hal tersebut berimbas pada penilaian kepada Pemerintah Muna Barat dimana dari 22 item Indikator Kinerja Utama hampir seluruhnya mencapai target. Pada beberapa aspek, realisasinya bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Salah satunya pada indikator desa berkembang/ mandiri ditargetkan 71,6 %. Pada realisasi menjadi 74,07 %.

Jelang satu dasawarsa, Muna Barat telah bermetamorfosis sebagai daerah otonom yang layak diperhitungkan dalam kancah regional Sulawesi Tenggara. Angin perubahan akan datang seiring momen pemilihan bupati defenitif tahun 2024 nanti. Sungguh sebuah harapan besar bahwa diusia satu dasawarsa Muna Barat mendaptakn pemimpin yang akan meneruskan cita-cita leluhur menjadikan Muna Barat sebagai Wite Barakati.

Salah seorang guru manajemen Peter Ferdinand Druker mengungkapkan pentingnya seorang pemimpin dalam kalimatnya ‘leader is who that make things happen’. Pemimpin adalah seseorang yang menjadikan sesuatu mewujud nyata. Maka, Muna Barat sebagai Wite Barakati hanya akan menjadi sebuah angan kosong jika tampuk kepemimpinan berada pada tangan yang salah.

 

Sumber : Tim liputan Diskominfo
Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)
Editor : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wd.Rahmatia, SP)
Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

KOMINFO MUNA BARAT. GO. ID Jelang hari jadi Bumi Laworoku yang ke 9, Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Barat untuk pertama kalinya menyelenggarakan seminar kajian penyusunan naskah sejarah kabupaten Muna Barat. Acara berlangsung di Aula Kantor Bupati Muna Barat pada Kamis (20/07/2023).

Acara dibuka secara langsung oleh PJ Bupati Muna Barat didampingi Sekretaris Daerah. Hadir pula Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tenggara, Ketua Yayasan Universitas Karya Persada Muna dan Rektor Universitas Karya Persada Muna, Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse, M.S.

Kegiatan seminar terbagi dalam dua sesi yaitu sesi pembukaan dan sesi seminar. Sesi pembukaan dimulai dengan pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan sambutan.

Sambutan pertama disampaikan oleh Ketua Yayasan Universitas Karya Persada Muna, Albert, S.Kep, SE, MM. Albert menyampaikan apresiasi kepada PJ Bupati Muna Barat yang telah memberi kepercayaan kepada Yayasan Karya Persada Muna untuk menyusun naskah sejarah Kabupaten Muna Barat.

“Kebanggaan dan kehormatan atas kepercayaan kepada Yayasan Mitra Karya Persada yang mendapat kesempatan untuk menyusun naskah sejarah Kabupaten Muna Barat.” ujarnya

Sambutan selanjutnya disampaikan oleh PJ Bupati Muna Barat, Dr Bahri S.STP, M.Si sekaligus membuka kegiatan seminar. Dr. Bahri mengungkapkan bahwasanya naskah sejarah telah dibacakan pada tahun 2022 bertepatan dengan HUT Muna Barat ke 8. Namun, naskah tersebut masih menuai kontroversi terkait kaidah ilmiah.

“Sejarah Kabupaten Muna Barat sudah saatnya harus ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah agar informasi tentang peran pihak-pihak terkait tidak terputus dan akan sampai pada generasi mendatang sehingga keteladanan mereka bisa menjadi contoh.” ungkapnya

Mengakhiri sambutannya, PJ Bupati Muna Barat berharap seminar ini menjadi pemutus rantai polemik terkait sejarah terbentuknya Kabupaten Muna Barat. Seminar ini juga diharapkan menjadi ajang lahirnya dokumen yang utuh dalam menampilkan narasi sejarah Muna Barat. Dokumen yang kelak menjadi warisan dan teladan bagi generasi selanjutnya.

“Mudah-mudahan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh wanita yang ada di sini, duduk dan membuat sejarah sehingga menghasilkan konsep yang disepakati bersama. Yang tidak akan berubah siapapun pemimpinnya.” pungkasnya

Sumber : Tim liputan Diskominfo
Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)
Editor : Kabid Peng. Opini & Aspirasi Publik (Wd.Rahmatia, SP)
Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

DISKOMINFO MUBAR GO. ID Hasil produksi bawang merah Kabupaten Bima telah lama menjadi pemasok bagi wilayah lain di Indonesia. Dengan jumlah produksi 5-6 ton per satu hektar lahan, 70 % diantaranya  dikirim ke luar Bima sedangkan 30 % sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal.

Potensi ini terpantau oleh radar pemerintah Kabupaten Muna Barat yang hingga kini terus mencari daerah-daerah potensial yang layak dijadikan sebagai partner kerjasama pengendalian inflasi. Olehnya itu pada Selasa (06/06/2023) jajaran Pemerintah Kabupaten Muna Barat yang dipimpin oleh PJ Bupati, Dr.Bahri menyambangi kantor pemerintah Kabupaten Bima.

Kunjungan ini diterima secara langsung oleh Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE selaku Bupati Kabupaten Bima didampingi oleh Wakil Bupati, Drs. Dahlan M. Noer, M.Pd. Pertemuan tersebut berbuah penandatanganan nota kesepakatan kerjasama dagang komoditi bawang merah.

PJ Bupati Muna Barat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bima yang telah bersedia menjalin kolaborasi guna mengendalikan inflasi di daerahnya. Komoditas bawang merah yang tidak dibudidayakan di Muna Barat menjadi salah penyumbang kenaikan inflasi daerah.

Selain penandatangan nota kesepakatan, Dr. Bahri juga akan melakukan kunjungan ke salah satu lahan pertanian bawang di Desa Ngali, Kecamatan Belo. Kesempatan tersebut akan digunakan untuk berinteraksi secara langsung dengan para petani bawang.

 

Sumber : Tim liputan Diskominfo

Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Opini (Wd.Rahmatia, SP)

Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

DISKOMINFO MUBAR GO. ID Pasca delapan tahun menjadi daerah otonomi,  Muna Barat untuk pertama kalinya mendapat kepercayaan dari Kementerian Kesehatan sebagai salah satu daerah penempatan dokter internsip.

Program dokter internsip merupakan program Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan sebagai upaya pemahiran dan pemandirian dokter baru lulus pendidikan untuk penyelarasan hasil pendidikan dengan kondisi di lapangan.

16 dokter yang akan mengabdikan ilmunya di Muna Barat tersebut merupakan jebolan dari beberapa universitas. 4 dari Universitas Haluoleo, 10 dari Universitas Hasanudin, 1 dari Universitas Tadulako, dan 1 dari Universitas Khairan. Mereka akan disebar ke beberapa fasilitas kesehatan di Muna Barat yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas Guali, dan Puskesmas Tondasi,

Kedatangan rombongan dokter tersebut tidak lepas dari upaya pemerintah Kabupaten Muna Barat. Kepala Dinas Kesehatan, Laode Mahajaya  mengungkapkan bahwasanya Muna Barat telah lama bersurat kepada Kementerian Kesehatan agar dipilih sebagai salah satu wahana penempatan dokter internsip.

“Iya, kita minta. kebetulan ada program Kemenkes namanya Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI). Kita minta supaya Muna Barat bisa menjadi salah satu wahana program intenrsip.” ungkapnya

Penempatan ini menjadi suatu kesyukuran bagi pemerintah Muna Barat mengingat tidak semua daerah bisa terpilih sebagai wahana internsip. Tahun 2023 adalah momen perdana Muna Barat mendapatkan kepercayaan sebagai wilayah penempatan.

“Untuk pertma kali. Alhamdulilah karena tidak semua kabupaten dapat itu. Kita berusaha sudah sejak lama. Alhamdulillah tahun ini kita diberikan.” lanjutnya

Sebelumnya Tim Kemenkes telah melakukan verifikasi langsung guna menilai kelayakan Muna Barat. Pengecekan dilakukan terhadap fasilitas, sarana dan prasarana, juga dokter pendamping yang akan mendampingi dokter internsip ketika bertugas.

“Orang Kemenkes datang cek kesiapannya kita. Kementerian Kesehatan datang mengecek wahana, fasilitas ,sarana dan prasarana. Juga harus ada dokter pendamping yang akan mendampingi mereka.” ujar Mahajaya

Pemerintah Muna Barat juga berkomitmen untuk memberikan insentif bagi dokter-dokter tersebut. Selain insentif, pemerintah juga menyediakan tempat tinggal berupa perumahan dokter.

“Pemda akan memberi insentif sebagai wujud komitmen terhadap program ini. Tempat tinggal disiapkan. Didekat wahananya. Perumahan dokter sudah kita bangun untuk tempat mereka.” pungkasnya diakhir sesi wawancara bersama Tim Media Kominfo Muna Barat.

Sumber : Tim liputan Diskominfo

Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Opini (Wd.Rahmatia, SP)

Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)

DISKOMINFO MUBAR GO. ID Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 01 Juni setiap tahunnya, diperingati secara khidmat di halaman Kantor Bupati Muna Barat pada Senin (05/06/2023). Upacara dipimpin langsung oleh PJ Bupati Muna Barat.

Tema yang diusung pada Hari Lahir Pancasila 2023 yakni “Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global”. Peringatan ini juga menggaungkan tagline khusus “Aktualisasi Pancasila, Energi Pertumbuhan Indonesia”.

PJ Bupati Muna Barat ketika didaulat menyampaikan amanat, terlebih dahulu menggaungkan salam Pancasila dengan mengangkat 5 jari sebagai simbol 5 poin Pancasila. Salam ini kemudian diikuti oleh seluruh hadirin dengan menunjukkan simbol yang sama.

Dalam sambutannya Dr. Bahri membacakan amanat Presiden Indonesia, Joko Widodo. Melalui momen peringatan Hari Lahir Pancasila, Jokowi mengamanatkan agar nilai-nilai Pancasila yang lahir dari rahim Tanah Pertiwi dapat teraktualisasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

“Pancasila digali dan lahir dari Bumi Indonesia menjadi konsensus nasional, untuk itu sudah selayaknya kita semua bangsa Indonesia mengaktualisasikan Pancasila, sehingga Pancasila senantiasa diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” tuturnya

Lebih lanjut diungkapkan bahwa pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat mudah untuk dilaksanakan. Saling menghargai, bekerjasama, dan saling menghormati merupakan unsur-unsur aktualisasi nilai Pancasila.

“Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana seperti saling menghargai, bekerjasama, dan saling menghormati,” lanjutnya

Pada akhir amanat diserukan agar segenap masyarakat Indonesia memaksimalkan potensi -potensi terbaiknya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi. Hal tersebut diharapkan akan berdampak partisipasi Indonesia dikancah global.

“Terus berkarya dan berkreatifitas tanpa batas dengan kemajuan teknologi dan informasi untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan Indonesia yang akan membangun peradaban ke depan. Semoga Indonesia menjadi bangsa besar yang disegani dunia tanpa kehilangan jati dirinya, Pancasila.” ujar Bahri mengakhiri sambutannya

Pada peringatan hari Pancasila ini jajaran pemerintah Kabupaten Muna Barat mengaktualisasikan salah satu amanat presiden melalui kostum yang dikenakan. Warna-warni pakaian adat Suku Muna menyemarakkan suasana upacara. Penampilan ini selaras dengan amanat “keberagaman yang ada menjadi identitas yang dirajut dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika.”

 

Sumber : Tim liputan Diskominfo

Penulis : Staf Kominfo (Wd. Hasrana, A.Md)

Editor : Kabid Opini (Wd.Rahmatia, SP)

Penanggung Jawab : Kadis Kominfo (Al Rahman, S.Pd., M.Si)